Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum di Indonesia. Terdapat tujuh sumber hukum yaitu nilai-nilai konstitusi, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi konstitusional, doktrin hukum, dan hukum internasional. Dibedakan antara sumber hukum material seperti Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Juga dijelaskan tentang teori berjen

1.  SUMBER
HTN
1

2. SUMBER HTN
 Mengapa perlu membicarakan Sumber Hukum?
1.
Untuk melihat derajat kekuatan hukum itu;
2.
Utk menentukan bobot materi daripada hukum
 Apa yang dimaksud sumber hukum?
Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan
u/penyusunan peraturan perundang-undangan.
 Apa saja sumber hukum itu?
1.
SH Material (welbron)  dilihat dari isinya
2.
SH Formal (kenbron)  dilihat dari bentuknya
2

3. Tujuh macam sumber hukum
tata negara







Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis;
Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasalpasalnya;
Peraturan perundang-undangan tertulis;
Yurisprudensi peradilan;
Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions;
Doktrin ilmu hukum
Hukum Internasioanl yang telah diratifikasi atau telah
berlaku sebagai hukum kebiasaan Internsional.

4. Sumber Hk materiil
Apa SH materiil?
yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi
hukum atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau
penyebab adanya hukum/asal hk.
 Faktor apa saja?
1) Faktor ideal pedoman2 yang tetap tentang keadilan
harus ditaati oleh pembentuk hukum
2) Faktor kemasyarakatan faktor nyata dalam kehidupan
masyarakat itu sendiri yang hrs tunduk pada aturan tata
kehidupan masyarakat ybs. Misalnya: 1) struktur ekonomi 2)
kebiasaan 3) keyakinan tentang agama dsb.
4

5. SH material, lanjutan…
Sumber hukum materiil di Indonesia :



Pancasila. Ada apa dg Pancasila?
merupakan filsapat negara
sumber dari segala sumber hk positif (sumber
tertib hukum)
Perwujudan Ps sebagai sumber tertib hukum:
1) Proklamasi; 2) Dekrit Presiden; 3) UUD 1945; 4)
Supersemar; 4) UUD NRI 1945 ?
5

6. PS & UUD 1945



UUD 1945 merupakan penjabaran dari
Pancasila dalam bentuk yuridis konstitusional
untuk mengatur orgs negara.
PS merupakan sumber material; sedangkan
UUD 1945 merupakan sumber formal.
Dalam kajian HTN, UUD 1945 merupakan
salah satu bentuk dari HTN. Jadi sumber utama
dalam mengkaji HTN adalah UUD 1945.
6

7. SH Formal (Kenbron)
Apa itu Sumber Hk. Formal (kenbron)?
Yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya.

Apa saja Sumber Hukum Formal di Indonesia?
1. Perundang-undangan ( UU dalam arti material =kep.penguasa
yang isinya mempunyai kekuatan mengikat umum).
 UU No 12 /2011 tata urutan peraturan Per-UU-an RI yaitu:

UUD 1945

Ketetapan MPR

Undang-undang/Perpu

Peraturan Pemerintah

Peraturan presiden

Peraturan Daerah

Bandingkan dg UU no.10/2004?

2. Traktat; 3. kebiasaan (konvensi); 4. yurisprudensi
7

8. Lanjutan tata urutan …
1. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara RI, memuat
dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. UU  dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan
UUD 1945
Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang:
a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI th 1945 yang meliputi:
•
hak-hak asasi manusia;
•
hak dan kewajiban warga negara;
•
pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara;
•
wilayah negara dan pembagian daerah;
•
kewarganegaraan dan kependudukan;
•
keuangan negara.
b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang.
8

9. Lanjutan….
3. PERPU dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, dengan ketentuan: a) harus diajukan kepada DPR
dalam persidangan berikutnya. b) DPR dapat menerima atau
menolak dan tidak mengadakan perubahan; c) jika ditolak DPR
harus dicabut.
Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU (psl 9)
4. PP  dibuat oleh pemerintah yang berisi materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya (psl 10)
5. Perpres  Materi muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah (psl 11)
6. Perda Materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda: provinsi, Kota/Kabupaten, desa (perdes).
9

10. Stufenbau theorie
Teori berjenjang dari Kelsen dan Nawiasky.
Kelsen (Stufentheorie): Grund Norm  Norm  norm
Kelsen dalam teori itu menyatakan bahwa suatu norma
hukum berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu
susunan (hierarkhi), dimana norma yang satu berlaku atas
dasar dan bersumber pada norma lain yang lebih tinggi,
demikian seterusnya ke atas sampai pada suatu norma yang
tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut
norma dasar (Grund Norm).
Grund Norm ini tidak berdasar dan tidak bersumber pada
norma yang lebih tinggi lagi sehingga GN ini berlaku sebagai
Presupposed dalam arti perlu diterima dengan tidak perlu
diperdebatkan (bersifat aksiomatis).
10

11. lanjutan Teori berjenjang..
Nawiasky (Theorie stufenaufbau de
Rechtsordnung ) mengelompokan 4 norma
hukum :
a. Staatsfundamental Norm (Ind.:Pembukaan UUD
1945, di dalamnya ada Pancasila).
 Notonagoro = pokok kaidah negara
fundamental/ Basic Norm
 Norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri
lebih lanjut sumbernya
 Merupakan suatu landasan dasar yang
mengandung kaidah-kaidah

11

12. lanjutan Teori berjenjang..
b. Staatsgrundgesetze (IND: pasal-pasal UUD
1945)
 merupakan aturan-aturan dasar negara atau
aturan-aturan pokok negara yang masih bersifat
pokok
 merupakan landasan bagi peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku dalam negara
itu
 masih bersifat umum dan belum mengandung
suatu sanksi
12

13. lanjutan Teori berjenjang..
c. Formelle Gesetze (UU dan Perpu)
 merupakan undang-undang dalam arti formal,
sudah ada sanksi dan pemaksa.
 Nawiasky: bahwa biasanya pada UU terdapat
ketentuan memaksa baik berupa paksaan
pelaksanaan maupun berupa hukuman (strafe).
d. Verordnungen & Autonome Satzungen (PP dan
kebawahnya), yaitu peraturan pelaksanaan dan
peraturan-peraturan otonom yang sifatnya
delegasian.
13

14. Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang baik yang meliputi :







Kejelasan tujuan
Kelembagaan atau organ pembentuk yang
tepat
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Dapat dilaksanakan
Kedayaguanaan dan kehasilgunan
Kejelasan rumusan, dan
Keterbukaan
14

15. Asas Peraturan Perundangan





Undang-Undang tidak berlaku surut.
Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa
yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang
lebih tinggi pula.
Undang-Undang yang bersifat khusus
menyampingkan Undang-Undang yang berlaku
bersifat umum.
Undang-Undang yang berlaku kemudian
membatalkan Undang-Undang yang terdahulu
(yang mengatur hal tertentu yang sama).
Undang-Undang tak dapat diganggu gugat.
15

16. Tugas Individual ..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jelaskan dampak perubahan UUD 1945 terhadap hierarki
perundang-undangan negara RI?
Bandingkan hierarki perundang-undangan menurut TAP MPR RI
no. III/2000 dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004?
jelaskan keterkaitan antarbentuk peraturan dalam UU
no.10/2004?
Jelaskan dasar keberlakuan UU No.10/2004 dan dasar hukum
tidak berlakunya TAP MPR RI no. III/2000?
buat skema cerminan tata urutan peraturan perundang-undangan
RI dalam teori berjenjang Han-Nawiasky ?
jelaskan perbedaan Kepres dengan Perpres?
jelaskan alur pembuatan UU ?
Bagaimana dampak perubahan UUD 1945 terhadap kewenangan
Presiden dan DPR serta terhadap mekanisme pembuatan
undang-undang?
16