contoh soal CAT panwaslu

1. BANK SOAL
1. Berapa jumlah anggota KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota?
a. Anggota KPU Provinsi 5 atau 7 orang, Kabupaten/Kota 3 atau 5 orang sementara Jumlah anggota Bawaslu
Provinsi 5 atau 7 orang, Kab/Kota 3 atau 5 orang.
2. Anggota dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) berjumlah 7 orang, terdriri atas?
a. 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bwaslu dan 5 orang tokoh masyarakat.
3. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai?
a. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
4. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu?
a. 11 (sebelas)
5. Kapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ditetapkan?
a. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara
6. Kapan daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan?
a. 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
7. Sebutkan nama lain dari ambang batas pencalonan presiden?
a. Presidential Threshold
8. Istilah kata untuk penerapan ambang batas perlemen adalah?
a. Parliamentary Threshold
9. Daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPD adalah
a. Provinsi
10. Berapa persen dalam pemilu, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama
sejak reformasi
a. 15 % kursi DPR atau 20 % dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.
11. Siapakah yang dapat menjadi peserta pemilu DPD?
a. Perseorangan
12. Bagaimana syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden?
20% dari jumlah perolehan kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pemilu sebelumnya.
13. Berapa jumlah kusi untuk DPRD Kabupaten/Kota
20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
14. Bolehkah seorang pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon DPD?
a. Tidak dibolekan memberikan lebih dari 1 (satu) orang bakal calon DPD
15. Apa saja metode kamapanye pemilu?
a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum,
pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, kampanye melalui media sosial, ikatan media massa
cetak, elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
16. Sebutkan tiga metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu?
a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
17. Sebutkan tiga tempat yang dilarang untuk berkampanye?
a. Fasiltas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan
18. Sebutkan minimal tiga pihak yang dilarang ikut kampanye?
a. TNI/Polri, ASN, Kepala desa, perangkat desa, BPD, RT RW
19. Sebutkan hal-hal yang dilarang dalam kampanye?
a. Mempersoalkan dasar Negara pencasila, pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Rapublik
Indonesia. Disintegrasi. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain;
menghasut dan mengadu domba; mengganggu ketertiban umum; ancaman/anjuran/penggunaan kekerasan.
Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
20. Sebutkan tempat-tempat yang tidak boleh ditempel/dipasang bahan kampanye?
a. Tempat ibadah termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik
pemerintah; lembaga pendidikan’; jalan protocol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana public; taman
dan pepohonan.

2. 21. Berapa lama kampanye pemilu dengan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan rapat
umum dilaksanakan?
a. Selama 21 hari
22. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat pasangan calon dapat dilaksanakan sebanyak?
a. 5 kali
23. Batasan maksimum durasi pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi oleh peserta pemilu?
a. Secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televise setiap hari
selama masa kampanye.
24. Keputusan dilaksanakan atau tidaknya pemungutan suara ulang karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh UU
pemilu diterbitkan oleh?
a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
25. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas yang ditentukan undang-undang. Batas waktu
pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah
a. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.
26. Apabila terjadi perbedaan data antara jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU
Kabupaten/Koa, bagaimana langkah penanganannya?
a. Dilakukan perbaikan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk
PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten/Kota.
27. Siapakah pihak yang menjadi pantarlih dalam proses pemuktahiran data pemilih?
a. Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan atau warga masyarakat.
28. Siapakah pemilih yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tambahan?
a. Terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan
tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
29. Apa yang dimaksud dengan istilah DPK (Daftar Pemilih Khusus) ?
a. Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki
hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara.
30. Apa nama daftar pemilih yang dimutakhirkan setelah pilkada dan pemilu untuk pemilu berikutnya?
a. Daftar pemilih berkelanjutan (DPB)
31. Siapa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS?
a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan,
b). pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, c). pemilik kartu
tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dan
d). penduduk yang telah memiliki hak pilih.
32. Bagaimana menentukan lokasi TPS di pemilu?
a. Lokasi tempat mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan
memperhatikan aspek geofrafis seta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,
bebas dan rahasia.
33. Berapa jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS pemilu?
a. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap
dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 % (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
34. Bagaimana pemberian suara pemilu dilakukan?
a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto sangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam
satu kota pada surat suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. B. mencoblos satu kali pada nomor
atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota
untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan c) mencoblos satu kali pada nomor
nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.
35. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara?
a. PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya
dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
36. Berapa lama jangka waktu pengumuman untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat?
a. 14 hari

3. 37. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu wajib diberikan kepada partai
politik peserta pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan paling lambat dalam jangka waktu?
a. 7 hari setelah ditetapkan
38. Daftar pemilih tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan Daftar pemilih tambahan dimaksud
mesti telah ditetapkan paling lambat dalam waktu?
a. 30 hari sebelum hari pemungutan suara
39. Ketentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 7 atau 5 dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
berjumlah 5 atau 3?
a. Penentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk
ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta),
jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Provinsi dengan hasil anggota Bawaslu Provinsi
sebanyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabu/Kota berdasarkan penghitungan dengan
rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.
Kabupaten/kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.00 (lima ratus ribu), jumlah
anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/kota dengan hasil penghitungan
kurang dari 500.000 (lima ratus jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) orang.
40. Definisi tentang pemilih dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan/Pilkada)?
a. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam pemilihan.
41. Asas pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan?
a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang pemilihan menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
42. Kapan pengawas TPS dibentuk dan dibubarkan dalam pemilihan?
a. Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan dan dibubarkan 7
(tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pemilihan.
43. Siapa orang yang memiliki hak pilih?
a. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah
pernah kawin, mempunyai hak memilih.
44. Apa syarat warga Negara untuk dapat didaftar sebagai pemilih?
a. 1. Tidak sedang terganggu juwa/ingatannya. 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan ptutusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.
45. Kapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan ditetapkan?
a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan.
46. Kapan alat peraga kampanye harus diberihkan dalam pemilihan?
a. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
47. Kapan dimulai dan berakhir masa kampanye di pemilihan?
a. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan
dimulainya masa tenang. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
48. Sebutkan larangan dalam kampanye di pemilihan?
a. 1. Mempersoalkan dasar Negara pancasila dan pembukaan UUD 1945 2. Menghina seseorang, agama, suku,
ras, golongan, calon Gubernur, caloln Wakil Gubernur, calon Bupati, calon wakil Bupati, calon Walikota, calon
wakil Walikota dan atau partai politik;3. Melakukan kampanye berupa maenghsut memfitnah, mengadu
domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat;4. Menggunakan kekerasan, ancaman
kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau
partai politik;5. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;6. Mengancam dan
menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;7. Merusak
dan atau menghilangkan alat peraga kampanye;8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan
pemerinah daerah’9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;10. Melakukan pawai yang
dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya; dan atau ;11. Melakukan kegiatan
kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provisnsi dan KPU Kabupaten/kota.
49. Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon dilarang melibatkan?

4. a. 1. Pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milih daerah;2. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan TNI;3. Kepada Desa atau sebutan lain/luarah dan perangkat desa atau sebutan
lain perangkat kelurahan.
50. Apa saja perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan?
a. A. kotak suara;2. Surat suara;3. Tinta;4. Bilik pemungutan suara;5. Segel;6. Alat untuk memberi tanda pilihan;
dan 7. TPS
51. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk keutuhan pemilihan?
a. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,3% (dua setengah
persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/kota
52. Bagaimana cara pemberian suara untuk pemilihan?
a. 1. Memberi tanda satu kali pada surat suara;2. Memberi suara melalui peralatn pemilihan suara secara
elektronik.
53. Bagaimana ketentuan surat suara yang sah dalam pemilihan?
a. 1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; 2. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama
salah satu pasangan calon dalam surat suara.
54. Siapa pamilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS?
a. 1. Pemilih yang terdaftar pada Daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;2. Pemilih yang terdaftar
pada daftar pemilih tambahan.
55. Bepara jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemungutan suara ulang dalam pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wa;olpta dam walikota?
a. 2000 surat suara
56. Apa saja yang dimuat dalam surat suara pemilihan kepada daerah?
a. Nomor urut, foto pasangan calon, dan nama.
57. Berapakah jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota
a. 2,5 % dari jumlah pemilih tetap.
58. Berapakah jumlah peserta pemilih paling banyak pada setiap TPS untuk pemilihan kepada daerah?
a. 800 orang
59. Berapa lama tahapann kampanye pemilihan kepala daerah berlangsung?
a.14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara
60. Apa asas pemilu di Indonesia?
a. Luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)
61. Dasar hokum yang menyerentakkan pemilihan umum?
a. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
62. Yang dimaksud suatu komisi pemilihan umum dalam konstitusi adalah?
a. KPU, Bawaslu dan DKPP
63. Sudah berapa kali pemilu diselenggarakan di Indonesia?
a. Sebanyak 12 kali (1955 sd 2019)
64. Tahun 1955 partai besar partai pemenang pemilu pertama kali di Indonesia antara lain adalah?
a. Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam
Indonesia
65. Lembaga pertama pengusul RUU Pemilu?
a. Kabinet Natsir
66. Orang yang pertama kali berperan menyelenggarakan pemilihan pertama di Indonesia sebelum pemilu
dilaksanakan?
a. Kabinet Sukiman menyelenggarakan pemilihan regional.
67. Lembaga pemantau pertama di Indonesia?
a. Komite independent pemantau pemilu (KIPP) Indonesia
68. Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota diatur dengan
a. Peraturan Presiden.
69. Dalam hal gubernur dan wakil gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil
walikota dilakukan oleh?

5. a. Menteri
70. Siapa yang melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih?
a. Presiden
71. Siapa yang menggantikan presiden untuk melantik gubernur dan wakil gubernur ketika presiden sedang
berhalangan?
a. Wakil Presiden
72. Aturan tentang mengajukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan bupati dan wakil
bupati serta walikota dan wakil walikota?
a. Jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir
yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota
73. Syarat agar warga negara Indonesia dapat didaftar sebagai pemilih?
a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.
74. Berapa lama PPS pemilihan wajib mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara?
a. 7 (tujuh) hari
75. Bagaimana pemungutan suara di TPS pemilihan dapat diulang?
a. Jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan
76. Pemungutan suara di TPS pemilihan dapat diulang?
a. Jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan ;
1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut
tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi
tanda khusus menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;c.
petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara
tersebut menjadi tidak sah;4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS
yang sama atau TPS yang berbeda; 5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih,
mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
77. Penghitungan ulang suara di TPS pemilihan dilakukan dengan seketika?
a. Jika 1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;2. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya;3. Penghitungan suara dilakukan dengan suara
yang kurang jelas;4. Penghitungan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;5. Saksi calon, PPL dan masyarakat
tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;6. Penghitungan suara dilakukan di tempat
lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;7. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara
yang sah dan surat suara yang tidak sah.
78. Siapa yang dapat menyeampaikan laporan pelanggaran pemilihan?
a. 1. Pemilih;2. Pemantau pemilihan;3. Peserta pemilihan
79. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan?
a. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.
80. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan?
a. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
81. Apa yang dimaksud perselisihan hasil dalam pemilihan?
a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan
perolehan suara hasil pemilihan.
82. Pada darah dengan penduduk sebanyak 2 sampai 6 juta orang, berapa persen selisih perolehan suara untuk dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara?
a. Jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5 % dari total suara sah
83. Kesediaan untuk pengunduran diri oleh anggota KPU dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hokum dan atau tidak berbadan hokum selambat-lambatnya dilakukan pada saat?
a. Terpilih menjadi anggota KPU
84. Berapa waktu dibentuknya Panwalu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Luar Negeri sebelum
tahapan pertama penyelenggaraan pemilu?

6. a. 1 bulan dan berakhir 2 bulan setelah seluruh tahapan selesai
85. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 (1) huruf b UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu untuk
pasangan calon memuat?
a. Foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik
pengusul pasangan calon.
86. Jumlah surat suara di setiap TPS pemilu sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih
tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah?
a. Dengan 2 % dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan
87. Berapa lama waktu yang diberikan untuk perpanjdangan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil
presiden?
a. 2 kali 7 hari
88. Berapa jumlah anggota KPU provinsi di provinsi dengan hasil penghitungan dengan rumus jumlah penduduk
ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota sama dengan atau lebih dari 10 juta?
a. 7 orang anggota KPU Provinsi
89. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah pemilih untuk setiap TPS?
a. 1. Tidak menggabungkan desa;2. Memudahkan pemilih;3. Memperhatikan aspek geografis;4. Batas waktu
yang disediakan untuk pemungutan suara;5. Jarak tempuh menuju TPS
90. Surat suara sebanyak 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan tidak hanya digunakan untuk
menggantikan surat suara yang rusak, kepada siapa saja surat suara tersebut dapat diberikan?
a. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih
tetap dan faftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
91. Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017
tentang Pemilu terdiri atas?
a. Komisi Independen Pemilihan
92. Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu termuat dalam tiga undang-undang yaitu?
a. Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wkail Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggaraan pemilihan Umum, dan UU No 8 tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD
93. Apa saja perlengkapan pemungutan suara pemilu?
a. 1. Kotak suara; surat sura; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos; tempat pemungutan
suara
94. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai?
a. 20 bulan sebelum pemungutan
95. Berapa lama pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan?
3 bulan
96. Apa yang dimaksud dengan “berhalangan tetap”? yang bersangkutan?
a. 1. Menderita sakit fisik dan atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, 2. dan atau tidak
diketahui keberadaannya.
97. Putusan Bawaslu menngenai penyelesaian sengketa proses bersifat final dan mengikat dengan?
a. 1. Verifikasi Partai politik peserta pemilu;2. Penetapan Daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten /kota ;2. Penetapan pasangan calon
98. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diatur dalam pasal 6A UUD 1945 merupakan
perubahan UUD 1945 yang ke berapa?
a. Perubahan ketiga
99. Tahun berapa pemilu dilaksanakan pertama kali?
a.1955
100. Apakah nama penyelenggara pemilu pada tahun 1955
a. Panitia pemilihan Indonesia
101. Apakah nama penyelenggara pemilu pada era orde baru, perdiode 1971?
a. Lembaga pemiihan umum
102. Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilhan umum dilakukan parpol kepada
a. Komisi pemilihan umum
103. Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dan partai politik apabila?

7. a. Meninggal dunia, menjadi anggota partai politik lain, melanggar AD/ART mengundurkan diri secara tertulis.
104. Nama, lambing, dan atau tanda gambar partai politik dilarang sama?
a.Bendera atau lambing Negara Republik Idonesia, nama atau gambar seseorang, nama, bendera atau symbol
organisasi Gerakan separatis atau organisasi terlarang serta anama Lembaga negara atau lambang
pemerintah.
105. Berapa lama masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta
calon walikota dan wakil walikota sejak pengumuman pendaftaran ?
a. 3 (tiga) hari
106. Jika total bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota pada suatu daerah pemilihan ada 8
orang, berapa jumlah minimal bakal calon perempuan?
b. 3(tiga)
107. Pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah dilakukan kepada
c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota
108. Salah satu alas an pemberhentian anggota KPU. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota secara tidak hormat
adalah karena tidak menghadiri siding pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama?
d. 3. kali berturut-turut
109. Anggota KPU, KPU Provinsi dan kabupaten/kota dapat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa
dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjadara lima tahun atau lebih. Pemberhentian
sementara tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu palinglama?
e. 60 hari
110. Untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ketentuannya tercantum dalam?
f. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
111. Penyandang disabilitas memiiki hak yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik
untuk memilih maupun dipilih. Hal itu diatu dalam
a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
112. Teori pemerintahan yang merupakan cerminan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat?
a. “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”
113. Pemilu merupakan bagian dari pengamalan sila ke berapa?
a. Sila ke-4 berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan” menyatakan bahwa Indonesia dipimpin oleh orang yang hikmat dan bijak.
114. Tujuh prinsip penyelenggaraan pemilu menurut international IDEA?
a. Independen, Imparsial, Integritas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, pelayanan.
115. Prinsip pemerintahan demokrasi yaitu dengan adanya supremasi hukum yang bermakna?
a. Setiap orang sama di dalam hukum
116. Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah?
a. UUD 1945 pasal 28
117. Tanggal berapa undang-undang 1945 disahkan?
a. 18 Agustus 1945
118. Definisi kampanye pemilu menurut pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah?
a. Bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
119. Apa yang anda ketahui mengenai otonomi daerah?
a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
120. Organisasi Partai Politik terdiri atas?
a. Organisasi tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
121. Sikap dan tindak penyelenggara pemilu yang melaksanakan prinsip aksebilitas adalah?
a. Memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai
pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD sebagai calon presiden/wakilpresiden,
sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.
122. Untuk menyeleksi ccalon anggotaKPU, presiden membentuk tim seleksi yang anggotanya paling banyak
berjumlah?
a. 11 orang

8. 123. Jumlah anggota Bawaslu provinsi di daerah yang hail penghitungan jumlah penduduk ditambah hasil kali antara
luas wilayah dan jumlah penduduknya sampai dengan 10 juta adalah sebanyak?
a. Orang
124. Apa yang dimaksud dengan asas “langsung” dalam pemilu?
a. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai
dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
125. Apa yang dimaksud dengan asas “umum” dalam pemilu?
a. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu
17 tahun dan atau pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum
126. Apa makna asas “bebas” dalam pemilu?
a. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapapun.
127. Apa makna asas “rahasia’ dalam pemilu?
a. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh
pihhak manpun dan dengan jalan apapun.
128. Apa makna asas “jujur’ dalam pemilu?
a. Jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilihan Umum penyelenggara/pelaksana. Pemerintah dan partai
politik peserta pmilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat
secara tidak langsung, harus bersikap dan bertinjak jujur seseuai dengan paraturan perundang-undangan
yang berlaku.
129. Apa maksud asas “adil” dalam pemilu?
a. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat
perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
130. Fungsi pemilu?
a. 1.sarana memilihi pejabat public;2. Sarana pertanggungjawaban pejabat public;3. Sarana Pendidikan
politik rakyat;4. Mengubah kebijakan;5. Mengganti pemerintahan;6. Menyalurkan aspirasi daerah
131. Sebutkan tujuan pemilu?
a. 1. melaksanakan kedaulatan rakyat;2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat:3. Merawat Bhineka
Tunggal Ika;4. Menjamin kesibambungan pembangunan nasional
132. Jenis-jenis pemilu?
a. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD;2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;3. Pemilihan
langusng kepala daerah;3. Pemilihan langung kepala desa.
133. Usul hakangkat DPR baru menjadi hak angket apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna dengan
ketentuan
a. Rapat dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota DPR yang
hadir
134. Hak menyatakan pendapat DPR dapat diusulkan oleh paling sedikit?
a. 25 orang anggota DPR
135. Sebutkan asas-asas yang dianut partai politik dalam sejarah di Indonesia?
a. Asas Pancasila, asas Islam, asas social deamokrasi kerakyatan dan asas demokrasi religious.
136. Ideologi yang berkembang dalam partai politik di Indonesua?
a. Ideologi Nasionalisme, idiologi Islam, Ideologi komunisme dan ideologi marhaenisme
137. Apa yang disebut dengan pemilihan Umum?
a. Proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka
ragam mulai dari preseiden, wakil rakyat diberbagai pemerintahan hingga kepala desa.
138. Prinsip pembentukan daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota?
a. Prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada system pemilu yang proporsional, proporsionalitas,
integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan
139. Jumlah kursi anggota DPR sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
a. Sesuai pasal 186 jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima)
140. Jumlah kursi di setiap daerah pemilihan untuk anggota DPR?
a. 3 sd 10 kursi
141. Jumlah kursi di setiap daerah pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi?
a. 35 sd 120 kursi

9. 142. Berapa alokasi kursi bagi DPRD Provinsi dengan penduduk lebih dari 7 sd 9 orang?
a. 75 kursi
143. Berapa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi?
a. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi
144. Berapa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota?
a. paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi
145. Apabila sebuah kabupaten/kota dengan jumalh penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta orang
maka memperoleh alokasi kursi sebanyak?
a. 50 kursi
146. Berapa jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD?
a. Untuk setiap provinsi deitetapkan 4 (empat) kursi
147. Syarat pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden?
a. Paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional
pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
148. KPU menolek pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden?
a. 1. pendaftaran 1 psangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu ;2.
Pendaftaran 1 pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan
gabungan parai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendafarkan pasangan calon.
149. Berapa banyak bakal calon yang dapat didaftarkan oleh partai politik di suatu daerah
pemilihan?
a. paling banyak 100 persen dari jumlah kuri pada setiap darrah pemilihan
150. Berapa persen ambang batas perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan
kursi anggota DPR?
a. Paling sedikit 4 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR
151. Apakah terdapat ambang batas bagi penentuan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
a. Seluruh partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/kota
152. Metode penghitungan suara untuk perolehan kuris DPRD ?
a. suara sah setiap partai politik dibagi dnegan bilangan pembagian 1 dan diikuti secara berurutan oleh
bilangan ganjil 3;5;7 dst
153. metode menghitung perolehan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota?
a. Suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh
bilangan ganjil 3;5;7 dan seterusnya.
154. Berapa syarakat minimal dukungan calon perseorangan yang mendaftarkan sebagai calon gubernur dan wakil
gubernur dengan penduduka yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000?
a. Harus didukung paling sedikit 6.5 % (enam setengah persen) dari 12 juta jiwa
155. Berapa syarat dukungan calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan
jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000?
a. Harus didukungpaling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen)
156. Dalam bentuk apa dukungan calon perseorangan pemilihan dibuktikan ?
a. Dukungan perseorangan dibuktikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopi kartu
tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
157. Apa definisi system pemilu?
a. Sekumpulan aturan yang menstruktur bagaiamana suara diberikan pada pemilu untuk wakil rakyat dan
bagaiamana suara ini kemudian dikonversi menjadi kursi ke dalam Lembaga perwakilan
158. Jelaskan system pemilu pluralitas/mayoritas?
a. Satu daerah pemilihan (dapil) memperebutkan satu kursi atau lebih dari satu kursi. Setelah suara dihitung,
mereka yang mendapat jumlah suara sah terbanyak yang akan mendapatkan kursi di sebuh dapil tanpa
memperhitungkan selisih suara sah yang dimenangkan.
159. Unsur-unsur dalam system pemilu?

10. a. 1. Besaran daerah pemilihan (districk magneitude):2. Pencalonan;3. Pemberian suara;4. Formula
penghitungan suara dan penentuan calon terpilih;5. Ambang batas;6. Penjadwalan penyelenggaraan
pemilu
160. Pasangan presiden dan calon wakil presiden ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih jika memperoleh suara?
a. 50 % dari jumlah suara dalam pemilu sedikitnya 20% dari suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari ½ jumlah provinsi di Indonesia
161. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota harus diselesaikan?
a. Paling lama 4 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu
162. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya
dalam waktu?
a. 14 hari
163. Penanganan pelanggaran pemilu 7 sd 14 hari kerja jika memang diperlukan waktu tambahan. Berapa lama
waktu tindak lanjut pada pemilihan kepada daerah?
a. 3 hari kelender ditambah 2 hari kelender
164. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak?
a. 120 kursi
165. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/kota paling sedikit 20 dan paling banyak?
a. 55 kursi
166. Jumlah Dapil DPR se-Indonesia?
a. 80 Dapil
167. Jadwal pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat?
a. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara
168. Verifikasi KPU terhadap keabsahan dokumen persyaratan pendaftar partai politik harus selesai dalam waktu
paling lama?
a. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara
169. Penetapan partai politik calon peserta pemilu yang memenuhi syarat atau lulus verifikasi harus dilakukan KPU
dengan tenggat waktu paling lambat?
a. 14 bulan hari pemungutan suara
170. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik ?
a. politik atau gabungan partai politik memiliki sekurang-kurangnhya 20% kursi DPR atau 25 % suara sah
secara nasional dalam pemilu sebelumnya.
171. Penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa dilaksanakan oleh PPS. KPU Kabupaten/Kota membentuk
PPS dalam waktu paling lama?
a. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu
172. Apabila pasangan calon tidak memenuhi syarat, maka pengajuan calon pengganti dilakukan dalam jangka
waktu paling lama?
a. 14 hari sejak surat permintaan KPU diterima partai politik.
173. Jika partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon pengganti, maka terhadap persyaratan bakal
calon pengganti tersebut dilakukan verifikasi oleh KPU. Jika ternyata dinilai tidak lengkap atau tidak sah, maka?
a. Partai politik tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru
174. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU melakukan perpanjangan jadwal
pendaftaran pasangan calon dalam jangka selama?
a. 2x 7 hari
175. Apabila ssalah satu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden berhalangan tetap sebelum dimulainya
hari pemungutan suatara putaran kedua, maka KPU mesti memutuskan untuk?
a. Menunda tahapan pemilu presiden dan wakil presiden paling lama 15 hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap.
176. Daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD harus sudah diajukan oleh partai politik paling lambat?
a. 9 bulan sebelum hari pemungutan suara
177. Pengaturan rapat peleno Bawaslu, Provinsi dan kabupaten/kota yang harus dilaksanakan secara tertutup. Rapat
pleno dimaksud adalah untuk agenda?
a. Pemilihan ketua bawaslu, ketua bawaslu provinsi atau ketua bawaslu kabupaten/kota
178. Apabila terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka KPU memberikan kesempatan kepada partai
politik untuk mengajukan calon pengganti. Calon penggati tersebut diajukan paling lambat?

11. a. 14 hari sejak surat permintaan KPU diterima oleh partai politik.
179. Pencalonan anggota DPD dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu?
a. 9 bulan seblum hari pemungutan suara
180. Apa saja informasi minimal yang harus dimuat dalam laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan kepada
Bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota?
a. Nama pelapor, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian dan uraian kejadian.
181. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD dilaksanakan oleh?
a. KPU dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota
182. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan
disampaikan paling lambat?
a. 10 hari setelah daftar calon sementara diumumkan
183. Jumlah kursi minimal dan maksimal untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR adalah sebanyak?
a. 3 kursi dan paling banyak 10 kursi
184. Berapa batas minimal dan kamsimal jumlah kursi DPRD Provinsi?
a. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi
185. Berapa jumlah metode kampanya yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017?
a. 9. metode
186. Hak angket DPR dapat diusulkan oleh paling sedikit?
a. 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi
187. Batas akhir pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu akibat diterbitkannya keputusan KPU,
KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota ditentukan batas waktu pengajuannya?
a. 3 hari kerja keputusan diterbutkan
188. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib
disampaikan kepada akuntan public yang ditunjukkan oleh KPU. Laporan tersebut diserahkan paling lambat?
a. 15 hari setelah hari pemungutan suara
189. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima oleh KPPS selambat-lambatnya?
a. 1 hari sebelum pemungutan suara
190. Untuk menghindari penyalahgunaan, jumalh surat suara yang dicetak dibatasi. Berapa jumlah surat suara yang
diperbolehkan untuk dicetak?
a. Sebanyak jumalh pemilih ditambah 2 persen
191. Untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang. Maka jumlah surat suara bertanda
khusus yang boleh dicetak untuk satu daerah pemilihan adalah sebanyak?
a. 1000 surat suara
192. Apabila terjadi kondisi dimana seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan di suatu
TPS telah memberikan suara, namun waktu pemberian suara yang ditentukan masih tersedia, maka?
a. KPPS dilarang mengadakan pemungutan suara
193. Alas an yang menyebabkan pemungutan suara ulang wajib dilakukan adalah?
a. Terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengabkibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat
digunakan
194. Penetapan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara peserta pemilu serentak dilakukan oleh KPU
dalam waktu paling lambat
a. 35 hari setelah hari pemungutan suara
195. Penetapan hasil perolehan suara partai politik peserta memilu untuk calon anggota DPRD Provinsi dilakukan
oleh KPU Provinsi dalam waktu paling lambat
a. 25 hari setelah hari pemungutan suara
196. Penetapan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota
dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dalam waktu paling lambat
a. 20hari setelah hari pemungutan suara
197. Partai politik peserta pemilu yang dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah
a. Partai politik yang memperoleh suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.
198. Penetapan calon anggota DPR sebagai calon terpiliih pengganti sudah harus ditetapkan oleh KPU dalam waktu
paling lama
a. 14 hari setelah calon terpilih berhalang

12. 199. Apabila tidak dapat dilaksanakan di 40 persen jumlah provinsi dan 50 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar
tidak dapat menggunakan hak pilihnya, maka dilaksanakan pemilu susulan. Penetapan pemilu susulan dengan
kondisi demikian dilakukan oleh?
a. Presiden
200. Apa yang dimaksud system proporsional dalam pemilihan umum?
a. Sistem pemilihan yang mengatur kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai politik peserta
pemilu sesuai dengan perimbangan perolehan suara yang didapat partai politik/organisasi pemilihan
bersangkutan
201. Bentuk fisik dari konstitusi Indonesia adalah
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
202. Indonesia bukan negara yang pemerintahannya menyelenggarakan negara dengan konsep rule of man
melainkan dengan konsep
a. Rule of law
203. Sebanyak 45 butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diatur dalam
a. TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pemasayarakat Nilai-Nilai Pancasila
204. Nomor brapakah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari anggarapan peran partai politik terlalu
dominan dalam menentukan calon
a. Nomor:05/PUU-V/2007
205. Apa dasar hokum pembentukan Mahkamah konstitusi?
a. UU Nomor 24 tahun 2003 Mahkamah konstitusi
206. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepada negara sekaligus kepada pemerintahan,
karena Indonesia menganut system
a. Presidensial
207. Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena,
a. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
208. Batasan pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak dua kali masa jabatan diatur dalam UUD 1945 pada
amandemen yang keberapa?
a. Amandemen pertama
209. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan wakil
presiden?
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
210. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?
a. Tidak lebih dari sepertiga (1/3) jumlah anggota DPR RI
211. Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari tujuh asas diatur dalam ketentuan UUD 1945 yaitu pada
pasal?
a. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945
212. Seluruh warga negara berhak atas sega informasi yang berhubungan dengan proses dan hasil pemilihan umum.
Hak atas informasi juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 yaitu dalam
pasal
a. Pasal 28 F UUD 1945
213. Lembaga negara yang berhak menguji peraturan yang diterbutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah
a. Mahkamah Agung
214. Kesetaraan hak penyandang disabilitas sebagai pemilih untuk dicalonkan mengisi jabatan-jabatan politik yang
dipilih melalui pemilu. Hal tersebut diatur secara tegas dalam UU No.7 Th.2017 tepatnya
a. Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
215. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum berkedudukan sebagai
a. Lembaga nonstruktural
216. Salah satu tugas KPU tentang pemilu adalah menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan
laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Tafsir otentik atas frasa “enindaklanjuti”dalam
rumusan tugas KPU tersebut adalah?
a. Mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun
meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

13. 217. Hak pilih merupakan hak konstitusional yang juga dijamin dan dilindungi secara implisit dalam UUD 1945 yaitu
dalam pasal
a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
218. Pemilu pada dasarnya telah menganut prinsip pemutakhiran data. Hal itu dapat dibaca dalam ketentuan pasal?
Pasal 204 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
219. UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanatkan adanya rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/kota yang mesti dilaksanakan secara tertutup. Rapat pleno dimaksud adalah dalam rangka?
a. Pemilihan ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/kota
220. Untuk penyelenggaraan pemilu 2024 bagi partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen tidak lagi
diisyarat untuk mengikuti tahap verifikasi factual. Hal ini dasarkan pada putusan MK Nomor..
a. Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020
221. Berapa minimal usia bagi seorang warga negara Indonesia yang dapat diajukan sebagai calon Presiden dan calon
Wakil Presiden sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah?
a. 40 tahun
222. Sesuai UU Nomor 7 Thaun 2017 tentang Pemilu, untuk dapat diangkat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS,
seorang warga negara sudah harus berusia paling rendah
a. 17 tahun.
223. Landasan konsstitusional pembentukan Bawaslua adalah
a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
224. Seorang calon anggota DPR dan DPD mesti memenuhi syarat batas usia minimal yang ditentukan UU Pemilu,
yaitu
a. 21 tahun
225. Syarat dimisili bagi calon anggota DPRD Kabupaten/kota adalah
a. Wilayah NKRI
226. Jumalah maksimal bakal calon anggota DPR dan DPRD yang boleh dimuat dalam daftar bakan calon sebanyak?
a. 100 % dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
227. Keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon persentasenya minimal?
a. 30 % dari total jumlah calon yang diajukan
228. Apabila terjadi perselisihan kepengurusan partai politik pada saat berjalannya tahapan pencalonan anggota
legislative, maka kepengurusan pusat yang dapat mendaftarkan calon anggota DPR dan anggota DPRD adalah?
a. Kepengurusan yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai dan ditetapkan dengan keputusan
menteri
229. Untuk dapat menjadi anggota Bawaslu povinsi, seorang warga negara harus berusia paling kurang?
a. 35 tahun
230. Syarat usia untuk menjadi pnengawas pemilu juga berlaku bagi panwaslu kecamatan dan panwaslu
kelurahan/desa. Usia minimal untuk dapat diangkat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu
kelurahan/Desa adalah
a. 25 tahun
231. Tingkat Pendidikan formal minimal seorang calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
a. Sekolah menengah atas atau sederajat
232. Pemilihan anggota Bawaslu oleh DPR sudah harus selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama
a. 30 hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden
233. Seorang anggota Bawaslu dapat diberhentikan tanpa harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas
pengaduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu atau masyarakat, apabila?
a. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana pemilu
234. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelengaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah tingkat provinsi, Bawaslu provinsi bertanggung jawab kepada
a. Bawaslu
235. DKPP sebagai Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibentuk paling
lambat
a. 2 bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah
236. Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat
ad hoc. Anggota tim pemeriksa daerah dimaksud berjumlah..

14. a. 4 orang
237. Syarat minimal Pendidikan seorang calon anggota DPD. Adalah?
a. SMA atau sederajat
238. Daerah pemilihan anggota DPR ditetapkan langsung melalui Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut diatu dalam
ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu?
a. Pasal 187 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
239. Kapan pertama kali pemilu anggota legislative yang diselenggarakan untuk memilih semua anggota DPR dan
tidak ada lagi anggota yang diangkat?
a. Pemilu 2009
240. Pemilu yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
a. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013
241. Undang-udang Dasar 1945 yang mengatur terkait penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan pemilihan
umum. Lembanga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah?
a. Mahkamah Konstitusi
242. Ketentuan yang memuat penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal
a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
243. Sesuai pasal 468 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu
adalah?
a. Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
244. Sesuai pasa 403 No.7 tahun 2017, pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan
suara termasuk dalam kategori
a. Pelanggaran administrasi pemilu
245. Pemilihan anggota KPU dilakukan dalam waktu paling lama 30 ahri kerja terhitung sejak diterimanya berkas
calon anggota KPU dari
a. Presiden
246. Pasal yang mengatur tugas dan wewenang sekertariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Propinsi dan secretariat
Kabupaten/kota adalah
a. Pasal 85 UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu
247. Pemberhentian anggota KPU diatur dalam pasal
a. Pasal 37 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu
248. Ketentuan yang berlkau terkait pemilihan kepala daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah
a. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah berlaku ketentuan Decentralisatie 1903 dan konisklijk
desluit
249. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari
a. Sila-sila Pancasila.
250. Tugas Bawaslu provinsi untuk mencegah praktik politik uang tercantum dalam pasal berapa?
a. Pasal 97 huruf c UU 07 Tahun 2017
251. Tugas Bawaslu Provinsi dalam mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye termuat dalam pasal berapa?
a. Pasal 97 huruf d UU 7 Tahun 2017
252. Apa saja yang dilakukan Bawaslu Provinsi dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
sengketa proses pemilu?
a. Mengidentifkasi dan memetakan pptensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi, mengoordinasikan,
menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggara pemilu di wilayah provinsi,
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi.
253. Apakah dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara
periodic dan atau berdasarkan kebutuhan menjadi kewajiban Bawaslu Provinsi?
a. Ya. Sesuai dengan pasal 100 huruf c UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
254. Dalam kondisi apa Bawaslu provinsi berhenti antar waktu?
a. 1. Meninggal dunia;2. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban;c. diberhentikan dengan tidak hormat
255. Ada berapa jenis rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Provinsi
a. 1. Rapat pleno tertutup;2. Rapat pleno terbuka

15. 256. Berapa lama Panwaslu Kecamatan, Keluarahan dan Panwalu LN dibentuk dan berakhir tugasnya?
a. Dibentuk palaing lambat satu bulan sebelum tahapan pertama ppenyelenggaraan pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat dua bulan setelah tahapan pemilu selesai.
257. Berapa lama pengawas TPS dibentuk dan dibubarkan?
a. Dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari
setelah hari pemungutan suara
258. Apa saja tugas pengawas?
a. Mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan
suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
259. Apakah pengawas TPS berwenang untuk menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan
pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara?
a. Ya. Sebagaimana yang diatur dalam pasa 115 huruf a UU 7 tahun 2017
260. Apa yang disediakan pemerintah dalam menyediakan data kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih?
a. 1. Data agregat kependudukan perkecamatan;2. Data penduduk potensial pemilih pemilu;3. Data warga
negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri
261. Pasal berapa yang menyebutkan temua pengawas pemilu wajin ditindaklanjuti oleh KPU?
a. Pasal 220 angka 2 UU 7 Tahun 2017
262. Larangan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya,
memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tertentu dan atau memilih calon anggota DPD Tertentu. Terdapat pada
pasal?
a. Pasal 278 angka 2
263. Selain Bawaslu, yang melakukan pengawasan penyiaran dan iklan kampanye pemilu itu adalah Komisi Penyiaran
Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pemilu
yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran atau media massa cetak terdapat pada pasal?
a. Pasal 296 UU Tahun 2017
264. Jumlah batas maksimal sumbangan perseorangan dan kelompok kepada pasangan calon presiden dan wakil
presiden?
a. Perseorangan tidak boleh melebihi 2.5 M dan dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non
pmerintah tidak boleh melibihi 25 miliar
265. Kapan pembukuan dana kampanye calon presiden dan wakil presiden?
a. Diulai sejak 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden
dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada
kantor akuntan public yang ditunjuk KPU
266. Kapan pembukuan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
a. Sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta peilu dan ditutup 7 hari sebelum
penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan
publik yang ditunjuk KPU
267. Siapa saja yang dimaksud dengan pemantau pemilu?
a. 1. Organisasi kemasyarakat berbadan hokum Yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar
pada pemerintah atau pemerintah daerah;2. Lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri;3. Lembaga
pemilihan luar negeri;4. Perwakilan sahabat di Indonesia
268. Apa saja syarat sebagai pemanatau pemilu?
a.1. bersifat independent;2. Mempunyai sumber dana yang jelas;3. Teregistrasi dan meperoleh izin dari
bawaslu.
269. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud dari parrtisipasi masyarakat dalam pemilu?
a. 1. Sosialisasi pemilu;2. Pendidikan politik bagi pemilih;3. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu;4.
Penghitungan cepat hasil pemilu
270. Siapa yang memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan pemilihan?
a. Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan PPL dan pengawas TPS
271. Kapan pengawas pemilihan tingkat kecamatan dibentuk dan berakhir?
a. 1. (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat
2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai.
272. Berapa jumlah pengawas pemilu lapangan, kapan dibentuk dan dibubarkan dalam pemilihan?

16. a. 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemeilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2
bulan setelah seluruh tahapan peneyelenggaraan peilihan selesai.
273. Bagaimana status apabila dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih
ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan?
a. Yang bersangkutan tetap dilantik. Kemudian saat itu juga diberhentikan sementara.
274. Sifat dari putusan Bawaslu provinsi dan putusan panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa
pemilihan?
a. Mengikat
275. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kuulatif
pada masa kampanye ialah sebanya?
a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap setasiu tervisi setiap hari selama
masa kampanye pemilu
276. Memastikan ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus
dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya adalah wujud sikap dan tindakan penyelenggaraa pemilu
yang berdasarkan prinsip…
a. Kepentingan umum
277. Bagaimana bentuk pengawasan kampanye yang dilakukan kampanye? Sebutkan 2 poin?
a. 1. Penelitian dokumen;2. Melakukan pengawasan langsung
278. Apa yang dimaksud dengan temuan pelanggaran pemilu?
a. Merupakan hasil pengasasan aktif Bawaslu, panwaslu, LN dan pengawas TPS pada setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu
279. Apa yang dimaksud dengan laporan pelanggaran pemilu?
a. Merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang emmpunyai hak pilih, peserta pemilu dan
pemantau pemilu kepada Bawaslu, panwaslu, LN dan tau pengawas TPS pada setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu
280. Dalam menyampakan laporan pelanggaran pemilu, apa syaratnya?
a. 1. Nama dan alamat pelapor;2. Pihak terlapor;3. Waktu dan tempat kejadian perkara;4. Uraian kejadian
281. Berapa hari paling lama hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu?
a. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu
282. Berapa hari paling lama laporan pelanggaran Pemilu disampaikan?
a. 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
283. Berapa lama temuan dan laporan pelanggaran pemilu ditinndaklanjuti pengawas pemilu?
a. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
284. Apabila pengawas pemilu membutuhkan keterangan tambahan dan kajian berapa lama maksimal waktu yang
diatur?
a. 14 hari setelah temuan diterima dan diregistrasi
285. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
pemilu dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilu pelanggaran administraitif tidak termasuk tindak pidana
pemilu dan pelanggaran kode etik. Terdapat pada pasal?
a. Pasal 460 angka 1 dan 2 UU 7 tahun 2017
286. Proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu terdapat pada pasal?
a. 461 UU 7 Tahun 2017
287. Berapa lama KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu?
a. Paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan
288. yang menjelaskan tentang mekanisme pelanggaran administrative yang bersifat tersetruktur, sistematis dan
massif itu terdapat pada pasal ?
a. pasal 463
289. yang dimaksud dengan sengketa antra peserta dengan penyelenggara pemilu dalam proses pemilu itu
dijelaskan dalam pasal?
a. 466 UU 7 tahun 2017
290. Untuk menyemakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu, Panwas, Kepolisian,
Kejaksaan Tinggi dan Negeri membentuk?
a. Sentra penegakan hukum terpadu
291. Penyelesaikan proses sengketa pemilihan?

17. a. 1. Menerima dan mengkaji laporan;2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepekatan melalui musyawarah dan mufakat.
292. Yang dimaksud pelanggaran tersetruktur adalah?
a. Kecurangan yang dilakukan oleh apparat structural, baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan
secara koloektif atau secara Bersama-sama
293. Yang dimaksud pelanggaran sistematis adalah
a. Pelanggaran yang direncanakan secara matan, tersusun, bahkan sangat rapi
294. Yang dimaksud pelanggaran massif adalah?
a. Dampak pelanggaran yang sangat luar pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
295. Berapa harikah Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota memerika=sa dan memutuskan sengketa proses
pemilu?
a. 12 hari sejak diterimanya permohonan
296. Berapa hari pengadilan tata usaha Negara memeriksa dan memtus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
1 pasal 471 UU nomor 7 tahun 2017 paling lama?
a. 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
297. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dalam pasal 469 UU No.7 tahun 2017 yang dilakukan
oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, selanjutnya, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada?
a. Pengadilan tata usaha negara
298. Dalam hal terjadi perseelisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan pesolehan
suara oleh KPU kepada?
a. Mahkamah Konstitusi.
299. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pengungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di
satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana paling lama?
a. 18 (delapan belas bulan) dan denda paling banyak Rp.18.000000
300. Yang termasuk pelanggaran administrative pemilu dalam pasal 460 ayat 1 UU nomo 7 tahun 2017 meliputi?
a. 5 hari