Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Dana desa merupakan dana publik, untuk itu perlu pertanggung jawaban yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan. Termasuk perpajakan, bahwa dana desa bersumber dari dana APBN (negara), oleh karena itu tidak lepas dari pengenaan pajak dalam pengelolaannya.
Rancangan perubahan Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per September 2017. Paparan ini bersumber dr LKPP yg telah di share di grup2 whataapp.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
Kesiapan Desa menghadapi MEA
SEMINAR NASIONAL
“PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“
“Pekan Hukum Nasional 2015”
Universitas Sebelas Maret
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
1. MANAJEMEN BUMDes (Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa) KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMPD PROV. JABAR Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, MSi
2.
3.
4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA Fungsi MENGURUS ( public good) Fungsi MENGATUR ( public regulation ) DESA PEMERINTAH Fungsi PEMBERDAYAAN ( empowering ) Lembaga Kemasyarakatan BPD Keanekaragaman Partisipasi Otonomi asli Demokratisasi 4 ASPEK PENGATURAN DESA KEWENANGAN KEWENANGAN
5. Akselerasi KEWENANGAN berdasarkan hak asal usul Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemprov, Pem Kab/Kota Urusan Pem Kab/Kota Yang diserahkan Urusan lainnya Adat istiadat, gotro, kearifan lokal kehutanan, pertanian, infrastruktur , aset program atau program baru dsb. yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, SDM Peningkatan PELAYANAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (pasal 8 PP 72/05)
6. PERAN PEMERINTAH DESA Penyelenggaraan layanan PEMDES dgn PERDES Dukungan keamanan transaksi ditujukan untuk melindungi kekayaan masyarakat/ Desa Pengelolaan Potensi untuk menjalankan usaha PELAYANAN MASYARAKAT 1 2 3
25. MODEL PENGELOLAAN BUMDes sebagai wadah penataan Perekonomian desa USAHA DESA : Kegiatan ekonomi riil di desa Simpan pinjam Pasar Desa Lumbung Desa Air Minum Kerajinan rmh tg pertanian Warung desa Mendorong USAHA MIKRO PERDESAAN OTODES
26.
27.
28. FILOSOFI EKONOMI BAYI Tahap I : Persiapan BUMDes usaha Desa . Bayi BUMDES harus”DISUSUI”- dengan regulasi (proteksi, pendampingan atau lainnya??) Tahap II : Pengelolaan; dilatih Cara Berdiri dan Berjalan (mampu mengelola secara mandiri) Tahap III : Pengawasan untuk Monitoring dan Evaluasi (MONEV) simultan Pemberdayaan & Pendampingan: pengembangan ”inisiatif kreatif” Tahap IV : KEMANDIRIAN DAN KEBERDAYAAN: mampu ber tanggungjawab