Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Juga membahas tentang jenis pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan.

1. KEVIN MEILINA AGATHA
SMA NEGERI 5 MALANG

2.  Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum dimaknai sebagai
upaya yang dilakukan oleh setiap orang,
bertujuan mengusahakan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak yang ada.
 Penegakan Hukum
Merupakan upaya untuk menjadikan hukum
sebagai pedoman mayarakat, aparat, dan
lembaga penegak hukum.

3.  Dasar hukum yang mengatur tentang lembaga penegak hukum
antara lain:
1. Pasal 16 UU RI no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia.
2. UU RI no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. UU RI no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
merupakan penyempurna UU RI no. 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
4. UU RI no. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

4. Peran Kepolisian RI
1. Memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5. Peran Kejaksaan RI
Di bidang pidana:
1. Penuntutan,
2. Penetapan hakim dan putusan
pengadilan,
3. Pengawasan putusan pidana,
4. Penyidikan,
5. Melengkapi berkas perkara tertentu.

6. Di bidang ketertiban dan ketenteraman:
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
3. Pengawasan peredaran barang cetakan,
4. Pengawasan aliran kepercayaan,
5. Pencegahan penodaan agama,
6. Penelitian dan pengembangan hukum,
7. Statistik kriminal.
Peran Kejaksaan RI

7. Peran Hakim
 Hakim berwenang melakukan
serangkaian tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa, dan
memutuskan perkara hukum
berdasarkan asas bebas, jujur, dan
tidak memihak di sebuah sidang
pengadilan.

8. Peran Advokat
 Memberi bantuan berupa nasihat (konsultasi)
dengan jalan mewakili, mendampingi, atau
membela.
 Memberdayakan masyarakat dalam menyadari
hak-hak fundamental mereka.
 Tugas khusus: membuat dan mengajukan
gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan,
memberi bukti, dan sebagainya.

9. Pelanggaran terhadap hukum
hakikatnya merupakan pelanggaran
terhadap:
1. Aturan agama
2. Dasar negara
3. Konstitusi negara
4. Norma-norma kehidupan

10. Pelanggaran dalam keluarga
 Mengabaikan perintah orang tua
 Mengganggu akak atau adik yang
belajar
 Ibadah tidak tepat waktu
 Menonton televisi hingga larut malam
 Bangun kesiangan
 dll

11. Pelanggaran dalam sekolah
 Mencontek ketika ulangan
 Datang terlambat
 Bolos pelajaran
 Upacara tidak tertib
 Tidak memerhatikan penjelasan guru
 Berpakaian tidak rapi
 dll

12. Pelanggaran dalam masyarakat
 Mangkir dari tugas ronda malam
 Main hakim sendiri
 Mengonsumsi obat-obatan terlarang
 Melakukan perjudian
 Membuang sampah sembarangan
 dll

13. Pelanggaran terhadap bangsa
dan negara
 Tidak memiliki KTP atau SIM saat usia
sudah mencukupi.
 Tidak mematuhi rambu lalu lintas
 Melakukan tindakan pidana
 Melakukan aksi teror
 Merusak fasilitas negara
 dll

14. D. Sanksi
Sanksi norma hukum bersifat tegas dan
nyata.
1. Tegas berarti adanya aturan yang telah
dibuat secara material telah diatur.

15.  Hukuman pokok:
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara yang terdiri dari
hukuman seumur hidup dan
hukuman sementara waktu
(setinggi-tingginya 20 tahun dan
sekurang-kurangnya 1 tahun).

16.  Hukuman tambahan:
1.Pencabutan hak-hak tertentu
2.Perampasan (penyitaan) barang-
barang tertentu
3.Pengumuman keputusan hakim

17. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara
material telah ditetapkan kadar hukuman
berdasarkan perbuatan yang dilanggar.
Contohnya pasal 338 KUHP:
“barang siapa sengaja merampas
nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.”