OLEH:
YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
UNDANG-UNDANG
HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH
PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT
SECARA UMUM
MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS
UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
(UU DAM)
PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN
PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS
DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN
TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI
MASYARAKAT)
UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG
DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA
(UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA
PERATURAN TERTENTU)
AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS
MAMANUHI SYARAT:
AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN
DENGAN TEGAS
RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM
BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN
KEBOLEHAN
PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI
LEMBARAN NEGARA
PRESIDEN RI
MENIMBANG:
MENGINGAT:
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19 TAHUN
2003 TENTANG BUMN
PASAL 1 RECHTSSATZ
PASAL 2
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN
ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU
KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN
EKSEKUTIF
BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK
HAL-HAL YANG AKAN DATANG
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF
UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP
ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA
PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU
PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI
ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN
UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM
PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN
MUNCUL PERSOALAN TENTANG
PERMASALAHAN HAM
TERDAPAT PENGECUALIAN:
PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA
ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU
UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU
YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI
TERDAKWA.
ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL-
HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA
KETENTUAN YANG BARU LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA
ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN
UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU
SEBELUMNYA.
APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM
YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA
KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI
SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR
KETENTUAN KHUSUS
MENGESAMPINGKAN KETENTUAN
UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS
DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN
UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN
ATAU DIKALAHKAN
CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA
DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
IMFERIORI
KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI
DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN
KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH
DERAJATNYA
BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES
RECHT DARI HANS KELSEN
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
APABILA ADA PERATURAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG
LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK
MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI
HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA
PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT
HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN
DARI PEMBENTUK UU TSB
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU
RECHT FICTIE
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN
ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU
AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU
HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN
ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN
TERIMA KASIH

Undang undang

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    HUKUM TERTULIS YANGDIBUAT OLEH PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM
  • 4.
    MENURUT PAUL LABANDDAN T.J. BUYS UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI: UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
  • 5.
    UNDANG-UNDANG DALAM ARTIMATERIIL (UU DAM) PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI MASYARAKAT) UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA (UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA PERATURAN TERTENTU)
  • 6.
    AGAR SUATU ATURANTERTULIS MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS MAMANUHI SYARAT: AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN DENGAN TEGAS RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN KEBOLEHAN PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA
  • 7.
    PRESIDEN RI MENIMBANG: MENGINGAT: MEMUTUSKAN: MENETAPKANUU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN PASAL 1 RECHTSSATZ PASAL 2
  • 8.
    UNDANG-UNDANG DALAM ARTIFORMAL SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
  • 9.
    DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKANBEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
  • 10.
    ASAS PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG HANYABERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
  • 11.
    UU HANYA BERLAKUUNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
  • 12.
    UU HANYA BERLAKUUNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN MUNCUL PERSOALAN TENTANG PERMASALAHAN HAM
  • 13.
    TERDAPAT PENGECUALIAN: PASAL 1AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI TERDAKWA. ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL- HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA KETENTUAN YANG BARU LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
  • 14.
    LEX POSTERIORI DEROGATLEGI ANTERIORI PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU SEBELUMNYA. APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
  • 15.
    LEX SPECIALI DEROGATLEGI GENERALI ATAU LEGI SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR KETENTUAN KHUSUS MENGESAMPINGKAN KETENTUAN UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIKALAHKAN CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
  • 16.
    LEX SUPERIORI DEROGATLEGI IMFERIORI KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH DERAJATNYA BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES RECHT DARI HANS KELSEN
  • 17.
    UU TIDAK DAPATDIGANGGU GUGAT APABILA ADA PERATURAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DARI PEMBENTUK UU TSB
  • 18.
    SETIAP ORANG DIANGGAPTAHU UU DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU RECHT FICTIE SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN
  • 19.