. Desa yang beberapa waktu lalu masih tercitrakan sebagai objek pembangunan yang miskin, terbelakang, tak terdidik, kini mulai menggeliat dengan adanya kontrol, partisipasi, dan emansipasi masyarakat. Geliat itu termasuk menggerakkan kesadaran untuk memutar roda perekonomian agar berpusat di desa.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Penguatan bumdes melalui pengembangan usaha jasa layanan posachmad kadarsah
Dengan adanya usaha layanan pt.pos di Bumdes , diharapkan dapat meningkatkan usaha bumdes , disamping itu bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dalam layanan jasa pos
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
Perda Kabupaten Nunukan tentang Tata cara Pembentukan dan pengelolaan Badan u...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembentukan dan pengelolaan Badan usaha milik Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembanguna Kawasan pedesaan.
KADIS JABAR-RAKOR IDM dalam acara rakor nasional.pptxPIDBanyumas1
ndeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:
Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016.
Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. TUJUAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa
Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain
Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
LANDASAN HUKUM INDEKS DESA MEMBANGUN
Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi:
2. AMANAT UU DESA
UU Desa
Rekognisi &
subsidiaritas
Desa menjadi
entitas sosial
yang diakui
Akses,
kontrol, kelola,
manfaat
Kesejahteraan
masyarakat
3.
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan
sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa.
Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan,
potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah
desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan
akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
Kooperatif Partisipatif Emansipasi
8. DESA WIRAUSAHA
BISNIS SOSIAL
Ubah paradigma bisnis yang
berorientasi profit (profit-
driven), menjadi bisnis yang
berorientasi manfaat (cause-driven)
Penyediaan
lapangan kerja
Kreativitas,
kemandirian,
kepekaan sosial
Libatkan
kelompok
termarjinalkan
Perbaikan
kualitas
masyarakat
9. BUMDES SEBAGAI HOLDING COMPANY
BUMDES
USAHA
SIMPAN
PINJAM
USAHA
PERTANIAN
USAHA
PETERNAKA
N
USAHA
NIAGA
10. MANAJEMEN ARUS DISTRIBUSI
Produsen Produsen Produsen Produsen Produsen
Konsumen
akhir
Konsumen
akhir
Konsumen
akhir
Konsumen
akhir
Konsumen
akhir
Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer
Pedagang
besar
Pedagang
besar
Agen Agen
11. STRATEGI MUTU ORGANISASI UNTUK
PENINGKATAN EKONOMI DESA
Penumbuhan kesadaran kritis
Penetapan arah & program bersama
Penumbuhan & pengembangan kelembagaan
Penguatan manajemen kelembagaan
Pengembangan kemandirian
Kaderisasi
Penetapan dalam kebijakan desa (penerbitan
perdes)
13. “Beri seseorang ikan
maka Anda memberinya
makan untuk satu hari,
tetapi ajarkan ia
memancing ikan dan
Anda memberinya
makan seumur hidup.”
(Confusius)