2. DASAR HUKUM
UU PEMILU No. 7 TAHUN 2017
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum,
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 Tentang Dana
Kampanye
Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN RKDK
Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Teknis Kampanye Pemilu,
Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya
Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye
Pemilihan Umum
3. 1. MEMAHAMI PEDOMAN PELAPORAN DK ; UU 7/2017 TENTANG PEMILU, PKPU 18
TAHUN 2023 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILU ---> SIKADEKA
2. IKUTI TAHAPAN KAMPANYE & DANA KAMPANYE
3. MEMBUAT DESAIN DANA KAMPANYE DPW-DPD
4. SINKRONISASI ANTARA AKTIVITAS KAMPANYE LAPORAN DAN DANA KAMPANYE
5. MENGARRANGE AKTIVITAS CALEG --> KASIH BATAS MAKSIMAL DALAM LAP. DK
6. MENYAMPAIKAN LADK-LPPDK TEPAT WAKTU IMPLIKASI TERHADAP PARTAI &
CALEG
7. MENUTUP RKDK
8. AUDIT
POINT PENTING
TERKAIT DANA KAMPANYE
4. DASAR HUKUM
UNDANG - UNDANG
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan
Umum
*Ketentuan mengenai
dana kampanye
Pemilu diatur dalam
Pasal 325 sampai
dengan Pasal 339
PERATURAN KPU
Peraturan KPU Nomor
18 Tahun 2023
Tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum
“kegiatan kampanye Pemilu
didanai dan menjadi tanggung
jawab Peserta Pemilu. Untuk
mewujudkan prinsip
berkepastian hukum, akuntabel,
dan transparan, wajib dicatat
dalam pembukuan dan
dilakukan pelaporan dana
kampanye.”
PEDOMAN TEKNIS
Keputusan KPU Nomor
1190 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis
Pembukaan dan
Penutupan Rekening
Khusus Dana Kampanye
Peserta Pemilu
Pelaporan Dana
Kampanye Peserta
Pemilu
Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu
Pasal 115 PKPU 18/2023
5. Tahapan Dana Kampanye
Pemilu
PKPU 18/2023
Pasal 43 ayat (1-2) dan (5-6)
Partai Politik dan Calon Anggota DPR wajib melakukan
pencatatan dan pembukuan yang mencakup
penerimaan & pengeluaran yang disertai bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan.
PKPU 18/2023
Pasal 46 ayat (1-3)
(1) Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu terdiri
dari LADK; LPSDK; dan LPPDK.
(2) Laporan Dana Kampanye memuat informasi seluruh
transaksi penerimaan & pengeluaran Parpol dan Caleg
untuk membiayai kegiatan kampanye.
(3) Laporan Dana Kampanye yang dilaporkan merupakan
gabungan dari Laporan Dana Kampanye Parpol dan Caleg.
6. Tahapan Dana Kampanye
Pemilu
PKPU 18/2023
Pasal 51 ayat (1-3)
(1) Partai Politik wajib menyampaikan LADK ke KPU dan KPUD sesuai tingkatan.
(2) LADK Caleg menjadi satu kesatuan dengan LADK Parpol dan wajib kepada KPU sesuai tingkatan
(3) Partai Politik menyampaikan LADK dengan mengirim data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka.
PKPU 18/2023
Pasal 52 ayat (1-3)
(1) Partai Politik wajib menyampaikan LPSDK ke KPU dan KPUD sesuai tingkatan.
(2) Partai Politik menyampaikan LPSDK dengan mengirim data dan dokumen LPSDK yang diunggah
melalui Sikadeka.
PKPU 18/2023
Pasal 53 ayat (1-3)
(1) Partai Politik wajib menyampaikan LPPDK ke KPU dan KPUD sesuai tingkatan.
(2) LPPDK Caleg menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Parpol dan wajib kepada KPU sesuai tingkatan
(3) Partai Politik menyampaikan LPPDK dengan mengirim data dan dokumen LPPDK yang diunggah
melalui Sikadeka.
7. NO KEGIATAN AWAL AKHIR
1 Pembukaan RKDK 14 Desember 2022
27 November
2023
2 Periode LADK 17 Desember 2022 06 Januari 2024
3 Penyampaian LADK 07 Januari 2024 07 Januari 2024
4 Pelaporan LADK Perbaikan 08 Januari 2024 12 Januari 2024
5 Periode LPPDK 17 Desember 2022 22 Februari 2024
6 Penyampaian LPPDK 22 Februari 2024 28 Februari 2024
7 Audit 23 Februari 2024 29 Maret 2024
8 Penyampaian Hasil Audit 23 Maret 2024 29 Maret 2024
9 Pengumuman Hasil Audit 24 Maret 2024 08 April 2024
TAHAPAN
DANA KAMPANYE
8. LAPORAN DANA KAMPANYE
LADK
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE
LPPDK
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
DANA KAMPANYE
LAPORAN DANA KAMPANYE
LADK DISERAHKAN KE KPU : 7 JANUARI 2024
LPSDK KE KPU : 28 NOV 2023 – 11 FEB 2024
LPPDK DISERAHKAN KE KAP : 23 FEBRUARI 2024
PERIODE
16 DESEMBER 2022 s.d 6 JANUARI
2024
PERIODE
16 DESEMBER 2022 s.d 22 FEBRUARI
2024
LPSDK
LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN
DANA KAMPANYE
PERIODE
28 NOVEMBER 2023 s.d 11 FEBRUARI
2024
9. LAPORAN DANA KAMPANYE CAD
KE DPP
LADK
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE
LPPDK
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN
DANA KAMPANYE
PELAPORAN DK CAD
LADK DISERAHKAN KEPADA DPP : 25 DESEMBER 2023
LPPDK DISERAHKAN KEPADA DPP : 10 FEBRUARI 2024
PERIODE
3 NOVEMBER 2023 s.d 25 DESEMBER 2023
PERIODE
3 NOVEMBER 2023 s.d 10 FEBRUARI 2024
JADI
PERHATIAN
10. SANKSI TERKAIT LAP.
DANA KAMPANYE
PEMBATALAN
UU 7/2017
Pasal 338 ayat (1)
Partai Politik yang tidak
menyampaikan LADK, dikenai sanksi
berupa pembatalan Peserta Pemilu
pada wilayah yang bersangkutan.
UU 7/2017
Pasal 338 ayat (3)
Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota yang tidak
menyampaikan LPPDK kepada KAP,
dikenai sanksi berupa tidak
ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota menjadi
calon terpilih.
11. SANKSI TERKAIT LAP.
DANA KAMPANYE
PEMBATALAN
PKPU 18/2023
Pasal 118 ayat (1)
Partai Politik yang tidak
menyampaikan LADK, dikenai sanksi
berupa pembatalan Peserta Pemilu
pada wilayah yang bersangkutan.
PKPU 18/2023
Pasal 118 ayat (3)
Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota yang tidak
menyampaikan LPPDK kepada KAP,
dikenai sanksi berupa tidak
ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota menjadi
calon terpilih.
12. Jenis Pengeluaran Kampanye Pemilu
1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5. Media Sosial
6. Iklan Media Cetak, Media Massa
elektronik, Media Daring
7. Rapat Umum
8. Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan ketentuan
UU
AKTIVITAS KAMPANYE
(PKPU No.18 Tahun 2023, Pasal 41 ayat 4)
14. 9 METODE KAMPANYE
1.Pertemuan Terbatas
2.Pertemuan Tatap Muka
3.Penyebaran Bahan Kampanye
4.Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5.Media Sosial
6.Iklan Media Cetak, Media Massa
elektronik, Media Daring
7.Rapat Umum
8.Debat Pasangan Calon (pilpres)
9.Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan ketentuan UU
15. 1.Pertemuan Terbatas
Dilakukan di ruang/gedung tertutup atau
virtual melalui media daring (zoom
meeting, live tikoto/IG, dll),
Peserta :
Maksimal 3.000 orang untuk Tingkat
nasional,
Maksimal 2.000 orang untuk Tingkat
provinsi,
Maksimal 1.000 orang untuk Tingkat
kab/kota,
Undanngan peserta wajib memuat
informasi : hari, tanggal, jam, tempat,
tautan, nama pembicara, tema materi,
serta petugas kampanye
16. Pertemuan Terbatas
Jika dilakukan di lokasi lebih dari
1 (satu) kabupaten/kota, maka
petugas kampanye/panitia
membuat pemberitahuan kepada
Kapolda dan Bawas provinsi
melalui Sikadeka
17. Pertemuan Terbatas
Petugas/Panitia dan peserta
kampanye hanya boleh
membawa, menggunakan,
memasang, meyebarkan :
bendera, tanda gambar, atribut
partai, dan bahan kampanye
18. 2. Pertemuan Tatap Muka
Dilakukan secara interaktif di
ruang terbuka/tertutup dan
jumlah peserta tidak melampaui
kapasitas tempat duduk
Di luar ruangan (kunjungan ke
pasar, rumah warga, komunitas,
atau tempat umum lainya)
Pertemuan melalui daring,
Dihadiri peserta pedukung atau
tamu undangan
19. 3. Penyebaran Bahan Kampanye
Terdiri dari : selebaran, brosur,
pamflet, poster, stiker, pakaian,
penutup kepala, alat
makan/minum, kalender, kartu
nama, pin, alat tulis dan atribut
kampanye lainya sesuai UU
Dibagikan pada saat kampanye
pertemuan terbatas, tatap muka,
dan rapat umum
20. 3. Penyebaran Bahan Kampanye
Ukuran maksimal :
1. Selebaran : 8,25 x 21 cm
2. Brosur : 21 x 29,7 cm (dilipat
menjadi 21 x 10 cm)
3. Pamflet : 21 x 29,7 cm
4. Poster : 40 x 60 cm
5. Stiker : 10 x 5 cm
6. Desain memuat visi, misi, pokja, dan
citra diri (gambar/foto diri, nama,
dan nomor urut)
7. Dicetak dengan bahan yang mudah
didaur ulang
8. Harga maksimal @ Rp 100.000
21. 4. Penyebaran Alat
Peraga Kampanye
Jenis APK : reklame, Spanduk,
dan umbul-umbul
Desain memuat visi, misi, pokja,
dan citra diri (gambar/foto diri,
nama, dan nomor urut)
Disain diserahkan kepada KPUD
paling lambat tanggal 23
November 2023 (5 hari sebelum
masa kampanye)
22. 4. Penyebaran Alat Peraga Kampanye
KPUD
menentukan/
menetapkan lokasi
pemasagan APK
setelah
berkoordinasi
dengan Pemda
23. 4. Penyebaran Alat
Peraga Kampanye
Mendapat ijin dari pemilik
lokasi/tanah pribadi atau
badan swasta
DPW/DPD membersihkan
APK paling lambat tanggal
13 Pebruari 2023 (1 hari
sebelum hari pemungutan
suara)
24. 5. Media Sosial
DPW dan DPD
mendaftarkan
maksimal 20 akun
untuk setiap jenis
aplikasi (medsos)
Menutup akun medsos
pada tanggal 10
Pebruari 2023 (hari
akhir masa kampanye)
25. 6. Iklan Kampanye
Pemilu
Dapat dilakukan di media cetak, media
daring, medsos, Lembaga penyiaran
(komersial/iklan layanan Masyarakat)
Batas maksimum pemasangan iklan di
Lembaga penyiaran secara kumulatif
sebanyak :
a. 10 spot berdurasi max 30 detik setiap
stasiun TV, setiap hari untuk iklan di TV
b. 10 spot berdurasi max 60 detik setiap
stasiun radio, setiap hari untuk iklan di
radio
27. 7. Rapat Umum
Dilakukan di : Lapangan, Stadion,
Alun-alun, dan tempat terbuka lainya
Memeprhatikan daya tampung
tempat peserta kampanye
Dimulai pukul 09.00 dan berakhir
jam 18.00 waktu setempat
Menghormati hari dan waktu ibadah
di daerah setempat
KPU Menyusun jadwal kampanye
Rapat Umum dengan masukan dari
DPW dan DPD
29. Sumber Penerimaan Dana
Kampanye Caleg
Sumber Penerimaan Dana Kampanye
Caleg :
1. Harta Kekayaan Pribadi Caleg
2. Sumbangan Partai Politik
Range Jumlah Pengeluaran Kampanye
Caleg DPR RI PKS yang di Laporkan pada
Laporan akhir (LPPDK) :
Minimal : Rp 25 JUTA
Maksimal : Rp 2 M
