[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas pengertian hukum privat dan hukum publik berdasarkan beberapa teori. Secara singkat, hukum privat mengatur hubungan antara individu-individu dengan fokus pada kepentingan pribadi, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau antar negara dengan fokus pada kepentingan umum. Dokumen ini juga menjelaskan skema pembagian hukum privat dan publik serta contoh jen

2. MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DANMEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN
HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASASHUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS
PEMBAGIAN HUKUM ATASPEMBAGIAN HUKUM ATAS DASARISIDASARISI
1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM
PRIVAT.PRIVAT.
1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM
PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARIPUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI
BEBERAPA AHLI.BEBERAPA AHLI.
1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK
DAN HUKUM PRIVAT.DAN HUKUM PRIVAT.
1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENISSUB1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENISSUB
BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUMBAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM
PUBLIKPUBLIK

3. HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA
HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG
HUKUM TATAHUKUM TATA
NEGARANEGARA
HUKUM ADMIN.HUKUM ADMIN.
NEGARANEGARA
HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA
HUKUMHUKUM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
HUKUMHUKUM
PRIVATPRIVAT
HUKUMHUKUM
PUBLIKPUBLIK
ISIISI
HUKUMHUKUM

4. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-
HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATUHUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU
DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIKDENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK
BERATKAN KEPADA KEPENTINGANBERATKAN KEPADA KEPENTINGAN
PERORANGANPERORANGAN

5. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN
ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT
PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN
ANTARA NEGARA DENGAN PERORANGAN
(WN)

6. HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNANHUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGANPEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN
KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPANKEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN
SATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARASATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA
NEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIANNEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN
NEGARA (DAERAH SWATANTRA)NEGARA (DAERAH SWATANTRA)

7. HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARAHUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA
MENJALANKAN TUGAS(HAK & KEWAJIBAN)MENJALANKAN TUGAS(HAK & KEWAJIBAN)
DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPANDARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN
NEGARANEGARA

8. HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-
PERBUATAN APA YANG DILARANG DANPERBUATAN APA YANG DILARANG DAN
MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANGMEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG
MELANGGARNYA SERTA MENGATURMELANGGARNYA SERTA MENGATUR
BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKANBAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN
PERKARA KE MUKA PENGADILANPERKARA KE MUKA PENGADILAN

9. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUMHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM
ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARAANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA
SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-
WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAMWARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONALHUBUNGAN INTERNASIONAL

10. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGANHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN
ANTARA NEGARA YANG SATU DANTARA NEGARA YANG SATU DEENGANNGAN
NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAMNEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONALHUBUNGAN INTERNASIONAL

11.  BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM
ROMAWI
 KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG DIATAUR
OLEH HUKUM
 HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWI
 HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS
KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUS
APEL DOORN, 1985 : 183APEL DOORN, 1985 : 183

12. VAN APELDORNVAN APELDORN
(TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI)(TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI)
APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAHAPABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH
KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUMKEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM
PUBLIK.PUBLIK.
DANDAN
APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGANAPABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN
KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.

13. JA. LOEFF DAN BIERLING
(TEORI SUBYEK)(TEORI SUBYEK)
KRITERIA :KRITERIA :
APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUMAPAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM
TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUMTERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM
PRIVAT, TERLETAK PADAPRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEKSUBYEK
HUKUMNYAHUKUMNYA

14. MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANGMERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANG
MELIPUTI :MELIPUTI :
A.A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARAMENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA
MENJALANKAN TUGASNYA.MENJALANKAN TUGASNYA.
B.B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKANMENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN
ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARAANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA
INDIVIDU/WARGA NEGARA.INDIVIDU/WARGA NEGARA.
C.C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LATMENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT
NEGARA/PEMERINTAH.NEGARA/PEMERINTAH.

15. HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIBMENGATUR TATA TERTIB
MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :
A.A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARAKELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA
WARGA/INDIVIDUWARGA/INDIVIDU
B.B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDUHUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU
C.C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA,HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA,
SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALUSEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU
LINTASHUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAILINTASHUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI
INDIVIDUINDIVIDU

16. A.THONA.THON
KRETARIA :KRETARIA :
TERLETAK PADATERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK-CARA MEMPERTAHANKAN HAK-
HAKHAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.
 APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU,APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU,
MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.
 APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAKAPABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK NEGARA/NEGARA/
PEMERINTAH , MAKAPEMERINTAH , MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.TERMASUK HUKUM PUBLIK.

17. SALMONSALMON (RESIDU TEORIE)(RESIDU TEORIE)
HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUMHUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM
YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGIYANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI
NEGARA DALAM HUBUNGANNYANEGARA DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN WARGANYA, SEDANGDENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYASISANYA
ADALAH HUKUM PRIVAT.ADALAH HUKUM PRIVAT.

18. HANSKELSENHANSKELSEN
(ABSTRACT THEORY OF NORMS)(ABSTRACT THEORY OF NORMS)
KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES.KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES.
SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUMSEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM
PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAHPRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH
INDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUANINDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUAN
UMUM SAJAUMUM SAJA

19. PADA HUKUM PRIVAT :PADA HUKUM PRIVAT :
INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANGINDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG
DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSESPEMBUATANDIBUAT SENDIRI MELALUI PROSESPEMBUATAN
HUKUM.HUKUM.
HUKUM PUBLIK :HUKUM PUBLIK :
INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEHINDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH
IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.

20.  HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT
WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU.WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU.
BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASIBERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI
SYARAT-SYARAT.SYARAT-SYARAT.
 HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAIKEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI
OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDURTUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR
MIS: MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)MIS: MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)
YBSDAPAT NAIK BANDINGYBSDAPAT NAIK BANDING

21. CONTOH :CONTOH :
PERKAWINANPERKAWINAN
SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGASUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA
NEGARA : HUKUM PRIVATNEGARA : HUKUM PRIVAT
TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :
DIKUKUHKAN PETUGASPEMEMERINTAH (CAPIL)DIKUKUHKAN PETUGASPEMEMERINTAH (CAPIL)
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK

22. ✿ MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA.MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA.
✿ ASASPOKOK OTONOMI WARGA NEGARA ANTARAASASPOKOK OTONOMI WARGA NEGARA ANTARA
LAIN :LAIN : MILIK PRIBADIMILIK PRIBADI..
✿ KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.
✿ WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEHWARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH
MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDURMEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR
YANG TELAH DITETAPKAN.YANG TELAH DITETAPKAN.
✿ PEMERINTAH : PEMBERI ADVISPEWASITAN.PEMERINTAH : PEMBERI ADVISPEWASITAN.

23. HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAKHUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK
OLEH PEMERINTAH.OLEH PEMERINTAH.
 WARGA NEGARA SECARA YURIDISTERIKATWARGA NEGARA SECARA YURIDISTERIKAT
PADA PUTUSAN PEMERINTAH.PADA PUTUSAN PEMERINTAH.
 MEMPERTAHANKAN HAK :MEMPERTAHANKAN HAK :
- DITANGAN PEMERINTAHDITANGAN PEMERINTAH
- TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA,TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA,
BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUMBERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM

24. ALGRA, N.E.; dkk., 1977.ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTARILMUPENGANTARILMU
HUKUM.HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.JAKARTA : BINACIPTA.
KANSIL, C.S.T., 1993.KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTARILMUPENGANTARILMU
HUKUMDANTATAHUKUMINDONESIAHUKUMDANTATAHUKUMINDONESIA..
JAKARTA : BALAI PUSTAKA.JAKARTA : BALAI PUSTAKA.