SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Serial: PEMERINTAHAN DESA
Persiapan Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergelombang
Dilaksanakan pada hari yang
sama diseluruh desa pada
wilayah Kabupaten/Kota
Dilaksanakan paling banyak 3
(tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun dengan interval
waktu paling lama 2 (dua) tahun
Pemilihan Kepala Desa bergelombang dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di
wilayah Kabupaten/Kota
b) Kemampuan keuangan daerah
c) Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi
persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 2 s/d 4
Diolah dari:
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Persiapan Pencalonan
Penetapan Pemungutan
Suara
Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 6
Diolah dari:
Akhir masa
jabatan Kepala
Desa sebelumnya
Persiapan Pemilihan Kepala Desa
Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
Persetujuan biaya pemilihan dari
Bupati/ Walikota
Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada
Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain
Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD dan disampaikan
secara tertulis kepada Bupati/ Walikota melalui Camat
6 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 2 bulan 1 bulan
10
Hari
30
Hari
30
Hari
Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 7
Diolah dari:
Syarat Pemilih
• Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah
ditetapkan sebagai pemilih
• Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
• Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
• Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk
Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 10
Diolah dari:
Alur Penetapan Pemilih
Pemutakhiran dan
validasi data
Penduduk di Desa
Menyusun dan
menetapkan daftar
pemilih sementara
Diumumkan di tempat
strategis selama 3 (tiga)
hari
- Pemilih/ anggota keluarga
dapat mengajukan usul
perbaikan
- Pemilih yang belum
terdaftar secara aktif
kepada panitia pemilihan
melalui pengurus RT/RW
Pencatatan usul
perbaikan dan
pemilih tambahan
Pengumuman daftar
pemilih tetap di
tempat strategis
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan
tidak dapat diubah kecuali perihal meninggal
dunia, panitia membubuhkan catatan
“meninggal dunia” pada kolom keterangan
Pengumuman daftar pemilih
tambahan di tempat strategis
selama 3 (tiga) hari
Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 11 s/d 20
Diolah dari:

More Related Content

What's hot

Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)edi pribadi
 
Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesWanTsunami
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Embi Gandaria
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatNene Mulyana
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Jusa Erza
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaArifuddin Ali.
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011Pgri Cabang Majalaya
 

What's hot (18)

Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Bpd
BpdBpd
Bpd
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
Tahapan pikades 2019 Kabupaten Sukabumi
Tahapan pikades  2019 Kabupaten SukabumiTahapan pikades  2019 Kabupaten Sukabumi
Tahapan pikades 2019 Kabupaten Sukabumi
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
 
Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkades
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desa
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
 

Similar to Pemilihan Kepala Desa

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptxPilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptxPemerintahanDesaMlag
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaBPD Ajakkang
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02dyzas88
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptkartunlepot
 
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfmateri sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfssuser70681f
 
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)ADHY ARJUNA
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfwonokertod
 
Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Medan Comonity
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)agus raharjo
 
No. 6 ttg pilkades
No. 6 ttg pilkadesNo. 6 ttg pilkades
No. 6 ttg pilkadesppbkab
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimedi pribadi
 

Similar to Pemilihan Kepala Desa (20)

Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptxPilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
Pilkades tahun 2022-sosialisasi.pptx
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014
 
Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
BPD NEW.pptx
BPD NEW.pptxBPD NEW.pptx
BPD NEW.pptx
 
Materi Coklit.pptx
Materi Coklit.pptxMateri Coklit.pptx
Materi Coklit.pptx
 
01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
 
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdfmateri sosialisasi pilkades patikraja.pdf
materi sosialisasi pilkades patikraja.pdf
 
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)
Formulir pendaftaran-calon-kades-fix (1)
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
 
Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
No. 6 ttg pilkades
No. 6 ttg pilkadesNo. 6 ttg pilkades
No. 6 ttg pilkades
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
 

More from keuangandesa

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 

More from keuangandesa (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 

Recently uploaded

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Pemilihan Kepala Desa

  • 1. Serial: PEMERINTAHAN DESA Persiapan Pemilihan Kepala Desa
  • 2. Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota Dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun Pemilihan Kepala Desa bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota b) Kemampuan keuangan daerah c) Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 2 s/d 4 Diolah dari:
  • 3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Persiapan Pencalonan Penetapan Pemungutan Suara Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 6 Diolah dari:
  • 4. Akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya Persiapan Pemilihan Kepala Desa Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/ Walikota Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 6 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 2 bulan 1 bulan 10 Hari 30 Hari 30 Hari Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 7 Diolah dari:
  • 5. Syarat Pemilih • Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih • Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya • Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap • Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 10 Diolah dari:
  • 6. Alur Penetapan Pemilih Pemutakhiran dan validasi data Penduduk di Desa Menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara Diumumkan di tempat strategis selama 3 (tiga) hari - Pemilih/ anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan - Pemilih yang belum terdaftar secara aktif kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW Pencatatan usul perbaikan dan pemilih tambahan Pengumuman daftar pemilih tetap di tempat strategis Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan tidak dapat diubah kecuali perihal meninggal dunia, panitia membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan Pengumuman daftar pemilih tambahan di tempat strategis selama 3 (tiga) hari Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 11 s/d 20 Diolah dari: