1. Dokumen tersebut merangkum peraturan KPU tentang kampanye dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk pemilihan kepala daerah di Kebumen. 2. Metode kampanye yang diizinkan meliputi pertemuan terbatas secara virtual, debat daring, penyebaran bahan kampanye melalui media sosial, dan iklan kampanye di media online. 3. Aturan baru meliputi larangan kerumunan, penggunaan APD, serta pembatasan jumlah peserta untuk memast
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan tahapan kampanye Pilkada oleh Panwaslu Kabupaten Indramayu. Dokumen menjelaskan dasar hukum, definisi, ruang lingkup, dan potensi rawan yang dapat terjadi pada persiapan dan pelaksanaan kampanye serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
Potensi masalah kampanye Pemilu 2019 meliputi kampanye di masa tenang, pemberitaan tidak berimbang, iklan komersial di luar jadwal, keberpihakan pejabat, penggunaan program pemerintah untuk kampanye, pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan di luar izin. Langkah antisipasi yakni koordinasi dengan pengawas pemilu dan peserta, mencatat peristiwa untuk menyiapkan dokumen.
Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
1. Dokumen tersebut merangkum peraturan KPU tentang kampanye dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk pemilihan kepala daerah di Kebumen. 2. Metode kampanye yang diizinkan meliputi pertemuan terbatas secara virtual, debat daring, penyebaran bahan kampanye melalui media sosial, dan iklan kampanye di media online. 3. Aturan baru meliputi larangan kerumunan, penggunaan APD, serta pembatasan jumlah peserta untuk memast
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
2. ketua nurhadi pengawasan tahapan kampanyeYanto Chaniago
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan tahapan kampanye Pilkada oleh Panwaslu Kabupaten Indramayu. Dokumen menjelaskan dasar hukum, definisi, ruang lingkup, dan potensi rawan yang dapat terjadi pada persiapan dan pelaksanaan kampanye serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.
Lorong gelap kampanye dan dana kampanye 2019 pptAniMaseri
Potensi masalah kampanye Pemilu 2019 meliputi kampanye di masa tenang, pemberitaan tidak berimbang, iklan komersial di luar jadwal, keberpihakan pejabat, penggunaan program pemerintah untuk kampanye, pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan di luar izin. Langkah antisipasi yakni koordinasi dengan pengawas pemilu dan peserta, mencatat peristiwa untuk menyiapkan dokumen.
Pilkada serentak tahun 2015 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dengan beberapa perubahan ketentuan seperti tanggung jawab penyelenggaraan menjadi bersama antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, persyaratan calon dan dukungan calon menjadi lebih ketat, serta pengawasan terhadap kampanye yang lebih ketat pula untuk mencegah potensi kerawanan seperti kampanye di luar waktu yang dit
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2009, mencakup aspek hukum, lembaga penyelenggara, proses kampanye, dan tahapan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, meliputi substansi peraturan terkait, tahapan dan jadwal, inovasi pada tahap pencalonan, isu strategis kampanye dan tahap tungguran serta rekapitulasi hasil pemilihan."
Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...Lesmana Putra
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan tersebut bervariasi antara 6,5-10% dari jumlah penduduk setempat, tergantung ukuran daerahnya. Dokumen juga menjelaskan prosedur pengumpulan dan penyerahan dokumen dukungan kepada KPU secara terperinci.
Dokumen tersebut merupakan format alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memantau pelaksanaan kampanye pemilu melalui berbagai metode seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan media sosial. Alat kerja ini diisi dengan mengemukakan pertanyaan, merujuk pada ketentuan hukum, serta melibatkan unsur-unsur pelaku dan keterangan apabila terindikasi adanya pelanggaran.
Produk hukum dan partisipasi masyarakat dalam dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan serta peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan dan pelaksanaan pemilu melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan."
Surat Edaran KPU menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama pandemi Covid-19, termasuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan membatasi jumlah orang dalam kegiatan tatap muka.
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2009, mencakup aspek hukum, lembaga penyelenggara, proses kampanye, dan tahapan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, meliputi substansi peraturan terkait, tahapan dan jadwal, inovasi pada tahap pencalonan, isu strategis kampanye dan tahap tungguran serta rekapitulasi hasil pemilihan."
Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...Lesmana Putra
Dokumen tersebut merangkum ketentuan mengenai persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Persyaratan tersebut bervariasi antara 6,5-10% dari jumlah penduduk setempat, tergantung ukuran daerahnya. Dokumen juga menjelaskan prosedur pengumpulan dan penyerahan dokumen dukungan kepada KPU secara terperinci.
Dokumen tersebut merupakan format alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memantau pelaksanaan kampanye pemilu melalui berbagai metode seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan media sosial. Alat kerja ini diisi dengan mengemukakan pertanyaan, merujuk pada ketentuan hukum, serta melibatkan unsur-unsur pelaku dan keterangan apabila terindikasi adanya pelanggaran.
Produk hukum dan partisipasi masyarakat dalam dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan serta peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan dan pelaksanaan pemilu melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan."
Surat Edaran KPU menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 selama pandemi Covid-19, termasuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan membatasi jumlah orang dalam kegiatan tatap muka.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUM Desa dapat didirikan oleh satu desa atau beberapa desa secara bersama, dan memperoleh badan hukum setelah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM. BUM Desa dapat bergerak di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai peraturan perundangan.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kridabo untuk mengelola usaha dan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa akan menjalankan bisnis perdagangan, pertanian, dan pelayanan masyarakat.
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kebumen, termasuk ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, serta jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk."
The document discusses the importance of developing a growth mindset and embracing challenges as opportunities to learn and improve. It notes that people with a growth mindset believe their talents and abilities can be developed through effort, good strategies, input from others, and hard work over time. They do not necessarily believe their talents alone will lead to their success.
Surat edaran Bupati Kebumen mengenai pelaksanaan Gerakan Kebumen di Rumah Saja pada 11 dan 18 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Surat ini menginstruksikan masyarakat untuk tinggal di rumah kecuali sektor penting seperti kesehatan dan energi, serta menutup pasar dan melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Camat dan kepala desa diminta mensosialisasikan dan mengawasi gerakan ini.
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
Peraturan ini menetapkan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang memberikan acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pedoman ini mencakup definisi, prinsip-prinsip, dan tata cara pelaksanaan berbagai aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyar
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. PENYELENGGARAAN PILBUP KEBUMEN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON DI MASA
PANDEMI COVID19
K O M I S I P E M I L I H A N U M U M
K A B U PA T E N K E B U M E N
T A H U N 2 0 2 0
2. DASAR REGULASI
• UU 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
• PKPU 8 Tahun 2017 Tentang Sosdiklih Parmas Dalam Pilkada
• PKPU 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU 14/2015 Pilkada
Dengan Satu Pasangan Calon
• PKPU 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga tentang Tahapan
Pelaksanaan Pilkada tahun 2020
• PKPU 11 Tahun 2020 Tentang perubahan PKPU 4 tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan
• PKPU 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua PKPU 6 tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Di Masa Pandemi
Covid19
3. MATERI BAHASAN :
✓ PENENTUAN KONDISI PILKADA DENGAN 1 PASANGAN CALON
✓ KAMPANYE
✓ SURAT SUARA
✓ PENENTUAN HASIL PILKADA
✓ SOSDIKLIH PARMAS
4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan
Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
(PKPU 11/2020 pasal 1 ayat 13)
Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon
Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota
(PKPU 11/2020 pasal 1 ayat 15)
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi
Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan
program penyelenggaraan Pemilihan
PKPU 8/2017 pasal 1 ayat 11)
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM
5. KONDISI PILKADA DENGAN SATU PASLON (UU 10/2016 psl 54C)
(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan
pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan
hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil
penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat
dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali
pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan alon yang
mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye
terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon
pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) pasangan calon;
d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat
pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti
yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) pasangan calon; atau
e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan
yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
6. Penentuan kondisi pilkada dengan 1 paslon, diatur
pula dalam Pasal 3 PKPU 14/2015 jo PKPU 13/2018
tentang pelaksanaan pilkada dengan paslon tunggal
7. KAMPANYE
PKPU 11/2020 pasal 5
(1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.
(2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundangundangan.
8. LANJUTAN ....
PKPU 11/2020 pasal 5
(3) Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP
kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
*PENTING UNTUK DIKETAHUI DAN DIPAHAMI :
✓ Masa Kampanye pilkada 2020 : tanggal 26 September – 5
Desember 2020
✓ Kampanye pilkada 1 paslon : “seluruh masa kampanye
hanya boleh dilakukan oleh paslon tunggal”
9. KAMPANYE DI MASA PANDEMI COVID19 (PKPU 13/2020):
Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Pertemuan
terbatas,
pertemuan tatap
muka dan dialog
a. Dilakukan dengan media sosial dan media daring *(PKPU 13 Thn
2020)
b. Apabila dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup wajib
membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima
puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1
(satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta
Kampanye melalui Media Daring *(PKPU 10 Thn 2020)
c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-
19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat
Debat Publik atau
Debat Terbuka
a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang
disiarkan secara langsung . *(PKPU 13 Thn 2020)
b. hanya dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat)
orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 5 (lima) orang
anggota KPU Kabupaten/Kota, *(PKPU 13 Thn 2020)
c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-
19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat
10. Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Lanjutan … d. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan;
e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan
dalam kondisi COVID-19 adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
provinsi dengan nasional;
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
dan
7. kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
*(PKPU 10 Thn 2020) *(PKPU 13 Thn 2020)
d. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud
dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan,
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
*(PKPU 13 Thn 2020)
11. Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Penyebaran
Bahan
Kampanye
a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus
dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan
terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye mengggunakan
masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung
tangan;
c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan
Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU
yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat
pelindung diri yang terdiri atas:
1. masker;
2. sarung tangan;
3. pelindung wajah (face shield); dan/atau cairan antiseptik berbasis
alkohol (handsanitizer). *(PKPU 10 Thn 2020)
12. Pemasangan Alat
Peraga Kampanye
1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi:
a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk;
dan/atau
b. pemasangan billboard atau penayangan videotron
*(PKPU 10 Thn 2020)
2. Fasilitasi APK meliputi:
a. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m
(tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat
meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima)
buah setiap Pasangan Calon untuk setiap
kabupaten/kota;
c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15
m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua
puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap
kecamatan;
d. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima
meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan
lain/kelurahan. *(PKPU 10 Thn 2020)
3. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang
dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak
200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi KPU
13. Metode
Kampanye
• Ketentuan Peraturan KPU
Iklan
Kampanye
• Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring dilaksanakan selama
14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
• Fasilitasi iklan kampanye oleh kpu kab melalui media cetak dan
elektronik *(PKPU 11 Thn 2020) &(PKPU 13 Thn 2020)
Kegiatan
Lain
Dapat dilakukan melalui:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser
musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. Media Sosial *(PKPU 10 Thn 2020) dilarang dilaksanakan *(PKPU 13
Thn 2020) psl 88C)
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk Kampanye
melalui Media Sosial dan Media Daring *(PKPU 13 Thn 2020) psl 63)
14. SURAT SUARA
PKPU 13/2018 psl 14
(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan
Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1
(satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang
tidak bergambar.
(2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian
yang dikenakan Pasangan Calon;
d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan
15. TATA CARA PEMBERIAN SUARA
(PKPU 13/2018 psl 18)
Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara
mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom
kosong yang tidak bergambar
UU 10/2016 psal 54D
(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan
surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang
memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak
bergambar.
(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
16. PENETAPAN TERPILIH DALAM PILKADA DENGAN SATU PASLON
(UU/2016 psl 54D)
(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon
terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari suara sah.
(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh
mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang
kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah
menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan
calon diatur dengan Peraturan KPU.
17. PENETAPAN TERPILIH DALAM PKPU ......
(PKPU 13/2018 psl 22)
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kota Kabupaten/Kota menetapkan
Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
(2) Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat
mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.
18. PKPU 13/2018 PSL 25
1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan
suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan
kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
(2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana
jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode
berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan
kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan
penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati,
atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
19. PILKADA SERENTAK BERIKUTNYA (UU 10/2020 psl 201)
(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang
sama pada bulan Februari tahun 2017.
(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama
pada bulan Juni tahun 2018.
(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada
bulan September tahun 2020.
.
20. (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November
2024
9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun
2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui
Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang
berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan
pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.
21. SOSDIKLIH PARMAS DALAM PEMILIHAN
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut
Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang
tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada
Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau
kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
PASAL 1 PKPU 08 TAHUN 2017
22. TUJUAN SOSDIKLIH PARMAS PKPU 8/2017 PASAL 3
a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan
program Pemilihan;
b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran
masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
dan
c) meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
23. SASARAN SOSIALISASI (PKPU 8/2017 PSL 4
(1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
a. Pemilih yang berbasis:
1. keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. kaum marjinal;
8. komunitas;
9. keagamaan;
10. relawan demokrasi; dan
11. warga internet (netizen).
24. LANJUTAN ......
b. masyarakat umum;
c. media massa;
d. partai politik;
e. pengawas;
f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
g. organisasi kemasyarakatan;
h. masyarakat adat; dan
i. instansi pemerintah.
(2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau
terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah
sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang
terpinggirkan.
PASAL 5 PKPU 08 TAHUN 2017
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh
sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi
Masyarakat.
25. PKPU 8/2017 PASAL 6
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan
Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
(2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.
26. PKPU 08 TAHUN 2017 PASAL 9
(1) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih.
(2) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi
berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
27. 1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum,
lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik
dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan
dalam bentuk:
a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan;
b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
c. Sosialisasi Pemilihan;
d. Pendidikan Pemilih;
e. Pemantauan Pemilihan; dan
f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
PASAL 21 PKPU 08 TAHUN 2017
28. 1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga
pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat
melaksanakan Sosialisasi untuk Pemilihan dengan 1 (satu)
Pasangan Calon
2. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon
memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar
dinyatakan sah.
PASAL 27 PKPU 08 TAHUN 2017