1. Dokumen tersebut membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong perekonomian masyarakat pedesaan.
2. BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi di desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan potensi dan aset desa.
3. Pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan perundangan termasuk UU No. 34 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Pendirian dan Pengembangan BUM Desa Bersama, berbasiskan studi pada BUM Desa Bersama Bumidewandaro di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; serta diskusi isu restorasi kawasan gambut, revitalisasi BKAD pada implementasi UU Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Buku Seri Manajemen ini merupakan formulasi integral
pembelajaran positif terhadap pengelolaan BUMDes melalui
pengembangan model bisnis, dimana pemberdayaan
usaha ekonomi melalui BUM Desa merupakan salah satu
kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat dalam tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur
pemerintahan dan pemerintah daerah. Disamping dibutuhkan
agar berbagai usaha masyarakat dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih efisien dan efektif dalam
kerangka kebijakan otonomi sesuai dengan spirit Undang-undang.
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Tahun 2018
Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. “ PERAN BUMDes ” KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMPD PROV. JABAR Dra. Hj. NENNY KENCANAWATI, MSi
2. Masalah Strategi Sasaran Strategi Hasil l IPM rendah Pember dayaan Masy. Aparat Kab/ Kec/Desa Kelem bagaan Ekonomi Pedesaan Kelem Bagaan Pemdes/ Kemasy. Sistem Peren canaan/ Kemasy. IPM Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pendataan Pot & Masalah Desa/ Kelurahan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas BUMDES Lomba Desa 1.Penunjang PRD 2.Penunjang PPK
3. Kerangka Pikir Pembentukan & Peningkatan Kapasitas BUMDES Daya Beli Masy Desa Rendah Pemben tukan & Pening Katan Kapasitas BUMDES BUMDES Berperan Sebagai Lembaga Masy. di Desa Ekonomi Masy. Bertambah Secara Kondusif Daya Beli Masyarakat Meningkat
4.
5.
6. SKEMA / KRONOLOGI MENSEPAKATI PEMBENTUKAN BUMDES B U M D E S NAMA BUMDES DASAR HUKUM BENTUK BUMDES PENGAWAS STRUKTUR ORGANISASI / PENGELOLAAN M O D A L SASARAN
7.
8.
9.
10.
11.
12. Keberadaan BUMDES secara umum akan dapat memacu perkembangan perekonomian pedesaan. Sebagai lembaga sosial ekonomi BUMDES diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
13.
14. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 (ayat 1) “Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pasal 79 (ayat 1) “BUMDES sebagaimana di maksud pada pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pasal 80 (ayat 1) “BUMDES dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 81 (ayat 1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pasal 78 - 81
15. BUMDES UU NO 7/1992 jo UU No 10/1998 Tentang perbankan UU No 25/1992 Tentang Perkoperasian Sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Desa. Bukan Adalah