Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•1,445 views
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Similar to Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015 (20)
More from Formasi Org
More from Formasi Org (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
- 1. KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMEN DESA NO. 1/2015 MUSIBAH BERKAH
- 2. PENGERTIAN • Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa • Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. • Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
- 3. KEWENANGAN DESA kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4. Kewenangan Desa sebagaimana UU 6/2014 kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi); kewenangan lokal berskala Desa (subsidiarity); kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur (membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi); menata) dan diurus (mengatur baik-baik; menjaga dan merawat) oleh Desa
- 5. KEWENANGAN SKALA DESA KEWENANGAN SKALA DESA HAK ASAL USUL Asal Usul Desa Asal Usul Desa Adat LOKAL BERKALA DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6. KEWENANGAN HAK ASAL USUL HAK ASAL USUL HAK ASAL USUL DESA sistem organisasi perangkat Desa sistem organisasi masyarakat adat pembinaan kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga dan hukum adat pengelolaan tanah kas Desa pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat pengelolaan tanah bengkok pengelolaan tanah pecatu pengelolaan tanah titisara pengembangan peran masyarakat Desa HAK ASAL USUL DESA ADAT penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat pranata hukum adat pemilikan hak tradisional pengelolaan tanah kas Desa adat pengelolaan tanah ulayat kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat masa jabatan kepala Desa adat
- 7. KRITERIA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Kriteria mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota . Apa sudah ada peraturan perundangan yang mengaturnya?
- 8. KRITERIA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 9. 4 BIDANG KEWENANGAN DESA Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 10. BERSKALA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESApelayanan dasar Desa; • pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; • pengembangan tenaga kesehatan Desa; • pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: • 1) layanan gizi untuk balita; • 2) pemeriksaan ibu hamil; • 3) pemberian makanan tambahan; • 4) penyuluhan kesehatan; • 5) gerakan hidup bersih dan sehat; • 6) penimbangan bayi; dan • 7) gerakan sehat untuk lanjut usia. • pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; • pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; sarana dan prasarana Desa; •pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; •pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; •pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; •pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; •pembangunan energi baru dan terbarukan; •pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; •pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; •pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; •pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; •pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; •pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; •pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; •pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan •pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa pengembangan ekonomi lokal Desa; • pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; • pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; • pengembangan usaha mikro berbasis Desa; pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; • pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; • pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; • penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; • pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; • penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; • pengembangan benih lokal; • pengembangan ternak secara kolektif; • pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; • pendirian dan pengelolaan BUM Desa; • pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; • pengelolaan padang gembala; • pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; • pengelolaan balai benih ikan; • pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan • pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa
- 11. BERSKALA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAmembina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa • a. pengembangan seni budaya lokal; • b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan •dan lembaga adat; • c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: •1) kelompok tani; •2) kelompok nelayan; •3) kelompok seni budaya; dan •4) kelompok masyarakat lain di Desa. • d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; • e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; • f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; • g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; • h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; • i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; • j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; • k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan • l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: •1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; •2) kelompok usaha ekonomi produktif; •3) kelompok perempuan; •4) kelompok tani; •5) kelompok masyarakat miskin; •6) kelompok nelayan; •7) kelompok pengrajin; •8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; •9) kelompok pemuda; dan •10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- 12. TAHAP DAN TATACARA •inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa; •identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan •membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa BUPATI MELAKUKAN KAJIAN IDENTIFIKASI & INEVENTARISASI •membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian; •melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; •pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan •menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa PENYUSUNAN RANCANGAN PERBUP •Bupati menetapkan hasil rancangan daftar kewenangan desa dengan peraturan Bupati PENETAPAN PERBUP • Bupati melakukan sosialisasi PERBUP kepada desa SOSIALISASI • Bupati melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di desa FASILITASI Tim pengkaji bertugas:
- 13. TAHAP DAN TATACARA • melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. DESA • melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa KEPALA DESA BERSAMA-SAMA BPD • dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa KEPALA DESA & BPD • Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa PENETAPAN PERDES
- 14. PUNGUTAN DESA • melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa, meliputi : surat pengantar; surat rekomendasi; dan surat keterangan DESA DILARANG • melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. • mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa DESA BERWENANG
- 15. PENETAPAN KEWENANGAN DESA • Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 16. SKEMA ALUR MEMBANGUN PARTISIPASI MENJADI TEHNOKRASI/ KODIFIKASI SUARA RAKYAT KODIFIKASI KELOMPOK BIDANG KODIFIKASI KELOMPOK URUSAN KODIFIKASI KELOMPOK PROGRAM KODIFIKASI KELOMPOK KEGIATAN KODIFIKASI KELOMPOK PENDAPATAN/ BELANJA/ PEMBIAYAAN Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa Muswarah dusun, musrenbangdes, musyawarah desa, Sayangnya baik pada permendes 1/2015 atau peremndagri 114/2014 tidak konsisten menurunkan dari bidang sampai kegiatan
- 17. List bidang program/kegiatan Permendagri 114/2014 No Bidang Program/ Kegiatan 1. penyelenggaraa n pemerintahan desa penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- 18. List bidang program/kegiatan No Bidang Program / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa 2.1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa tambatan perahu; jalan pemukiman jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro lingkungan permukiman masyarakat Desa infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 2.2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan air bersih berskala Desa; seperti posyandu; dan sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan Desa sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
- 19. List bidang program/kegiatan No Bidang Program / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat pengembangan dan pembinaan sanggar seni sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian