Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 19. alur pembuatan peraturan desa
Similar to 19. alur pembuatan peraturan desa (20)
More from keuangandesa
More from keuangandesa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
19. alur pembuatan peraturan desa
- 1. Serial: PERATURAN DESA Alur Pembuatan Peraturan Desa
- 2. Jenis Peraturan di Desa Permendagri No. 111/2014, Bab II, Pasal 2, 3 dan 4 Diolah dari: Peraturan Desa Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Kepala Desa Berisi materi-materi pelaksana kewenang- an desa & penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi Berisi materi-materi Kerjasama Desa Berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari perturan perundang- undangan yang lebih tinggi
- 3. Alur Pembuatan Peraturan Desa Perencanaan Penyusunan oleh Kepala Desa Perencanaan Penyusunan oleh BPD Pembahasan Penetapan PengundanganPenyebarluasan Permendagri No. 111/2014, Bab III Diolah dari:
- 4. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Rancangan yang telah disusun wajib dikonsultasikan Pemerintah Desa Masyarakat/kelompok Masyarakat (yang terkait langsung dengan materi pengaturan) atau Camat Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa Disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama Masukan yang didapat digunakan untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa Permendagri No. 111/2014, Bab III, Bagian Kedua, Paragraf 1 Penyusuan Peraturan Desa oleh Kepala Desa Diolah dari:
- 5. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD BPD Dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Peraturan Desa tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa APB Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Permendagri No. 111/2014, Bab III, Bagian Kedua, Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD Diolah dari:
- 6. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa • BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas & menyepakati rancangan Peraturan Desa • Bila rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama dan dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan BPD sedangkan rancangan prakarsa Pemerintah Desa sebagai bahan penyanding • Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD & Pemerintah Desa Permendagri No. 111/2014, Bab III, Bagian Ketiga Pembahasan Diolah dari:
- 7. Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa BPD Kades Sekdes Pemerintah Desa & BPD Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan Menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan yang telah disepakati dari BPD Mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa Menyebarkan informasi mengenai Peraturan Desa kepada Masyarakat dan para pemangku kepentingan Permendagri No. 111/2014, Bab III, Bagian Keempat Penetapan, Bagian Kelima Pengundangan, Bagian Keenam Penyebarluasan Diolah dari: