1. Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan krusial dalam pelaksanaan pemilu legislatif mulai dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan di setiap tahapan tersebut untuk memastikan proses berjalan dengan akurat dan adil.
3.
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.
File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.
File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.
File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.
File ini sangat berharda untuk siapapun yang belajar tentang advokasi.
Slide ini memberikan informasi singkat tentang dinamika regulasi pilkada serentak 2015, inovasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan pilkada dan isu2 strategis pada setiap tahapan
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
Open data dan transparansi merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan good governance. Untuk mengupayakannya, diperlukan upaya promosi dan advokasi. Keduanya akan memerlukan kemampuan analisa stakeholder. Bagaimana carny?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Slide presentasi ini menjelaskan tentang problematika dan tantangan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Beberapa permasalahan muncul di tingkat substansi, struktur dan kultur penegakan hukum pemilu
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Paska reformasi 1998, kelembagaan penyelenggara pemilu telah mengalami evolusi yang dinamis. Kerangka hukum pemilu mempengaruhi dinamika perkembangan organisasi penyelenggara pemilu dan tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Slide ini menjelaskan pengantar tentang riset sosial dan kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. dirangkum dari chapter I buku Social Research Methods yang ditulis oleh W. Lawrence Neuman
slide ini mengcapture pemikiran Hans Kelsen tentang hubungan antara hukum dan moral, sebuah perdebatan yang selalu hangat diperbincangkan di antara pakar hukum
membincang sejarah pemantauan pemilu di dunia, serta sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. dilengkapi dengan penjelasan tentang arti penting pengawasan partisipatif
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Catatan singkat ini mengupas beberapa isu kontroversial dalam Naskah Revisi UU MD3 yang disahkan oleh DPR tanggal 12 Februari 2018 yang lalu. Kajian dilakukan dalam perspektif hukum.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
1. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan
Suara
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014
Ahsanul Minan
Tenaga Ahli Bawaslu RI
Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,
Jum'at, 4 April 2014
2. Tahapan Krusial dan Inter-relasinya dalam Pemilu Legislatif *
Pendaftaran
Pemilih
Pengadaan dan
distribusi logistik
Pemungutan dan
penghitungan
suara
Penetapan hasil
(pembagian
kursi)
* keempat tahapan ini merupakan tahapan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, namun bukan berarti hanya ada empat
tahapan ini dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. masih terdapat beberapa tahapan lainnya, misalnya; tahapan pendaftaran dan
penetapan peserta pemilu, penetapan calon, penentuan dapil, dll.
Akurasi daftar pemilih akan
mempengaruhi ketersediaan
jumlah surat suara
Akurasi daftar pemilih dan
ketersediaan logistik akan
menjamin pemenuhan hak
konstitusional warga negara untuk
terlibat dalam pemilu
3. Ruang Lingkup Pengawasan
Pra-Pemungutan
Suara
Pemungutan
Suara
Penghitungan
Suara
Pergerakan Kotak
Suara
Rekapitulasi Suara
Akurasi Jumlah Surat
Suara sesuai jumlah
Pemilih
Distribusi Undangan
(C-6)
Kesiapan TPS disertai
DCT dan DPT yang
ditempelkan di TPS
Potensi money-
politic, intimidasi,
dan mobilisasi
pemilih
Pengecheckan jumlah
surat suara dan
kelengkapannya oleh
KPPS
Potensi Pemilih
memberikan suara
lebih dari 1 kali
Potensi KPPS
mencoblos kelebihan
/sisa surat suara
Potensi money-
politic, intimidasi,
dan mobilisasi
pemilih
Konsistensi KPPS
dalam penentuan
suara sah/tidak sah
Akurasi KPPS dalam
penghitungan suara
Kecermatan dan
akurasi KPPS dalam
membuat salinan C1
Potensi KPPS tidak
memberikan salinan
C1 ke saksi dan PPL
Pengamanan/
penyegelan kotak
suara
Keamanan dalam
pengiriman kotak
suara
Penayangan C1 ketika
rekapitulasi di PPS
Manipulasi dalam
rekapitulasi
4. Pengawasan Pra-Pemungutan Suara
Update jumlah
Pemilih
Distribusi Undangan
(C-6)
Kesiapan TPS disertai
DCT dan DPT yang
ditempelkan di TPS
Potensi money-
politic, intimidasi,
mobilisasi pemilih,
dan kampanye di
masa tenang
1. Apakah KPPS telah mengirimkan C6 ke pemilih
dengan tepat?
2. Apakah KPPS mengamankan C6 yang tidak
terdistribusikan?
3. Apakah ada C6 diberikan kepada pemilih yang
sebenarny (diperjualbelikan)?
1. Apakah terdapat pemilih baru
yang masuk dalam Daftar
Pemilih Khusus (DPK) ?
2. Apakah terdapat pemilih baru
yang masuk dalam Daftar
Pemilih Tambahan (DPTTb) ?
3. Apakah masih ada pemilih
yang belum terdaftar
4. Apakah masih nada data
pemilih yang tidak akurat?
1
2
3
4
1. Dalam hal terdapat jumlah
pemilih khusus (DPK), Panwas
Kab/Kota mengecheck
persebaran DPK di masing-
masing TPS, dan memastikan
apakah surat suara mencukupi.
2. Dalam hal ketersediaan surat
suara tidak mencukupi, Panwas
Kab/Kota perlu segera
membicarakannya dengan
KPU Kab/kota
5. Pengawasan Pemungutan Suara
Persiapan
• Apakah DPT & DCT ditempel di
TPS ?
• Apakah Ketua KPPS mengambil
sumpah seluruh petigas KPPS?
• Apakah TPS telah bersih dari Alat
Peraga Kampanye?
• Apakah terdapat pemilih yang belum
terdaftar dalam DPT, DPTTb, dan
DPK yang hadir untuk memberikan
suara?
Pemungutan
• Apakah Ketua KPPS mengambil sumpah petugas
KPPS?
• Apakah KPPS mencocokan nama dan identitas
pemilih dengan DPT, DPTTb, DPK?
• Apakah KPPS memberi kesempatan kepada
pemilih khusus tambahan untuk memberikan
suara 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir?
• Apakah KPPS memberikan salinan DPT, DPK,
DPTTb kepada Saksi dan PPL?
6. Pengawasan Penghitungan Suara
Pastikan KPPS menghitung:
1. Jumlah surat suara terpakai
2. Jumlah surat suara rusak
3. Jumlah surat suara tidak terpakai
Rumus Pengawasan 1 =
Jumlah surat suara terpakai + jumlah surat suara rusak + jumlah surat suara tidak terpakai = total jumlah surat suara yang ada di TPS
Rumus Pengawasan 2 =
Jumlah suara sah + jumlah suara tidak sah = total jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS
Pastikan KPPS menghitung dengan akurat
perolehan suara partai dan calon.
Rumus Pengawasan 3 =
Jumlah perolehan suara partai A + jumlah perolehan suara seluruh caleh partai A= total jumlah perolehan suara partai A
Rumus Pengawasan 4 =
Jumlah total perolehan suara seluruh partai = total jumlah suara sah di TPS
Pastikan KPPS:
1. mencatatkan perolehan suara partai dan calon secara akurat di C1 plano
2. membuat salinan C1 sesuai dengan C1 plano
3. menyerahkan salinan C1 kepada saksi dan PPL
7. Pengawasan Pergerakan Kotak Suara
Penyegelan Kotak
Suara
Pengiriman Kotak
Suara ke PPS
Rekapitulasi Salinan
C1 di seluruh TPS
oleh PPL
Pengiriman Salinan
C1 oleh PPL ke
Panwascam
1. Apakah KPPS telah mengirimkan kotak suara
kepada PPS?
2. Apakah PPS menandatangani berita acara
penyerahan kotak suara dari KPPS?
3. Apakah PPS menyimpan Kotak Suara dengan
aman?
1. Apakah KPPS telah menyegel
amplop yang berisi surat suara
terpakai dan surat suara tidak
terpakai, serta kotak suara?
1. Pembuatan rekapitulasi C1 dari seluruh TPS
dilakukan oleh PPL, sebagai bahan untuk
melakukan pengawasan rekapitulasi suara di
tingkat desa (PPS)
2. Hasil Rekapitulasi C1 versi PPL ini merupakan
dokumen internal PPL