Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia yang dibuat melalui proses yang melibatkan DPR dan Presiden. Peraturan-peraturan lain seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan undang-undang tersebut.

1. BAB 3.
MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SUB BAB B. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN
OLEH: EKO PURWANINGSIH S.PD

2. UUD 1945
Sebagai Hukum Dasar Peraturan Peru
ndang-undangan
 Mengikat setiap warga negara
 Berisi norma dan ketentuan yan
g harus ditaati
Sumber Hukum bagi :
 Peraturan perundang-undangan
 Hukum tertinggi dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan di
Indonesia

3. UUD 1945
Disusun oleh BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945
Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Diamandemen
MPR
Tuntutan reformasi dalam sistem Pemerintahan di In
donesia
MPR : Lembaga yang berwenang mengubah d
an menetapkan UUD 1945

4. TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945
Tata cara perubahan UUD 1945 oleh MPR berdasarkan pasal 37
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan
utama :
• Harus dihadiri 2/3 anggota MPR
• Dan disetujui oleh sekurang kurangnya 50% + 1 anggota yang
hadir

5. KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN
UUD 1945 ADALAH SBB :
• Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
• Penjelasan UUD 1945 memuat hal hal normatif akan dimasukkan
kedalam pasal pasal
• Melakukan perubahan dengan cara adendum

6. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
PERUBAHAN PASAL-PASAL
Usul perubahan diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (1)****]
Diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian
yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]
MPR
 Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangny
a 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)
****]
 Putusan dilakukan dengan persetujuan sekur
angkurangnya50% +1 anggota dari seluruh a
nggota MPR [Pasal 37 (4)****]
Khusus mengenai bentuk
Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan
[Pasal 37 (5)****]

7. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum
yang mengikat kedalam dan keluar majelis
KETETAPAN MPR
Ke dalam Mengikat Seluruh Anggota Majelis
Ke luar
Mengikat Setiap Warga Negara, Lembaga Masyarakat dan
Lembaga Negara

8. KETETAPAN MPR
Yang dimaksud dengan Ketetapan MPR menurut UU No. 12
Tahun 2011 adalah:
1. Ketetapan MPRS
2. Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003.

9. Undang-undang (UU)
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh D
PR dengan persetujuan bersama Presiden.
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-und
ang (Perppu)
Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal i
khwal kepentingan yang memaksa.
UNDANG-UNDANG & PERPPU
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :
DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. N
amun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden.

10. UNDANG-UNDANG & PERPPU
• Rancangan undang undang dapat diusulkan oleh
DPR atau Presiden
• Dewan Perwakilan Daerah [DPD] juga dapat
mengusulkan Rancangan Undang-undang [RUU]
tertentu kepada DPR

11. PROSES PEMBUATAN UU APABILA RUU
DIUSULKAN OLEH DPR
• DPR mengajukan rancangan undang undang secara tertulis
kepada Presiden
• Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan
undang undang dasar bersama DPR
• Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden selanjutnya
RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang (UU)

12. PROSES PEMBUATAN UNDANG UNDANG APABILA
RANCANGAN DIUSULKAN OLEH DEWAN
PERWAKILAN DAERAH [DPD]
• DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis kepada Presiden
• DPR membahas RUU yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan
DPR
• DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden
• Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR
• Apabila disetujui bersama oleh Presiden dan DPR selanjutnya RUU disahkan
oleh Presiden menjadi UU

13. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG UNDANG [PERPPU]
• Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh presiden karena
keadaan genting dan memaksa.
• Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, 2, 3
a. Presiden berhak mengeluarkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa
b. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya
c. Apabila perppu tidak mendapat persetujuan DPR maka perppu harus dicabut
d. Apabila perppu mendapat persetujuan DPR maka perppu ditetapkan menjadi
UU

14. UNDANG UNDANG & PERPPU
• Undang-undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang [perppu] adalah
peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa.
• Pasal 20 ayat [1] UUD 1945 menyatakan DPR merupakan lembaga
negara yang memegang kekuasaan membentuk undang undang
namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden

15. PERATURAN PEMERINTAH [PP]
• Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden untuk melaksanakan undang undang.
• Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai
pelaksana kepala pemerintahan.

16. PERATURAN PRESIDEN [PERPRES]
• Peraturan Presiden adalah peraturan perundang
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah peraturan perundang undangan
yg lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan

17. PERATURAN DAERAH PROVINSI
• Adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk DPRD provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur
• Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang undangan
yang lebih tinggi
• Peraturan daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah
• Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
• Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi

18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati /Wali
kota.
• Peraturan daerah kabupaten /kota dibentuk sesuai dengan
kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan
daerah dapat berbeda beda antara satu daerah dengan yang
lainnya

19. PENUTUP DAN TUGAS
• Pelajari secara cermat dan teliti materi proses penyusunan peraturan
perundang undangan
• Jawab pertanyaan dibawah ini
1. Bagaimana proses penyusunan perda kabupaten apabila :
a. rancangan diajukan oleh Bupati !
b. rancangan diajukan oleh DPRD Kabupaten
2. Berikan 3 contoh perda kab semarang yang berlaku pada saat ini!
Selamat Mengerjakan !