SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019
DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN
DAN UKM BAPPENAS
JAKARTA, 19 MARET 2014
KERANGKA PAPARAN
Pendahuluan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang
Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Rencana target kinerja dan alokasi anggaran program
percepatan penanggulangan kemiskinan
2
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
Total
(miliar)
Kec
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PNPM Perdesaan 1,841 1,993 4,284 2,834 6,987 4,371 9,629 4,805 9,583 5,020 9,598 5,020 9,639 5,154 9,298 5,300
PNPM Perkotaan 1,994 838 1,414 955 1,737 1,145 1,509 885 1,693 1,153 1,710 1,151 1,987 1,179 1,998 1,187
RIS/PPIP - - 550.0 792 950.0 479 400.0 215 1,228 215 863 215 770 185 - -
PISEW - - 52.5 485.3 237 419.5 237 526 237 526 237 526 237 535 237
P2DTK - - 387 186 195.9 186 57.0 186 - - - - - - -
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
PNPM Perdesaan PNPM Perkotaan RIS/PPIP PISEW P2DTK
PERKEMBANGAN ALOKASI PNPM MANDIRI DAN JUMLAH KECAMATAN
2007-2014
PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI
4
Ekonomi Kesehatan
Pendidika
n
Sosial Pertanian
Akses/
Transport
asi
Lingkunga
n
Energi
Pariwisat
a
2007 12.34 17.6 13.32 3.72 3.55 47.43 0.45 1.27 0.04
2008 15.89 14.7 10.24 3.75 3.08 50.69 0.43 1.02
2009 15.03 13.77 9.5 3.16 2.94 54.09 0.18 1.24
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri
MP3KI : STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN JANGKA PANJANG
SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
PENINGKATAN
PELAYANAN
DASAR
PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Asuransi Sukarela
Infrastruktur dan Sarana
Pelayanan Publik
Perluasan Jangkauan
Pelayanan Publik untuk
Penduduk Miskin dan
Rentan
5
Pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood) sebagai tujuan utama
penanggulangan kemiskinan jangka panjang
Aset
Manusia
Aset
fisik
Aset SDA
Aset
Finansial
Aset
Sosial
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat,
serta Perluasan
dan Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengembangan
Sustainable Livelihood
TRANSFORMASI PROGRAM KLASTER II, III, IV MENJADI
PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
• PNPM
• KUR
• Pembangunan rumah murah dan
sangat murah
• Penyediaan air bersih untuk rakyat
• Penyediaan listrik murah dan hemat
serta terjangkau
• Penyediaan angkutan umum murah
• Peningkatan kehidupan nelayan
• Peningkatan kehidupan masyarakat
miskin perkotaan
• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil
mandiri, dan bantuan integrasi
terhadap pasar (aset finansial)
• Balai pelatihan kerja (bekerjasama
dengan industri, sertifikasi,
pendidikan universal (aset manusia)
• Perbaikan kampung, listrik mudah
pakai dan jaringan air bersih (aset
infrastruktur)
• Perlindungan lingkungan dan
penanggulangan polusi (aset alam)
• perencanaan partisipatif komunitas
(aset sosial)
Program Klaster II, III, IV Konsep MP3KI yang
ditransformasikan ke dalam
RPJMN 2015-2019
TRANSFORMASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
7
Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan
2015
Perlindungan
Sosial
• SJSN
• PKH
Linkage ke KUR, Lembaga
Keuangan (Financial Inclusion)
Pelayanan
Dasar
Penghidupan
Berkelanjutan
PNPMK/L PNPMK/L
Pelayanan Dasar
• Lintas desa
(Skema
PNPM)
• K/L
Pendukung
Kegiatan
Penghidupan
Berkelanjutan
Pengembangan
Penghidupan
Berkelanjutan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Kemiskinan serta Peningkatan Pemerataan
Existing
Strategi
Utama
RENCANA PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN
Pendukung P2B:
-Dukungan Sarpras
ekonomi
PNPM Mandiri:
- Pemenuhan asset
fisik di skala
kecamatan
Pengembangan
Penghidupan
Berkelanjutan
(P2B):
-Peningkatan
kapasitas SDM
-Memerluas akses
modal
-Pengembangan aspek
sosial
Kegiatan
Kementerian/ SKPD:
- Pemenuhan lima
aset dalam skala
pendanaan yang lebih
besar dari PNPM dan
Pendukung P2B
DAD (UU Desa):
-Pemenuhan lima
aset di skala desa
untuk jenis
kegiatan:
kebutuhan dasar,
sarpras, ekonomi
lokal, SDA dan
lingkungan.
secara
bertahap
akan
melebur
(2016)
PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Peran aktif pemerintah daerah dalam penetapan regulasi mendukung kegiatan produktif
kelompok miskin
Penghapusan praktik-praktik lokal yang menghambat kegiatan usaha kelompok miskin
Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan keahlian
Proaktif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat
Perluasan kerjasama dengan dunia usaha dan NGO
TUJUAN
Mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat
miskin
STRATEGI
Meningkatkan kewirausahaan
dan/atau kesempatan kerja
Meningkatkan produktivitas
PRINSIP
PENGELOLAAN
9
• TUJUAN
 Meningkatkan efisiensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsep MP3KI
dengan fokus harmonisasi target dan waktu pelaksanaan melalui konsep
“keroyokan”
 Rekonsolidasi K/L dalam penanggulangan kemiskinan dan menjembatani
transformasi pelaksanaan 4 klaster penanggulangan kemiskinan sesuai dengan
konsep MP3KI
• SASARAN
 Simpul-simpul kemiskinan yang memiliki dampak besar dalam penanggulangan
kemiskinan
 Lokasi kecamatan dengan kombinasi jumlah kemiskinan dan tingkat kemiskinan
di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sebagai fokus utama
PENDUKUNG PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN (QUICK WINS)
10
10
PNPM KEDEPAN
o Meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik
(better living condition, contoh: perbaikan
perumahan dan permukiman).
o Reduce vulnerability (contoh tindakan preventif
melalui penyadaran kesehatan kepada rumah
tangga miskin)
o Meningkatkan pendapatan (contoh : penyediaan
temporary job, pengembangan penghidupan
berkelanjutan).
o Pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara
berkelanjutan.
No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja/Kegiatan 2015
1. Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan
Target (kecamatan) 577
Alokasi 721,00
2. Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (Dengan pendekatan
PNPM)
Target (kecamatan) 577
Alokasi 2.523,50
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan
Target (kecamatan) * 4.723
Alokasi 6.278,09
4. PNPM Generasi
Target (kecamatan) 500
Alokasi 716,7
12
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN BERBASIS
MASYARAKAT DI PERDESAAN 2015
(Dalam Milyar Rupiah)
*Terdiri 1.816 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 2.907
kecamatan tidak miskin (ditentukan menggunakan IKW)
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN 2015
No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja/Kegiatan 2015
1. Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan
Target 144
Alokasi 180,25
2. Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (Dengan
pendekatan PNPM)
Target 144
Alokasi 630,88
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan
Perkotaan
Target* 1.189
Alokasi 1.198,88
13
(Dalam Milyar Rupiah)
*Terdiri 454 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 735
kecamatan tidak miskin (ditentukan menggunakan IKW)
HAL –HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN
14
o Mulai tahun 2015 pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan sepenuhnya
bersumber dari rupiah murni;
o Efektifitas program pemberdayaan masyarakat dalam penurunan kemiskinan lebih tinggi pada lokasi-
lokasi miskin/termiskin sehingga prioritas diberikan kepada kecamatan kantong-kantong kemiskinan;
o Pada tahun 2014, sedang dikembangkan dan diujicobakan kegiatan pengembangan penghidupan
masyarakat miskin sebagai upaya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Pada tahun 2015 kegiatan
pengembangan penghidupan berkelanjutan dan pendukungnya akan menyasar kecamatan kantong-
kantong kemiskinan dan kecamatan yang telah melalui tahap resertifikasi program PKH sejumlah 80
kecamatan (fokus kepada kecamatan-kecamatan miskin);
o Fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan di tahun 2015 adalah menggunakan pola
khusus PNPM percepatan dan penguatan yang mulai dilaksanakan tahun 2014;
o Untuk tahun 2015, BLM untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan hanya dialokasikan BLM sebesar
20%,karena masih difokuskan pada proses pembentukan kelompok termasuk pelatihan untuk
peningkatan kapasitas masyarakat;
o Kecamatan yang belum mendapatkan kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan akan
terbagi dua kelompok kecamatan miskin dan tidak miskin. Untuk kecamatan miskin akan
mendapatkan kegiatan penghidupan pada tahun-tahun berikutnya (secara bertahap) dan untuk tahun
2015 akan diberlakukan PNPM pola khusus Penguatan. Untuk kecamatan tidak miskin akan tetap
mendapatkan PNPM Reguler pada tahun 2015.
o Untuk kecamatan yang tidak mendapatkan kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan, akan
tetap diberikan pendampingan untuk penguatan pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat
hingga tahun 2019;

More Related Content

What's hot

Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Akademi Desa 4.0
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiTV Desa
 
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs DesaTV Desa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutGedhe Foundation
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNRancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNTV Desa
 
Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 TV Desa
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 TV Desa
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...RizkieDani
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
 

What's hot (20)

Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
 
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
Slide PPT - Konpers permendesa 11 2020
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - NadiEvaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
Evaluasi Perbaikan Kinerja Pendamping - Nadi
 
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desainkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
inkubasi bisnis bumdes dan umkm pedesaan - Sarapan SDGs Desa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBNRancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
 
Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021 Pidato Desa 2021
Pidato Desa 2021
 
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15 Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
Masa Desa Pembinaan dan Pengawasan Desa | Kades Iwan 15
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 

Viewers also liked

22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desakeuangandesa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Makalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di IndonesiaMakalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di Indonesiadena sundari alief
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersamakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desakeuangandesa
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desakeuangandesa
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 

Viewers also liked (20)

22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Makalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di IndonesiaMakalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di Indonesia
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 

Similar to Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019 - bappenas

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Kenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpKenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpMass Broo
 
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatRandy Wrihatnolo
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015andilalalele
 
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir MiskinKelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskinkhoiril anwar
 
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-201920150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019Advisory Specialist for P2KP
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...khoiril anwar
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxAminmuhtada
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptxBahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptxalifchalil
 
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdfIIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdfandfixy
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDrHNurFajarAriefMPd
 

Similar to Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019 - bappenas (20)

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Kenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kpKenapa apa bagaimana p2kp
Kenapa apa bagaimana p2kp
 
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-10020150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPKMenko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015
laporan evaluasi kegiatan dinas sosial kab serang tahun 2010-2015
 
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir MiskinKelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin
Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin
 
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-201920150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
 
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-201920150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptx
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptxBahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
 
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdfIIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf
IIng-Mursalin_Pentingnya-Analisis-Situasi-dan-Pemetaan-Program_1104 (1).pdf
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 

More from keuangandesa

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandikeuangandesa
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuonokeuangandesa
 
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...keuangandesa
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafarkeuangandesa
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015keuangandesa
 

More from keuangandesa (14)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
 
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...
 
15. apbnp 2015
15. apbnp 201515. apbnp 2015
15. apbnp 2015
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (16)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019 - bappenas

  • 1. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019 DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM BAPPENAS JAKARTA, 19 MARET 2014
  • 2. KERANGKA PAPARAN Pendahuluan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Rencana target kinerja dan alokasi anggaran program percepatan penanggulangan kemiskinan 2
  • 3. Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec Total (miliar) Kec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PNPM Perdesaan 1,841 1,993 4,284 2,834 6,987 4,371 9,629 4,805 9,583 5,020 9,598 5,020 9,639 5,154 9,298 5,300 PNPM Perkotaan 1,994 838 1,414 955 1,737 1,145 1,509 885 1,693 1,153 1,710 1,151 1,987 1,179 1,998 1,187 RIS/PPIP - - 550.0 792 950.0 479 400.0 215 1,228 215 863 215 770 185 - - PISEW - - 52.5 485.3 237 419.5 237 526 237 526 237 526 237 535 237 P2DTK - - 387 186 195.9 186 57.0 186 - - - - - - - - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 PNPM Perdesaan PNPM Perkotaan RIS/PPIP PISEW P2DTK PERKEMBANGAN ALOKASI PNPM MANDIRI DAN JUMLAH KECAMATAN 2007-2014
  • 4. PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI 4 Ekonomi Kesehatan Pendidika n Sosial Pertanian Akses/ Transport asi Lingkunga n Energi Pariwisat a 2007 12.34 17.6 13.32 3.72 3.55 47.43 0.45 1.27 0.04 2008 15.89 14.7 10.24 3.75 3.08 50.69 0.43 1.02 2009 15.03 13.77 9.5 3.16 2.94 54.09 0.18 1.24 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri
  • 5. MP3KI : STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik Perluasan Jangkauan Pelayanan Publik untuk Penduduk Miskin dan Rentan 5 Pengembangan konsep penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood) sebagai tujuan utama penanggulangan kemiskinan jangka panjang Aset Manusia Aset fisik Aset SDA Aset Finansial Aset Sosial Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Sustainable Livelihood
  • 6. TRANSFORMASI PROGRAM KLASTER II, III, IV MENJADI PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN • PNPM • KUR • Pembangunan rumah murah dan sangat murah • Penyediaan air bersih untuk rakyat • Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau • Penyediaan angkutan umum murah • Peningkatan kehidupan nelayan • Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan • Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) • Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) • Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Program Klaster II, III, IV Konsep MP3KI yang ditransformasikan ke dalam RPJMN 2015-2019
  • 7. TRANSFORMASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7 Rencana Pelaksanaan Kegiatan 2015 Perlindungan Sosial • SJSN • PKH Linkage ke KUR, Lembaga Keuangan (Financial Inclusion) Pelayanan Dasar Penghidupan Berkelanjutan PNPMK/L PNPMK/L Pelayanan Dasar • Lintas desa (Skema PNPM) • K/L Pendukung Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan serta Peningkatan Pemerataan Existing Strategi Utama
  • 8. RENCANA PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN Pendukung P2B: -Dukungan Sarpras ekonomi PNPM Mandiri: - Pemenuhan asset fisik di skala kecamatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B): -Peningkatan kapasitas SDM -Memerluas akses modal -Pengembangan aspek sosial Kegiatan Kementerian/ SKPD: - Pemenuhan lima aset dalam skala pendanaan yang lebih besar dari PNPM dan Pendukung P2B DAD (UU Desa): -Pemenuhan lima aset di skala desa untuk jenis kegiatan: kebutuhan dasar, sarpras, ekonomi lokal, SDA dan lingkungan. secara bertahap akan melebur (2016)
  • 9. PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Peran aktif pemerintah daerah dalam penetapan regulasi mendukung kegiatan produktif kelompok miskin Penghapusan praktik-praktik lokal yang menghambat kegiatan usaha kelompok miskin Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan keahlian Proaktif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat Perluasan kerjasama dengan dunia usaha dan NGO TUJUAN Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin STRATEGI Meningkatkan kewirausahaan dan/atau kesempatan kerja Meningkatkan produktivitas PRINSIP PENGELOLAAN 9
  • 10. • TUJUAN  Meningkatkan efisiensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsep MP3KI dengan fokus harmonisasi target dan waktu pelaksanaan melalui konsep “keroyokan”  Rekonsolidasi K/L dalam penanggulangan kemiskinan dan menjembatani transformasi pelaksanaan 4 klaster penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsep MP3KI • SASARAN  Simpul-simpul kemiskinan yang memiliki dampak besar dalam penanggulangan kemiskinan  Lokasi kecamatan dengan kombinasi jumlah kemiskinan dan tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sebagai fokus utama PENDUKUNG PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (QUICK WINS) 10 10
  • 11. PNPM KEDEPAN o Meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik (better living condition, contoh: perbaikan perumahan dan permukiman). o Reduce vulnerability (contoh tindakan preventif melalui penyadaran kesehatan kepada rumah tangga miskin) o Meningkatkan pendapatan (contoh : penyediaan temporary job, pengembangan penghidupan berkelanjutan). o Pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan.
  • 12. No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja/Kegiatan 2015 1. Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan Target (kecamatan) 577 Alokasi 721,00 2. Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (Dengan pendekatan PNPM) Target (kecamatan) 577 Alokasi 2.523,50 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Perdesaan Target (kecamatan) * 4.723 Alokasi 6.278,09 4. PNPM Generasi Target (kecamatan) 500 Alokasi 716,7 12 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN BERBASIS MASYARAKAT DI PERDESAAN 2015 (Dalam Milyar Rupiah) *Terdiri 1.816 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 2.907 kecamatan tidak miskin (ditentukan menggunakan IKW)
  • 13. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN 2015 No. Program/Kegiatan/Indikator Kinerja/Kegiatan 2015 1. Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan Target 144 Alokasi 180,25 2. Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan (Dengan pendekatan PNPM) Target 144 Alokasi 630,88 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Perkotaan Target* 1.189 Alokasi 1.198,88 13 (Dalam Milyar Rupiah) *Terdiri 454 kecamatan miskin (sebagai sasaran kegiatan tahun-tahun berikut) dan 735 kecamatan tidak miskin (ditentukan menggunakan IKW)
  • 14. HAL –HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN 14 o Mulai tahun 2015 pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan sepenuhnya bersumber dari rupiah murni; o Efektifitas program pemberdayaan masyarakat dalam penurunan kemiskinan lebih tinggi pada lokasi- lokasi miskin/termiskin sehingga prioritas diberikan kepada kecamatan kantong-kantong kemiskinan; o Pada tahun 2014, sedang dikembangkan dan diujicobakan kegiatan pengembangan penghidupan masyarakat miskin sebagai upaya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Pada tahun 2015 kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dan pendukungnya akan menyasar kecamatan kantong- kantong kemiskinan dan kecamatan yang telah melalui tahap resertifikasi program PKH sejumlah 80 kecamatan (fokus kepada kecamatan-kecamatan miskin); o Fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan di tahun 2015 adalah menggunakan pola khusus PNPM percepatan dan penguatan yang mulai dilaksanakan tahun 2014; o Untuk tahun 2015, BLM untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan hanya dialokasikan BLM sebesar 20%,karena masih difokuskan pada proses pembentukan kelompok termasuk pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat; o Kecamatan yang belum mendapatkan kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan akan terbagi dua kelompok kecamatan miskin dan tidak miskin. Untuk kecamatan miskin akan mendapatkan kegiatan penghidupan pada tahun-tahun berikutnya (secara bertahap) dan untuk tahun 2015 akan diberlakukan PNPM pola khusus Penguatan. Untuk kecamatan tidak miskin akan tetap mendapatkan PNPM Reguler pada tahun 2015. o Untuk kecamatan yang tidak mendapatkan kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan, akan tetap diberikan pendampingan untuk penguatan pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat hingga tahun 2019;