Dokumen ini membahas peranan berbagai pihak dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), termasuk kantor pendidikan pusat dan daerah, dewan sekolah, kepala sekolah, para guru, administrator, orang tua, masyarakat, dan komite sekolah. Setiap pihak memiliki fungsi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan sekolah melalui kolaborasi dan pemberdayaan. Kesimpulannya, keberhasilan MBS sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh stakeholder di sekolah.

1. 1
Tugas Makalah
MBS (MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH)
“Peranan Masing- Masing Pihak Dalam Mbs”
Oleh:
Kelompok: 4
HUMIATI
YUSNIATI
ARIFUDDIN
SULAIMAN
SEMESTER IV
JURUSAN TARBIYAH/PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN QAIMUDDIN
KENDARI
2014

2. 2
DAFTAR ISI
Kata pengantar.................................................................................................................i
Daftar isi................................................................................. ........................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN
Latar Belakang ....................................................................... ........................................1
Rumusan Masalah...........................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
a. peranan Kantor Pendidikan Pusat Dan Daerah …………………………………….2
b. Peranan Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah …………………………………...2
c. Peranan Kepala Sekolah ……………............... ……………………………………3
d. Peranan Para Guru .............................................…………………………………...4
e. Peranan Para Administrator ...............................…………………………………...4
f. Peranan Orang Tua dan Masyarakat ……………………………………………….4
g. Peranan komite sekolah ...........................................................................................5
BAB III PENUTUP
Kesimpulan.............................................................................. ......................................6
DAFTAR PUSTAKA

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekolah adalah salah satu dari Tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu
menjadikan output yang unggul. Gorton mengemukakan bahwa sekolah adalah suatu sistem
organisasi, di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai
tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional. Banyak upaya peningkatan mutu
pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya yaitu dengan menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang
ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) akan terlaksana apabila didukung oleh sumber daya manusia ( SDM
) yang memiliki kemampuan, integritas dan kemauan yang tinggi. Salah satu unsur SDM
yang dimaksud adalah guru, di mana guru merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan
mutu pendidikan karena guru ialah pengelola proses belajar mengajar bagi siswa,
B. Rumusan Masalah
a. Bagaiaman peranan Kantor Pendidikan Pusat Dan Daerah terhadap Mbs ?
b. Bagaimana Peranan Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah terhadap Mbs ?
c. Bagaimana Peranan Kepala Sekolah terhadap mbs ?
d. Bagaiamana Peranan Para Guru terhadap Mbs ?
e. Bagaimana Peranan Para Administrator terhadap Mbs ?
f. Bagaimana Peranan Orang Tua dan Masyarakat terhadap Mbs ?
g. Bagaiman peranan komite sekolah terhadap Mbs ?

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
Peranan Masing-Masing Pihak Dalam MBS
Pihak-pihak yang dimaksud dalam manajemen berbasis sekolah adalah kantor pendidikan
pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau kota, dewan sekolah, pengawas sekolah,
kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat luas, komite sekolah. (lih. uraian
selengkapnya dalam Nurkolis, 2003: 115-128).
A). Peran Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah
Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Indoensia di era otonomi daerah sesuai
dengan PP No.25 thn 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain
menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional dan
sistem penilaian hasil belajar, peneytapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan
pedoman pembiayaan pedidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa,
warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu,
menjaga kesetaraan mutu antara daerah kabupaten/kota dan antra daerah provinsi agar
tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan pembentukan budi
pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme melalui program pendidikan.
Peran pemerintah daerah adalah menfasilitasi dan membantu staf sekolah atas
tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja
siswa dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasi tujuan,
sasaran, dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah
menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran.
Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi :
1). memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta;
2). memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya
pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana
pendidikan dan sebagainya;
3). melaksanakan pebertugas mbinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas
pada satuan pendidikan. Selain itu dinas kab/kota bertugas sebagai evaluator dan inovator,
motivator, standarisator, dan informan, delegator dan koordinator.

5. 5
B). Peran Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah
Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan
yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan
sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu
kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan
komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah.
Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada
masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta
memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan
visi pemda. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf
sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam
melaksanakan MBS dengan cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur komunikasi
antara sekolah dan staf pemda.
c). Peran Kepala Sekolah
Pada tingkat sekolah, peran kepala sekolah sangat sentral sebagai figur pengambil
kebijakan dan keputusan strategis dalam pengembangan sekolah. Untuk itu dalam kerangka
MBS integritas dan profesionalitas kepala sekolah sangat dibutuhkan. Untuk itu peran
kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain : Pertama, sebagai evaluator melakukan
pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga kependidikan,
administrasi sekolah dan siswa. Kedua, sebagai manajer memahami dan mampu
mengaplikasikan fungsi-fungsi manajerial (planning, organizing, actuating, dan controling
(lih. juga Ernie T. Sule dan Kurniawan Saefullah, 2005:6). Ketiga, sebagai administrator
bertugas, sebagai pengendali struktur organisasi (pelaporan dan kinerja sekolah),
melaksanakan administrasi substantif (kurikulum, siswa, personalia, keuangan, sarana, humas
dan administrasi umum). Keempat, sebagai supervisor (memberikan pembinaan atau
bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan). Kelima, sebagai leader (mampu
menggerakkan orang lain agar melakukan kewajibannya secara sadar dan sukarela). Keenam,
sebagai inovator (cermat dan cerdas melakukan pembaharuan pembaharuan dan inovasi-
inovasi baru). Ketujuh, sebagai motivator (memberikan semangat dan dorongan kepada para
guru dan staf untuk bergairah dalam pekerjaan).

6. 6
Di samping enam fungsi di atas Wohlstetter dan Mohrman mengatakan bahwa kepala
sekolah adalah sebagai designer, motivator, fasilitator dan liasion. Sebagai designer membuat
rencana dengan memberikan kesempatan untuk terciptanya diskusidiskusi (secara
demokratis) menyangkut isu-isu dan permasalahan di seputar sekolah dengan tim
pengambil keputusan sekolah. Sebagai fasilitator mendorong proses pengembangan
kemampuan seluruh staf dan mampu menyediakan dan mempergunakan semua sumber
daya untuk pengembangan sekolah. Sebagai liasion atau penghubung sekolah dengan dunia
di luar sekolah, membawa ide-ide baru dan hasil-hasil penelitian di sekolah dan mampu
mengkomunikasikan kinerja dan hasil sekolah kepada stakeholder di luar sekolah
(Nurkolis, 2003: 119-122). Dari fungsi fungsi di atas E, Mulyasa (2005:97) menambahkan
satu fungsi lagi, yakni sebagai educator (pendidik), yakni mampu memberikan pembinaan
(mental, moral, fisik dan artistik) kepada para guru dan staf serta para siswa.
d). Peran Para Guru
Pedagogik reflektif menunjuk tanggung-jawab pokok pembentukan moral maupun
intelektual dalam sekolah terletak pada para guru. Karena dengan dan melalui peran para guru
hubungan personal autentik untuk penanaman nilai-nilai bagi para siswa berlangsung (Paul
Suparno, dkk, 2002:61-62). Untuk itu guru yang profesional dalam kerangka pengembangan
MBS perlu memiliki kompetensi antara lain kompetensi kepribadian (a.l. integritas, moral,
etika dan etos kerja), kompetensi akademik (a.l. sertifikasi kependidikan, menguasai bidang
tugasnya dan belajar belajar) dan kompetensi kinerja (a.l. terampil dalam pengelolaan
pembelajaran).
Pemberdayaan dan akuntabilitas para guru adalah syarat penting dalam MBS. Menurut
Cheng (1996) peran para guru adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan
pengimplementasi program pengajaran (Nurkolis, 2003:123).
e ). Peran Para Administrator
Cheng (1996) juga mengemukakan bahwa peran administrator sekolah dalam MBS
adalah pengembang dan pemimpin dalam mencapai tujuan. Mereka mengembangkan
tujuan-tujuan baru untuk sekolah secara kontekstual dan memimpin warga sekolah untuk
mencapai tujuan dan berkolaborasi dan terlibat penuh dalam fungsi-fungsi sekolah. Mereka
memperbesar sumber-sumber daya untuk mempromosikan perkembangan sekolah (Nurkolis,
2003: 23).
f). Peran Orang Tua dan Masyarakat

7. 7
Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan
partisipasi para orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat secara
kelembagaan adalah dalam dewan sekolah atau komite sekolah. Filosofi yang menjadi
landasan adalah bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah dalam keluarga (orang
tua) dan masyarakat adalah pelanggan pendidikan yang perkembangannya dipengaruhi
oleh kualitas para lulusan. Sekolah memiliki fungsi subsidier, fungsi primer pendidikan ada
pada orang tua (Piet Go, 2000: 46). Untuk itu orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan
dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah.
Menurut Cheng (1989) ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan
masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school-based
dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke skolah melalui pertemuan-pertemuan,
konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di
sekolah. Kedua, pendekatan home-based, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah
bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah (Nurkolis, 2003:126).
g). Peran Komite Sekolah
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam
rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan
pendidikan baik dari jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun
pendidikan luar sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 april 2002, maka
pengertian dan nama komite sekolah adalah sebagai berikut : 1. Komite sekolah adalah
badan mandiri yang mewadahi peran peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu, pemerataan, dan efesiensi penelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Nama komite
sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing- masing satuan pendidikan. 3.
BP3, Komite sekolah atau majelis yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan
keanggotaan sesuai dengan acuan. Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam
rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu.

8. 8
BAB III
KESIMPULAN
Peran pemerintah daerah adalah menfasilitasi dan membantu staf sekolah atas
tindakannya yang akan dilakukan sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja
siswa dan seleksi karyawan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, menspesifikasi tujuan,
sasaran, dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah
menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran.
Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada masing-
masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan
bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi pemda.
Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah,
melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan
MBS dengan cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah
dan staf pemda.
Dewan sekolah (komite sekolah) memiliki peran: menetapkan kebijakan-kebijakan
yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah dan
sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, visi dan misi sekolah dengan mengacu
kepada ketentuan nasional dan daerah, menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan
komunikasi dengan pemerintah pusat, menyatukan seluruh komponen sekolah.
Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator antara kebijakan pemda kepada
masing-masing sekolah antara lain menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta
memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan
visi pemda. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf
sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam
melaksanakan MBS dengan cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur komunikasi
antara sekolah dan staf pemda.
Pada tingkat sekolah, peran kepala sekolah sangat sentral sebagai figur pengambil
kebijakan dan keputusan strategis dalam pengembangan sekolah. Untuk itu dalam kerangka
MBS integritas dan profesionalitas kepala sekolah sangat dibutuhkan. Untuk itu peran
kepala sekolah memiliki banyak fungsi antara lain : Pertama, sebagai evaluator melakukan

9. 9
pengukuran seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga kependidikan,
administrasi sekolah dan siswa. Kedua, sebagai manajer memahami dan mampu
mengaplikasikan fungsi-fungsi manajerial (planning, organizing, actuating, dan controling
(lih. juga Ernie T. Sule dan Kurniawan Saefullah, 2005:6). Ketiga, sebagai administrator
bertugas, sebagai pengendali struktur organisasi (pelaporan dan kinerja sekolah),
melaksanakan administrasi substantif (kurikulum, siswa, personalia, keuangan, sarana, humas
dan administrasi umum). Keempat, sebagai supervisor (memberikan pembinaan atau
bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan). Kelima, sebagai leader (mampu
menggerakkan orang lain agar melakukan kewajibannya secara sadar dan sukarela). Keenam,
sebagai inovator (cermat dan cerdas melakukan pembaharuan pembaharuan dan inovasi-
inovasi baru). Ketujuh, sebagai motivator (memberikan semangat dan dorongan kepada para
guru dan staf untuk bergairah dalam pekerjaan).
Pemberdayaan dan akuntabilitas para guru adalah syarat penting dalam MBS. Menurut
Cheng (1996) peran para guru adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan
pengimplementasi program pengajaran (Nurkolis, 2003:123).
Cheng (1996) juga mengemukakan bahwa peran administrator sekolah dalam MBS
adalah pengembang dan pemimpin dalam mencapai tujuan. Mereka mengembangkan
tujuan-tujuan baru untuk sekolah secara kontekstual dan memimpin warga sekolah untuk
mencapai tujuan dan berkolaborasi dan terlibat penuh dalam fungsi-fungsi sekolah. Mereka
memperbesar sumber-sumber daya untuk mempromosikan perkembangan sekolah (Nurkolis,
2003: 23). Peran orang tua dan masyarakat secara kelembagaan adalah dalam dewan sekolah
atau komite sekolah. Filosofi yang menjadi landasan adalah bahwa pendidikan yang
pertama dan utama adalah dalam keluarga (orang tua) dan masyarakat adalah pelanggan
pendidikan yang perkembangannya dipengaruhi oleh kualitas para lulusan. Sekolah
memiliki fungsi subsidier, fungsi primer pendidikan ada pada orang tua (Piet Go, 2000:
46). Untuk itu orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan
pengembangan sekolah.
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam
rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan
pendidikan baik dari jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun
pendidikan luar sekolah.

10. 10
DAFTAR PUSTA
http://umiarifah.blogspot.com/2013/07/penerapan-manajemen-berbasis-sekolah.html
diakses 20/ 03/2014
http://www.slideshare.net/J321_M/peran-komite-sekolah-dalam-pelaksanaan-manajemen-
berbasis-sekolah-sebagai-implementasi-perencanaan-pendidikan-berbasis-sekolah

11. 11