Pengantar Hukum Internasional

1. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL
Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM.
Mariske Myeke Tampi, SH., MHMariske Myeke Tampi, SH., MH

2. http://www.cnn.com/2016/01/06/asia/china-south-china-sea-test-flights/, accessed Jan 9, 2016
South China Sea Disputes

3. Agreement
Regarding
South
China
Sea
Disputes

4. Summary
of Disputes

5. The South China Sea disputes involve both island and maritime
claims among several sovereign states within the region, namely
the Nation of Brunei, the People's Republic of China,
the Republic of China (Taiwan), Malaysia, Indonesia,
the Republic of the Philippines, and the Socialist Republic of
Vietnam. As a high proportion of the world's trade passes
through the South China Sea, there are many non-claimant
nations that want the South China Sea to remain as international
waters, with several nations (e.g. the United States of America)
conducting "freedom of navigation" operations.
South China Sea Disputes

6. Hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah dan
asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas negara antara:
(1)Negara dengan negara
(2)Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain.
*Bedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional
adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas negara.
Pengertian dan Batasan Hukum Internasional

7. Hukum internasional publik dan hukum perdata internasional:
Pengertian dan Batasan Hukum Internasional
Persamaan Perbedaan
Keduanya mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara
(internasional)
Perbedaannya terletak dalam sifat hukum
objeknya, hukum perdata internasional
merupakan hukum yang mengatur
hubungan hukum perdata antara para
pelaku hukum yang masing-masing
tunduk pada hukum perdata nasional
yang berlainan, sedangkan hukum
internasional publik adalah keseluruhan
kaidah dan asas hukum yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi
batas negara (hubunan internasional)
yang tidak bersifat perdata.

8. • Hukum internasional disebut juga “hukum antarbangsa”,
“hukum antarnegara”, atau hukum bangsa-bangsa
• Disebut juga Ius Gentium, droit de gens, voelkerrecht
• Istilah hukum internasional (publik) modern berkembang
terakhir, selain mengatur hubungan antara negara dengan
negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan
subjek hukum lainnya.
Istilah Hukum Internasional

9. • Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis
hukum internasional
• Hakikat dan fungsi kedaulatan negara dalam hukum
internasional
• Masyarakat internasional dalam peralihan dan
keterhubungannya dengan peta bumi politik, kemajuan
teknologi dan struktur masyarakat internasional
Masyarakat dan Hukum Internasional

10. • Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh
Tahun (Thirty Years War) di Eropa
• Perjanjian Perdamaian Den Haag
• Meluasnya asas dan sistem hukum Eropa kontinental dan
kepulauan Inggris ke seluruh penjuru dunia
• Emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam
masyarakat internasional sebagai negara-negara yang
merdeka dan sama derajatnya
Sejarah Hukum Internasional

11. “Every law or rule (taken with the largest signification
which can be given to the term property) is a
command…”
Menurut dia hukum internasional itu bukan hukum dalam arti
yang sebenarnya (properly so called). Ia menempatkannya
segolongan dengan the laws of honour dan the laws set by
fashion sebagai rules of positive morality.
Hakikat Hukum Internasional

12. Menurut penganut aliran hukum alam, hukum internasional mengikat karena
hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan
pada kehidupan bangsa-bangsa. Emmerich Vattel dalam bukunya Droit des
Gens:
“We use the term necessary Law of Nations for that law which
results from applying the natural law to nations. It is necessary,
because nations are absolutely bound to observe it. It contains
these precepts which the natural law dictates to States, and it is
no less binding upon them. It is upon individuals.”
Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional

13. • Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh
Tahun (Thirty Years War) di Eropa
• Perjanjian Perdamaian Den Haag
• Meluasnya asas dan sistem hukum Eropa kontinental dan
kepulauan Inggris ke seluruh penjuru dunia
• Emansipasi politik negara-negara terjajah ke dalam
masyarakat internasional sebagai negara-negara yang
merdeka dan sama derajatnya
Dasar Berlakunya Hukum Internasional