Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. PEMBAHASAN
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa
2. Dasar Peraturan
3. Para pihak yang terlibat
4. Arena
5. Siklus / kalender anggaran Desa
6. Dokumen yang dirujuk/dihasilkan
7. Istilah-istilah yang digunakan
8. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
9. Tips Praktis Membaca & Menganalisis APBDes
3. Pengertian
Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa adalah semua hak & kewajiban desa yg dapat dinilai
dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait
dengan pelaksanaan hak & kewajiban
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban & pengawasan keuangan desa.
Penganggaran adalah metode pengalokasian sumber penerimaan dan
pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun yg
disebut APBDes )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa
4. Dasar Peraturan 1
- UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 71 – 75 tentang keuangan dan aset desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Bab VI Pasal 90 – 105 tentang
Keuangan desa, Pengalokasian Bersumber dari APBN dan APBD,
Penyaluran, Belanja Desa, APBDes, Pelaporan & Pertanggungjawaban
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 22
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.60 th 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Dasar Peraturan 2
• Peraturan Desa di setiap desa tentang RKPDes dan APBdes
• Permendesa dan PDT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
• Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten tentang keuangan desa
(misal Perda Bantul No 5 Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda
Bantul No 2 Th 2009 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
• Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa
(misal Perbup Bantul No 29 Th 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap desa
Tahun Anggaran 2015 dan Perbup Bantul No 30 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 )
6. Para Pihak Yang Terlibat dalam
Perencanaan & Penganggaran Desa
- Pemerintah Desa sebagai pihak eksekutif desa
- Badan Permusyawaratan Desa / BPD sebagai pihak legislatif desa
- Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa sebagai Badan
Perencanaan pembangunan Desa
- Perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai unsur
yang akan terlibat dalam pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di tingkat desa
7. Arena
• Forum Musyawarah Desa (Musdes); di tingkat dusun
dan desa
• Forum Musyawarah Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) di tingkat dusun maupun desa
• Forum-forum musyawarah kelompok-kelompok
masyarakat sebagai sarana sinkronisasi perencanaan
program pembangunan dan penganggaran
10. Musyawarah Dusun / Musdus
Oktober – November Tahun Anggaran Sebelumnya
Musdes diawali dengan Musdus yang dilaksanakan pada
bulan Oktober– November tahun anggaran sebelumnya
Hasil Musdus tentang usulan program pembangunan di terima
desa paling lambat bulan Desember tahun anggaran sebelumnya
Poin-poin Musdus diterima oleh BPD sebagai Tim penyelenggara Musdes
sebagai data yang akan dibahas dalam Musdes setelah BPD menerima
laporan kerja tahunan kepala desa
11. Musyawarah Desa / Musdes
Desember Tahun Anggaran sebelumnya
Musdes membahas tentang arah dan rencana dan arah prioritas
pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber pembiayan
kegiatan pembangunan desa dan pelaksana pembangunan desa
Kesepakatan dalam musdes dituangkan dalam berita acara
dan menjadi landasan penyusunan RPJMDes
12. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes
Januari - Juni Tahun anggaran Berjalan
Setelah pembentukan tim penyusun RPJMDes, tim menyusun Rancangan
RPJMDes berdasar berita acara dan kemudian diserahkan kepala pemerintah
desa diserta dengan berita acara pada bulan Januari tahun berjalan
Setelah perbaikan dilakukan Pemerintah Desa menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan
menyepakati Rancangan RPJMdes
Tim penyusun RPJMDes melakukan perbaikan dokumen RPJMDes
berdasar masukan dalam proses Musrenbagdes
Kepala desa memeriksa rancangan RPJMDes dari Tim Penyusun dan
memberikan input untuk perbaikan kepada tim penyusun RPJMDes
(bulan Januari)
13. Lanjutan ...
Apabila Tim Penyusun RPJMDes sudah selesai melakukan
perbaikan maka Rancangan RPJMDes diserahkan kepada
Kepala Desa sebagai lampiran dalam rancangan Peraturan Desa
Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes
Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan
secara bersama sebagai Perdes RPJMDes ( Januari - Februari )
tahun anggaran berjalan)
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa /
RPKPdes
Pemerintah Desa Menyusun RKPDes sesuai dengan informasi pemerintah
kabupaten/kota tentang pagu indikatif desa dan disesuaikan dengan
program pemerintah, pemda I dan II pada bulan Juli tahun berjalan
RKPDes ditetapkan dengan Perdes paling lambat bulan
september tahun berjalan melalui proses musrenbangdes
RKP menjadi dasar penetapan APBDes
15. Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Paling lambat bulan Juni tahun berjalan BPD menyelenggarakan
Musdes untuk penyusunan perencanaan pembangunan
Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKPDes dan
daftar usulan RKPDes
Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara
Berita acara menjadi dasar kepala desa menyusun RKPDes
16. Penyusunan Tim RKPDes
Dibentuk paling lambat pada bulan Juni Tahun berjalan
Mengikursertakan Kepala desa, sekretaris desa, ketua LPMD dan
unsur anggota (perangkat desa dan lembaga desa serta perwakilan
unsur masyarakat dan kelompok perempuan)
Tim penyusun RKPDes ditetapkan dengan Perdes
Tugas Tim penyusun RKPDes adalah untuk pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa baik dari
SKPD maupun DPRD berdasar jaring asmara dan prioritas RPJMDes
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah perencanaan
pembangunan paling lambat bulan September tahun berjalan
- Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
ditetapkan melalui perdes dan menjadi dasar perubahan APBDes
- Daftar usulan RKPDes diajukan oleh kepala desa kepada kabupaten
melalui camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan
- Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDes diterima desa
setelah musyawarah pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran
berikutnya. Informasi sampai desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berikutnya
18. Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
Musrenbangdes
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan APB Desa
Laporan Realisasi APB
Desa semester 1
Laporan Realisasi APB
Desa semester 2
Kegiatan
BULAN
Tabel Siklus Keuangan Desa
19. Musrenbangdes
PP 43 tahun 2014
Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 114
1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah Desa.
2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Pasal 117
1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala
Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan
pembangunan Desa.
3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas
pembangunan kabupaten/kota.
4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
20. Pasal 118
(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September
tahun berjalan.
Paragraf 5
APB Desa
Pasal 101
(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Penyusunan RKP
Penyusunan APBDesa
PP 43 tahun 2014
PP 43 tahun 2014
21. Laporan Realisasi APB Desa
PP 43 tahun 2014
Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 103
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester
kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.
22. Dokumen Rujukan ...
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RKPD SKPD
- APBD
- RPJMDes
23. Dokumen – Dokumen Keluaran
• Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
• Draft RAPBDes dan Penjabarannya
• APBDes dan Penjabaran APBDes
• Laporan Semesteran
• Laporan Tahunan (LKPJ Kepala Desa)
24. Istilah-Istilah yang Digunakan
Dokumen yang terkait dengan APBDes, RPJMDes, RKPDes, RKP SKPD
Struktur APBDes: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Pendapatan >Belanja = Surplus
Pendapatan < Belanja = Defisit
26. Tugas & Tanggung Jawab Pemerintah Desa
Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
penganggaran. Ketiga mekanisme dalam proses penganggaran
tersebut dapat dilihat melalui 3 analisis:
- ANALISIS KEPATUHAN
- ANALISIS KONSISTENSI
- Analisis RELEVANSI
- ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
27. ANALISIS KEPATUHAN
UU No 6 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014 beserta PP No 22 tahun
2015 tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014
Permendagri No 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa &
Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015
Perda & Perbup setiap kabupaten
Apakah APBDes taat pada Peraturan perundang-undangan di atasnya?
28. Analisis Konsistensi
Apakah hasil Musrenbangdes mencerminkan Aspirasi
warga dalam dokumen perencanaan penganggaran ?
Konsistensi dokumen perencanaan penganggaran :
Tracking RKPD Vs Musrenbangdes VS RKPDes Vs APBDes
29. Analisis Relevansi
Apakah APBDes yang disusun sesuai dengan arah kebijakan
Pembangunan Desa
Apakah APBDes mampu menyelesaikan permasalahan desa terkait
dengan kemiskinan, mengurangi jender gap, berorientasi pada
pemenuhan Hak dasar warga (kelompok, dusun, desa)
30. Analisis Efisiensi & Efektivitas
Apakah alokasi belanja rasional (Efisiensi) Vs Harga Pasar dan
sesuai dengan asas kewajaran ?
Apakah analisis alokasi belanja tidak duplikasi? (baik anggaran
per tahunnya, ataupun anggaran antar desa)
Apakah alokasi belanja desa memadai untuk mencapai target
dan capaian pembangunan desa per tahun-nya ?
31. Teknik Analisis APBDes
ANALISIS LINIER; SIFAT LURUS SEBAB-AKIBAT, INPUT-OUTPUT,
(Rasionalitas, efisien dan efektivitas), TREND
ANALISIS NON LINIER; BERSIFAT MEMBANDINGKAN TIAP
ALOKASI ANGGARAN
ANALISIS THEMATIC; BERDASARKAN TUJUAN ANALISIS,
(Belanja Desa, pendidikan, kesehatan, dll)
32. ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR DAN
KOMPONEN
PADes VS Proporsi Belanja Langsung VS Belanja Tidak
Langsung
Proporsi Masing-masing Komponen dengan Total
Belanja APBDes
Proporsi Masing-masing Belanja Kegiatan dengan
Subtotal Bidang-bidang Kerja
Proporsi Masing-masing Bidang Pembangunan
33. Tips Praktis Membaca & Menganalisis APBDes
Menyiapkan anggaran keuangan desa (dokumen APBDes, 3 tahun
terakhir), RPJMDes, RKPDes, APBDes dan peraturan lain yang
terkait (Perdes PADes, dll)
Membuat prosentase distribusi alokasi penerimaan menurut
sumber penerimaan dan pengeluaran
Memetakan berdasarkan program, kegiatan dan mengklasifikasi
berdasarkan pihak yang diuntungkan
34. Tips Praktis Membaca & Menganalisis APBDes
Mengelompokan bidang kerja pengguna anggaran terbesar, menelaah
obyek dan sasaran pembiayaannya, dan membandingkannya dengan pos
anggaran terkecil atau pos anggaran yang menyentuh langsung ke
masyarakat
Melihat spesifikasi program tertentu, serta rasionalisasi item dalam
program yang akan dianalisis dengan melihat apakah input atau alokasi
anggaran rasional dengan output yang akan dicapai, termasuk indikator
dari output, outcome, benefit dan impact (dalam RKA-Bidang Kerja)
35. Tips Praktis Membaca & Menganalisis APBDes
Membuat catatan kritis berdasarkan aspek efisiensi
(rasional anggaran = input/output atau B/C ratio), aspek normatif
(kepatutan dengan peraturan terkait), aspek efektifitas
(input/outcome dan impact atau memenuhi ASB/Analisis Standard
Biaya)
Membuat rekomendasi dan masukan berdasarkan permasalahan
yang ditemukan