Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas hal-hal strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, pembentukan BUM Desa, dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demok
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tetib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
Pemilihan walinagari/kepala desa antar waktuvilla erdi
ketentuan dalam UU 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa/walinagari antar waktu, yang dilakukan apabila pejabat defenitif mengundurkan diri sebelum habis waktu masa jabatannya
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Musyawarah Desa
Badan
Permusyawa
-ratan Desa
Pemerintah
Desa
Unsur
Masyarakat
Diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam
satu tahun sesuai kebutuhan
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
Permendes No. 2/2014, Bab I, Pasal 2
Diolah dari:
3. Hal-hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa
Penataan
Desa
Perencanaan
Desa
Kerja
sama Desa
Rencana
investasi
yang
masuk ke
Desa
Pembentukan
BUM Desa
Kejadian
Luar Biasa
Penambahan
& Pelepasan
Aset Desa
Penyelenggaraan Musyawarah Desa bersifat
partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel
Permendes No. 2/2014, Bab I, Pasal 2 & 3
Diolah dari:
4. Hak Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Musyawarah Desa
Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal
bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun
tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang
hadir sebagai peserta Musyawarah Desa
Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan
aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung
jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya
Musyawarah Desa
Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman
dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
Permendes No. 2/2014, Bab I, Pasal 3 ayat (2)
Diolah dari:
5. Kewajiban Masyarakat Desa dalam
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan
kebijakan publik melalui Musyawarah Desa
Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi,
pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis
Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa
secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel
Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram
selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa
Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses
kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan
perihal kebijakan publik
Permendes No. 2/2014, Bab I, Pasal 3 ayat (3)
Diolah dari:
