Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, landasan filosofis, dan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan sekolah yang efektif."

1. Latar Belakang :
o Fungsi Pendidikan sebagai bekal persiapan;
o Fungsi Pendidikan sebagai peradaban
o Model Pendidikan yang sesuai dengan tuntunan jaman
o Relevansi Pendidikan sebagai Individual Interest dan
Common Values

2. Landasan Filosofis MBS
1. Kesenjangan pendidikan dengan Iptek
2. Relevansi pendidikan dengan nilai-nilai di masyarakat
3. Rendahnya partisipasi masyarakat
4. Penerapan pendekatan sistem secara parsial

3. Mengapa MBS Perlu di Kenalkan ?
 Kondisi yang menghendaki adanya desentralisasi,
transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta
peningkatan peran serta masyarakat pada kebijakan
publik
 Peluang untuk melakukan efisiensi manajemen
pendidikan dan upaya peningkatan mutu

4. Landasan Yuridis
1. UU No.20 Thn 2003 pasal 51 ayat 1
2. UU No.22 Thn 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 49 ayat 1
4. PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom
5. Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah
6. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan

5. Kebijakan Penyelenggaraan & Pengelolaan
Pendidikan dalam UU Sisdiknas
 Penyelenggara Pendidikan menurut UU Sisdiknas
adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten)
serta dan Masyarakat (dalam bentuk badan hukum)
 Pengelola pendidikan adalah orang/lembaga yang
diserahi tanggung jawab pengelolaan oleh
penyelenggara pendidikan
 Pertimbangan UU Sisdiknas
 Definisi Pendidikan dan Pendidikan Nasional
 Definisi kurikulum
 Dewan Pendidikan dan Komite sekolah

6. Lanjutan
 Prinsip Penyelenggaran Pendidikan
 Wajib Belajar
 Standar Nasional
 Kurikulum
 Pendanaan Pendidikan
 Pengelolaan Pendidikan
 Peran serta masyarakat
 Evaluasi,Akreditasi, dan sertifikasi

7. Modul 2
SENTRALISASI VS DESENTRALISASI
Latar Belakang :
o Krisis ekonomi yang mengakibatkan krisis
kepercayaan terhadap kekuasaan Orba;
o Keinginan untuk merubah sistem kekuasaan, dari
yang terpusat kepada satu orang kepada penguatan
lembaga;
o Pemberdayaan masyarakat sipil sebagai alat kontrol
yang dapat menunjang efektivitas mekanisme
pemerintahan;
o Kesenjangan pembangunan di setiap daerah.

8. Lanjutan
Definisi :
 Secara umum berkaitan dengan pengambilan
keputusan yang terkonsentrasi pada suatu titik di
dalam organisasi.
 Minztberg : Kekuasaan untuk pengambilan keputusan
dalam organisasi;
 Robbins : Penyebaran kewenangan untuk
pengambilan keputusas yang tidak bersifat geografis
 Rondinelli & Cheema (Duhou:1999) Desentralisasi
adalah pemindahan tanggung jawab untuk
perencanaan, manajemen, peningkatan sumber daya
dan alokasinya kepada unit kerja di lapangan, unit di
bawah, otoritas semi otonom, otoritas wilayah,
organisasi non voluntir (LSM)

9. Lanjutan
Kerancuan Makna Sentralisasi & Desentralisasi Menurut
Robbins
 Apakah pengambilan keputusan oleh kewenangan formal
yang didahului oleh pertimbangan pengaruh individu
disebut sentralistik ?
 Apakah kebijakan yang diambil oleh otoritas untuk
dijalankan otoritas di bawahnya dapat disebut
desentralisasi ?
 Apa arti pemusatan titik kekuasaan ?
 Apakah kebebasan pengambilan keputusan pada otoritas
di bawah yang dikontrol ketat otoritas di atasnya disebut
desentralisasi ?
 Apakah kontrol informasi oleh bawahan ke atas pada
model sentralistik disebut desentralistik ?

10. Kelebihan dan Kekurangan Sentralisasi &
Desentralisasi
Alasan-Alasan Penting Mengapa perlu desentralisasi
1. Keterbatasan kemampuan seorang pemimpin untuk
menerima dan mengolah informasi sebagai bahan
pengambilan keputusan;
2. Tuntutan untuk dapat merespon secara cepat & tepat
perubahan lingkungan yang berdampak pd
organisasi;
3. Merangsang motivasi kerja bawahan karena
partisipasi pada pengambilan keputusan dapat
melahirkan komitmen kerja yang tinggi

11. Tipe-Tipe Desentralisasi
 Dekonsentrasi, Penyerahan sejumlah kewenangan
secara administratif dari pusat kepada daerah;
 Delegasi, Penyerahan tanggung jawab managerial
hanya untuk fungsi-fungsi khusus;
 Devolusi, pewujudan unit mandiri di bawah struktur
organisasi pusat;
 Privatisasi, penyerahan kewenangan dan tanggung
jawan secara mutlak kepada perusahaan swasta atau
LSM

12. Desentralisasi & Kebijakan Pendidikan
Kewenangan Pusat di Bidang Pendidikan & Kebudayaan
menurut PP No.25 tahun 2000:
 Penetapan standar kompetensi, kurikulum, dan penilaian
hasil belajar.
 Penetapan standar materi pokok;
 Penetapan syarat perolehan gelar akademik;
 Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan;
 Penetapan persyaratan mutasi siswa;
 Penetapan cagar budaya
 Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi;
 Penetapan kaldik
 Pembinaan & pengembangan Bahasa Indonesia
 Pengaturan dan pengembangan pendidikan jarak jauh

13. lanjutan
Kewenangan Pemerintah Provinsi:
 Penetapan kebijakan penerimaan siswa & mahasiswa
dari masyarakat terbelakang, minoritas, & tidak
mampu;
 Penyediaan bantuan pengadaan buku untuk segala
jenjang pendidikan;
 Mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 Pertimbangan pembukaan & penutupan perguruan
tinggi;
 Penyelenggaraan SLB/ balai latihan guru;
 Penyelenggaraan museum provinsi

14. Konsep Dasar & Esensi MBS
Beberapa Definisi:
1. Redistribusi otoritas pengambilan keputusan
(Mallen,dkk)
2. Kewenangan untuk pengembangan pendidikan yg
sesuai kebutuhan anak (Candoli)
3. Strategi peningkatan mutu melalui pengalihan
otoritas (Myers,dkk)
4. Pengoperasian sekolah yg memakai metode
desentralisasi dengan parameter tertentu (Neal)

15. Lanjutan
1. Sebagai unit dalam pendistribusian kewenangan
untuk mencapai mutu melalui formalisasi
keterlibatan stakeholders (Mallen,Ogawa, &
Kranz)
2. Bentuk otonomi manajemen pendidikan pada
satuan pendidikan (Pasal 51 ayat 1 UU No.20
Tahun 2003)

16. Kebijakan dan peraturan
perundangan yang berlaku
(bersifat normatif)
Idealisme atau harapan-
harapan stakeholders/Tujuan
yang diharapkan (bersifat
relatif
P
A
R
A
M
E
T
E
R
O
T
O
N
O
M
I

17. Tujuan MBS
 Mencapai pendidikan bermutu yang relevan dengan
berbagai kebutuhan dan konteksnya
 Menjamin keadilan bagi setiap peserta didik untuk
memperoleh layanan pendidikan yang bermutu
 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sekolah
 Meningkatkan akuntabilitas dan komitmen

18. Mutu Pendidikan menurut Edward Sallis (TQME):
1. Sesuatu yang ideal, terbaik, terunggul dan
mencapai standar tertinggi (Pengertian absolut);
2. Sesuatu yang dianggap telah memenuhi standar
berupa persyaratan, kriteria, dan spesifikasi
(pengertian relatif);
3. Sesuatu yang dianggap telah memenuhi
kepuasan pengguna layanan (definisi konsumen)

19. 1. Penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu
memahami betul visi atau wawasan tentang mutu
pendidikan.
2. Konsep mutu dalam pengertian standar yang benar-
benar teliti sulit diterapkan dalam dunia pendidikan,
apalagi konsep ini diterapkan di dunia bisnis
terutama berkaitan dengan produksi barang.
3. Konsumen ( customer) pendidikan mana yang
dianggap dapat memberikan penilaian (judgement)
atas mutu pendidikan .

20. Agar MBS sinergi dengan peningkatan mutu
1. Sekolah memiliki komitmen dan kesadaran
bahwa mutu itu penting;
2. Sekolah memiliki inisiatif dan kreatifitas untuk
melakukan upaya peningkatan mutu;
3. Mempunyai kepemimpinan yang kuat

21. Fungsi Sekolah
a. Fungsi teknis/ekonomi
b. Fungsi manusiawi/sosial
c. Fungsi politik
d. Fungsi budaya
e. Fungsi pendidikan
f. Fungsi spiritual
SEKOLAH EFEKTIF

22. 2. Pendekatan / Kriteria Sekolah Efektif
Menurut Stephen P. Robbins (teori Efektifitas
Organisasi secara umum):
a. Goal-attainment approach atau pendekatan
berdasarkan tujuan
b. System approach atau pendekatan sistem
c. Strategic constituencies approach atau pendekatan
konstituen strategi
d. Competing value approach atau pendekatan
persaingan nilai

23. Secara khusus, menurut Gauthier dkk:
1. Keteraturan, ketertiban, dan kemanan suasana lingkungan;
2. Misi sekolah yang jelas
3. Kepemimpinan instruksional
4. Ekspektasi yang tinggi
5. Kesempatan anak utk memanfaatkan waktu belajar
6. Sering dilakukan monitor atas kemajuan siswa
Menurut Levine dan Lezotte:
1. Kultur yang produktif
2. Fokus pada ketercapaian kompetensi pokok
3. Monitoring kemajuan siswa
4. Pengembangan staf sekolah yg berorientasi praksis
5. Kepemimpinan yang bagus
6. Keterlibatan orang tua yang menonjol
7. Pengaturan pembelajaran dan pelaksanaannya
8. Harapan yang tinggi terhadap siswa

24. Menurut Umaedi:
1. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
2. Perumusan visi, misi, dan target mutu yang jelas;
3. Kepemimpinan sekolah yang kuat;
4. Harapan prestasi yang tinggi;
5. Pengembangan staff sekolah yang terus menerus;
6. Evaluasi belajar untuk penyempurnaan PBM;
7. Komunikasi dan dukungan orang tua yg efektif;
8. Komitmen warga sekolah thd peningkatan mutu

25. Hubungan antara MBS dan Studi Sekolah Efektif
a. MBS sebagai pendekatan baru yang secara
fundamental berkaitan dengan penyebaran
kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi.
b. MBS dan model pendidikan efektif memiliki
hubungan yang bersifat komplementer ( saling
mengisi )
c. Hubungan antara model sekolah efektif sebagai
pendidikan komperenship ( menyeluruh) untuk
memperbaiki mutu dengan MBS.