Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Bisnis Sosial (Social Bussines)
Bisnis Sosial
Memberikan pelayanan umum
(serving) kepada masyarakat
dengan memperoleh finanasial
Air minum desa
Usaha listrik desa
Lumbung pangan
Sumber daya lokal &
teknologi tepat guna
lainnya
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 19
Diolah dari:
3. Bisnis Penyewaan (Renting)
Bisnis Penyewaan
Melayani kebutuhan masyarakat
desa dan ditujukan untuk
memperoleh pendapatan asli
desa
Alat transportasi
Perkakas pesta
Gedung pertemuan
Rumah toko
Tanah milik BUM Desa
Barang sewaan lainnya
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 20
Diolah dari:
4. Usaha Perantara (Brokering)
Usaha Perantara
Memberikan jasa pelayanan
kepada warga
Jasa pembayaran listrik
Pasar desa untuk
memasarkan produk
masyarakat
Jasa pelayanan lainnya
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 21
Diolah dari:
5. Bisnis Produksi atau Perdagangan (Trading)
Bisnis
Produksi/Perdagangan
Memproduksi/berdagang
barang-barang tertentu untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan
pada skala yang lebih luas
Pabrik es
Pabrik asap cair
Hasil pertanian
Sarana produksi
pertanian
Sumur bekas tambang
Kegiatan bisnis produktif
lainnya
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 22
Diolah dari:
6. Dapat berupa akses
kredit dan pinjaman
yang mudah diakses
masyarakat Desa
Bisnis Keuangan (Financial Business)
Bisnis Keuangan
Memenuhi kebutuhan usaha-
usaha skala mikro yang
dijalankan oleh pelaku usaha
ekonomi desa
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 23
Diolah dari:
7. Bisnis Bersama (Holding)
Usaha Bersama
Induk dari unit-unit usaha yang
dikembangkan masyarakat desa
baik dalam skala lokal desa
maupun kawasan pedesaan
yang dapat berdiri sendiri dan
diatur/dikelola secara sinergis
oleh BUM Desa agar tumbuh
menjadi usaha bersama
Pengembangan kapal Desa
berskala besar untuk
mengorganisasi nelayan kecil
agar usahanya lebih ekspansif
Desa Wisata yang
mengorganisir rangkaian jenis
usaha dari kelompok
masyarakat
Kegiatan usaha bersama yang
mengkosolidasi jenis usaha lokal
lainnya
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 24
Diolah dari: