Downloaded 55 times
More Related Content
Membangun desa lestari david ardhian
- 1.
- 2. Pembangunan Berkelanjutan • Indonesiamemiliki 72.994 desa, 63,27% dari 28,5 juta penduduk miskin tinggal di desa, sebagian besar mata pencaharian terkait dengan SDA dan LH : – SDA sebagai aset : tanah subur, air bersih, biomassa, energi dan keanekaragaman hayati dimanfaatkan untuk produksi dan perolehan pendapatan – Lingkungan hidup sebagai penopang : menopang mata pencaharian, resiliensi terhadap bencana alam dan perubahan iklim • Pemerintah RI : isu lingkungan bagian penting dari RPJMP, selaras agenda Post MDG 2015 Pembangunan Berkelanjutan • Pembangunan berkelanjutan : integrasi lingkungan dalam kebijakan dan program pembangunan 1 Tantangan : mengatasi kemiskinan sekaligus memperbaiki lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada praktek lokal
- 3. • Orientasi pembangunansebagian besar fokus pada pembangunan ekonomi melalui ekstraksi SDA, kelestarian sering tertinggalkan. • Fakta : seiring derap pembangunan ekonomi, laju kerusakan lingkungan jauh lebih cepat dari upaya memperbaikinya • Pembangunan berkelanjutan membutuhkan : 2 Pengarusutamaan LH Pengarusutamaan lingkungan hidup mendorong prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagai pertimbangan penting untuk pengambilan keputusan institusi dari pusat sampai ke tingkat lokal, dalam hal kebijakan, perencanaan, aturan dan praktek- praktek pembangunan.
- 4. • UU No.6 tahun 2014 tentang Desa : memberikan pengakuan atas kewenangan lokal, didukung dengan Dana Desa dari APBN – Desa menentukan pembangunannya sendiri – Desa Masa Depan : Maju, Kuat, Mandiri dan Demokratis • UU Desa menentukan arah pengelolaan SDA dan Lingkungan : lebih baik atau lebih buruk? • Pengarusutamaan LH di perdesaan : UU Desa sebagai pintu masuk untuk kelola SDA + LH lebih baik • Desa Lestari adalah syarat dasar untuk menuju Desa Maju, Kuat, Mandiri dan Demokratis 3 UU Desa dan Masa Depan LH
- 5. • Pasal 78UU Desa : Tujuan pembangunan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan • Pasal 83 UU Desa : membangun desa, juga membangun kawasan perdesaan kerjasama antar desa (pasal 91-93) • PP 43/2014 pasal 123 : Perpaduan pembangunan antar-desa secara partisipatif yang mencakup : tata ruang perdesaan, pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta infrastruktur lintas desa, yang semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian atau seluruh desa di kawasan perdesaan. Isu LH di UU Desa
- 6. • Konsep GreeningVillage Development pada dasarnya adalah Membangun Desa Lestari : • Mendorong prakarsa desa, masyarakat dan kerjasama antar desa untuk melestarikan SDA dan LH (sesuai amanat UU Desa) 4 Membangun Desa Lestari pengarusutamaan prinsip lingkungan hidup dalam kebijakan, aturan, praktek pembangunan dan penghidupan masyarakat perdesaan
- 7. Mengapa penting membangundesa lestari? • Mendukung kesiapan desa (village readiness) dalam implementasi UU Desa pada aspek PSDA dan LH • Mengisi kesenjangan aspek lingkungan hidup dalam implementasi UU Desa (masih minim perhatian) • Memperkuat fungsi desa untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif program sektoral terkait isu PSDA dan LH • Memperkuat kerjasama antar desa dalam pelestarian LH dalam skala lanskap – bentang alam
- 8. TUJUAN • Memperkuat kapasitasdesa untuk menerapkan prinsip lingkungan hidup dalam kebijakan dan tata kelola pembangunan desa • Mendukung prakarsa desa dan kerjasama antar desa dan pemangku kepentingan untuk melestarikann SDA dan LH dalam skala lanskap (bentang alam) • Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk mengembangkan usaha ekonomi dan pola penghidupan yang ramah lingkungan, serta gerakan sosial untuk pelestarian SDA dan LH SASARAN INTERVENSI • Kebijakan dan Tata Kelola • SDA dan LH Kawasan Perdesaan • Masyarakat dan Kelembagaan POLA PENDEKATAN Pendekatan Partisipasi : masyarakat terlibat aktif, bekerja bersama berperan setara Pendekatan Lanskap : desa sebagai bagian dari bentang alam Pendekatan Pendampingan : pendampingang teknis , keorganisasian dan jaringan Pendekatan Pengelolaan pengetahuan : sistem pembelajaran dan pengelolaan lingkungan berbasis desa Pendekatan Kolaboratif : desa sebagai simpul koordinasi dan sinergi kerjasama berbagai pihak Tujuan, Sasaran dan Pola Pendekatan
- 9. Teori Perubahan :Membangun Desa Lestari Desa memiliki data, informasi dan pengetahuan tentang SDA dan LH Desa mampu mengembangkan kerjasama antar desa, dan stakeholder untuk pelestarian PSDA dan LH pada skala lanskap Desa mampu mengintegrasikan prinsip LH dalam kebijakan, aturan dan praktek pembangunan desa dan kawasan perdesaan Masyarakat dan kelompok sosial mampu mengembangkan usaha ekonomi dan pola penghidupan yg ramah lingkungan dan gerakan sosial untuk pelestarian SDA dan LH Desa mampu menjalankan fungsi koordinasi, sinergi dan mobilisasi sumberdaya dari program PSDA/LH sektoral dari para pihak (pemerintah, LSM dan swasta) Dukungan informasi Dukungan informasi Dukungan kebijakan Dukungan Kebijakan Dukungan kebijakan Dukungan sumberdaya Dukungan Sumberdaya
- 10. Outcome 1 : Data,informasi dan pengetahuan SDA dan LH Desa • Pemetaan tata batas desa • Identifikasi potensi dan masalah LH desa • Pemetaan pelaku dan para pihak terkait SDA dan LH desa • Pemetaaan tata ruang desa untuk pengelolaan SDA dan LH
- 11. Outcome 2 : Integrasiprinsip LH dalam kebijakan Desa • Penguatan kapasitas aparat desa dalam isu PSDA dan LH • Penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis desa dalam isu PSDA dan LH • Pengembangan strategi untuk integrasi PSDA dan LH dalam perencanaan dan musyawarah desa • Pengembangan paduserasi (review dan sinergi) isu lingkungan hidup dalam RPJMDesa dan RKT Desa • Pengembangan safeguard lingkungan hidup dalam praktek pembangunan desa
- 12. • Pemetaan SDAdan LH penting dalam bentang alam kawasan perdesaan • Fasilitasi dialog dan diskusi antar desa dan pihak pihak terkait dalam rangka kerjasama dalam pengelolaan SDA dan LH kawasan • Membangun sistem informasi dan pengetahuan untuk pengelolaan dan minitoring SDA dan LH kawasan perdesaan • Fasilitasi penyusunan aturan dan tata kelola SDA dan LH kawasan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat sesuai dengan kewenangan Outcome 3 : Kerjasama antar desa dan antar pihak dalam pelestarian SDA dan LH skala lanskap perdesaan
- 13. • Identifikasi danpemetaan kelompok-kelompok strategis dalam pengembangan usaha ekonomi berbasis SDA • Pengembangan kapasitas teknis dalam berbagai tema PSDA dan LH : pertanian, kehutanan, energi terbarukan, perikanan dan kelautan, ekonomi kreatif berbasis SDA • Pengembangan tukar pengalaman (share learning) dan praktek-praktek terbaik (best practices) untuk pengelolaan SDA dan LH lestari • Pengembangan akses pasar, jejaring dan standar produk hijau untuk peningkatan nilai tambah penghidupan masyarakat desa • Pendampingan dan pengorganisasian kelompok masyarakat untuk pengembangan gerakan sosial pelestarian LH Outcome 4 : Berkembang usaha ekonomi dan pola penghidupan ramah lingkungan serta gerakan sosial pelestarian SDA dan LH Desa
- 14. • Identifikasi danpemetaan program sektoral dari pemerintah, LSM dan CSR swasta pada isu PSDA dan LH serta pengembangan sinerginya dengan rencana pembangunan desa • Pengembangan kolaborasi dan mobilisasi sumberdaya dari berbagai program dan proyek lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan kegiatan kelompok masyarakat dalam PSDA dan LH • Pengembangan skema dan mekanisme khusus untuk kerjasama proyek berbasis insentif konservasi seperti REDD+, PES, Hutan Desa, dan lain sebagainya Outcome 5 : Berlangsungnya fungsi desa untuk koordinasi, sinergi dan mobilisasi sumberdaya dari para pihak (pemerintah, swasta dan LSM)
- 15. Mekanisme dan Kelembangaan Pelaksanaan •Opsi 1: dikembangkan sebagai program pemerintah dengan pelaksanaan melibatkan managing partner seperti pelibatan CSO atau konsultan dalam fasilitasi program seperti model PNPM Green Pilot • Opsi 2: menjadi bagian dari sebuah badan transisi yang dibentuk pemerintah dalam implementasi UU Desa • Opsi 3: ditambahkan pada program atau skema proyek lingkungan skala besar seperti REDD+ • Opsi 4: Kombinasi dari semua opsi di atas 5
- 16. Pertimbangan penting : Isulingkungan yang fleksibel dan adaptif • skema dan mekanisme yang akan dikembangkan pemerintah dalam program transisi dan penyiapan desa dalam rangka implementasi UU Desa, • rancangan pilot program Desa Hebat dari pemerintahan Jokowi-JK sebagai percontohan implementasi UU Desa • program-program lingkungan hidup dan konservasi alam dari proyek pemerintah, swasta dan LSM yang memungkinkan untuk kerjasama dalam menerapkan pilot proyek secara mandiri, seperti REDD+, inisiatif pemerintah daerah, CSR lingkungan hidup dari perusahaan dan sebagainya
- 17. • Mencakup tema-temasektoral yang berbasis PSDA dan Lingkungan Hidup – Pertanian : Konsep Desa Organik, Agropolitan – Energi Terbarukan : Konsep Desa Mandiri Energi – Kehutanan : Konsep Desa Hijau, Hutan Desa, Desa Konservasi – Perikanan dan Kelautan : Konsep Desa Pesisir, Desa wisata pantai • Sebagai pengikat program-program sektoral dari berbagai pihak : – Proyek-proyek konservasi dan LH oleh pemerintah dan donor : REDD+, PES, dll – CSR BUMN dan Swasta di bidang LH – Berbagai program sektoral kementerian dan SKPD Prov dan Kab Pertimbangan penting : Isu lingkungan yang lintas sektoral