Dokumen tersebut membahas peluang dan tantangan dalam mewujudkan keadilan di desa melalui pelaksanaan UU Desa. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah politik identitas yang menimbulkan diskriminasi, mekanisme uji materi perda yang rentan politisasi, serta kapasitas lemah masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan UU Desa. Diperlukan kuatnya mekanisme hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah

1. Pelaksanaan UU Desa:
Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan
Hak Individual atas Keadilan
Lokakarya tentang Keadilan di Desa
J4P, AIPJ dan Bappenas
Kamala Chandrakirana
13 Mei 2014

2. Definisi
Desa/desa adat ... adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus
• urusan pemerintahan
• kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI. (Ps 1)

3. Hak asal usul dan adat istiadat desa adalah hak yang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI. (Penjelasan
Ps 18)
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya dipandang sesuai dengan
perkembangan masyarakat apabila … substansi hak
tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh
• warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan
• masyarakat yang lebih luas
serta tidak bertentangan dengah hak asasi manusia.
(Ps 97(3) b)

4. Jaminan Konstitusional
• Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum – Pasal 28D
• Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu – Pasal
28I(2)
• Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan - Pasal 28H(2)

5. Konteks Pelaksanaan UU
Antisipasi terhadap pelaksanaan UU Desa harus dibumikan
dalam konteks kondisi empirik yang ada, khususnya terkait:
1. Politik pembuatan kebijakan: identitas dan moralitas
2. Mekanisme nasional untuk jaga integritas hukum
nasional: politisasi dan buntu
3. Kapasitas masyarakat sipil bekerja di ruang independen:
kendali, keberlanjutan dan daya jangkau

6. Politik pembuatan kebijakan:
identitas & moralitas
• Identitas sosial dan moralitas dijadikan alat mobilisasi
dukungan publik: kebijakan, pemilu, koalisi politik
• Mendorong kesetiaan buta pada supremasi identitas
tunggal di tengah kemajemukan (sebagai mayoritas maupun
minoritas)
– Membakar sikap permusuhan antara ‘kita’ vs ‘mereka’
– Menggunakan perempuan (busana, mobilitas, perilaku) sebagai
simbol nilai dan kemurnian komunitas
• Mengakibatkan tindakan diskriminasi dan kekerasan yang
melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia

7. Contoh:
Perda Kota Tasikmalaya No. 12/2009 tentang Pembangunan Tata
Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran
Agama Islam dan Norma2 Sosial Masyarakat
• Merujuk pada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penodaan Agama
• Tujuan: menciptakan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya ajaran2 Islam; tentang akibat dari perilaku yang
bertentangan dengan ajaran Islam; membentuk kepribadian
masyarakat muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah;
membentuk kepribadian orang bukan Islam untuk
menghormati ajaran Islam

8. Contoh:
Perda Tangerang No. 8/2005 tentang Larangan Pelacuran
Setiap orang yang sikap atau perilakunya
mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan
bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan
umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan,
losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan,
warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat
tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong
jalan atau tempat-tempat lain di daerah kelihatan oleh
umum. (Pasal 4)

9. Contoh:
Hukum cambuk
• Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan)
menetapkan 12 “desa muslim” (2006)
– Desa Padang ditentukan sebagai desa
percontohan dengan memberlakukan hukuman
cambuk
• Aceh: 3-9 hukuman cambuk atau denda Rp 2,5-10
juta bagi pelaku khalwat (2003); berlaku juga bagi
pelaku khamar (minuman keras) dan maisir (judi)

10. Peraturan daerah yang diskriminatif:
Pola yang meningkat
Jumlah peraturan daerah yang
diskriminatif, hasil pantauan
Komnas Perempuan
• 2008: 88 kebijakan diskriminatif
• 2009: 154 > 16 kabupaten
• 2013: 342 > 334 kebijakan di
tingkat daerah (30 propinsi, 141
kabupaten)

11. 334 kebijakan daerah yang diskriminatif
Lembar Fakta Komnas Perempuan, 15 Agustus 2013
• 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi yang
mengkriminalkan perempuan dan menghilangkan kepastian
hukum
• 79 kebijakan tentang kewajiban busana mengikuti agama
mayoritas
• 35 kebijakan tentang aturan jam keluar malam
• 31 kebijakan tentang pelarangan atau pembatasan
terhadap agama minoritas
• 27 kebijakan memisahkan ruang publik laki2 dan
perempuan dengan alasan moralitas (khalwat, mesum)

12. Korban dari kebijakan yang diskriminatif adalah individu.
Jaminan konstitusi atas perlindungan dan kepastian hukum
serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
diberikan kepada setiap orang.
Mekanisme pengajuan uji materi (judicial review) bisa
digunakan oleh setiap warga negara yang merasa
dirugikan.
Dalam kerangka HAM, tanggung jawab negara untuk
memenuhi kewajiban internasional atas pemenuhan HAM
berlaku hingga pemerintahan paling rendah.

13. Mekanisme nasional untuk jaga
integritas hukum nasional: politisasi & buntu
Ketentuan agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan UU
di atasnya: mekanisme uji materi rentan politisasi dan
mengandung kebuntuan
• Uji materi ke MA terhadap Perda larangan pelacuran
(Tangerang dan Bantul): ditolak dengan alasan prosedural
(formil), yaitu bahwa proses cukup lama dan melibatkan unsur
masyarakat > berkas tertutup; MK tidak punya jurisdiksi
• Kewenangan membatalkan raperda oleh Kemendagri fokus
pada urusan fiskal; minim untuk raperda yang diskriminatif

14. Kapasitas masyarakat sipil di ruang independen
Sejauhmana daya pantau masyarakat sipil terhadap pelaksanaan
UU Desa di 72 ribu desa dan 414 kabupaten?
UU No. 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat: dipandang
membawa ancaman pengikisan hak atas kebebasan
berorganisasi > uji materi ke Mahkamah Konstitusi
Anggaran tidak mengikat bagi organisasi masyarakat sipil
menurun: tidak didukung sistem perpajakan nasional ataupun
kerangka kebijakan lainnya > pemda dan partai sumber alternatif
yang tersedia?

15. Implikasi terhadap kerja ke depan
Jawaban kita bukan kembali ke sistem pemerintahan yang
represif!
Setelah 15 tahun proses pembaruan, tinggalkan
demokrasi prosedural dan tegakkan demokrasi inklusif
dalam proses pembuatan kebijakan
Ciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya
masyarakat sipil yang independen, efektif dan
berkelanjutan: jaminan kebebasan berorganisasi,
kebijakan pajak da keuangan yang kondusif

16. Kuatkan mekanisme untuk jaga integritas hukum nasional:
• proses uji materi (pemda, kemendagri, MA) yang
terbuka dan akuntabel
• kejelasan peran dan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi
menyangkut peraturan daerah yang bertentangan
dengan UUD Negara RI 1945
Pemberdayaan hukum (legal empowerment) bagi warga
yang rentan diskriminasi: perempuan, minoritas,
penyandang disabilitas

17. Pemberdayaan hukum, mencakup:
• Pendidikan hukum
• Layanan bantuan hukum
• Dukungan bagi sistem penyelesaian sengketa yang
non-diskriminatif sebagai elemen mekanisme
peradilan non-formal
• Penguatan paralegal
• Bangun kesadaran publik atas HAM
(IDLO – International Development Law Organization)