Downloaded 125 times
Uploaded byMariske Myeke Tampi
Introduction to Indonesian Law - Part I
Dokumen ini membahas hukum positif Indonesia, menjelaskan dasar-dasar ilmu hukum, serta menjelaskan berbagai sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, dan yurisprudensi. Selain itu, terdapat analisis tentang fungsi hukum, termasuk hukum represif, otonom, dan responsif, serta perkembangan konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Fokus utama adalah pada peran hukum dalam kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.
Law◦
More Related Content
Similar to Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
- 8. Indikator PHI PIH PerbedaanObjek Kajian Mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia (ius constitutum) Pengertian dasar dan teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku tertentu saja, akan tetapi juga hukum yang berlaku di negara lain pada waktu kapan saja (ius constitutum dan ius constituendum)
- 9. Indikator PHI PIH PerbedaanFungsi Mengantarkan mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia Dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta pelbagai hal yang menjadi ruang lingkupnya
- 10. Indikator PHI PIH Hubunganantara keduanya • Merupakan mata kuliah dasar keahlian bagi yang akan mempelajari ilmu hukum • PIH merupakan dasar untuk mempelajari PHI, sehingga PIH harus dipelajari terlebih dahuku sebelum mempelajari PHI
- 17. UUD TAP MPR UU/Perpu PP Perpres Perda Provinsi PerdaKabupaten/Kota
- 18. UUD (Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-siding majelis Permusyawaratan Rakyat. UU (Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- 19. PP (Peraturan Pemerintah)adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perda (Peraturan Daerah) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Bersama Gubernur. Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota. Perpres (Peraturan Presiden) adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- 22. Hukum yang merupakanalat kekuasaan represifHukum Represif • Bertujuan untuk mempertahankan status quo penguasa aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci, hukum tunduk pada politik kekuasaan dan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai ketidaksetiaan. Hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi melindungi integritasnya sendiriHukum Otonom • Bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai, merupakan model hukum “rule of law”, legitimasi hukum terletak pada kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik dan terdapat pemisahan kekuasaan. Hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakatHukum Responsif • Melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik, adanya pergeseran penekananan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, dan mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.
- 28. No. Periode JenisKonstitusi Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan 1 18 Agustus1945 – 27 Desember 1949 a. 18 Agustus 1945 – 14 November 1945 b. 14 November 1945 – 27 Desember 1949 UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet Presidensial Kabinet Parlementer 2 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 UUD RIS 1949 Serikat/Federal Uni Republik Kabinet Perlementer 3 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 UUDS 1950 Kesatuan Republik Kabinet Parlementer 4 5 Juli 1959 – sekarang a. Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) b. Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) c. Orde Reformasi (21 Mei 1998) UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet Presidensial (Demokrasi Terpimpin) Kabinet Presidensial (Demokrasi Pancasila)
- 32. Sumber Hukum Formal •Merupakan sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk • Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat dan ditaati • Contoh: UU Sumber Hukum Materiil • Merupakan kaidah penuntun bagi perumusan kaidah/norma yang tercakup dalam sumber hukum formal • Contoh: UU bersumber dari Pancasila, tinjauan ekonomi, sosiologi, psikologi, filsafat, dsb.
- 33. Undang-Undang (Statute) • Merupakansuatu aturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat Kebiasaan (Custom) • Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan orang secara tetap Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi) • Merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama Traktat (Treaty) • Adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih Pendapat Sarjana Hukum (Doctrine) • Suatu ajaran dari seseorang yang adalah ahli dalam bidang hukum tertentu
- 34. • Undang-undang tidakberlaku surut • Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (asas hierarki) • Undang-undang yang berlaku kemudian/belakangan membatalkan undang- undang yang terdahulu (lex posteriori derogat lex priori) • Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah (lex superior derogat lex inferiori) • Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis) • Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 35. • Jika Undang-undangtersebut jangka waktu berlakunya telah habis • Jika hal-hal atau keadaan/objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah habis • Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi • Jika telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang terdahulu
- 36. • Perjanjian-perjanjian internasional(international conventions) • Kebiasaan-kebiasaan internasional (international customs) • Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (the general principles of law recognized by civilized nations) • Keputusan pengadilan (judicial decisions) • Ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum (the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law)
- 38. Bahan Hukum Primer •Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas, misalnya: norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan TAP MPR), peraturan perundang-undangan (UU dan peraturan setaraf, PP dan peraturan setaraf, Kepres dan peraturan setaraf, Kepmen dan peraturan setaraf, dan Perda), bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga sekarang masih berlaku (KUHP). Bahan Hukum Sekunder • Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan Hukum Tersier • Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
- 41. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (29 April1945) Panitia Persiapan Kemerdekaan (29 Mei 1945) Rumusan Dasar Negara (22 Juni 1945)
- 42. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) DitetapkannyaUUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara RI (18 Agustus 1945) Ditetapkannya Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI (18 Agustus 1945)
- 43.
- 44. Kunci Pokok Sistem Pemerintaha n Negara Indonesia (setelah amandemen UUD1945) Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) Sistem konstitusional Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
- 46. UUD 1945 BPK MPR DPR/DPD Presiden/ Wakil Presiden MA/MKKY Kabinet Dewan Pertimbangan
- 50.
- 51. Perbuatan menurut hukumpublik bersegi satu • Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dengan warga masyarakat. Misalnya penetapan atau keputusan (beschikking) yang dibuat oleh pemerintah. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua • Suatu perbuatan apparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, perjanjian pembuatan jembatan dengan pihak swasta.
- 52. Indikator Keputusan PeraturanPutusan Peristilahan Digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (beschikking) Digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (regeling) Digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (vonnis) Sifat Individual dan konkrit Sekali selesai (enmahlig) Umum dan abstrak Berlaku terus-menerus (dauerhaftig) Individual/kelompok dan konkrit Berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde) Ruang Lingkup Administratif Seluas kedaulatan atas wilayah dan rakyat Peradilan
- 54. Hukum Pidana Hukum PidanaObjektif Hukum Pidana Subjektif Hukum Pidana Formil Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Umum Hukum Pidana Khusus
- 55. Sejumlah peraturan yangmengandung larangan-larangan atau keharusan- keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman Hukum Pidana Objektif • Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. • Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Hukum Pidana Subjektif • Adapun hak negara yang tercantum dalam hukuman pidana subjektif yaitu hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana, hak hakim untuk memutuskan perkara.