Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
. Desa yang beberapa waktu lalu masih tercitrakan sebagai objek pembangunan yang miskin, terbelakang, tak terdidik, kini mulai menggeliat dengan adanya kontrol, partisipasi, dan emansipasi masyarakat. Geliat itu termasuk menggerakkan kesadaran untuk memutar roda perekonomian agar berpusat di desa.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
. Desa yang beberapa waktu lalu masih tercitrakan sebagai objek pembangunan yang miskin, terbelakang, tak terdidik, kini mulai menggeliat dengan adanya kontrol, partisipasi, dan emansipasi masyarakat. Geliat itu termasuk menggerakkan kesadaran untuk memutar roda perekonomian agar berpusat di desa.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan, seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan melalui proses peningkatan produksi. Inti Lumbung Desa adalah mengembalikan desa kepada khitahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia.Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di negeri tercinta.
Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan, seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan melalui proses peningkatan produksi. Inti Lumbung Desa adalah mengembalikan desa kepada khitahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia.Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di negeri tercinta.
Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan, seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan melalui proses peningkatan produksi. Inti Lumbung Desa adalah mengembalikan desa kepada khitahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia.Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di negeri tercinta.
Kesiapan Desa menghadapi MEA
SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“
“Pekan Hukum Nasional 2015”
Universitas Sebelas Maret
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. TUJUH MISI PRESIDEN
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional;
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
33
4. No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara.
2 MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.
3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN
DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR
STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
44
6. 1. Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 3.500 desa pada tahun 2015
2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di
3.500 desa pada tahun 2015
3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES
4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan
5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk
unggulan di 3.500 desa mandiri
6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa
secara bertahap
7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa
8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3.500
desa
9. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar
dan terpencil
66
9. Pilar Misi dan Tujuan
Pemerintahan • Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan
dan akuntabel.
• Memperkuat kepala desa sebagai pemimpin masyarakat.
• Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Memperkuat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga
• Mengoptimalkan dana/keuangan desa dan aset desa untuk kesejahteraan rakyat.
Pembangunan • Memperkuat desa sebagai subyek pembangunan.
• Meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
• Meningkatkan /mengembangkan potensi ekonomi desa menjadi ekonomi produktif
• Membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi di kawasan
perdesaan untuk membuka akses ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan dan
memacu pertumbuhan ekonomi
Pemberdayaan • Membangkitkan prakarsa, kemampuan, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
• Memperkuat emansipasi lembaga/organisasi masyarakat.
• Meningkatkan kesadaran hak an kewajiban masyarakat desa.
Kemasyarakatan • Melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
• Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
• Memelihara kerukunan sosial dan kegotongroyongan.
• Memupuk kebersamaan dan aksi bersama antara pemerintah desa, lembaga-lembaga
desa, dan masyarakat.
10. • Desa menyiapkan dan menjalankan perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenangan desa,
kebutuhan dan kepentingan lokal yang
mengoptimalkan potensi dan aset lokal.
• Desa mampu menyediakan pelayanan dasar kepada
masyarakat seperti air bersih, Posyandu dan poskesdes
untuk kesehatan.
• Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
seperti pangan dan energi.
• Dalam jangka panjang desa mampu menyediakan
lapangan pekerjaan dan pendapatan desa yang
memadai.
1010
11. No Mandat
pembangunan
(UU Desa)
Jenis kewenangan lokal
1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar
belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.
2 Sarana dan
prasarana
Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah
ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi
tersier, lapangan, taman desa, dll.
3 Pengembangan
Ekonomi lokal
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,
lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi
mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan
perahu, wisata desa.
4 SDA dan
lingkungan
Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan
sampah, dll.
12. • Perubahan posisi desa dari obyek pembangunan menjadi subyek
pembangunan.
• Perubahan dari tradisi proposal ke tradisi perencanaan yang matang.
• Kepala desa hadir sebagai pemimpin masyarakat yang sejati: mempunyai
visi, kemauan dan keberanian.
• Penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan, secara
demokratis (transparan, partisipatif dan akuntabel).
• Kebersamaan dan gotong royong antara pemimpin desa, lembaga-lembaga
desa, dan masyarakat.
• Pemerintah tidak boleh “cuci tangan”, tidak boleh “campur tangan” terlalu
dalam, melainkan memberikan “uluran tangan” kepada desa dengan
prinsip tut wuri handayani.
• Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat
sipil, perusahaan dan lembaga-lembaga internasional dalam mendukung
pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa.
• Konsolidasi kelembagaan, kebijakan, program dan anggaran pemerintah
agar tercipta “satu desa, satu perencanaan, satu anggaran”.
1212