Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta subjek-subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, individu, dan lainnya.
By Kiki Evi Wahyuliana
ketidak sesuaian hasil pembuatan di laptop dengan yg diupload. banyak menggunakan font hasil download. ketika diupload, maka hanya menggunakan font standard saja. trims ^^
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk pengertian hukum internasional, asal usulnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dokumen ini juga membahas peradilan internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
By Kiki Evi Wahyuliana
ketidak sesuaian hasil pembuatan di laptop dengan yg diupload. banyak menggunakan font hasil download. ketika diupload, maka hanya menggunakan font standard saja. trims ^^
Hukum dipandang sebagai alat pemerataan keadilan, penegak hak dan pembatasan atas hak orang lain. Hukum tidak hanya berlaku antar perorangan, namum diperlukan pengukuhan hukum secara universal dalam sebuah hukum Internasional yang direalisasikan dalam pembentukan aturan Internasional dan badan hukum Internasional
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk pengertian hukum internasional, asal usulnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Dokumen ini juga membahas peradilan internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asas yang dianut, sumber hukumnya, subjek yang tercakup didalamnya, hubungannya dengan hukum nasional, serta proses ratifikasi menjadi hukum nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari empat kalimat, yaitu perjanjian internasional, keputusan pengadilan internasional, aliran naturalis dan positivisme serta pendapat para ahli hukum terkemuka. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan pembelajaran tentang sistem hukum, sumber hukum dan peradilan internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk definisi, sejarah, peran, dan konsep masyarakat internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, berkembang sejak zaman Romawi dan Abad Pertengahan, serta berperan untuk mendukung kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional.
Sistem hukum dan peradilan internasionalslempack c
Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Secara singkat, dijelaskan bahwa hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara, sedangkan peradilan internasional adalah sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Makalah ini juga menjelaskan asal mula, pembagian, asas, dan lembaga peradilan internasional."
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, keputusan hakim dan pendapat para ahli, serta lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel khusus pidana internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam menegakkan hukum internasional dan menyelesa
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalSri Rahayu
Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan beberapa poin utama seperti pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asasnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan hubungannya dengan hukum nasional.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Dokumen tersebut membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asas yang dianut, sumber hukumnya, subjek yang tercakup didalamnya, hubungannya dengan hukum nasional, serta proses ratifikasi menjadi hukum nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari empat kalimat, yaitu perjanjian internasional, keputusan pengadilan internasional, aliran naturalis dan positivisme serta pendapat para ahli hukum terkemuka. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan pembelajaran tentang sistem hukum, sumber hukum dan peradilan internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk definisi, sejarah, peran, dan konsep masyarakat internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, berkembang sejak zaman Romawi dan Abad Pertengahan, serta berperan untuk mendukung kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional.
Sistem hukum dan peradilan internasionalslempack c
Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Secara singkat, dijelaskan bahwa hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara, sedangkan peradilan internasional adalah sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Makalah ini juga menjelaskan asal mula, pembagian, asas, dan lembaga peradilan internasional."
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, keputusan hakim dan pendapat para ahli, serta lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan panel khusus pidana internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peranan lembaga-lembaga peradilan tersebut dalam menegakkan hukum internasional dan menyelesa
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalSri Rahayu
Makalah ini membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan beberapa poin utama seperti pengertian hukum internasional, asal-usulnya, asas-asasnya, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan hubungannya dengan hukum nasional.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticeMariske Myeke Tampi
The document summarizes information about the International Court of Justice (ICJ), including its role, composition, members, presidency, and chambers. The ICJ is the principal judicial organ of the UN and settles legal disputes submitted by states. It has 15 judges elected by the UN General Assembly and Security Council who serve 9-year terms. The president and vice-president are elected by the judges every 3 years. The court can form chambers to handle certain case types or specific cases.
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterMariske Myeke Tampi
The Charter of the United Nations was established in 1945 with the purposes of maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, achieving international cooperation, and being a center for harmonizing actions to attain common goals like human rights. The ASEAN Charter established the Association of Southeast Asian Nations in 1967 with the purposes of promoting regional resilience through cooperation, ensuring Southeast Asia remains nuclear weapon-free, and creating an integrated economy and community. Both charters outline their principles including sovereignty, territorial integrity, peaceful dispute settlement, and adherence to international law.
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf CaseMariske Myeke Tampi
The North Sea Continental Shelf case involved a dispute between Germany, Denmark, and the Netherlands over the delimitation of their continental shelf boundaries in the North Sea. The key issues were whether the equidistance principle in Article 6 of the 1958 Continental Shelf Convention should be applied to determine the boundaries, and whether the International Court of Justice had jurisdiction based on the consent of the states involved. The Court ultimately applied the equidistance principle and asserted its jurisdiction based on the consent of Germany, Denmark, and the Netherlands.
Perjanjian transportasi merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang, dimana pengangkut berkewajiban mengangkut dengan selamat sedangkan penumpang atau pengirim berkewajiban membayar biaya angkutan. Terdapat beberapa teori tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yaitu berdasarkan unsur kesalahan, praduga, atau tanggung jawab mutlak.
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai sistem hukum dan peradilan internasional yang mencakup makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilannya, sebab terjadinya sengketa internasional, cara penyelesaiannya melalui mahkamah internasional.
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional, termasuk makna hukum internasional, asas-asasnya, sumber-sumbernya, lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, serta penyelesaian sengketa internasional secara damai dan paksa.
Dokumen ini membahas tentang makna hukum internasional, asas-asas hubungan internasional, sumber hukum internasional, subjek-subjek hukum internasional, dan lembaga peradilan internasional. Hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, subjek hukum non-negara, dan subjek hukum non-negara lainnya. Asas-asas pentingnya meliputi asas teritorial, kebangsaan, dan kepenting
Bab 4 membahas sistem hukum dan peradilan internasional serta peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Terdapat berbagai sumber hukum internasional seperti perjanjian, kebiasaan, dan putusan hakim. Mahkamah Internasional berperan menyelesaikan sengketa negara melalui proses peradilan sesuai hukum internasional. Keputusannya mendapat dukungan lembaga-lembaga PBB untuk penegak
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional dengan menjelaskan pengertian, asal mula, asas-asas, sumber hukum, dan subjek hukum internasional dalam 6-7 kalimat.
Mahkamah Internasional merupakan organ utama PBB bidang peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag. Didirikan pada 1945 berdasarkan Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan opini hukum. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara sengketa dan memberikan opini hukum berdasarkan hukum internasional.
1. Makalah ini membahas tentang sistem hukum internasional dan peradilan internasional.
2. Sistem hukum internasional adalah aturan-aturan yang diciptakan bersama oleh negara-negara untuk mengatur hubungan internasional.
3. Peradilan internasional terdiri dari berbagai lembaga peradilan internasional yang bertujuan mencapai keadilan internasional.
Makalah ini membahas tentang sistem internasional dan peradilan internasional. Pembahasan mencakup pengertian sistem hukum internasional, sumber hukum internasional, asas-asas hukum internasional, dan subjek hukum internasional seperti negara dan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk memahami konsep sistem internasional dan peradilan internasional.
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
Dokumen tersebut membahas sistem hukum internasional dan pengadilan internasional. Ia menjelaskan latar belakang hukum internasional termasuk definisi, asas-asas, dan subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis organisasi internasional seperti organisasi antarpemerintah, organisasi nonpemerintah, organisasi regional, dan organisasi yang bersifat universal
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia, mulai dari definisi lingkungan hidup, sejarah perkembangan hukum lingkungan, hubungan antara ekologi dan hukum lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, latar belakang hukum lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta beberapa permasalahan lingkungan seperti kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang diperkirakan men
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas tentang kepailitan sebagai pranata hukum penyelesaian sengketa utang-piutang yang lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan perdata. Dibahas pula mengenai syarat-syarat permohonan pailit, pembuktian dalam perkara kepailitan, mekanisme pengajuan permohonan pailit dan upaya hukum, serta perbandingan antara penyelesaian utang melalui kepailitan dan perdata. Juga
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
Describes arbitration as the means of dispute settlement which has a confidentiality as one of its advantage. Arbitration agreement has been described as well with the relevant arbitral source of law and its institutions.
Sales of services are generally effectuated through employment and consulting contracts, which would seem to indicate that such transactions are purely private in nature. Several rule-based sale of services would be provided in this presentation
This document provides an overview of the topics and schedule covered in an International Business Transactions course taught by Gatot Soemartono and Mariske Myeke Tampi. The course covers 12 weeks and includes topics such as international trade regulation, international contracting, exporting and importing, intellectual property rights, and foreign intellectual property laws. Key readings include textbooks on international business law and contract law.
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
Business behavior differs among cultures. Some cultures focus on the importance of developing a contractual and social relationship. Uniform Commercial Code provide a solid foundation of drafting contract. Japan, Russia and China also have a particular regulation regarding contract drafting. Let's check it out.
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
This slides are about a review of the different methods of payment utilized in the sale of goods. It will then focus on the most common method of payment in international transactions ---the documentary collections transaction.
We will first look at the world trading system as it has evolved under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the establishment ot a permanent international institution known as the World Trade Organization (WTO).
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Describes some protocols and agreements related to Warsaw Convention 1929; how the convention tested by the time, how the stakeholders adjust it to the relevant issues. Those are Den Haag Protocol 1955, Guadalajara Convention 1961, Montreal Agreement 1966, Protokol Guatemala City 1971, etc.
Describes Air and Space Law - International Private Air Law mainly Warsaw Convention 1929 (Convention For The Unification of Certain Rules Relating to International Carriage By Air, signed at Warsaw on October 12, 1929 )
Describes source of national civil aviation law of Indonesia, including legal liability concept (liability based on fault, presumption of liability and liability without fault/strict liability)
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Mariske Myeke Tampi
Desribes land rights, immigration service and import licensing facility. Land rights consist of hak guna usaha (leasehold), hak guna bangunan (building rights) dan hak pakai (right of use). I also describes about how the foreigner can acquire hak milik (right of property). This description is based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Agrarian Principles. Government regulation Number 40 of 1996 Concerning Leasehold, Building Rights and Rights of Use.
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonMariske Myeke Tampi
Describes investment facilities in common which are provided by government, company's income tax holiday of reduction, overview of company establishment and principle investment license in Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalMariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana dalam hukum udara nasional Indonesia. Secara garis besar membahas tentang terorisme, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana udara, dan jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
1. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL
Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.
Mariske Myeke Tampi, SH., MH.Mariske Myeke Tampi, SH., MH.
2. 1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan internasional
3. Prinsip hukum umum
4. Sumber hukum tambahan:
a. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka
di dunia
b. Keputusan perlengkapan (organs) dari organisasi dan
lembaga internasional
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional
Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
4. Klasifikasi perjanjian menurut Undang-Undang:
•Politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
•Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah RI
•Kedaulatan atau hak berdaulat negara
•HAM dan lingkungan hidup
•Pembentukan kaidah hukum baru
•Pinjaman dan/atau hibah luar negeri
Sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional
5. Hal membuat perjanjian internasional:
•Tahap perundingan
•Tahap penandatanganan
•Tahap pengesahan
Sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional
6. Pengakhiran perjanjian internasional:
•Karena telah tercapai tujuan perjanjian itu
•Karena habis waktu berlakunya perjanjian itu
•Karena punahnya salah satu pihak atau objek perjanjian
•Karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian
•Karena ada perjanjian baru antara peserta yang meniadakan perjanjian lebih dahulu
•Karena dipenuhinya syarat pemenuhan perjanjian sesuai dengan yang tercantum
dalam perjanjian
•Diakhirinya perjanjian oleh salah satu pihak dan diterimanya perngakhiran tersebut
oleh pihak lain
Sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional
8. Dasar Hukum Kebiasaan Internasional:
•Pasal 38 ayat (1) sub B
Unsur kebiasaan internasional, unsur material:
•Adanya satu kebiasaan
•Kebiasaan atau pola tindak
Unsur kebiasaan internasional, unsur psikologis:
•Memenuhi kaidah dan kewajiban hukum, “opinion juris sive necessitatis”
Sumber Hukum Internsional: Kebiasaan Internasional
9. Asas hukum umum adalah:
•Diakui oleh bangsa-bangsa beradab
•Mendasari sistem hukum modern
•Didasarkan pada asas dan lembaga hukum Romawi
Sumber antara lain: Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional,
Sumber Hukum Internasional: Prinsip Hukum Umum
10. Contoh asas hukum umum:
•Asas pacta sunt servanda
•Asas bonafide
•Asas abus de droit
•Asas adimplenti non est adiplendum
Sumber Hukum Internasional: Prinsip Hukum Umum
11. Jenis keputusan pengadilan internasional:
•Mengikat: (pada sudut pandang obyektivis)
•Tidak mengikat: (pada sudut pandang voluntarisme) putusan Mahkamah
Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice,
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, Mahkamah
Arbitrase Permanen atau Permanent Court of Arbitration
Sumber Hukum Internasional: Sumber Hukum Tambahan – Keputusan Pengadilan dan
Pendapat Para Sarjana
12. Contoh Keputusan Majelis Umum:
•Mengenai hak-hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human
Rights (10 Des 1948)
•Mengenai hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan bangsa-bangsa
di dunia
•Resolusi mengenai hak bangsa-bangsa atas kekayaan alam
Contoh Keputusan Badan Internasional yang lain:
•Keputusan Masyarakat Ekonomi Eropa
Sumber Hukum Internasional: Sumber hukum tambahan – Keputusan perlengkapan
(organs) dari organisasi dan lembaga internasional
13. 1. Negara
2. Takhta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang-perorangan (Individu)
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)
Subjek Hukum Internasional
14. Pengertian:
•Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik
•Pengemban kewajiban dan hak subjek hukum internasional adalah
pemerintah
Praktik untuk memperluas wilayah negara :
1.Akresi
2.Cessi
3.Okupasi
4.Preskripsi
5.Aneksasi
6.Perolehan wilayah oleh negara baru
Subjek Hukum Internasional: Negara
15. Merupakan suatu subjek hukum dalam arti penuh dan sejajar
kedudukannya dengan negara berdasarkan perjanjian antara
Italia dan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 (Lateran
Treaty)
Subjek Hukum Internasional: Takhta Suci
16. Subjek hukum internasional dengan ruang lingkup yang terbatas
yang diakui berdasarkan konvensi-konvensi palang merah
Jenewa tahun 1949
Subjek Hukum Internasional: Palang Merah Internasional
17. • Berdasarkan kenyataan bahwa PBB dan ILO menaungi
beberapa negara maka PBB dan ILO sudah dapat dikatakan
sebagai subjek hukum internasional.
• Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional mendukung
pendapat tersebut
Subjek Hukum Internasional: Organisasi Internasional
18. • Dianggap sebagai subjek hukum sejak perjanjian perdamaian
Versailles (1919) dan perjanjian Upper Silesia (1922)
Subjek Hukum Internasional: Orang-perorangan (Individu)
19. Dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang
bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu :
1.Hak menentukan nasib sendiri
2.Hak secara bebas memilih system ekonomi, politik, dan social sendiri
3.Hak menguasai kekayaan alam dari wilayah yang dimilikinya
Subjek Hukum Internasional: Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)
20. Contoh ketentuan HI yang terjadi melalui proses kebiasaan
internasional:
•Hukum perang: penggunaan bendera parlementer pada saat perang
•Dalam proses perang: kebiasaan kapal selam Jerman untuk
menenggelamkan kapal dagang tanpa pemberitahuan lebih dahulu
•Diterimanya konsep atau landas kontinen (continental shelf) dalam hukum
laut internasional sebagai lembaga hukum
Sumber Hukum Internsional: Kebiasaan Internasional
21. J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, 2004, Jakarta: Sinar
Grafika
Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional: Hukum yang Hidup,
2007, Jakarta: Diadit Media
Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum
Internasional, 2003, Bandung: Alumni
Referensi