Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Pengertian, Kriteria Desa Siaga Aktif
Kegiatan Desa Siaga Aktif
Struktur Poskesdes
Forum Desa Siaga Aktif, SMD, MMD, Perencanaan Pembangunan Desa, Pencatatan dan Pelaporan
UKBM
Gambaran Desa yang berPHBS
Kegiatan Inovatif PHBS
Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan Tema “Menyongsong Kemandirian Desa Melalui Kolaborasi dan Sinergi Multi-Stakeholder”
PKP2A I LAN – Jatinangor, 15 Maret 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran dalam mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
www.balidesaadat.com
Uu desa no 6 th 2014 final 021014 update
Oleh :
Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
Anggota Tim Perumus /Pansus RUU Desa
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Kalau Bali mau menjadi daerah yang maju dan modern dengan tetap mampu memelihara identitas daerah dan kearifan lokal, maka seharusnya kita memilih Desa Adat. Kalau mau mewujudkan Ajeg Bali, tidak ada pilihan lain, seharusnya yang dipilih Desa Adat tanpa harus berdebat panjang, bertele-tele yang tidak produktif.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Tujuan
Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan
Asas Pengaturan
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam di dkehidupan berbangsa dan bernegara
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. PENGERTIAN
• Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa
• Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
• Kewenangan lokal berskala Desa adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
3. KEWENANGAN DESA
kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
kewenangan
berdasarkan hak
asal usul;
kewenangan
lokal berskala
Desa;
kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan Desa sebagaimana UU 6/2014
kewenangan berdasarkan hak
asal usul (rekognisi);
kewenangan lokal berskala
Desa (subsidiarity);
kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pelaksanaan kewenangan yang
ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
diurus oleh Desa
Pelaksanaan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa
diatur (membuat (menyusun) sesuatu
menjadi teratur (rapi); menata) dan
diurus (mengatur baik-baik; menjaga
dan merawat) oleh Desa
5. KEWENANGAN SKALA DESA
KEWENANGAN
SKALA DESA
HAK ASAL USUL
Asal Usul Desa
Asal Usul Desa Adat
LOKAL BERKALA
DESA
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
6. KEWENANGAN HAK
ASAL USUL
HAK ASAL
USUL
HAK ASAL
USUL DESA
sistem organisasi
perangkat Desa
sistem organisasi
masyarakat adat
pembinaan kelembagaan
masyarakat
pembinaan lembaga dan
hukum adat pengelolaan tanah kas
Desa
pengelolaan tanah Desa atau tanah
hak milik Desa
yang menggunakan sebutan
setempat
pengelolaan tanah
bengkok
pengelolaan tanah pecatu
pengelolaan tanah titisara
pengembangan peran
masyarakat Desa
HAK ASAL
USUL DESA
ADAT
penataan sistem
organisasi dan
kelembagaan
masyarakat adat
pranata hukum adat
pemilikan hak
tradisional
pengelolaan tanah kas
Desa adat
pengelolaan tanah ulayat
kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa adat
pengisian jabatan kepala Desa
adat dan perangkat Desa adat
masa jabatan kepala Desa adat
7. KRITERIA KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
Kriteria
mengutamakan kegiatan pelayanan dan
pemberdayaan
masyarakat
mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak
internal Desa
berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan
sehari-hari masyarakat Desa
kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar
prakarsa Desa
program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah
diserahkan dan dikelola oleh Desa;
kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan
perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota . Apa sudah ada peraturan perundangan
yang mengaturnya?
8. KRITERIA KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
KEWENANGAN
LOKAL
BERSKALA DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. BERSKALA DESA
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESApelayanan dasar Desa;
• pengembangan pos
kesehatan Desa dan
Polindes;
• pengembangan tenaga
kesehatan Desa;
• pengelolaan dan
pembinaan Posyandu
melalui:
• 1) layanan gizi untuk
balita;
• 2) pemeriksaan ibu
hamil;
• 3) pemberian makanan
tambahan;
• 4) penyuluhan
kesehatan;
• 5) gerakan hidup bersih
dan sehat;
• 6) penimbangan bayi;
dan
• 7) gerakan sehat untuk
lanjut usia.
• pembinaan dan
pengawasan upaya
kesehatan tradisional;
• pemantauan dan
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika dan zat adiktif
di Desa;
sarana dan prasarana
Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
kantor dan balai Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
jalan Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
jalan usaha tani;
•pembangunan dan pemeliharaan
embung Desa;
•pembangunan energi baru dan
terbarukan;
•pembangunan dan pemeliharaan
rumah ibadah;
•pengelolaan pemakaman Desa dan
petilasan;
•pembangunan dan pemeliharaan
sanitasi lingkungan;
•pembangunan dan pengelolaan air
bersih berskala Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
irigasi tersier;
•pembangunan dan pemeliharaan
lapangan Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
taman Desa;
•pembangunan dan pemeliharaan
serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan; dan
•pengembangan sarana dan
prasarana produksi di Desa
pengembangan ekonomi
lokal Desa;
• pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
• pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
• pengembangan usaha mikro berbasis Desa; pendayagunaan keuangan
mikro berbasis Desa;
• pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
• pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan
cadangan pangan Desa;
• penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
• pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian
dan perikanan secara terpadu;
• penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
• pengembangan benih lokal;
• pengembangan ternak secara kolektif;
• pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
• pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
• pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
• pengelolaan padang gembala;
• pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan
pariwisata kabupaten/kota;
• pengelolaan balai benih ikan;
• pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan
• pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu
pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan
Desa
11. BERSKALA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESAmembina keamanan,
ketertiban dan ketenteraman
wilayah dan masyarakat Desa;
membina kerukunan warga
masyarakat Desa
memelihara perdamaian,
menangani konflik dan
melakukan mediasi di Desa
melestarikan dan
mengembangkan gotong
royong masyarakat Desa
• a. pengembangan seni budaya lokal;
• b. pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi lembaga kemasyarakatan
•dan lembaga adat;
• c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
•1) kelompok tani;
•2) kelompok nelayan;
•3) kelompok seni budaya; dan
•4) kelompok masyarakat lain di Desa.
• d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir
miskin;
• e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,
kelompok masyarakat miskin, perempuan,
masyarakat adat, dan difabel;
• f. pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan
hukum kepada warga masyarakat Desa;
• g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
• h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat;
• i. pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
• j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha
ekonomi Desa;
• k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
• l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
•1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
•2) kelompok usaha ekonomi produktif;
•3) kelompok perempuan;
•4) kelompok tani;
•5) kelompok masyarakat miskin;
•6) kelompok nelayan;
•7) kelompok pengrajin;
•8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
•9) kelompok pemuda; dan
•10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
12. TAHAP DAN TATACARA
•inventarisasi daftar kegiatan
berskala lokal Desa yang
ditangani oleh satuan kerja
perangkat daerah atau
program-program satuan kerja
perangkat daerah berbasis
Desa;
•identifikasi dan inventarisasi
kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang sudah
dijalankan oleh Desa; dan
•membentuk Tim Pengkajian
dan Inventarisasi terhadap
jenis kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa
BUPATI MELAKUKAN
KAJIAN IDENTIFIKASI
& INEVENTARISASI
•membuat rancangan daftar
kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa
berdasarkan hasil kajian;
•melakukan pembahasan
rancangan daftar kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala
Desa;
•pembahasan rancangan
sebagaimana dimaksud pada
huruf b harus melibatkan
partisipasi Desa, unsur pakar
dan pemangku kepentingan
yang terkait; dan
•menghasilkan rancangan daftar
kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERBUP
•Bupati menetapkan hasil
rancangan daftar
kewenangan desa dengan
peraturan Bupati
PENETAPAN PERBUP
• Bupati melakukan
sosialisasi PERBUP
kepada desa
SOSIALISASI
• Bupati melakukan
fasilitasi penetapan
daftar kewenangan
di desa
FASILITASI
Tim pengkaji bertugas:
13. TAHAP DAN TATACARA
• melakukan
identifikasi
terhadap kegiatan
yang sudah
ditangani dan
kegiatan yang
mampu ditangani
tetapi belum
dilaksanakan.
DESA
• melibatkan
masyarakat Desa
melakukan
musyawarah untuk
memilih
kewenangan
berdasarkan hak
asal usul dan
kewenangan lokal
berskala Desa dari
daftar yang telah
ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
sesuai dengan
kebutuhan dan
kondisi Desa
KEPALA DESA
BERSAMA-SAMA
BPD
• dapat menambah
jenis kewenangan
berdasarkan hak
asal usul dan
kewenangan lokal
berskala Desa
lainnya sesuai
dengan prakarsa
masyarakat,
kebutuhan dan
kondisi lokal Desa
KEPALA DESA &
BPD
• Kepala Desa
menetapkan
Peraturan Desa
tentang
kewenangan
berdasarkan hak
asal usul dan
kewenangan lokal
berskala Desa
PENETAPAN
PERDES
14. PUNGUTAN DESA
• melakukan pungutan atas jasa layanan
administrasi yang diberikan kepada masyarakat
Desa, meliputi : surat pengantar; surat
rekomendasi; dan surat keterangan
DESA
DILARANG
• melakukan pungutan atas jasa usaha seperti
pemandian umum, wisata desa, pasar Desa,
tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan,
dan lain-lain.
• mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari
usaha bersama antara pemerintah Desa dengan
masyarakat Desa
DESA
BERWENANG
15. PENETAPAN KEWENANGAN DESA
• Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
• Peraturan Desa menjadi dasar bagi kebijakan,
program, dan administrasi Desa dalam bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
16. SKEMA ALUR MEMBANGUN
PARTISIPASI MENJADI TEHNOKRASI/
KODIFIKASI
SUARA RAKYAT
KODIFIKASI
KELOMPOK BIDANG
KODIFIKASI
KELOMPOK
URUSAN
KODIFIKASI
KELOMPOK
PROGRAM
KODIFIKASI
KELOMPOK
KEGIATAN
KODIFIKASI KELOMPOK
PENDAPATAN/ BELANJA/
PEMBIAYAAN
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan kemasyarakatan Desa,
Pemberdayaan masyarakat Desa
Muswarah dusun,
musrenbangdes,
musyawarah desa,
Sayangnya baik pada permendes 1/2015 atau peremndagri 114/2014
tidak konsisten menurunkan dari bidang sampai kegiatan
17. List bidang
program/kegiatan
Permendagri 114/2014
No Bidang Program/ Kegiatan
1. penyelenggaraa
n pemerintahan
desa
penetapan dan penegasan
batas Desa;
pendataan Desa
penyusunan tata ruang
Desa;
penyelenggaraan
musyawarah Desa;
pengelolaan informasi Desa;
penyelenggaraan
perencanaan Desa;
penyelenggaraan evaluasi
tingkat
perkembangan
pemerintahan Desa;
penyelenggaraan kerjasama
antar Desa;
18. List bidang
program/kegiatan
No Bidang Program / Kegiatan
2. Pelaksanaan
pembangunan
desa
2.1. pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan infrasruktur
dan lingkungan Desa
tambatan perahu;
jalan pemukiman
jalan Desa antar permukiman
ke wilayah pertanian;
pembangkit listrik tenaga
mikrohidro
lingkungan permukiman
masyarakat Desa
infrastruktur Desa lainnya
sesuai kondisi Desa
2.2. pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan
air bersih berskala Desa;
seperti posyandu; dan
sanitasi lingkungan;
pelayanan kesehatan Desa
sarana dan prasarana
kesehatan lainnya sesuai
19. List bidang
program/kegiatan
No Bidang Program / Kegiatan
2. Pelaksanaan
pembangunan
desa
pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan
kebudayaan
taman bacaan masyarakat;
pendidikan anak usia dini;
balai pelatihan/kegiatan belajar
masyarakat
pengembangan dan pembinaan
sanggar seni
sarana dan prasarana pendidikan
dan pelatihan lainnya sesuai
kondisi Desa
Pengembangan usaha ekonomi
produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi
pasar Desa;
pembentukan dan pengembangan
BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;
penggilingan padi;
lumbung Desa;
pembukaan lahan pertanian