Download to read offline
Uploaded bychristiankunti
Kelompok 3 buku 2
Dokumen ini membahas tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai model reformasi pendidikan yang memberikan otonomi dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. MBS dihadapkan pada tantangan seperti ketergantungan pada kebijakan pusat yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal serta tantangan birokrasi yang dapat menghambat kinerja sekolah. Penerapan MBS diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif melalui partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan penting.
Kelompok 3 buku 2
- 1. Judul Buku :Ilmu Pendidikan Pengarang : Drs. Tatang S., M.Si Penerbit : Pustaka Setia (Bandung) Tahun Terbit : 2012 Disusun Oleh : Kelompok 3 1. Christian Radiafilsan 7616121144 2. David Parlindungan 7616121133 3. Dian Nataly P 7616121129 Dosen : Prof. Dr. Madha Komala, M.Pd
- 2.
- 3. BAB 12 PROBLEM MANAJEMEN PENDIDIKANBERBASIS SEKOLAH Prinsip Pengelolaan Pendidikan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku 1 Januari 2013 Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Model reformasi yang ditawarkan akhir-akhir ini adalah model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah salah satu bentuk restrukturisasi dan desentralisasi sekolah dengan mengubah sistem sekolah dalam melakukan kegiatannya.
- 4. Berdasarkan MBS, tugas-tugasmanajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah (Yin Cheong Cheng, 1996:44).
- 5. Desentralisasi Komponen Manajemen MenurutWohlstetter dan Mohrman, terdapat 4 sumber daya yang harus didesentralisasikan, yakni : 1. Kekuasaan/kewenangan (power/authority) 2. Pengetahuan (knowledge) 3. Informasi (information) 4. Penghargaan (reward)
- 6. Manfaat Penerapan ManajemenBerbasis Sekolah •Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orangtua, dan guru. •Sumber daya lokal dapat diberdayakan secara optimal. •Efektif dalam melakukan pembinaan siswa, seperti kehadiran, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. •Adanya perhatian bersama dan partisipasi dalam membuat keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, perubahan perencanaan.
- 7. Konsesus Otonomi danManajemen Berbasis Sekolah Masalah Bank Dunia (1998: xi, 69-73) dalam salah satu laporannya mengungkapkan sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Muatan kurikulum pendidikan disekolah adalah urusan pusat, sedangkan kepala sekolah dan guru hanya melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.
- 8. Kelemahan MBS, antaralain : • Keputusan pusat sering kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah • Administrasi berlebihan yang disebabkan banyaknya lapisan birokrasi menyebabkan kelambanan dalam menangani setiap permasalahan, sehingga kinerja sekolah menjadi kurang optimal. • Proses pendidikan dijalankan dengan undermanaged sehingga menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah •Sekolah tidak mandiri. Terjadi penyumbatan bahkan pemasungan demokrasi • Pengaturan yang bersifat birokratik lebih dominan dari pada tanggung jawab profesional, sehingga kreativitas sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya terpasung.
- 9. Pemecahan Penerapan MBS merupakanstrategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang menempatkan sekolah sebagai unit pengambil keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, siwa dan orangtua atas proses pendidikan di sekolah untuk mengedepankan kerja sama diantara berbagai pihak yang lebih dikenal dengan istilah collaborative school management (lihat Caldwell dan Spink, 1988). Selain itu, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orangtua dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa.
- 10. Kritik Terhadap SistemMBS Dalam implementasinya, MBS sepenuhnya bergantung pada tingkat kemauan dan kesungguhan setiap pelaku pendidikan dalam menjalankan sistem. Perlu ditegaskan bahwa pendidikan yang sedang dijalani saat ini tidaklah hanya sekadar menjalankan sistem yang sudah ditetapkan, tetapi semua pihak (terkhususnya guru-guru) berkewajiban untuk mengembalikan karakteristik pendidikan yang bermartabat, yaitu pendidikan yang Pancasilais dan berpihak kepada rakyat. Faktor lain yang memengaruhi iklim organisasi pendidikan adalah manajemen. Manajemen harus ditekankan pada masalah tanggung jawab, pembagian kerja dan efisiensi. Manajemen yang sesuai dengan konsep, fleksibel (menyesuaikan perubahan yang ada), serta didukung nilai-nilai yang baik ditentukan oleh dedikasi, keahlian dan otoritas serta akuntabilitas seorang manajer. Dedikasi menunjukkan pengabdian mereka pada organisasi. Adapun keahlian yang diperoleh melalui pendidikan merupakan bekal dalam bekerja disamping otoritas (Pidarta, 2004: 34).
- 11. Hal lainnya yangperlu diperhatikan adalah pembentukan ‘komite sekolah’ (KS) dan ‘dewan pendidikan’ (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orangtua. Pembentukan ini meniru konsep ‘school governance’ yang diterapkan di Barat. Untuk menjalankan fungsi advisory, supoorting, monitoring, mediatoring, diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, meluangkan waktunyanya untuk mengurusi suatu masalah/perkara yang bukan menjadi pekerjaan utamanya.