Membangun desa lestari, konsep program david ardhian

1. Konsep Program
Membangun Desa Lestari
Stretegi Pengarusutamaan Lingkungan Hidup
dalam Pelaksanaan UU Desa

2. Membangun Desa Lestari adalah sebuah program.
Program berisi strategi, komponen kegiatan dan
indikator yang bisa diadopsi oleh berbagai pihak baik
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta
dan lembaga donor.
Konsep ini bisa dikembangkan sebagai bagian
kebijakan pemerintah, sebagai rintisan baru atau
ditambahkan dalam program yang sudah berjalan.
INI BUKAN USULAN PROYEK

3. Komitmen Pemerintah Baru
• Nawacita : “membangun Indonesia dari pinggiran, dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan”
• Pelaksanaan UU Desa : Desa sebagai penggerak
pembangunan – kewenangan bersifat lokal dengan dukungan
dana desa – Pembangunan Indonesia dimulai dari Desa
• RPJMN 2015-2019 : Pembangunan Berkelanjutan sebagai
landasan
Bagaimana posisi lingkungan hidup dalam
pelaksanaan UU Desa?

4. Lingkungan Hidup dalam UU Desa
Hanya ditemukan dalam 2 pasal :
• Pasal 78 UU Desa : tujuan pembangunan perdesaan adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya
manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
• Pasal 123 PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU
Desa menegaskan pentingnya pembangunan kawasan perdesaan
dengan mempertimbangkan pencegahan dampak sosial dan
lingkungan yang merugikan sebagian atau seluruh desa di
kawasan perdesaan

5. RPJMN 2015-2019
Pembangunan Berkelanjutan menjadi landasan strategis
Perubahan Iklim sebagai isu lintas bidang : agenda
penurunan emisi 26% (2019) dan ketahanan
masyarakat terhadap dampak perubahan iklim
Dimensi lingkungan hidup tercermin dalam arah pembangunan
nasional:
• pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
• pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan
penanganan perubahan iklim.

6. Tantangan Pengelolaan SDA dan LH
dalam Era UU Desa

7. Pengalaman Otonomi Daerah
2000-2013 kehilangan hutan 1,5 juta hektar
(FWI, 2014)
Perluasan perkebunan kelapa sawit 4 juta
Ha (2000) menjadi 13,5 juta Ha (2013)
(Kementerian Pertanian, 2014)
Ijin pertambangan meningkat : tambang
batubara 3.992 ijin, mineral dan besi 4.471
ijin, non mineral 2.525 (Ditjen Minerba,
2014)
60 % Perda terkait SDA memiliki motif
ekstraktif, berisi ijin eksploitasi untuk
tambang, hutan dan air (Kartodihardjo,
2006)
Dukungan dana desa 700 juta – 1,4 milyar
untuk 74.093 desa di Indonesia
Desa memiliki kewenangan yang kuat untuk
mengelola pembangunannya sendiri
Apakah pengalaman otonomi daerah
terulang kembali?
Desentralisasi = peningkatan laju
kerusakan LH
Gelombang Pertama Desentralisasi :
Otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999)
Gelombang Kedua Desentralisasi :
UU No 6 2014 tentang Desa

8. Sebaran konsesi HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan
(Sumber : FWI, 2014)
Hampir seluruh wilayah
Pulau Kalimantan terbagi
habis oleh konsesi HPH,
HTI, kebun kelapa sawit
dan pertambangan
Potret Pengelolaan SDA
19.240 desa di 33 provinsi
di Indonesia mengalami
konflik akibat tumpang
tindih kawasan desa
dengan wilayah
kehutanan, pertambangan
dan perkebunan
(Kemenhut, 2013)
• Desa belum memiliki tata batas dan tata ruang yang jelas
• Desa menghadapi tekanan dari eksploitasi SDA

9. Masalah Perdesan
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di
perdesaan 10,51 juta/17,77%
(BPS 2014)
Ketimpangan
penguasaan SDA
Jumlah petani gurem (< 0,25 Ha)
meningkat dari 49 % (1993)
menjadi 58 % (2013) dari total
RT Pertanian
(Sensus Pertanian 2013)
Eksploitasi SDA, pencemaran
dan Perusakan LH
Pembalakan Hutan, Kerusakan
DAS, Pencemaran Sungai, Pertanian
tidak ramah lingkungan, kerusakan
pesisir dan pantai, dsb
Bencana Alam
Kejadian bencana alam periode
2012-2014 : tanah longsor 7.861
desa, banjir 16.830 desa,
kebakaran hutan 1.267 desa,
kekeringan 4.913 desa (BPS,2014)
Masalah PSDA
dan LH
Perdesaan

10. Bagaimana UU Desa
mampu mengatasi
masalah kerusakan
SDA dan LH?

11. Tantangan Isu LH dalam Pelaksanaan UU Desa
Petani Gunung Salak memanfaatkan anggur hutan yang tumbuh dalam
kawasan Taman Nasional Halimun Salak, untuk dikembangkan menjadi
produk olahan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berpotensi untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, namun potensi anggur hutan
tersebut berada dalam kawasan konservasi. Bagaimana UU Desa turut
mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati?
Provinsi Naggroe Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara memberi dukungan
pada masyarakat untuk pengelolaan pertambangan dengan menggunakan
Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Masyarakat di beberapa gampong mulai
mengembangkan koperasi untuk bisa memperoleh ijin pertambangan
rakyat. Bagaimana UU Desa turut mengatur pertambangan rakyat?
Ledakan hama dan penyakit salah satu masalah penting dalam pertanian
padi di Karawang. Petani telah tergantung dan terbiasa dalam pola
pertanian yang tinggi input kimia. UU Desa menempatkan musyawarah
desa sebagai forum perencanaan pembangunan dengan menampung
usulan masyarakat. Bagaimana jika masyarakat mengusulkan pengadaan
pestisida dengan menggunakan dana desa?

12. Tantangan konflik SDA dalam pelaksanaan UU Desa
Petani Desa Bangun Jaya, Kec. Cigudeg Kab. Bogor
mengalami kelangkaan air setiap musim kemarau
panjang. Kelangkaan air irigasi mengakibatkan konflik
perebutan air irigasi antar desa. Sementara itu pada
desa hulu sungai Cimapag justru mengijinkan
pembukaan tambang galian C yang mengakibatkan
berkurangnya areal tangkapan air. Bagaimana UU Desa
bisa mengatasi konflik SDA ini?
Konflik antara PT. AP sebuah perkebunan sawit
dengan kelompok Suku Anak Dalam di Jambi telah
berlangsung lebih dari 20 tahun dan tak kunjung
terselesaikan. PT. AP mengklaim mendapatkan ijin
konsesi secara legal, namun masyarakat lokal menilai
PT. AP telah merampas hak ulayat mereka. Konflik
telah berkembang menjadi kekerasan dan
mengakibatkan korban jiwa. Bagaimana UU Desa bisa
mengatasi konflik tata batas wilayah seperti ini?

13. UU Desa sebagai Peluang dan Ancaman
• UU Desa sebagai peluang jika :
– Desa mampu mengembangkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan
hidup
– Desa mampu memerankan diri sebagai simpul koordinasi dan kerjasama
antar pihak dalam pengelolaan SDA dan LH
– Dana Desa digunakan untuk mendorong masyarakat untuk mengelola
SDA dan LH secara lestari
• UU Desa sebagai ancaman jika :
– Desa justru mengembangkan kebijakan yang mendorong eksploitasi SDA
dan perusakan LH
– Desa tergantung pada kepentingan dari pihak-pihak yang menggunakan
desa sebagai sarana untuk mengeruk SDA dan menghancurkan LH
– Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip
LH

14. Dalam rangka
pelaksanaan UU Desa :
• Perlu upaya untuk memastikan agar
prinsip lingkungan hidup menjadi
pedoman dalam kebijakan dan
program pembangunan desa
• Tanpa pengarusutamaan prinsip LH,
UU Desa berpotensi menjadi ancaman
bagi kelestarian SDA dan LH

15. Program Membangun Desa Lestari
Desa mampu mengelola sumberdaya alam dan
lingkungan hidup secara lestari

16. • Memperkuat desa agar bisa membuat kebijakan dan
aturan yang pro-lingkungan hidup
• Desa perlu untuk mencegah praktek-praktek
perusakan lingkungan dan pengubahan penggunaan
lahan yang tidak sesuai dengan prinsip lingkungan
hidup
• Mengembangkan desa sebagai simpul koordinasi antar
pihak untuk pelestarian lingkungan hidup
• Mendorong kerjasama antar desa untuk pengelolaan
dan pelestarian sumberdaya alam skala kawasan
Mengapa penting membangun desa lestari?

17. Desa
Lestari
Kebijakan desa yang
pro lingkungan hidup
SDA dan Lingkungan
yang lestari
Partisipasi warga
yang kuat
Kerangka Konsep

18. POLA PENDEKATAN
Pendekatan Partisipasi :
masyarakat terlibat aktif,
bekerja bersama berperan
setara
Pendekatan Lanskap : desa
sebagai bagian dari bentang
alam
Pendekatan Pendampingan :
pendampingang teknis ,
keorganisasian dan jaringan
Pendekatan Pengelolaan
pengetahuan : sistem
pembelajaran dan pengelolaan
lingkungan berbasis desa
Pendekatan Kolaboratif : desa
sebagai simpul koordinasi dan
sinergi kerjasama berbagai
pihak
Tujuan, Sasaran dan Pola Pendekatan
• Memperkuat kapasitas desa untuk
menerapkan prinsip lingkungan
hidup dalam kebijakan dan tata
kelola pembangunan desa
• Mendukung prakarsa desa dan
kerjasama antar desa dan pemangku
kepentingan untuk melestarikann
SDA dan LH dalam skala lanskap
(bentang alam)
• Memperkuat posisi desa untuk
menjaga dan mencegah perubahan
fungsi kawasan yang tidak sesuai
dengan prinsip lingkungan
• Meningkatkan kapasitas masyarakat
perdesaan untuk mengembangkan
usaha ekonomi dan pola
penghidupan yang ramah
lingkungan, serta gerakan sosial
untuk pelestarian SDA dan LH
TUJUAN
• Kebijakan dan Tata Kelola
yang pro-lingkungan
• Kelestarian Lingkungan
Hidup
• Partisipasi warga
masyarakat
• Pendekatan Partisipasi :
masyarakat terlibat aktif,
bekerja bersama berperan
setara
• Pendekatan Lanskap : desa
sebagai bagian dari bentang
alam
• Pendekatan Pendampingan:
pendampingang teknis ,
keorganisasian dan jaringan
• Pendekatan Pengelolaan
pengetahuan : sistem
pembelajaran dan
pengelolaan lingkungan
berbasis desa
• Pendekatan Kolaboratif :
desa sebagai simpul
koordinasi dan sinergi
kerjasama berbagai pihak
SASARAN INTERVENSI POLA PENDEKATAN

19. Hasil yang Diharapkan
Outcome 1
Desa memiliki data, informasi
dan pengetahuan tentang SDA
dan LH
Outcome 3
Desa mampu mengembangkan
kerjasama antar desa, dan stakeholder
untuk pelestarian SDA dan LH
Outcome 2
Desa mampu mengintegrasikan
prinsip LH dalam kebijakan, aturan
dan praktek pembangunan desa
Outcome 4
Masyarakat dan kelompok sosial
mampu mengembangkan usaha
ekonomi dan pola penghidupan yg
ramah lingkungan
Outcome 5
Desa mampu menjadi simpul
koordinasi, sinergi dan mobilisasi
sumberdaya dari berbagai pihak
(Pemerintah, LSM, Swasta)

20. Komponen Program
No. Komponen Program Ruang Lingkup Kolaborasi
1. Asistensi Teknis  pemetaan tata ruang dan
tata batas desa
 pemetaan dan valuasi SDA
 Pengelolaan pengetahuan
LSM, Pemda, Perguruan
Tinggi, UPT, CSR
2. Pendampingan  Perencanaan dan
penyusunan kebijakan
desa
 Pendampingan BUMDES
 Pendampingan kelompok
LSM, Pemda, Perguruan
Tinggi, UPT, CSR
3. Kemitraan  Kerjasama antar desa
 Kerjasama dengan swasta
 Kerjasama dengan
program sektoral
LSM, Pemda, UPT, CSR,
perguruan tinggi dan
lembaga donor

21. Desa memiliki
informasi dan
data mengenai
SDA dan LH
Desa mampu
mengembangkan
kebijakan dan
aturan yang pro-
LH
Desa mampu
mendorong
warga untuk
mengembangkan
SDA dan LH
secara lestari
Desa mampu
bekerjasama
antar desa dan
menjadi simpul
koordinasi untuk
pelestarian
kawasan
perdesaan
Desa Sadar
Lingkungan
Desa Tanggap
Lingkungan
Desa Ramah
Lingkungan
Desa Lestari
Teori Perubahan

22. Mekanisme Pelaksanaan
• Opsi 1: dikembangkan sebagai program pemerintah
• Opsi 2: menjadi bagian dari proses transisi dalam implementasi
UU Desa
• Opsi 3: ditambahkan pada program atau skema proyek
lingkungan seperti REDD+ atau proyek LSM/CSR
• Opsi 4: Kombinasi dari semua opsi di atas

23. Langkah-langkah Persiapan
• Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai
urgensi isu lingkungan hidup dalam implementasi UU Desa
• Melekatkan konsep program membangun desa lestari pada agenda
implementasi RPJMN 2015-2019 dan agenda transisi implementasi UU
Desa,
• Merintis kerjasama dengan para pihak baik lembaga pemerintah, swasta,
LSM atau lembaga-lembaga donor internasional,
• Menemukan inisiatif-inisiatif proyek yang sudah berjalan dan potensial
untuk dikembangkan kolaborasi dan kerjasama,
• Mensosialisasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kepedulian
dan memiliki program khusus terhadap isu-isu lingkungan,
• Menyelenggarakan workshop multi-pihak dalam rangka mensosialisasikan
konsep program dan mendapatkan masukan-masukan dari para pihak.
• Mengembangkan seri diskusi untuk memperdalam konsep, terutama
dalam pengembangan opsi tata kelola kelembagaan dan mobilisasi
sumberdaya untuk implementasi program