Dokumen tersebut membahas perlunya pengaturan dan pedoman yang segera diterapkan untuk memfasilitasi masa transisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dibahas sepuluh aspek yang membutuhkan pengaturan seperti peraturan menteri, peraturan daerah, dan pedoman terkait dengan pelaksanaan masa transisi. Juga ditekankan pentingnya konsolidasi pendampingan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah

1. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENGATURAN DAN PEDOMAN YANG SEGERA
DIPERLUKAN MEMASUKI MASA TRANSISI
PELAKSANAAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
JAKARTA, JUNI 2014

2. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MATERI PAPARAN
1. Cakupan ‘Kewenangan Lokal Skala Desa’ dan ? Kunci
2. Pengaturan Dan Pedoman Yang Segera Diperlukan Memasuki
Masa Transisi
3. Sepuluh (10) aspek dalam Kebutuhan pengaturan setingkat
Permen, Perda dan Pedoman terkait 10 aspek substansi
pelaksanaan masa Transisi
4. Konsolidasi Pendampingan desa sesuai PP 43/2014

3. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2
Peta Jalan PNPM Mandiri dan UU Desa
Arahan Sidang Pleno TNP2K Februari 2013 dalam rangka Peta
Jalan PNPM Mandiri:
1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar
mencerminkan prinsip PNPM
2. Integrasi prinsip pemberdayaan dalam PNPM ke dalam sistem
perencanaan pembangunan
UU Desa adalah pondasi legal untuk pengkonsolidasian semua program
pemberdayaan masyarakat dan pengintegrasian sistem perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang partisipatif di desa dan wilayah
perdesaaan.
UU Desa  meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dalam tata kelola Desa; tidak boleh lagi menjadi
proyek/kegiatan Kementerian yang terpisah.

4. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“Kewenangan lokal berskala Desa”
(Penjelasan UU Desa) adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa … , yang mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa …, antara lain tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos
pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa,
embung Desa, dan jalan.
(PP 43/2014) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas
kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pasar Desa; c. tempat
pemandian umum; d. jaringan irigasi; e. lingkungan permukiman;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu;
g.sanggar seni dan belajar; h. perpustakaan desa; i. pengelolaan embung;
j. air minum berskala Desa; k. pembuatan jalan Desa antar permukiman
ke wilayah pertanian.
Selain itu Mendagri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai
dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
3

5. Pertanyaan-pertanyaan Kunci
• Bagaimana sektor pekerjaan umum membagi kewenangan
dan tanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan dan
pengoperasian sarana prasarana di desa dan di wilayah
perdesaan?
• Jika di desa masih banyak anak kurang gizi/ gizi buruk,
bagaimana peran dan tanggung jawab dibagi antara desa,
dinas daerah dan pemerintah di bidang kesehatan?
• Jika di desa masih banyak anak putus sekolah, bagaimana
peran dan tanggung jawab dibagi antara desa, dinas daerah
dan pemerintah di bidang pendidikan?
• Bagaimana sektor pertanian membagi kewenangan dan
tanggung jawab antara desa, dinas di daerah dan
pemerintah?
• dst

6. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pemenu
han
Kebutuh
an dasar
Sarpras
dasar
Desa
pemanfaat
an SDA &
lingkungan
scr berke-
lanjutan
Pengemba
ngan
ekonomi
lokal
Kesejahteraan MasyarakatANGGARAN
REGULER
PENDAMPINGAN
PENGELOLAAN
KEGIATAN
PARTISIPASI
SWAKELOLA
MASYARAKAT
KEPUTUSAN
MASYARAKAT
KELEMBGAAAN
TRANSPARANSI&
AKUNTABILITAS
Integrasi perencanaan partisipatifRegularisasi
Pendampingan
PenguatanPeran
Pemda
Penguatan
Kelembagaan
IntegrasiProgram
TatakelolaygBaik
KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA
8 ciri
dasar
5
Pilar

7. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Satu Desa,
Usulan PRINSIP-PRINSIP DUKUNGAN MASA TRANSISI
PELAKSANAAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
12
Satu Perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa
Satu Anggaran APB Desa, bersumber dari Dana Desa dan ADD
Satu Sistem Keuangan Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban
Satu Kelembagaan Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, BPD, Kepala
Desa dan perangkatnya, BKAD
Satu Pendampingan Pendamping Pemberdayaan, Penyuluh dan pendamping
teknis dari sektor bekerja bersama kader desa untuk desa
Satu Pedoman UU Desa → PP → Permen → Satu Pedoman
Satu Tata Kelola Pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas,
penanganan pengaduan
Satu Sistem Informasi Data Desa, Pembangunan Desa , Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Perencanaan Kab/Kota untuk Desa

8. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ketentuan dalam Pasal 131 PP 43/2013 yang akan diatur
dg Pedoman Mendagri, Bappenas, Menteri Teknis &
segera diperlukan
Pedoman Peraturan yg ada sebelumnya
Mendagri dan Menteri Bappenas menetapkan
pedoman pelaksanaan pembangunan Desa,
pembangunan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat Desa, dan
pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 51 Tahun 2007 Tentang
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Berbasis Masyarakat
Kementerian teknis terkait menetapkan
pedoman pelaksanaan pembangunan Desa,
pembangunan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat Desa, dan
pendampingan Desa sesuai dengan
kewenangannya setelah berkoordinasi dengan
Mendagri dan Bappenas
(misal) Peraturan Menteri PU
No 13/Prt/M/2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Aset
Irigasi (?)
7
Apakah tidak
sebaiknya Satu
Pedoman
Bersama saja?

9. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ketentuan dalam PP 43/2013 yang akan diatur dg
Permendagri & segera diperlukan untuk masa transisi
Ketentuan tentang (& Kaitan dengan) Peraturan yg ada sebelumnya
1. Penetapan kewenangan Desa (kejelasan ttg cakupan
kegiatan skala lokal desa)
Permendagri 30 Tahun 2006 Tentang tatacara Penyerahan
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (tata
kelola, transparansi dan akuntabilitas)
Permendagri No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan
musDes (krn sesuai UU Desa hal2 yang bersifat
strategis harus dibicarakan dan diputuskan melalui
musdes)
4. Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa.
Permendagri no 29/ 2006 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
5. Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
keuangan Desa.
Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
7. Pengelolaan kekayaan milik Desa (hasil kegiatan
PNPM sebagai aset desa)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
8
Ini 7 dari 20 Permendagri
yg diamanatkan PP
43/2014

10. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ketentuan dalam PP tentang Dana Desa akan diatur dg
Permenkeu
9
Karena Dana Desa dan ADD sama-sama
menjadi bagian dari APBD dan ditransfer
dari RKUD ke RKDesa, apakah tata cara 3,4,5
tidak sebaiknya diatur oleh Satu Peraturan
saja?
1. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota.
2. tata cara pengalokasian Dana Desa
3. tata cara penyaluran Dana Desa
4. tata cara penggunaan Dana Desa
5. tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa

11. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Alokasi dan Penyaluran Dana (Permenkeu)
2. Penerapan Perencanaan Partisipatif (Permendagri)
3. Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat (Permendagri)
4. Peran dan Tugas Pendampingan (Pedoman)
5. Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik (Pedoman)
6. Penguatan Pelaku (Pedoman Mendagri, Bappenas, Menteri Teknis)
7. Tata Kelola Aset Desa (Permendagri)
8. Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri & Permenkeu)
9. Sistem Informasi (Pedoman)
10. Pengaturan Program berbasis Desa K/L/Dinas (Pedoman)
10
Kesimpulan: Kebutuhan Pengaturan dan Pedoaman
untuk 10 Aspek substansi terkait dengan Transisi
Pelaksanaan UU Desa

12. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• (Pasal 127) Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan pendampingan masyarakat
Desa yang berkelanjutan;
• (Pasal 128) pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kota
dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
• Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
• (Pasal 129) Tenaga pendamping profesional terdiri atas: a. pendamping Desa yang
bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama
Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b.
pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
• (Pasal 130) Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota dapat mengadakan sumber daya
manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN → KONSOLIDASI
PENDAMPINGAN DI DESA (mengacu kepada PP 43/2014)
11