Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan diskusi)
1. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
REKOMENDASI KEGIATAN YANG PERLU DISIAPKAN
DALAM MASA TRANSISI PELAKSANAAN
UU NO. 6/2014 TENTANG DESA
JAKARTA, JUNI 2014
2. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1
LATAR BELAKANG SITUASI DAN PERLUNYA
TRANSISI DALAM PELAKSANAAN UU DESA
3. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Disepakati bahwa program pemberdayaan masyarakat
adalah penting dan harus tetap dapat berlanjut.
• PNPM Mandiri telah memberikan dampak yang positif
terkait dengan proses perencanaan partisipatif, adanya
alokasi dana yang langsung kepada masyarakat, serta
sistem yang transparan dan aksesibel oleh masyarakat.
• Adanya UU Desa (6/2014) memberikan kepastian atas
keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan
menyediakan peluang bagi penerapan nilai dan prinsip
yang baik dari PNPM Mandiri.
2
Pengantar – sebuah potensi dan harapan ..
4. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Issues – Rasionalisasi situasi yang ada ..
1. Adanya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 43 tahun
2014 tentang Pelaksanaan UU Desa mengakibatkan perubahan
mendasar terhadap arah kebijakan, dan memberikan peluang besar
kepada keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam
upaya peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan
masyarakatnya.
2. Arah kebijakan di atas, menjadikan kewenangan pengurusan dan
alokasi Dana berada pada Desa untuk mengelola sendiri
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatnya.
3. Di lain pihak, kondisi Desa dan kapasitas Pemerintahan Desa perlu
disiapkan agar pelaksanaan UU Desa dan pengaturan di bawahnya
dapat berjalan secara optimal dan dapat memanfaatkan peluang
dengan efektif.
3
5. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4
• Harapan Keberlanjutan
Pemberdayaan Masyarakat
• Peluang dengan adanya UU
Desa
• Risiko atas Peran dan
tanggungjawab Desa yang
besar
• Situasi Pemda dan Kapasitas
Pemdes yang ada
Kerangka Pikir
• Pelaksanaan UU Desa yang
efektif
• Desa yang mandiri dan
masyarakat yang sejahtera
Menjadi solusi
dengan mengadopsi
prinsip dan praktek
baik PNPM Mandiri
Berangsur mendukung
efektifitas pelaksanaan
UU Desa secara penuh
Tahapan
Transisi
Penyesuaian yang
diperlukan untuk
integrasi PNPM
dalam UU Desa
Substansi
Transisi
Pengalaman dan Hasil
Pelaksaan PNPM Mandiri
6. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Apa yang dimiliki? – Pengalaman Pelaksanaan PNPM Mandiri
PNPM mempunyai kelengkapan komponen yang dapat digunakan
menuju pelaksanaan UU Desa, antara lain:
1. PNPM memiliki sistem untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas pemanfaatan dana pembangunan (BLM)
2. PNPM memiliki mekanisme perencanaan partisipatif yang sesuai
dengan tujuan dari UU Desa
3. PNPM berhasil membangun pranata kelembagaan masyarakat yang
inklusif.
4. PNPM memiliki skema pendampingan berjenjang untuk memfasilitasi
kegiatan ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa
5
7. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Mengapa Transisi diperlukan ....
• Masih diperlukan waktu untuk penyusunan atau penjabaran operasionalisasi
dari UU Desa (PP, PMK, Permen, Juklak-Juknis, dan lainnya).
• Perlu pra-kondisi bagi Pemda untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan
UU Desa.
• Perlu peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa yang terencana
secara sistematis. Selama ini fokus PNPM Mandiri pada penguatan kapasitas
kelompok masyarakat, dan sedangkan bidang Otonomi Daerah kurang
mendapatkan pelatihan atau pembinaan secara khusus.
• Perlu upaya untuk mengurangi risiko terkait dengan kesalahan pengelolaan
dana yang memiliki konsekuensi hukum dan kemungkinan tidak tercapainya
sasaran kesejahteraan masyarakat.
• Perlu perumusan skema alih kelola atas asset yang dihasilkan PNPM dan
lembaga-lembaga yang telah terbentuk.
6
8. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7
DASAR PELAKSANAAN DAN
SUBSTANSI TRANSISI
9. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. PNPM disepakati untuk diadopsi sebagai ‘instrumen’
dalam upaya pembangunan desa pemberdayaan
masyarakat desa.
2. Prinsip dan mekanisme PNPM telah dipertimbangkan di
dalam UU Desa dan PP terkait, dalam rangka
keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
3. Ditetapkan bahwa ‘transisi’ diperlukan dalam rangka
menudukung pelaksanaan penuh UU Desa.
4. Dimintakan kepada seluruh K/L terkait dapat
mempersiapkan tindak lanjut untuk mengisi pelaksanaan
masa transisi tersebut.
8
Dasar Pelaksanaan – RATAS 26 Mei 2014
10. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9
Disarankan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan untuk
dimulainya masa transisi. Pada masa transisi perlu dilakukan
persiapan atas setidaknya 4 (empat) hal pokok:
1. Sesuai dengan UU Desa, setiap Desa harus memiliki Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa dalam kemampuan
pengelolaan keuangan dan aset desa.
3. Mempersiapkan semua peraturan dan pedoman yang diperlukan
dalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan keuangan dan
pelaporan dana Desa
4. Penataan ulang perencanaan program berbasis desa di
Kementerian dan Lembaga.
Dasar Pelaksanaan – Arahan dalam surat
Seswapres no. B-527/Seswapres/PU.02/05/2014
11. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Memastikan ‘keberlanjutan’ Program Pemberdayaan
Masyarakat dengan memasukkan prinsip-prinsip PNPM ke
dalam UU Desa dengan cara meregulerkan, melembagakan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola
Desa, dan tidak lagi harus menjadi satu proyek/kegiatan
Kementerian.
• Pilar Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat:
1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat
2. Keberlanjutan Pendampingan
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah
5. Perwujudan Tata Kelola Yang Baik
10
Dasar Substansi – Peta Jalan PNPM Mandiri
12. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pengaturan Tata Kelola Pembangunan Desa, dirinci dalam:
Perencanaan partisipatif
Sistem informasi desa
Sumber dan pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan aset dan BUM desa
Kelembagaan Tata Kelola Desa terdiri atas:
Musyawarah Desa
Lembaga Masyarakat Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Kepala Desa
11
Dasar Substansi – UU Desa
13. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 12
RUMUSAN KOMPONEN SUBSTANSI TRANSISI
14. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13
Pelaksanaan PNPM Mandiri
(2014 – 2015)
Masa Transisi menuju
pelaksanaan penuh UU Desa
(2015 – 2017)
Pelaksanaan penuh UU Desa
(2018 dan seterusnya)
Prinsip dan mekanisme
pelaksanaan PNPM
Pelaksanaan UU Desa agar
efektif mecapai tujuannya
PNPM sebagai instrumen
persiapan pelaksanaan UU
Desa secara efektif
Kerangka waktu pelaksanaan Transisi
15. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Alokasi dan Penyaluran BLM
2. Penerapan Perencanaan Partisipatif
3. Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat
4. Peran dan Tugas Pendampingan
5. Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik
6. Capacity Building para Pelaku
7. Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Desa
8. Pengelolaan Keuangan Desa
9. Sistem Informasi
10. Pengaturan Program berbasis Desa di K/L
14
10 Aspek terkait dengan Transisi Pelaksanaan UU Desa
16. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
I Alokasi dan Penyaluran BLM
• Kriteria alokasi menggunakan
jumlah dan sebaran penduduk
miskin.
• Alokasi BLM berada dalam DIPA
Sektor (K/L) yang langsung
ditransfer ke rekening UPK.
• Penyaluran BLM dilakukan oleh
UPK langsung kepada masyarakat
melalui TPK.
• Penerapan kriteria IKW dalam
rencana alokasi BLM (Dana Desa)
untuk tahun anggaran 2015.
• Penyusunan skema transfer Dana
Desa melalui pos Dana Penyesuaian
kepada Kabupaten/Kota.
• Penyusunan mekanisme penyaluran
Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke
rekening UPK untuk disalurkan
kepada (kelompok) masyarakat.
• Kriteria IKW ditambahkan
menjadi salah satu penetapan
Lokasi/Alokasi.
• Alokasi Dana Desa langsung
ditransfer ke rekening Desa,
melalui Kabupaten/Kota.
• Penyaluran Belanja Desa
dilakukan langsung kepada
(kelompok) masyarakat.
II Penerapan Perencanaan Partisipatif
• Penerapan perencanaan
partisipatif dilakukan melalui
siklus pemberdayaan PNPM.
• Pelaksanaan siklus PNPM di atas
dilakukan terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan desa.
• Dokumen hasil perencanaan
partisipatif (MMDD/PJM
Pronangkis) menjadi masukan
dalam penyusunan RPJM Desa.
• Identifikasi keberadaan dan kualitas
RPJM Desa.
• Penyusunan mekanisme
perencanaan partisipatif yang
terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan desa.
• Penerapan perencanaan partisipatif
menjadi dasar penyusunan dokumen
RPJM Desa dan RKP Desa.
• Penguatan kecamatan dalam
integrasi perencanaan partisipatif
melalui pelimpahan sebagian
• Perencanaan partisipatif
dijalankan melalui Musyawarah
desa dan Musrengbang Desa.
• Perencanaan partisipatif
menghasilkan satu kesatuan
dokumen perencanaan desa,
yaitu RPJM Desa dan RKP Desa.
• Perencanaan Pembangunan
Desa merupakan salah satu
sumber masukan dalam
perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. 15
17. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
III Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat
• Pembentukan/pemanfaatan lembaga
masyarakat (UPK/BKM) ditujukan
untuk mengelola seluruh kegiatan
PNPM.
• Lembaga Masyarakat berperan dalam
mengorganisasikan seluruh
pelaksanaan kegiatan Pokmas.
• Aset hasil pembangunan PNPM
diserahkan pengelolaan dan
pemeliharaannya kepada masyarakat.
• Pengelolaan dana bergulir masyarakat
dilakukan pada tingkat kecamatan
dan disalurkan kepada Pokmas.
• BAKD dan BP-UPK berperan
melakukan pengawasan dan audit
kepada lembaga masyarakat (UPK),
dan kerjasama antar desa.
• Konsolidasi lembaga masyarakat
desa/kelurahan dan kelompok
pemberdayaan masyarakat
PNPM untuk memperkuat
struktur organisasi pemerintah
Desa dan menjadi bagian dari
lembaga-lembaga reguler di
Desa.
• Konsolidasi tingkat kecamatan,
UPK dan Badan Pengawas-UPK
menjalankan fungsinya menjadi
unit dibawah Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD).
• Menyusun mekanisme
penyerahan aset kepada Desa,
dan meneruskan
pengelolaannya oleh lembaga
masyarakat yang ada.
• Lembaga Masyarakat sebagai
wadah partisipasi masyarakat
Desa dan mitra Pemerintah
Desa.
• Lembaga Masyarakat berperan
melakukan pemberdayaan
masyarakat, merencanakan dan
melaksanakan pembangunan.
• Lembaga masyarakat berperan
meningkatkan pelayanan desa
melalui pengelolaan aset desa
berdasarkan hasil musyawarah.
• Membentuk BUMDes
/BUMADes untuk mengelola
dana bergulir dan pelayanan
umum Desa.
• Dalam melaksanakan
pembangunan antar-Desa, BKAD
dapat membentuk Pokmas
sesuai dengan kebutuhan.
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI
16
18. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
IV Peran dan Tugas Pendampingan
• Mengorganisasi masyarakat dalam
pembentukan dan penguatan
lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan.
• Fasilitasi dan dampingan penyusunan
perencanaan partisipatif, pelaksanaan
dan pengawasan.
• Memastikan pengelolaan dan
pemanfaatan dana bantuan langsung
masyarakat sesuai dengan rencana
kegiatan, prosedur dan ketentuan.
• Remunerasi dibiayai oleh alokasi
anggaran K/L, termasuk manajemen
dan supervisinya.
• Perubahan orientasi
pendampingan dari skala
program dan masyarakat menjadi
skala desa dan kawasan
perdesaan.
• Penguatan kapasitas pendamping
melalui peningkatan kompetensi
pendampingan Desa, melalui
sertifikasi dan pelatihan.
• Pengaturan penyediaan sumber
daya dan manajemen
pendampingan.
• Perbaikan Remunerasi dengan
pembiayaan oleh Pusat, termasuk
manajemen dan supervisi sampai
dengan Pasca Masa Transisi .
• Optimalisasi mengerahkan tenaga
Fasilitator PNPM saat ini,
termasuk Kader (KPMD),
Pendamping Lokal dan Setrawan.
• Pemberdayaan masyarakat
dengan melakukan
pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan Pembangunan
Desa dan Kawasan Perdesaan.
• Pemerintah (provinsi dan
kab/kota) berkewajiban
melakukan pembinaan
pendamping dalam rangka
pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
desa.
• Remunerasi dibiayai oleh
Pemerintah Daerah, dan
supervisi oleh Pusat.
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI
17
19. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
V Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik
• Mekanisme dan struktur
pengawasan diselenggarakan secara
berjenjang mengikuti struktur dan
kelembagaan PNPM Mandiri seperti
UPK dan BKAD.
• Ada mekanisme audit eksternal dan
internal, dan cross audit antar desa.
• Keterlibatan masyarakat dalam
semua aspek perencanaan (Tim 11
/TPMD, Tim Verfikasi), pelaksanaan
dan terutama dalam pengawasan
penyelenggaraan pembangunan
desa (Tim Pemantau Desa), kotak
pengaduan.
• Pelaksanaan kegiatan secara
swakelola oleh TPK.
• Penyusunan mekanisme audit
internal dan eksternal yang
melibatkan unsur masyarakat serta
kelembagaan yang ada di Desa dan
Kecamatan.
• Penyusunan mekanisme
pemantauan partisipatif oleh
masyarakat yang mencakup
penanganan pengaduan dan
pelaporan, serta tindak lanjutnya.
• Sosialisasi Perka LKPP tentang
pengadaan barang dan jasa di desa.
• Pemda melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelengga-raan
Pemerintahan Desa, termasuk atas
pengelolaan keuangan desa, dan
pendaya-gunaan aset desa.
• Pemda dapat memberikan sangsi
atas penyimpangan yang dilakukan
Kepala Desa.
• Masyarakat desa mendapatkan
informasi dan memantau, serta
melaporkan pelaksanaan
Pembangunan Desa.
VI Capacity Building para Pelaku
• Bimbingan kepada kelompok dan
warga masyarakat melalui
peningkatan keterampilan dan
pendampingan menerus.
• Pelatihan kepada Lembaga
Masyarakat dalam kemampuan
organisasi dan pengelolaan kegiatan.
• Pelatihan dan Pembentukan Tim
• Penganggaran/penyediaan kegiatan
sosialisasi dan peningkatan
kapasitas kepala desa, perangkat
desa dan BPD
• Penyusunan kurikulum dan materi
pelatihan (perencanaan,
pelaksanaan, pengelolaan
keuangan dan pelaporan)
• Pemda Kab/Kota mempu
menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan kepada Pemdes, BPD, dan
Lembaga Masyarakat.
• Aparat Desa dan BPD mampu
mengembangkan pemberdayaan
masyarakat desa.
• Aparat Desa mampu memberikan
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015)
18
20. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
VII Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Desa
• Pelaksanaan kegiatan yang
menggunakan/berada di atas aset
milik masyarakat dilakukan dengan
berita acara serah terima, tanpa
ganti rugi.
• Hasil kegiatan pembangunan
merupakan aset kelompok serta
dikelola bersama dan digunakan oleh
masyarakat.
• Penyusunan aturan dan pedoman
mengenai kepemilikan dan
pengelolaan aset Desa.
• Inventarisasi dan penetapan aset-
aset fisik yang didadanai PNPM
Mandiri dan dimanfaatkan oleh
masyarakat.
• Inventarisasi dan penetapan
kepemilikan aset Desa, baik sebagai
aset Desa, menjadi milik
masyarakat, maupun diserah-kan
kepada Pemerintah Daerah.
• Aset Pemerintah/Pemda yang
berskala lokal yang berada di Desa
dihibahkan kepada Desa.
• Pengembalian aset Desa yang
diambil alih oleh Pemerin-
tah/Pemda, kecuali yang digunakan
untuk fasilitas umum.
• Penatausahaan aset desa dengan
bukti status kepemilikan dan
administrasi yang tertib.
VIII Pengelolaan Keuangan Desa
• Pengelolaan keuangan dilakukan
oleh UPK dan TPK , yang akan
menyalurkan kepada kelompok
masyarakat.
• Pertanggungjawaban pemanfaatan
dan pengelolaan keuangan
disepakati dalam Musdes, dan
sebagai syarat untuk penyaluran
tahap berikutnya.
• Audit penggunaan dana UPK
dilakukan oleh Fasilitator (Faskeu)
dan masyarakat (BP-UPK, dan BKAD)
• Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa (pengaturan
struktur bagian/pos APBDesa),
termasuk pertanggungjawaban
APBDesa.
• Pelatihan tatakelola anggaran
kepada Kepala Desa dan aparat,
meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan, dan pemantauan.
• APBDesa terdiri atas bagian
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan desa, yang ditetapkan
setahun sekali dengan Peraturan
Desa.
• Belanja Desa disepakati dalam
Musdes dan sesuai dengan prioritas
Pemerintah dan Pemda.
• Kepala Desa adalah Pemegang
Kuasa pengelolaan keuangan desa.
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI
19
21. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa
IX Sistem Informasi
• Sistem informasi dijalankan
terpusat dan secara berjenjang
pengelolaannya dilakukan pada
setiap tingkatan hingga ke
Kecamatan dan desa.
• Data dan informasi digunakan
untuk perencanaan dan
pengendaliaan pelaksanaan,
serta sebagai dasar pelaksanaan
pemantauan oleh program dan
Kab/Kota.
• Penyusunan strategi dan desain
sistem informasi desa dan kawasan
perdesaan yang dikelola oleh
Kab/Kota, dan diakses oleh Desa.
• Identifikasi kebutuhan dan tahapan
pelaksanaan sistem informasi, sesuai
dengan kemampuan daerah, kondisi
desa, dan tipologi wilayah.
• Pelaksanaan pelatihan dan penerapan
sistem informasi, termasuk
pengawasan dan pembinaannya.
• Pemerintah/Pemda
mengembangkan sistem informasi
desa dan kawasan, yang meliputi
perangkat keras, jaringan dan SDM.
• Sistem informasi dikelola oleh
Pemdes dan diakses oleh
masyarakat, yang meliputi data desa
dan kawasan, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
• Pemda menyediakan informasi
perencanaan pembangunan
Kab/Kota untuk Desa.
X Pengaturan Program berbasis Desa di K/L
• Pelaksanaan PNPM-Mandiri
dilakukan oleh K/L dengan
pedoman pelaksanaannya
masing-masing.
• Alokasi BLM dilakukan langsung
melalui DIPA K/L, dan ditransfer
ke lembaga masyarakat
(rekening UPK ) kemudian
disalurkan kepada kelompok
masyarakat melalui TPK secara
bertahap.
• Identifikasi anggaran program dan
kegiatan yang berbasis desa pada pagu
indikatif RAPBN 2015 untuk direalokasi
ke anggaran Dana Desa.
• Secara bertahap, mengalokasikan
anggaran dana desa dalam RAPBN 2015
dengan memperhatikan realokasi
anggaran program dan kegiatan dari
K/L yang berbasis desa.
• Penyusunan pedoman alokasi dana
desa (ADD) untuk Kab/Kota.
• Dana Desa yang berasal dari APBN
diperoleh dengan mengefektifkan
program berbasis desa (pada setiap
K/L) secara merata dan berkeadilan
• Alokasi Dana Desa diperoleh dari
bagian dana perimbangan yang
diterima oleh Kab/Kota.
SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI
20
22. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21
PELAKSANAAN FGD TRANSISI
23. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Identifikasi pengaturan teknis yang dibutuhkan berdasarkan
UU Desa dan PP, terkait dengan penerapan UU Desa.
2. Merumuskan masukan tentang substansi materi ‘transisi’
yang harus disiapkan untuk menjamin pelaksanaan UU Desa
berjalan secara efektif.
3. Menyepakati tahapan penyelesaian materi dan instansi
penanggung jawabnya, serta menetapkan waktu pelaksanaan
kegiatannya.
4. Menetapkan Tim Penyusun dua (draft) Juknis tentang
‘Mekanisme Alokasi Dana Desa Kab/Kota (kepada Desa)’ dan
‘Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa’.
22
Tujuan Pelaksanaan FGD
24. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23
Hasil Pelaksanaan FGD
1. Tersusunnya daftar kebutuhan pengaturan teknis yang harus
dipersiapkan/diselesaikan dalam rangka pelaksanaan penuh
UU Desa.
2. Dirumuskannya substansi materi yang ‘perlu’ diselesaikan
(dari 10 komponen yang telah disepakati).
3. Kesepakatan atas tahapan waktu penyelesaian materi dan
instansi penanggung jawabnya, serta menetapkan waktu
pelaksanaan kegiatannya.
4. Kesepakatan atas Tim Penyusun draft Juknis Mekanisme
Alokasi Dana Desa Kab/Kota (kepada Desa) dan draft Juknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dengan target waktu
penyelesaian akhir Agustus 2014.
25. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Masa Transisi adalah dalam rangka upaya untuk mengisi
kesenjangan situasi yang ada dengan tuntutan kebutuhan
pelaksanaan UU Desa secara efektif.
2. PNPM disepakati sebagai instrumen untuk merumuskan materi
transisi dan tahapannya hingga mencapai tuntutan kebutuhan
UU Desa.
3. Untuk itu susbtansi PNPM perlu disesuaikan, sedemikian rupa
tanpa menghilangkan esensi dan prinsipnya, sehingga dapat
terintegrasi dengan pengaturan dalam UU Desa dan PP-nya.
4. Penyesuaian di atas, dibahas dan dirumuskan dengan
menerapkan kisi-kisi pembahasan substansi ‘transisi’, yang
secara lengkap, terdiri atas 10 komponen.
24
Pemahaman bersama ..
26. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Diskusi Kelompok
25
Alur Pembahasan FGDPengantar FGD
Identifikasi
Pengaturan Teknis
UU/PP Desa
Keluaran-1
1. Daftar Kebutuhan
Pengaturan
2. Instansi
Penganggung
jawab
Pembahasan
Komponen
Materi Transisi
Keluaran-2
Rumusan Substansi
Transisi untuk setiap
Komponen
Pembahasan Pleno
Setiap Komponen
Pembahasan
Penyiapan JUKNIS
Keluaran-3 dan 4
1. Kesepakatan Tim
Penyusun
2. Rencana Kerja
Sessi Pertama Sessi Kedua Sessi Ketiga
27. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 26
Contoh Format Pembahasan – Format A
Komponen Pertama
Alokasi danPenyaluranBLM
Mekanisme PNPM-Mandiri Catatan
PengaturandalamUU DesadanPPterkait Catatan
28. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 27
Contoh Format Pembahasan – Format B
Komponen Pertama
Alokasi danPenyaluranBLM
2015 2016 2017 Instansi PelaksanaSubstansi Transisi yangdiusulkan
29. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PLENO PUTARAN KETIGA
PLENO PUTARAN KEDUA
PLENO PUTARAN PERTAMA
28
Pembagian Materi Komponen untuk Pembahasan Kelompok
Alokasi dan Penyaluran
BLM
Penerapan Perencanaan
Partisipatif
Kedudukan dan Peran
Lembaga Masyarakat
Peran dan Tugas
Pendampingan
Penyelenggaraan
Pengawasan, Pengendalian
dan Tata Kelola yang baik
Capacity Building
para Pelaku
Kepemilikan dan
Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan
Keuangan Desa
Sistem Informasi
Pengaturan Program
berbasis Desa di K/L
Sessi-2,
Putaran 1
Sessi-2,
Putaran 2
Sessi-2,
Putaran 3
1. Ke-10 Materi Komponen bisa dipilih menurut kepentingannya, bisa seluruhnya atau sebagian yang dipilih untuk
dirumuskan materinya.
2. Pada setiap Putaran peserta memilih komponen mana yang akan diikuti, sesuai dengan keahlian dan
pengalaman yang dimiliki.
3. Peserta tidak harus selalu sama dalam setiap Putaran Diskusi Kelompok.
A B C
D E F
G H I
J
30. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TERIMA KASIH ...