Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. 2. Ada beberapa model MBS yang diterapkan di berbagai negara seperti Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Indonesia. 3. Penerapan MBS berbeda di setiap negara karena sejarah dan kondisi masyarakatnya,

1. MODEL MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
A. PENDAHULUAN
Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan
nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia indonesia
secara menyeluruh.
Diperlukan suatu strategi untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang efektif dan
produktif. Strategi yang sudah digunakan dibeberapa negara maju dan saat ini sudah mulai
dikembangkan di indonesia adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based
Management(SBM).
Keadaan dalam suatu wilayah (negara) mempengaruhi bagaimana cara yang tepat untuk
menetapkan suatu gaya pendekatan untuk menjadikan sekolah itu kreatif dan produktif. Hal ini
menjadikan MBS memiliki beberapa model yang diterapkan di masing-masing negara/wilayah.
Seperti model australia, model amerika, model inggris dan lain sebagainya.
Dalam makalah yang singkat ini, akan coba diuraikan beberapa model MBS yang sudah
diterapkan.
B. MODEL MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat beberapa model yang dikembangkan
dibeberapa negara diantaranya: Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia,
Prancis, Nikaragua, Selandia Baru, El Salvador, Madagaskar, dan di Indonesia.
1. Model MBS di Hong Kong
Kondisi yang kurang baik yang terjadi di Hong Kong mendorong diberlakukannya MBS
dengan tujuan terjadinya suatu perbaikan.1[1] Di Hong Kong MBS disebut The School
Management Initiative (SMI) atau manajemen sekolah inisiatif.
Model MBS di Hong Kong ini, menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya
sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini diterapkan. Prinsip-prinsip MBS

2. yang ditawarkan di Hong Kong adalah perlunya telaah ulang secara terus menerus terhadap
pembelajaan anggran pemerintah, perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi,
yang lebih baik tentang tanggung jawab, hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan
tanggung jawab manajemen, perlu adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan
yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana.
Dengan adanya prinsip tersebut maka diperlukan suatu transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pendidikan. Taransparansi dan akuntabilitas di sini meliputi penggunaan
anggaran belanja sekolah dan penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya.
2. Model MBS di Kanada
Di kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di mana pemerintah
daerah/kota sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan.2[2]
Model MBS di sana disebut School-site decision making (SSDM) atau pengambilan
keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-ciri MBS dikanada adalah sebagai berikut :
o Penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah
o Anggaran pendidikan diberikan secara lupsum
o Alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah
o Adanya program efektivitas guru
o Adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. (sungkowo: 2002).
Penekanan model MBS di kanada ini dalam hal pengambilan keputusan, yaitu
pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing sekolah secra langsung. Model ini
pun hanya terbatas pada beberapa hal saja, yaitu yang menyangkut pengangkatan, promosi,
penghargaan dan penghentian tenaga guru dan administrasi, pengadaan peralatan sekolah,
pelayanan kepada sekolah. Sebelumnya ketiga hal tersebut ditentukan oleh pusat.
Yang menjadi ciri lain dari MBS model kanada adalah peningkatan dan pengembangan
profesionalisme tenaga kerja baik meningkatkan kemampuan guru maupun tenaga administrasi.

3. 3. Model MBS di Amerika Serikat
Sistem pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstistusional pemerintah pusat
(state) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah daerah hanya
sebagai pembuatan kebijaksanaan dan administrasi. Pemerintah federal memiliki peran yang
terbatas bahkan semakin berkurang perannya. Perannya hanya dibatasi terutama pada area
khusus, yaitu dukungan pendanaan.
Model MBS di Amerika Serikat disebut dengan Site- based Management. Beberapa
pendapat yang mendudkung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting
untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka otoritas pengambilan keputusan harus pada
tingkat sekolah.
Mereka yakin dengan diadakannya MBS dimana penyerahan sumber daya ke tingkat
sekolah akan membuat kemajuan. Hal ini karena sekolah memiliki kebebasan mencurahkan
energi kreatifnya dan sekolah dapat mengembangkan diversifikasi pendekatan strategi untuk
mencapai tujuannya
4. Model MBS di Inggris.
Model MBS di Inggris disebut Grant Maintained School (GMS). Atau manajemen
swakelola pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena, adanya undang-undang pendidikan
tahun 1988, antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta
pelaporan nasional. Kontrol terhadap anggaran sekolah diberikan kepada lembaga
pengelola/pengawas beserta para kepala sekoalah menengah keatas dan sebagian sekolah dasar
dalam waktu lima tahun. Juga memberikan pilihan pada orang tua dengan cara membantu
mengembangkan diversifikasi, meninghkatkan akses, mengizinkan sekolah-sekolah negeri untuk
keluar dari kontrol otoritas pendidikan lokal. Berdasarkan suara mayoritas orang tua siswa.
Dengan adanya undang-undang pendidikan tersebut terjadi enam perubahan struktural
guna memfasilitasi pelaksanaan MBS sebagaimana dikemukakan oleh sungkowo (2002).
a. kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti ditentukan oleh pemerintah.
b. Ujian nasional dilaksanakan atau diterapkan pada siswa kelas 7,11,14 dan 16.
c. MBS di bentuk untuk mengembangkan otoritas pemerintah.
d. Dibuatlah sekolah lanjutan tekhnik

4. e. Kewenangan inner London Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas pendidikan.
f. Skema manjemen sekolah lokal dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait.
5. Model MBS di Australia
Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang
meliputi.
1. menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan
hasil belajar siswa
2. melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih diantara tiga kemungkinan yaitu
standard flexbility option (SO), Enchanced Flexibility Option-1(EO1), dan enchanced
Flexibility-2(EO2).
3. membuat perencanaan, melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya.
4. adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS
5. menjamin dan mengusahankan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
6. adanya felksibilitas dalam sumber daya sekolah3[3]
seperti yang telah disebutkan di atas untuk melakukan pengelolaan sekolah dapat
dilakukan dengan tiga kemungkinan yaitu SO, EO1 dan EO2.
Pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan yang
diberikan kepada sekolah.
a. Standar Flexibility Option (SO)
Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar. Kepala sekolah hanya
bertanggungjawab terhadap penyususnan rencana sekolah dan pelaksanaan
pelajaran(implementasi kurikulum). Kantor distrik bertanggunjawab terhadap pengesahan dan
monitoring serta bertindak sebagai penasehat dalam penyususnan school planing overview.

5. Dalam pengelolaan MBS tipe SO ini, pemerintah negara bagian memberikan petunjuk pedoman
dan dukungan.
b. Enchanced Flexibility Option-1 (EO1)
Dalam bentuk ini sekolah bertanggungjawab untuk menyususn rencana strategis sekolah. Untuk
tiga tahun. Peran distrik sebagai 1)memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan
monitoring internal ; 2) menandatangani isi rencana sekolah.
c. Enchanced Flexibility Option-2 (EO2)
Keterlibatan distrik, disini sangat sedikit, hanya berperan sebagai lembaga konsultasi. 4[4]
6. Model MBS di Prancis.
Di Prancis otoritas lokal memiliki tanggung jawab terhadap dukungan finansial.
Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu
pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima
anggaran secara lumpsum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah mentukan jenis staf yang
dibutuhkan.
7. Model MBS di Nikaragua
Model MBS di Nikaragua difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan
anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada dewan sekolah. Yang mencakup empat
tahapan penting yaitu; desentralisasi kebijakan, perubahan organisasi sekolah, kondisi lokal dan
sejarah organisasi, serta hasil yang diharapkan.

6. 8. Model MBS di Selandia Baru
Komite sekolah untuk sekolah dasar anggotanya terdiri dari warga setempat dan dipilih
setiap dua tahun. Tetapi sebagian besar sekolah menengah atas di kontrol dan dikelola oleh
dewan gubernur yang keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota mayarakat
lainnya.
9. Model MBS di El Salvador
Model MBS di El Salvador disebut dengan Community Managed Scholls Program yang
kemudian dikenal dengan akronim bahasa spanyol, EDUCO ( Education participation de la
comunidad) maksud dari model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah Negeri
dengan cara meningkatkan keterlibatan orangtua di dalam tanggung jawab menjalankan sekolah.
Filosofinya adalah perlunya para orang tua siswa untuk terlibat secara langsung di dalam
pendidikan anak-anaknya.
10. Model MBS di Madagaskar
Model MBS yang diterapkan di sini difokuskan kepada pelibatan masyarakat pada
pengontrolan pendidikan dasar. Implementasi MBS diarahkan di dalam kerangka kerja dengan
melibatkan masyarakat desa tidak hanya untuk merehabilitasi, membangun dan memelihara
sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervisian sekolah
dasar.
11. Model MBS di Indonesia.
Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS), dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar
kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga
sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan
nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MBS di Indonesia difokuskan pada peningkatan mutu, tetapi tidak jelas dalam hal mutu
apa.
C. PENUTUP.

7. Penerapan atau implementasi MBS pada suatu negara memiliki perbedaan dan
karakteristik sendiri. Hal ini terjadi karena sejarah masing-masing negara yang berbeda selain itu
koindisi masyarakat juga ikut menentukan model MBS yang akan diterapkan.
Walaupun masing-masing wilayah memiliki model yang berbeda, tatapi dari perbedaan
itu tidak menimbulkan tujuan yang berbeda, tujuan mereka hanya satu yakni, meningkatkan
mutu pendidikan.
Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan
masyarakat sekitarnya5[5]. Lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh
orangtua terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik antara
orangtua dan sekolah. Salah satu solusinya adalah dengan model MBS.
MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada
posisi paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah.6[6]
Daftar Pustaka
E. Mulyasa. Manajemen Bebasis Sekolah: Konsep, strategi dan implementasi. Bandung:
Rosdakarya. 2002
1[1] E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Rosda.2005.
Made Pidarta. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.2004.
Nurkholis. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: grasindo.2003
http://iimabusyifa.blogspot.com/2013/08/model-model-manajemen-berbasis-sekolah.html