2. UNDANG - UNDANG PERATURAN KPU PEDOMAN TEKNIS
DASAR HUKUM
Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Umum
Pasal 82PKPU15/2023
Peraturan KPU
Nomor 15 Tahun
2023 Tentang
Kampanye
Pemilihan Umum
“kegiatanPesertaPemilu
atau pihak lain
yangditunjukoleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan
pemilihdenganmenawarkan
visi,misi,program dan/atau
citra diri PesertaPemilu.”
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2017 Tentang
Pemilihan Umum
*Ketentuan mengenai
kampanye Pemilu
diatur dalam Pasal
267 sampai dengan
Pasal 324
3. Disampaikan dengan
ketentuan
Note: Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk
Kampanye Pemilu Presidendan Wakil Presiden
disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (Pasal 22 ayat (2))
Materi Kampanye Pemilu meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan
Calon untuk Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden;
b. visi, misi, dan program partai
politik untuk Partai Politik
Peserta Pemilu yang
dilaksanakan oleh calon anggota
DPR, anggota DPRD provinsi,
dan anggota DPRD
kabupaten/kota; dan
c. visi, misi, dan program yang
bersangkutan untuk Kampanye
Pemilu perseorangan yang
dilaksanakan oleh calon anggota
DPD.
Pasal 22 ayat (4)
Citra diri meliputi:
a. nomor urut; dan
b. foto/gambar.
Pasal 23
Materi Kampanye Pemilu harus disampaikan dengan memperhatikan:
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri
bangsa;
c. meningkatkan kesadaran hukum;
d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab
sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam
masyarakat
Pasal 24
Materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
disampaikan dengan ketentuan:
a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang
sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau
ditampilkan kepada umum;
b. tidak mengganggu ketertiban umum;
c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Masyarakat
d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
e. tidak bersifat provokatif; dan
f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan
masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang
demokratis dan bermartabat.
Pasal 22 ayat (1)
MateriKampanye
Selain materi dapat
menyampaikan Citra
diri
(Pasal 22 ayat (3))
Dalam Penyampaian
harus memperhaitkan
4. c. penyebaran bahan
Kampanye kepada
umum;
Pasal 26 PKPU No. 15 Tahun 2023
e. Media Sosial
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
g. rapat umum
MetodeKampanye
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
f. iklan media cetak, media elektronik,
media dalam jaringan
d. pemasangan Alat
Peraga Kampanye;
h. debat Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden;
5. a. Pertemuan terbatas
Pasal 29 Ayat (1) PKPU No.15 Tahun 2023
Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas
Pasal 29 PKPU No. 15 Tahun 2023
Pasal 29 Ayat (4) PKPU No.15 Tahun 2023
Undangan kepada peserta harus memuat informasi
mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama
pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye
Pemilu
Pasal 29 Ayat (3) PKPU No.15 Tahun 2023
Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada
pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas
ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang
gedung, dengan Jumlah Peserta paling banyak:
3.000 untuk Tingkat Nasional
2.000 untuk Tingkat Provinsi
1.000 untuk Tingkat Kabupaten
Pasal 29 Ayat (2) PKPU No.15
Tahun 2023
dilaksanakan dalam ruangan atau
gedung tertutup dan/atau
pertemuan virtual melalui Media
Daring;
MetodeKampanye
Pasal 30 Ayat (6) PKPU No.15 Tahun 2023
Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya
diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda
gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu
Pasal 30 Ayat (1) PKPU No.15 Tahun 2023
Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan
tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
6. Pasal 31 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023
Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka secara interaktif.
Pasal 31 ayat (2)
PKPU No. 15 Tahun
2023
Pertemuan tatap
muka dapat
dilaksanakan:
a. dalam ruangan
atau gedung
tertutup atau
terbuka;
b. di luar ruangan
c. Pertemuan
mellaui media
daring
Pasal 31 ayat (3) PKPU No. 15 Tahun
2023
Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan
di dalam ruangan tertutup atau terbuka,
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. jumlah peserta tidak melampaui
kapasitas tempat duduk; dan
b. Peserta dapat terdiri atas peserta
pendukung dan tamu undangan
Pasal 31 ayat (4) PKPU No.
15 Tahun 2023
Pertemuan Tatap Muka yang
dilaksnakaan di luar ruangan
dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan kunjungan ke pasar,
tempat tinggal warga,
komunitas warga, atau tempat
umum lainnya
Pasal 31 PKPU No. 15 Tahun 2023
b. Pertemuan tatap muka
MetodeKampanye
7. (7)
(1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye
Pemilu kepada umum
(2) Bahan Kampanye dapat berbentuk:
a. selebaran (flyer);
b. brosur (leaflet);
c. pamflet;
d. poster;
e. stiker;
f. pakaian;
g. penutup kepala;
h. alat minum/makan;
i. kalender;
j. kartu nama;
k. pin;
l. alat tulis; dan/atau
m. Atribut kampanye lainnnya sesuai dengan ketentun
perundang-undangan
(3) Bahan Kampanye dapat disebarkan, ditempelkan, dan
dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
(4) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker
sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf e:
a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua
puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh
satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh
sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter)
x 10 cm (sepuluh sentimeter);
c. pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu
sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh
sentimeter);
d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x
60 cm (enam puluh sentimeter); dan
e. stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm
(lima sentimeter).
(5) Desain dan materi pada Bahan Kampanye paling sedikit memuat
visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
(6) Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu dengan
mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang
(7) Setiap Bahan Kampanye harus memiliki nilai:
a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika
dikonversikan dalam bentuk uang;
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
c. yang harganya tetap wajar
Pasal 33 PKPU No. 15 Tahun 2023
MetodeKampanye c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
8. d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
KPU dapat memfasilitasi pemasangan
alat peraga Kampanye Pemilu
MetodeKampanye
Pasal 36 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Fasilitasi KPU berupa penentuan lokasi dalam
pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
(2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu wajib
dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan
Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-
undangan terkait.
(3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu
ditetapkan dengan:
a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di
wilayah provinsi; dan
b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
(4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.
Pasal 34 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Alat Peraga Kampanye meliputi:
a. reklame;
b. spanduk; dan/atau
c. umbul-umbul.
(2) Desain dan materi pada alat
peraga Kampanye Pemilu paling
sedikit memuat visi, misi,
program, dan/atau citra diri
PesertaPemilu.
(3) Penyerahan desain dan materi
pada alat peraga Kampanye
Pemilu dilakukan paling lambat 5
(lima) Hari sebelum masa
Kampanye Pemilu.
9. MetodeKampanye
Pasal 37 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui
Media Sosial
(2) Akun Media Sosialpaling banyak 20 (dua puluh) untuk setiap
jenis aplikasi.
(3) Desain dan materi pada Media Sosial paling sedikit memuat
visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
(4) Desain dan materi dalam Media Sosial dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar; dan/atau
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang
bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak
interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat
penerima pesan.
(5) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersifat naratif,
grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat
diterima melalui perangkat penerima pesan.
Pasal 38 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:
a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta
Pemilu anggota DPR;
b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD
provinsi; dan
c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
(2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
e. Media Sosial
10. Pasal 39 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media
Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan
layanan untuk masyarakat
(2) Iklan Kampanye dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar; dan/atau
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter,
interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima
melalui perangkat penerima pesan.
(4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi
setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio
setiap Hari untuk iklan di radio.
(5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan
Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa
cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari
untuk iklan di Media Sosial.
MetodeKampanye
Fasilitasi KPU
Pasal 41 PKPU Nomor 15 Tahun 2023
(1) KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau
iklan layanan masyarakat pada media massa cetak,
media massa elektronik, dan/atau Media Daring.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan
desain dan materi iklan Kampanye Pemilu
ditanggung oleh Peserta Pemilu.
(3) Penyerahan desain dan materi iklan Kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
KPU dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum
penayangan iklan Kampanye Pemilu.
f. Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik dan jaringan
11. Pasal 46 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) PesertaPemilu dapat melakukan rapat umum
(2) Tempatpelaksanaan rapat umum meliputi:
a. lapangan;
b. stadion;
c. alun-alun; atau
d. tempat terbuka lainnya.
(3) Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung
tempat
(4) Rapat Umum dimulai Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat
pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan
Waktu Ibadah di daerah setempat
Note: Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia tingkat daerah.
MetodeKampanye
Pasal 47 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tingkatannya
(2) Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya
kepada
a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
Sesuai dengan tingkatannya
(4) Pemberitahuan mencakup informasi:
a. hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat kegiatan;
e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
f. perkiraan jumlah peserta; dan
g. penanggung jawab
(5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat
peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai
ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-
undangan terkait.
g. Rapat Umum (1)
12. Pasal 47 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum.
(2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.
(3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan:
a. Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR;
b. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan
c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
(4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye
Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada:
a. pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
g. Rapat Umum (2)
MetodeKampanye
13. h. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
MetodeKampanye
Note:Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Calon Presiden
dan/atau Calon Wakil Presiden, KPU berwenang menetapkan
kebijakan lain untuk memenuhi ketentuan 5 (lima) kali debat
Pasangan Calon
Pasal 51 PKPU 15 tahun 2023
(1) Penyelenggaraan debat Pasangan
Calon disiarkan langsung secara
nasional oleh media massa
elektronik melalui Lembaga
Penyiaran Publik atau Lembaga
Penyiaran Swasta.
(2) Debat Pasangan Calon dapat
disiarkan ulang pada masa
Kampanye Pemilu.
Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Debat Pasangan calon diselenggarakan 5 kali,
dengan rincian:
a. 3 (tiga) kali untuk calon Presiden; dan
b. 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.
(2) khusus untuk format rincian 5 (lima) kali dapat
dilakukan perubahan oleh KPU setelah
berkoordinasi dengan DPR.
(3) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden
yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan
ke orang lain dan wajib hadir dalam debat
tersebut.
(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden
yang tidak mengikuti debat Pasangan Calon
karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan
surat keterangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama dan disampaikan kepada KPU paling
lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
(5) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden
yang tidak mengikuti debat Pasangan Calon
karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat
keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah
dan disampaikan kepada KPU sebelum
pelaksanaan debat.
14. Pasal 52 PKPU 15 tahun 2023
(1) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU
dari kalangan profesional dan akademisi yang
mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak
memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
(2) Moderator dipilih oleh KPU setelah mendengarkan
masukan dan tanggapan dari tim Kampanye Pemilu
tingkat nasional masing-masing Pasangan Calon.
(3) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan
Calon, moderator dilarang memberikan komentar,
penilaian, dan simpulan apa pun terhadap
penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
Pasal 53 PKPU 15 tahun 2023
(1) KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah
terbatas dalam pelaksanakan debat Pasangan Calon.
(2) KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas
sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat
Pasangan Calon.
(3) Dalam hal KPU memberikan akses bagi penyandang
disabilitas merupakan perwujudan prinsip aksesibel
dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilu.
Pasal 54 PKPU No. 15 Tahun 2023
Materi Debat Pasangan Calon merupakan visi nasional sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
yaitu:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
h. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
MetodeKampanye
15. i. Kegiatan lain
Pasal 55 PKPU No.15 Tahun 2023
Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan
deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan,
dan/atau bakti sosial.
Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat
menetapkan suatu kegiatan setelah mendengarkan masukan dan
tanggapan dari Peserta Pemilu.
Pasal 55 PKPU No. 15 Tahun 2023
MetodeKampanye
17. Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Bahan Kampanye Pemilu
dimaksud dalam Pasal 33
sebagaimana
yang dapat
ditempel dilarang ditempelkan di tempat
umum sebagai berikut:
a.
b.
tempat ibadah;
rumah sakit atau tempat pelayanan
kesehatan;
c. tempat pendidikan, meliputi gedung
dan/atau halaman sekolah dan/atau
perguruan tinggi;
d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
e. jalan-jalan protokol;
f. jalan bebas hambatan;
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.
(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf g termasuk halaman, pagar,
dan/atau tembok.
Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023
(1) Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang
dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
a.
b.
tempat ibadah;
rumah sakit atau tempat pelayanan
kesehatan;
c. tempat pendidikan, meliputi gedung
dan/atau halaman sekolah dan/atau
perguruan tinggi;
d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
e. Fasilitas tertentu milik pemeirntah; dan
f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu
ketertiban umum.
(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf g termasuk halaman, pagar,
dan/atau tembok.
Bahan Kampanye
Pemilu
Pemasangan Alat
Peraga Kampanye
Larangan&Sanksi
18. Pasal 76 PKPU No. 15 Tahun 2023
Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dikenai sanksi
sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Pasal 72 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023
Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda
gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.
Larangan&Sanksi
Pasal 72 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023
Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan
hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan
di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
