Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan di masa depan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah dijelaskan sebagai alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan sumber daya. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran berbagai pihak seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan

1. MUTU PENDIDIKAN DI MASA DEPAN
Disusun Oleh:
1. Rudi Salam Sinulingga

2. BAB I
PENDAHULUAN
Dewasa ini upaya peningkatan mutu
pendidikan terus dilakukan oleh berbagai
pihak dan pendekatan. Upaya-upaya
tersebut dilandasi suatu kesadaran
betapa pentingnya peranan pendidikan
dalam pengembangan sumber daya
manusia dan pengembangan watak bangsa
(Nation Character Building) untuk
kemajuan masyarakat dan bangsa

3. BAB II
PEMBAHASAN
1. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
Pengertian Mutu Pendidikan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
mutu adalah baik buruk suatu benda;
kadar; taraf atau derajat misalnya
kepandaian, kecerdasan dan sebagainya
(Depdiknas, 2001:768).

4. SECARA UMUM KUALITAS ATAU MUTU
ADALAH GAMBARAN DAN KARAKTERISTIK
MENYELURUH DARI BARANG ATAU JASA
YANG MENUNJUKKAN KEMAMPUANNYA
DALAM MEMUASKAN KEBUTUHAN YANG
DIHARAPKAN ATAU TERSIRAT
(DEPDIKNAS, 2002:7).

5. BERDASARKAN KONSEP RELATIF
TENTANG KUALITAS, MAKA PENDIDIKAN
YANG BERKUALITAS
APABILA:
a. Pelanggan internal berkembang baik fisik
maupun psikis.
b. Pelanggan eksternal:
1. Eksternal primer (para siswa)
2. Eksternal sekunder (orang tua, para
pemimpin pemerintahan dan perusahan)
3. Eksternal tersier (pasar kerja dan
masyarakat luas)

6. 1.2. KUALITAS PENDIDIKAN YANG DIRENCANAKAN
Suksesnya perencanaan pendidikan diperlukan beberapa
kondisi, yakni:
1) adanya komitmen politik,
2) Perencana pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi
hak, tugas dan tanggung-jawabnya,
3) Harus ada perbedaan yang tegas, antara area politis,
teknis, dan administratif,
4) Perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran
kekuasaan untuk membuat keputusan politis,
5) Perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan
kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah,
6) Tugas utama perencana pendidikan adalah pengembangan
secara terarah dan memberikan alternative teknis
sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik pendidikan,
7) Harus mengurangi politisasi pengetahuan,
8) Harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik
terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan,
9) Administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong
perubahan-perubahan dalam perencanaan pendidikan,
10) Ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek
pendidikan maka harus lebih diupayakan kerja-sama yang
saling menguntungkan antara pemerintah-swasta-
universitas yang memegang otoritas pendidikan.

7. Dalam perencanaan
pendidikan ada dua strategi
penting, yaitu:
1) penetapan target
2) penetapan prioritas.

8. Dalam perencanaan pendidikan, terdapat
tujuh kriteria penilaian desain dan 4
implementasi kualitas program akademik,
yaitu atraktif, bermanfaat, kongruen,
berciri khusus, efektif, fungsional dan
pertumbuhan siswa.

9. Program pendidikan yang berkualitas apabila:
1. Menarik atau atraktif bagi pelanggan, dan
responsif terhadap kebutuhan dan ketertarikan
populasi khusus saat itu atau calon siswa.
2. Memperhatikan masalah, kebutuhan dan
perhatian masyarakat serta bermanfaat bagi
pelanggan.
3. Kongruen, artinya terdapat kesesuaian antara
yang ditawarkan dengan kenyataan.
4. Memiliki cirri khusus atau berbeda dengan
lembaga pendidikan yang lain (distinctive).
5. Efektif
6. Fungsional,
7. Memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan
peserta didik dalam segala aspeknya (kognitif,
afektif, moral, sosial, fisik, dan dimensi-dimensi
intrapersonal).

10. STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
Kualitas pendidikan dapat
ditingkatkan melalui beberapa
cara:
1. meningkatkan ukuran prestasi
akademik
2. Membangun Cooperative
Learning
3. Menciptakan kesembatan dalam
belajar
4. Meningkatkan pemahaman dan
penghargaan belajar
5. Membantu siswa dalam
mendapatkan pekerjaan

11. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN
Konsep peningkatan mutu pendidikan
berbasis sekolah muncul dalam kerangka
pendekatan manajemen berbasis sekolah.
Pada hakekatnya MBS akan membawa
kemajuan dalam dua area yang saling
tergantung, yaitu, pertama, kemajuan
program pendidikan dan pelayanan kepada
siswa-orang tua, siswa-dan masyarakat.
Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk
semua anggota organisasi (Nurkolis, 2003:
81).

12. MODEL-MODEL MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
Munculnya model MBS di
tiap-tiap Negara tak terlepas
dari sejarah pendidikan
negara tersebut. Mulanya
terdapat kelemahan pada
bidang tertentu yang
kemudian difokuskan untuk
ditingkatkan kinerjanya
(Nurkolis, 2003: 86-111).

13. MODEL MBS DI HONGKONG
Prinsip utama system MBS Hong Kong adalah telaah ulang (review)
terus-menerus terhadap dasar pembelajaan anggaran pemerintah,
perlunya evaluasi yang sistematis terhadap hasil, penegasan
tanggung-jawab lebih baik, hubungan yang erat antara tanggung-
jawab sumber daya dan tanggung-jawab manajemen, hubungan
yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana
(Nurkolis, 2003:87-88; Ibtisam Abu-Duhou, 2002:30-31).

14. MODEL MBS DI KANADA
Ciri-ciri MBS di Kanada sebagai berikut: penentuan
alokasi sumber daya ditentukan sekolah, anggaran
pendidikan diberikan secara lumpsum, alokasi
anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam
anggaran sekolah, adanya program efektivitas guru
dan adanya program pengembangan profesionalisme
tenaga kerja (Nurkolis, 2003:89).

15. MODEL MBS DI AMERIKA SERIKAT
karakteristik MBS di Amerika Serikat Nampak pula dengan adanya
sekolah-sekolah khusus (semacam sekolah kejuruan). Inti dari
sekolah khusus terdiri dari elemen-elemen berikut : pilihan
pendidikan bagi para siswa, orang tua dan guru; sekolah khusus
menganut serta mewujudkan proses demokrasi di sekolah umum;
desentralisasi; keseimbangan otonomi dan akuntabilitas melalui
sekolah khusus; dan sistem lebih digerakkan oleh pasar
(Muholland, 1993, dalam Ibtisam AbuDuhou, 2002:48-49).

16. MODEL MBS DI INGGRIS
Di Inggris penerapan MBS dilindungi dan dikondisikan dengan
adanya komitmen politik dengan adanya Undang-undang
Pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, pelaksanaan
ujian nasional, dan pengelolaan pendidikan yang melibatkan
berbagai unsure masyarakat luas.

17. MODEL MBS DI AUSTRALIA
Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek
kewenangan sekolah yang meliputi :
Pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum dan
proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Kedua, melakukan pengelolaan sekolah dapat dipilih di antara
tiga kemungkinan, yaitu Standard Flexibility Option (SO),
Enhanced Flexibility Option – 1 (EO 1), dan Enhanced
Flexibility Option – 2 (EO 2).
Ketiga, membuat perencanaan, melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan.
Keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS.
Kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia
dan sumber daya keuangan. Keenam, adanya fleksibilitas
dalam penggunaan sumber daya sekolah (Nurkolis, 2003:95).

18. MODEL MBS DI PERANCIS
Terjadi perubahan mendasar pada tahun 1982-
1984, di mana otoritas lokal memiliki tanggung-
jawab terhadap dukungan finansial. Kekuasaan
badan pengelola sekolah menengah atas
diperluas ke beberapa area.

19. MODEL MBS YANG IDEAL
Gagasan lain tentang MBS yang ideal adalah
menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan
melalui pendekatan sistem. Konsep ini didasarkan
pada pendekatan manajemen sebagai suatu sistem
(Daniel C. Kambey, 2003:23; Made Pidarta, 2004:23).

20. MODEL MBS IDEAL TERSEBUT DAPAT
DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT :
Outcomes

21. PERAN MASING-MASING PIHAK
DALAM MBS
Pihak-pihak yang dimaksud
dalam manajemen berbasis
sekolah adalah kantor
pendidikan pusat, kantor
pendidikan daerah kabupaten
atau kota, dewan sekolah,
pengawas sekolah, kepala
sekolah, orang tua siswa dan
masyarakat luas (lih. Uraian
selengkapnya dalam Nurkolis,
2003: 115-128). 12

22. PERAN KANTOR PENDIDIKAN PUSAT
DAN DAERAH
Peran pemerintah daerah adalah
menfasilitasi dan membantu staf sekolah
atas tindakannya yang akan dilakukan
sekolah, mengembangkan kinerja staf
sekolah dan kinerja siswa dan seleksi
karyawan. Dalam kaitannya dengan
kurikulum, menspesifikasi tujuan,
sasaran, dan hasil yang diharapkan dan
kemudian memberikan kesempatan
kepada sekolah menentukan metode
untuk menghasilkan mutu pembelajaran

23. PERAN DEWAN SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH
1. Dewan sekolah (komite sekolah)
memiliki peran: menetapkan
kebijakankebijakan yang lebih luas,
2. Pengawas sekolah berperan sebagai
fasilitator antara kebijakan pemda
kepada masing-masing sekolah antara
lain menjelaskan tujuan akademik dan
anggarannya serta memberikan bantuan
teknis ketika sekolah menghadapi
masalah dalam menerjemahkan visi
pemda.

24. PERAN KEPALA SEKOLAH
Kepala sekolah memiliki
banyak fungsi antara lain :
1. sebagai evaluator
melakukan pengukuran
2. sebagai manajer
3. sebagai administrator
4. sebagai supervisor
5. sebagai leader

25. PERAN PARA GURU
Menurut Cheng (1996) peran para guru adalah sebagai
rekan kerja, pengambil keputusan, dan
pengimplementasi program pengajaran (Nurkolis,
2003:123).

26. PERAN PARA ADMINISTRATOR
Cheng (1996) juga
mengemukakan
bahwa peran
administrator
sekolah dalam
MBS adalah
pengembang dan
pemimpin dalam
mencapai tujuan.

27. PERAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT
Peran orang tua dan masyarakat secara kelembagaan adalah
dalam dewan sekolah atau komite sekolah. Filosofi yang menjadi
landasan adalah bahwa pendidikan yang pertama dan utama
adalah dalam keluarga (orang tua) dan masyarakat adalah
pelanggan pendidikan yang perkembangannya dipengaruhi oleh
kualitas para lulusan

28. KESIMPULAN
MBS sangat potensial untuk mendukung
paradigma baru manajemen pendidikan
dalam konteks otonomi daerah dan
desentralisasi pendidikan dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu
khususnya di Indonesia, konsep
Manajemen Berbasis Sekolah, perlu
mendapat tanggapan dan apresiasi yang
antusias dan bijak dari semua pihak
untuk kemajuan dunia pendidikan di
Indonesia.