penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk pengertian hukum internasional, asal usulnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dokumen ini juga membahas peradilan internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk pengertian hukum internasional, asal usulnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dokumen ini juga membahas peradilan internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas perjanjian internasional dan proses pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang di Indonesia. Beberapa asas perjanjian internasional yang disebutkan antara lain asas saling menghormati (courtesy), iktikad baik (bonafides), dan kesetaraan hak (equality rights). Proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia meliputi perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk per
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalSri Rahayu
Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan beberapa poin utama seperti pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asasnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan hubungannya dengan hukum nasional.
Dokumen ini membahas tentang makna hukum internasional, asas-asas hubungan internasional, sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, dan lembaga peradilan internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, subjek hukum non-negara, dan subjek hukum non-negara lainnya. Asas-asas pentingnya meliputi asas teritorial, kebangsaan, dan kepenting
Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalmenhankam88
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional Dasar Berlakunya Hukum Internasional, Status Hukum Internasional, Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam konteks ini, dasar berlakunya hukum internasional sangat relevan dalam memahami bagaimana hukum ini dapat diterapkan dan diwujudkan dalam praktik. Dalam makalah ini, kita akan membahas dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional.
Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, hukum umum, putusan pengadilan, dan teori terkemuka. Dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional ini diatur secara formal. Perjanjian internasional, misalnya, dapat berupa konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara dan mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas. Kebiasaan internasional, sebaliknya, adalah bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab juga menjadi sumber hukum internasional. Selain itu, putusan pengadilan dan pendapat ahli dari berbagai negara dapat menjadi sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum internasional.
Status Hukum Internasional
Status hukum internasional dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang mengikat antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam sistem ini, hukum internasional berfungsi sebagai suatu aturan yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Status hukum internasional ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum dan digunakan dalam praktik hukum internasional.
Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa aliran. Salah satu aliran adalah teori hukum alam, yang mendalilkan bahwa hukum internasional adalah "hukum alam" yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara. Aliran lain adalah teori kehendak negara, yang mendalilkan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Selain itu, teori objektivis juga memandang bahwa hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi.
Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional. Kita juga akan meneliti bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik dan bagaimana status hukum internasional mempengaruhi interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Semoga dengan adanya
Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain hukum tertulis, tidak tertulis, memaksa, mengatur, nasional, internasional, asing, konstitusi, dan privat serta publik. Sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian, dan pendapat
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Makalah ini membahas tentang catatan kaki dan daftar pustaka. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian, sejarah perkembangan, sumber-sumber, dan subyek hukum internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Perjanjian transportasi merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, dimana pengangkut berkewajiban mengangkut dengan selamat sedangkan penumpang atau pengirim berkewajiban membayar biaya angkutan. Terdapat beberapa teori tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yaitu berdasarkan unsur kesalahan, praduga, atau tanggung jawab mutlak.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari definisi lingkungan hidup, sejarah perkembangan hukum lingkungan, hubungan antara ekologi dan hukum lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, latar belakang hukum lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta beberapa permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang diperkirakan men
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf CaseMariske Myeke Tampi
The North Sea Continental Shelf case involved a dispute between Germany, Denmark, and the Netherlands over the delimitation of their continental shelf boundaries in the North Sea. The key issues were whether the equidistance principle in Article 6 of the 1958 Continental Shelf Convention should be applied to determine the boundaries, and whether the International Court of Justice had jurisdiction based on the consent of the states involved. The Court ultimately applied the equidistance principle and asserted its jurisdiction based on the consent of Germany, Denmark, and the Netherlands.
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterMariske Myeke Tampi
The Charter of the United Nations was established in 1945 with the purposes of maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, achieving international cooperation, and being a center for harmonizing actions to attain common goals like human rights. The ASEAN Charter established the Association of Southeast Asian Nations in 1967 with the purposes of promoting regional resilience through cooperation, ensuring Southeast Asia remains nuclear weapon-free, and creating an integrated economy and community. Both charters outline their principles including sovereignty, territorial integrity, peaceful dispute settlement, and adherence to international law.
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticeMariske Myeke Tampi
The document summarizes information about the International Court of Justice (ICJ), including its role, composition, members, presidency, and chambers. The ICJ is the principal judicial organ of the UN and settles legal disputes submitted by states. It has 15 judges elected by the UN General Assembly and Security Council who serve 9-year terms. The president and vice-president are elected by the judges every 3 years. The court can form chambers to handle certain case types or specific cases.
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta subjek-subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, individu, dan lainnya.
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas tentang kepailitan sebagai pranata hukum penyelesaian sengketa utang-piutang yang lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan perdata. Dibahas pula mengenai syarat-syarat permohonan pailit, pembuktian dalam perkara kepailitan, mekanisme pengajuan permohonan pailit dan upaya hukum, serta perbandingan antara penyelesaian utang melalui kepailitan dan perdata. Juga
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
Describes arbitration as the means of dispute settlement which has a confidentiality as one of its advantage. Arbitration agreement has been described as well with the relevant arbitral source of law and its institutions.
Sales of services are generally effectuated through employment and consulting contracts, which would seem to indicate that such transactions are purely private in nature. Several rule-based sale of services would be provided in this presentation
This document provides an overview of the topics and schedule covered in an International Business Transactions course taught by Gatot Soemartono and Mariske Myeke Tampi. The course covers 12 weeks and includes topics such as international trade regulation, international contracting, exporting and importing, intellectual property rights, and foreign intellectual property laws. Key readings include textbooks on international business law and contract law.
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
Business behavior differs among cultures. Some cultures focus on the importance of developing a contractual and social relationship. Uniform Commercial Code provide a solid foundation of drafting contract. Japan, Russia and China also have a particular regulation regarding contract drafting. Let's check it out.
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
This slides are about a review of the different methods of payment utilized in the sale of goods. It will then focus on the most common method of payment in international transactions ---the documentary collections transaction.
We will first look at the world trading system as it has evolved under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the establishment ot a permanent international institution known as the World Trade Organization (WTO).
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
1. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL
Pandangan tentang Hukum Internasional
Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.
Mariske Myeke Tampi, SH., MH.Mariske Myeke Tampi, SH., MH.
2. • Pandangan voluntarisme: memandang hukum nasional dan
hukum internasional terpisah (dualisme) karena menurut
pandangan ini, berlakunya hukum internasional berdasarkan
pada kemauan negara.
• Pandangan objektivis: memandang hukum nasional dan
hukum internasional merupakan kesatuan perangkat hukum
(monisme) karena menurut pandangan ini berlakunya hukum
internasional ini lepas dari kemauan negara; secara otomatis
telah menjadi satu paket dengan hukum nasional.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
3. Alasan yang dianut oleh penganut aliran dualisme:
•Kedua perangkat hukum tersebut memiliki sumber yang berlainan. Hukum
nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional
bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara.
•Kedua perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Hukum nasional
adalah orang-perorangan baik dalam apa yang dinamakan hukum perdata
maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum dari hukum internasional
adalah negara.
•Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional
menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang dilakukan
dalam melaksanakan hukum dalam kenyataannya seperti mahkamah dan
organ eksekutif hanya ada dalam bentuk sempurna dalam lingkungan hukum
nasional.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
4. Alasan yang dianut oleh penganut aliran monisme:
•Bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur
kehidupan negara-negara di dunia ini
•Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak
dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional
*Paham monism dengan primat hukum nasional ini memiliki beberapa
kelemahan. Kelemahan dasar ialah bahwa paham ini terlalu memandang
hukum itu sebagai hukum tertulis sehingga semata-mata hukum
internasional hanya berdasar pada perjanjian internasional, sebagaimana
diketahui tidak benar.
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
5. Hukum internasional akan memiliki wibawa terhadap hukum nasional jika
praktik hukum internasional dapat menjadi jalan keluar untuk sengketa-
sengketa hukum internasional. Hukum nasional secara otomatis tunduk pada
hukum internasional dalam hal demikian.
Primat Hukum Internasional Menurut Praktik Internasional
6. Inggris: international law is the law of the land
“The law of nations, wherever any question arises which is
properly the object of its jurisdiction is here adopted in its full
extent by the common law, and it is held to be part of the law of
the land.”
J.G. Starke, Introduction to International Law
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Internasional Menurut Hukum
Positif di Beberapa Negara
7. 1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan internasional
3. Prinsip hukum umum
4. Sumber hukum tambahan:
a. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka
di dunia
b. Keputusan perlengkapan (organs) dari organisasi dan
lembaga internasional
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
10. 1. Negara
2. Takhta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang-perorangan (Individu)
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)
Subjek Hukum Internasional
11. J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 2004, Jakarta: Sinar
Grafika
Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional: Hukum yang Hidup,
2007, Jakarta: Diadit Media
Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum
Internasional, 2003, Bandung: Alumni
Referensi