PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Tujuan
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
Asas Pengaturan
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam di dkehidupan berbangsa dan bernegara
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Tujuan
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
Asas Pengaturan
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam di dkehidupan berbangsa dan bernegara
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. Nama M. NASIR CHOLIL
Tempat/Tanggal Lahir Gresik, 28-08-1970
Alamat Desa Sidowungu RT06 RW 02 Kec. Menganti
Agama Islam
Pendidikan Terakhir SMA
Riwayat Pekerjaan 1. Supir Ayam
2. Supplier Ayam
Jabatan Di DPRD 1. Ketua Badan Kehormatan
2. Anggota Badan Anggaran
Motto Kepercayaan adalah modal utama, hidup adalah menanam, mati
adalah hasil tanamannya
2
No Hp : 0851 0504 8886
3. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik
Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa Mandiri
4. Pendahuluan
❑Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
❑Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat
❑Pembangunan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah program pemberdayaan yang
menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan
proram pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar
kemiskinan dapat berkurang.
5. Desa Mandiri
“Desa Mandiri atau disebut sebagai Desa Sembada
adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan
sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan”
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri
Dilakukan Berdasarkan Asas-asas Sebagai Berikut :
a) Keadilan
b) Transparansi
c) Akuntabel;
d) Partisipatif
e) Gotong-royong
f) Swadaya; dan
g) Swakelola.
7. Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat menuju
Desa Mandiri adalah
1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri
2. Memajukan desa dengan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi desa serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya
pengintegrasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan
produk unggulan sesuai potensi desa
4. Mendorong sinergi antara kegiatan pemerintah daerah dengan fasilitasi keberdayaan
masyarakat untuk pencapaian desa mandiri;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
8. Sasaran Yang Hendak Diwujudkan Untuk Mencapai
Tujuan
1. Sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Terbukanya lembaga desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan
produk unggulan keluar desa;
3. Sinerginya potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mendukung
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kepala desa Lpmd Bumdes Masyarakat
9. Manfaat Yang Diharapkan Dari Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa Mandiri
a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi diri, potensi lingkungan, serta
masalah dan kebutuhan terkait pemberdayaan kemandirian desa
b) Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam bentuk regulasi dan organisasi yang
berfungsi bagi pengelolaan potensi untuk pemberdayaan dan pengembangan
kemandirian desa
c) Meningkatnya kemampuan akses serta pemanfaatan teknologi dan sumber finansial
masyarakat dalam aktivitas pengelolaan potensi desa untuk menghasilkan produk
unggulan bagi pemberdayaan dan pengembangan kemandirian desa;
d) Tersusunnya rpjm-des serta rencana kerja pemerintah desa secara partisipatif sebagai
landasan bagi keswadayaan masyarakat dan kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan
kemandirian desa;
10. Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat
menuju Desa Mandiri
Penguatan otonomi;
Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
Peningkatan pelayanan publik;
Penyelenggaraan keuangan daerah yang mendukung masyarakat
desa.
Penanggulangan kemiskinan;
11. Kebijakan Praktis
Peningkatan status
kemajuan/kemandirian desa
Peningkatan Sosial Ekonomi
Sosial budaya dan kegotongroyongan di desa
Pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam
Peningkatan usaha desa melalui BUM desa
Peningkatan jaringan dan kerjasama antar desa
