SlideShare a Scribd company logo
PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL
Pandangan tentang Hukum Internasional
Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.
Mariske Myeke Tampi, SH., MH.Mariske Myeke Tampi, SH., MH.
• Pandangan voluntarisme: memandang hukum nasional dan
hukum internasional terpisah (dualisme) karena menurut
pandangan ini, berlakunya hukum internasional berdasarkan
pada kemauan negara.
• Pandangan objektivis: memandang hukum nasional dan
hukum internasional merupakan kesatuan perangkat hukum
(monisme) karena menurut pandangan ini berlakunya hukum
internasional ini lepas dari kemauan negara; secara otomatis
telah menjadi satu paket dengan hukum nasional.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Alasan yang dianut oleh penganut aliran dualisme:
•Kedua perangkat hukum tersebut memiliki sumber yang berlainan. Hukum
nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional
bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara.
•Kedua perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Hukum nasional
adalah orang-perorangan baik dalam apa yang dinamakan hukum perdata
maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum dari hukum internasional
adalah negara.
•Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional
menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang dilakukan
dalam melaksanakan hukum dalam kenyataannya seperti mahkamah dan
organ eksekutif hanya ada dalam bentuk sempurna dalam lingkungan hukum
nasional.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Alasan yang dianut oleh penganut aliran monisme:
•Bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur
kehidupan negara-negara di dunia ini
•Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak
dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional
*Paham monism dengan primat hukum nasional ini memiliki beberapa
kelemahan. Kelemahan dasar ialah bahwa paham ini terlalu memandang
hukum itu sebagai hukum tertulis sehingga semata-mata hukum
internasional hanya berdasar pada perjanjian internasional, sebagaimana
diketahui tidak benar.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Hukum internasional akan memiliki wibawa terhadap hukum nasional jika
praktik hukum internasional dapat menjadi jalan keluar untuk sengketa-
sengketa hukum internasional. Hukum nasional secara otomatis tunduk pada
hukum internasional dalam hal demikian.
Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional
Inggris: international law is the law of the land
“The law of nations, wherever any question arises which is
properly the object of its jurisdiction is here adopted in its full
extent by the common law, and it is held to be part of the law of
the land.”
J.G. Starke, Introduction to International Law
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Internasional Menurut Hukum
Positif di Beberapa Negara
1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan internasional
3. Prinsip hukum umum
4. Sumber hukum tambahan:
a. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka
di dunia
b. Keputusan perlengkapan (organs) dari organisasi dan
lembaga internasional
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
Mahkamah Internasional
1. Negara
2. Takhta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang-perorangan (Individu)
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)
Subjek Hukum Internasional
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 2004, Jakarta: Sinar
Grafika
Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional: Hukum yang Hidup,
2007, Jakarta: Diadit Media
Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum
Internasional, 2003, Bandung: Alumni
Referensi

More Related Content

What's hot

9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
nurul khaiva
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
alsalcunsoed
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
Muslimin B. Putra
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
alsalcunsoed
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Aji Wasesa
 
Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Rio Cahya Nandika
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
Rizki Gumilar
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
dewi kemala sari
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kardoman Tumangger
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
NaomiPoppyMoore
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
Iko Matussuniah
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 

Similar to Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional

Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum Internasional
Jesica Grace
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
lalalaksana
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
Adam Hecc
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Mirza Afrizal
 
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Sri Rahayu
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
Tria Monica
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
Rachmad Septiawan
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
menhankam88
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
rradityaaa
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
asgharul muna ali
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
Yogi andreansyah
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasionalSharas Charlotha
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Syifa Fauziyah
 
Tugas elearning tik
Tugas elearning tikTugas elearning tik
Tugas elearning tik
IfithFithriyani
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Zainal Abidin
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
Rifa Ramadhani
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
Brawijaya University
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
nurassyah1122
 

Similar to Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional (20)

Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum Internasional
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasional
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
 
Tugas elearning tik
Tugas elearning tikTugas elearning tik
Tugas elearning tik
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
 

More from Mariske Myeke Tampi

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Mariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
Mariske Myeke Tampi
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
Mariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Mariske Myeke Tampi
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
Mariske Myeke Tampi
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
Mariske Myeke Tampi
 

More from Mariske Myeke Tampi (20)

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
 

Recently uploaded

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (6)

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional

  • 1. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL Pandangan tentang Hukum Internasional Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM. Mariske Myeke Tampi, SH., MH.Mariske Myeke Tampi, SH., MH.
  • 2. • Pandangan voluntarisme: memandang hukum nasional dan hukum internasional terpisah (dualisme) karena menurut pandangan ini, berlakunya hukum internasional berdasarkan pada kemauan negara. • Pandangan objektivis: memandang hukum nasional dan hukum internasional merupakan kesatuan perangkat hukum (monisme) karena menurut pandangan ini berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara; secara otomatis telah menjadi satu paket dengan hukum nasional. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  • 3. Alasan yang dianut oleh penganut aliran dualisme: •Kedua perangkat hukum tersebut memiliki sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara. •Kedua perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Hukum nasional adalah orang-perorangan baik dalam apa yang dinamakan hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum dari hukum internasional adalah negara. •Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang dilakukan dalam melaksanakan hukum dalam kenyataannya seperti mahkamah dan organ eksekutif hanya ada dalam bentuk sempurna dalam lingkungan hukum nasional. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  • 4. Alasan yang dianut oleh penganut aliran monisme: •Bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini •Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional *Paham monism dengan primat hukum nasional ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dasar ialah bahwa paham ini terlalu memandang hukum itu sebagai hukum tertulis sehingga semata-mata hukum internasional hanya berdasar pada perjanjian internasional, sebagaimana diketahui tidak benar. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
  • 5. Hukum internasional akan memiliki wibawa terhadap hukum nasional jika praktik hukum internasional dapat menjadi jalan keluar untuk sengketa- sengketa hukum internasional. Hukum nasional secara otomatis tunduk pada hukum internasional dalam hal demikian. Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional
  • 6. Inggris: international law is the law of the land “The law of nations, wherever any question arises which is properly the object of its jurisdiction is here adopted in its full extent by the common law, and it is held to be part of the law of the land.” J.G. Starke, Introduction to International Law Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Internasional Menurut Hukum Positif di Beberapa Negara
  • 7. 1. Perjanjian internasional 2. Kebiasaan internasional 3. Prinsip hukum umum 4. Sumber hukum tambahan: a. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia b. Keputusan perlengkapan (organs) dari organisasi dan lembaga internasional Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional
  • 9.
  • 10. 1. Negara 2. Takhta Suci 3. Palang Merah Internasional 4. Organisasi Internasional 5. Orang-perorangan (Individu) 6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) Subjek Hukum Internasional
  • 11. J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 2004, Jakarta: Sinar Grafika Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional: Hukum yang Hidup, 2007, Jakarta: Diadit Media Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, 2003, Bandung: Alumni Referensi