SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Serial: PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA
Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan
2015
APBNP 2015
Mengapa perlu
ada perubahan
terhadap APBN
2015?
Perkembangan realisasi indikator ekonomi
makro 2014 yang berpengaruh terhadap APBN
2015 termasuk perkembangan perekonomian
global terkini
Reformasi subsidi memberikan ruang fiskal
bagi Pemerintah dalam merumuskan kembali
sasaran pembangunan dan merelokasi belanja
yang lebih produktif
APBN 2015 bersifat baseline (belanja pokok)
yang disusun di masa transisi pemerintahan,
sehingga perlu disesuaikan dengan RPJMN
2015-2019 dan RKP 2015 (revisi), serta
menampung visi misi agenda Pemerintah
Indikator Ekonomi Makro
Pertumbuhan
Ekonomi
(%,yoy)
5,7
Inflasi
(%,yoy)
5,0
Tingkat Suku
Bunga SPN 3
Bulan
(%)
6,2
Nilai Tukar
(Rp/USD)
12.500
Harga Minyak
Mentah Indonesia
(USD/Barel)
60
Lifting Minyak
Indonesia
(Ribu Barel/Hari)
825
Lifting Gas
Indonesia
(Ribu Barel setara
minyak/hari)
1.221
Indikator Kesejahteraan
dan Target Pembangunan
10,3%
Tingkat
Kemiskinan
0,40
Gini Ratio
(indeks)
5,6%
Tingkat
Pengangguran
69,4
Indeks
Pembangunan
Manusia
Dalam UU APBNP tahun 2015 telah
disepakati dimasukkannya target-target
pembangunan yang lebih terukur, dan
tercermin dalam indikator kesejahteraan
Postur APBNP 2015
Pendapatan Negara
Rp 1.761,6 triliun
Belanja Negara
Rp 1.984,1 triliun
1,90% Rp 211,3 T
Rp 408,5 T
Pendapatan
Dalam Negeri Rp
1.758,3 triliun
Pendapatan Hibah
Rp 3,3 triliun
PNBP Rp 269,1 triliun
Pendapatan Perpajakan
Rp 1.489,3 triliun
Belanja
Pemerintah Pusat
Rp 1.319,5 triliun
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
Rp 664,6
triliun
Penurunan subsidi BBM. Hal ini
sejalam dengan perubahan
asumsi ICP dan kebijakan fixed
subsidy untuk solar (premium
tidak disubsidi)
Defisit APBNP 2015 terhadap
PDB. Angka ini menurun
dibandingkan dengan APBN
2015 yaitu 2,21%
Anggaran
Pendidikan dalam
APBNP 2015 sekitar
sumber:
Infografis

More Related Content

What's hot

Ppt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahPpt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahRendiTrida
 
Ppt ekonomi makro
Ppt ekonomi makroPpt ekonomi makro
Ppt ekonomi makroIwanAr
 
Pi ( pertumbuhan ekonomi)
Pi ( pertumbuhan ekonomi)Pi ( pertumbuhan ekonomi)
Pi ( pertumbuhan ekonomi)mona munawaroh
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaSuaditya Dika
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Eko Wahyu H
 
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013Abdul Hadi Ilman
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPSWashfa Aulia
 
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiainflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiabisow enow
 

What's hot (12)

Ppt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahPpt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerah
 
Tugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri ltTugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri lt
 
Ppt ekonomi makro
Ppt ekonomi makroPpt ekonomi makro
Ppt ekonomi makro
 
Bab vi
Bab viBab vi
Bab vi
 
Pi ( pertumbuhan ekonomi)
Pi ( pertumbuhan ekonomi)Pi ( pertumbuhan ekonomi)
Pi ( pertumbuhan ekonomi)
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
 
Ulasan APBN 2017 - Perekonomian Indonesia
Ulasan APBN 2017 - Perekonomian IndonesiaUlasan APBN 2017 - Perekonomian Indonesia
Ulasan APBN 2017 - Perekonomian Indonesia
 
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
 
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiainflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
 

Viewers also liked

Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desakeuangandesa
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015keuangandesa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desakeuangandesa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desakeuangandesa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desakeuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 

Viewers also liked (17)

Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
04. belanja desa
04. belanja desa04. belanja desa
04. belanja desa
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 

Similar to 15. apbnp 2015

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Beberapa rincian tentang apbn 2013
Beberapa rincian tentang apbn 2013Beberapa rincian tentang apbn 2013
Beberapa rincian tentang apbn 2013Yesica Adicondro
 
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfilusiDigulSelatan
 
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Ditjen P2P Kemenkes
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Dadang Solihin
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Dadang Solihin
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Tony Hidayat
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxMNMMahmuddin
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...Oswar Mungkasa
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppthidayat129353
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 

Similar to 15. apbnp 2015 (20)

11972604.ppt
11972604.ppt11972604.ppt
11972604.ppt
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
 
Analisis sementara apbd kkr 2015 2016
Analisis sementara apbd kkr 2015 2016Analisis sementara apbd kkr 2015 2016
Analisis sementara apbd kkr 2015 2016
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Beberapa rincian tentang apbn 2013
Beberapa rincian tentang apbn 2013Beberapa rincian tentang apbn 2013
Beberapa rincian tentang apbn 2013
 
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
 
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015Laporan  Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA. 2015
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
 
hukum pajak.docx
hukum pajak.docxhukum pajak.docx
hukum pajak.docx
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
KELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptxKELOMPOK STATISTIK.pptx
KELOMPOK STATISTIK.pptx
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenasPaparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
 
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...
Buku Pegangan Pembangunan Daerah Tahun 2014. Memantapkan Perekonomian Nasiona...
 
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.pptPAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2017 - FKP 2016.ppt
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 

More from keuangandesa

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandikeuangandesa
 

More from keuangandesa (20)

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

15. apbnp 2015

  • 1. Serial: PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan 2015
  • 2. APBNP 2015 Mengapa perlu ada perubahan terhadap APBN 2015? Perkembangan realisasi indikator ekonomi makro 2014 yang berpengaruh terhadap APBN 2015 termasuk perkembangan perekonomian global terkini Reformasi subsidi memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah dalam merumuskan kembali sasaran pembangunan dan merelokasi belanja yang lebih produktif APBN 2015 bersifat baseline (belanja pokok) yang disusun di masa transisi pemerintahan, sehingga perlu disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015 (revisi), serta menampung visi misi agenda Pemerintah
  • 3. Indikator Ekonomi Makro Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 5,7 Inflasi (%,yoy) 5,0 Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 6,2 Nilai Tukar (Rp/USD) 12.500 Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) 60 Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/Hari) 825 Lifting Gas Indonesia (Ribu Barel setara minyak/hari) 1.221
  • 4. Indikator Kesejahteraan dan Target Pembangunan 10,3% Tingkat Kemiskinan 0,40 Gini Ratio (indeks) 5,6% Tingkat Pengangguran 69,4 Indeks Pembangunan Manusia Dalam UU APBNP tahun 2015 telah disepakati dimasukkannya target-target pembangunan yang lebih terukur, dan tercermin dalam indikator kesejahteraan
  • 5. Postur APBNP 2015 Pendapatan Negara Rp 1.761,6 triliun Belanja Negara Rp 1.984,1 triliun 1,90% Rp 211,3 T Rp 408,5 T Pendapatan Dalam Negeri Rp 1.758,3 triliun Pendapatan Hibah Rp 3,3 triliun PNBP Rp 269,1 triliun Pendapatan Perpajakan Rp 1.489,3 triliun Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.319,5 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 664,6 triliun Penurunan subsidi BBM. Hal ini sejalam dengan perubahan asumsi ICP dan kebijakan fixed subsidy untuk solar (premium tidak disubsidi) Defisit APBNP 2015 terhadap PDB. Angka ini menurun dibandingkan dengan APBN 2015 yaitu 2,21% Anggaran Pendidikan dalam APBNP 2015 sekitar