1. POKOK-POKOK HUKUM PIDANA

2. PENGERTIAN HUKUM PIDANA
 HUKUM PIDANA MERUPAKAN
HUKUM YANG MENGATUR
TENTANG KEJAHATAN DAN
PELANGGARAN TERHADAP
KEPENTINGAN UMUM.
PERBUATAN TERSEBUT
(PELANGGARAN &
KEJAHATAN) DIANCAM
DENGAN PIDANA YANG
MERUPAKAN SUATU
PENDERITAAN ATAU SIKSAAN
BAGI YANG BERSANGKUTAN.

3.  KEJAHATAN = PERBUATAN PIDANA YANG
BERAT. ANCAMAN HUKUMANNYA DAPAT
BERUPA HUKUMAN DENDA, PENJARA DAN
HUKUMAN MATI, DAN KADANG KALA MASIH
DITAMBAH DENGAN HUKUMAN PENYITAAN
BARANG-BARANG TERTENTU, PENCABUTAN
HAK TERTENTU SERTA PENGUMUMAN
KEPUTUSAN HAKIM.
 PELANGGARAN = PERBUATAN PIDANA
YANG RINGAN, ANCAMAN HUKUMANNYA
BERUPA DENDA ATAU KURUNGAN.
 KEISTIMEWAAN HUKUM PIDANA
TERLETAK PADA DAYA PAKSAAN YANG
BERUPA ANCAMAN PIDANA SEHINGGA
HUKUM INI DITAATI OLEH SETIAP
INDIVIDU SEBAGAI SUBJEK HUKUM.

4. SEMUA JENIS KEJAHATAN DIATUR
DALAM BUKU II KUHP. NAMUN
MASIH ADA JENIS KEJAHATAN YANG
DIATUR DILUAR KUHP, YANG
DIKENAL DENGAN TINDAK PIDANA
KHUSUS, MISALNYA TINDAK
PIDANA KORUPSI, NARKOTIKA,
TINDAK PIDANA EKONOMI. SEMUA
PERBUATAN PIDANA YANG
TERGOLONG PELANGGARAN

5. TUJUAN HUKUM PIDANA
 UNTUK MENAKUT-NAKUTI SERTIAP
ORANG AGAR MEREKA TIDAK
MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA
(FUNGSI PREVENTIF)
 UNTUK MENDIDIK ORANG YANG TELAH
MELAKUKAN PERBUATAN YANG
TERGOLONG PERBUATAN PIDANA AGAR
MEREKA MENJADI ORANG BAIK DAN
DAPAT DITERIMA KEMBALI DALAM
MASYARAKAT (FUNGSI REPRESIF)

6. SISTEMATIKA HUKUM PIDANA
KUHPTERDIRI DARI TIGA BUKU,YAITU:
BUKU I : MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM
TERDIRI DARI 9 BAB, TIAP BAB TERDIRI DARI
BERBAGAI PASAL YANG JUMLAHNYA 103 PASAL
(PASAL 1 S.D. 103)
BUKU II: MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERDIRI
DARI 31 BAB DAN 385 PASAL (PASAL 104 S.D. 448)
BUKU III: MENGATUR TENTANG PELANGGARAN
TERDIRI DARI 10 BAB YANG MEMUAT 82 PASAL
(PASAL 449 S.D. 569).

7. PERISTIWA PIDANA
PERISTIWA SEJARAH =
TINDAK PIDANA (DELICT)
Suatu perbuatan / rangkaian
perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman pidana. Peristiwa pidana
berarti suatu kejadian yang
mengandung unsur-unsur perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang
sehingga siapa yang menimbulkan
peristiwa itu dapat dikenai sanksi
pidana (hukuman)

8. OBJEKTIF
SUATU TINDAKAN
(PERBUATAN) YANG
BERTENTANGAN DENGAN
HUKUM DAN
MENGINDAHKAN AKIBAT
YANG OLEH HUKUM
DILARANG DENGAN
ANCAMAN HUKUM. ADAPUN
YANG DIJADIKAN TITIK
UTAMA DARI PENGERTIAN
OBJEKTIF ADALAH
TINDAKANNYA.
sUBJEKTIF
PERBUATAN SESEORANG
YANG BERAKIBAT TIDAK
DIKEHENDAKI OLEH
UNDANG-UNDANG. SIFAT
UNSUR INI MENGUTAMAKAN
ADANYA PELAKU
(SEORANG/BEBERAPA
ORANG)
UNSUR-UNSUR PERISTIWA
PIDANA

9. JIWA SESEORANG
DELIK-DELIK KHUSUS (BIJONDERE DELICTEN)
ANCAMAN HUKUMAN PIDANA ITU DITUNJUKANTERHADAP:
TUBUH
KEMERDEKAAN
PRIBADIKEHORMATANBENDA
TINGKAH LAKU
TERHADAP
SUSUNAN
KETURUNAN
DAN
PERKAWINAN
TINGKAH LAKU
TERHADAP
KESUSILAAN

10. SKEMA HUKUM PIDANA
HUKUM
PIDANA
HP OBJEKTIF
HP SUBJEKTIF
HP FORMAL
HP MATERIAL
HP UMUM
HP KHUSUS

11. MACAM-MACAM
PERBUATAN PIDANA
 PERBUATAN PIDANA (DELIK) FORMAL (Pencurian menurut
Pasal 362 KUHP)
 DELIK MATERIAL ( suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu
akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan)
 DELIK DOLUS (perbuatan pidana yang dilakukan dengan
sengaja. Contoh: pembunuhan berencana)
 DELIK CULPA (perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena
kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang).
DELIK ADUAN (sebelum ada pengaduan belum mrpkan delik.
Contoh: penghinaan).
 DELIK POLITIK (perbuatan pidana yg ditujuukan kepada
keamanan negara. Contoh: pemberontakan).

12. ASAS-ASAS
Asas legalitas
Asas teritorialitas
Asas nasional pasif
Asas nasional aktifYANG
TERKANDUNG
DALAM
KUHP
Asas universalitas

13. JENIS-JENIS HUKUMAN
PASAL 10 KUHP
 H. Mati
 H. Penjara
 H. Kurungan
 H. Denda
HUKUMAN
TAMBAHAN:
1. Pencabutan hak-
hak tertentu;
2. Perampasan/
penyitaan barang-
barang tertentu;
3. Pengumuman
putusan hakim
HUKUMAN
POKOK

15. TERIMA KASIH
Terim a kasih atas
perhatiannya,
SEMOGA BERMANFAAT