Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.
dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa di seluruh Indonesia dalam rangka memaksimalkan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berbasis desa. tujuan utama dana desa adalah sebagai pembangun infrastruktur desa serta untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa
dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa di seluruh Indonesia dalam rangka memaksimalkan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berbasis desa. tujuan utama dana desa adalah sebagai pembangun infrastruktur desa serta untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah
satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di
bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan,
saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal.
Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan
syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini
di luar perbincangan kamus ini.
Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan
banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,
yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya,
kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah
lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undangundang,
yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan
menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal
pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa.
Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan
aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen
yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus
istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu,
kamus ini.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah
satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di
bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan,
saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal.
Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan
syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini
di luar perbincangan kamus ini.
Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan
banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,
yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya,
kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah
lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undangundang,
yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan
menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal
pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa.
Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan
aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen
yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus
istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu,
kamus ini.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
RUU BUMDes, Untuk Apa?
Pembicara:
1. Dr. Badikenita Sitepu, Ketua Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI
2. Drs. Ahmad Muqowam, Mantan Ketua Pansus UU Desa di DPR RI, Mantan Wakil Ketua DPD RI
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
2
• Musyawarah desa (PP 47/2015 pasal 80 ayat 5)
• Pembangunan desa (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Pembangunan Kawasan perdesaan (PP 47/2015 pasal 131
ayat 1)
• Pemberdayaan masyarakat (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Pendampingan desa (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Bumdes dan Bumdesa Bersama (PP 47/2015 pasal 142)
• Penetapan prioritas penggunaan dana desa (PP 22/2015
pasal 21)
3. MUSYAWARAH DESA SEBAGAI FORUM
DEMOKRASI TERTINGGI DI DESA
3
• Musyawarah desa menjadi forum pengambilan
keputusan yang paling representatif
• Musyawarah desa merefleksikan kebutuhan, kemauan,
dan keputusan desa
• Pembinaan diarahkan untuk memposisikan musdes
sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa
• Pengawasan diarahkan kepada kasus-kasus musdes
yang tidak merefleksikan demokrasi desa
4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN
4
• Pembangunan desa bertujuan mencapai SDGs Desa
• Desa bebas berkreasi melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan SDGs Desa
• Pembinaan diarahkan pada
• Pendataan SDGs Desa sebagai basis data dan informasi desa
• Rekomendasi SDGs Desa untuk melaksankan pembangunan
berbasis data
• Pengawasan diarahkan untuk menangani aduan warga
atas pembangunan desa
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDAMPINGAN DESA
5
• Rstrukturisasi pendampingan desa
• Satu satker di Kemendesa PDTT, satu jalur kewenangan dari
Kemendesa PDTT kepada pendamping nasional, provinsi,
kab/kota, kecamatan, dan desa
• Pelatihan ulang pendamping desa
• Aplikasi sistem informasi untuk merekam kegiatan
pendamping, sehingga tidak direpotkan oleh administrasi
laporan
• Pendamping fokus pada pemberdayaan masyarakat
6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BUMDES DAN BUMDES BERSAMA
6
• PP No 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; lebih
memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, juga
berkaitan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja lainnya
• Transformasi 5.000 UPK eks PNPM yang beromset 12,7 triliun
menjadi lembaga keuangan desa, sehingga menambah lembaga
permodalan mikro bagi golongan miskin dan lapisan terbawah di
kecamatan
• Protokol adaptasi kebiasaan baru (normal baru) untuk memberi
kesempatan bekerja dan berusaha, sambil menjaga kesehatan
warga di tengah pandemi Covid-19
• Digitalisasi BUMDES, yang mengatasi masalah pemasaran dan
distribusi barang/jasa, sehingga tetap tumbuh selama pandemi
Covid-19
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
7
• Setiap tahun ada Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa tahun
berikutnya, sebagai satu-satunya panduan pengeluaran dana desa
• Prioritas penggunaan dana desa 2021
• Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
• pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)
• penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
• pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs
Desa 12)
• Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
• pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi (SDGs Desa 17)
• Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
• penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)
• Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
• Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)