2. UU NO 7 TAHUN 2017
tentang Pemilihan Umum
KERANGKA HUKUM
PKPU Nomor 14 TAHUN 2023
Tentang Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Umum
(Perubahan Kedua: PKPU 24 Tahun
2023)
PKPU Nomor 25 tahun 2023 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara
dalam Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu No. 1 tahun 2019
tentang pengawasan pemungutan dan
pehitungan suara dalam pemilu
3. Peraturan Bawaslu No. tahun
2018 tentang pencegahan
pelanggaran dan sengketa
proses pemilu
KERANGKA HUKUM Peraturan Bawaslu Nomor
33 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan
Bawaslu Nomor 28 Tahun
2018 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Umum;
Peraturan Bawaslu
Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan
Temuan dan Laporan
Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Umum;
4. KERANGKA HUKUM SK Nomor 127/PM.00/K1/03/2023
tentang Perubahan atas
Keputusan Ketua Bawaslu No.
274/PM.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota
7. TEKNIS PENGAWASAN
Pengawasan Ketaatan dan Kepatuhan Terhada Tata Cara Pemungutan dan
Penghitungan Suara:
A. Sebelum Pemungutan Suara
Berkoordinasi dengan PPS/KPPS memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dangan tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
Memperoleh nama-nama saksi yang akan hadir di TPS;
Mengawasi kepatuhan KPPS dalam proses persiapan tempat pemungutan dan
penghitungan suara dengan cara:
1) Memastikan Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara,
dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum
hari Pemungutan Suara;
2) Memastikan saksi yang hadir sesuai surat mandat;
3) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
4) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan
menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas
dan rahasia;
5) Memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir
melaksanakan kegiatan : memasang salinan DPT, DPTb (sesuai berita acara penetapan)
dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan; menerima surat mandat
dari Saksi; memberikan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi dan Pengawas TPS;
8. TEKNIS PENGAWASAN
Pengawas TPS hadir secara langsung di TPS sebelumm pelaksanaan rapat pemungutan dimulai
(Pukul 07.00 Waktu setempat);
Pengawas TPS memberikan saran perbaikan apabila terdapat pelaksanaan yang tidak sesuasi
dengan tata cara pemungutan;
Dalam hal saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti, Pengawas
TPS menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;
Pengawas TPS mengisi formulir model A LHP (Alker) sesuai hasil pengawasannya.
B. Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pengawas TPS memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang
ditentukan;
Pengawas TPS memastikan saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara membawa surat
mandat pasangan calon atau tim kampanye;
Pengawas TPSMemastikan saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat
nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik;
Pengawas TPS memastikan proses pemungutan dilakukan sesuai dengan agenda rapat
Pemungutan Suara, yakni dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan
petugas ketertiban TPS, pembukaan kotak suara dan penghitungan perlengkapan Pemungutan
dan Penghitungan Suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara;
9. TEKNIS PENGAWASAN
Pengawas TPS memastikan ketua KPPS menandatangani Surat Suara pada tempat
yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan
dipanggil;
Memastikan Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan
prinsip urutan kehadiran Pemilih;
Memastikan ketua KPPS dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam
keadaan terbuka;
Memastikan ketua KPPS mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon
genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPPh, yang pindah memilih pada
kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya
diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
Memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti apabila Pemilih
menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali
dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita
acara;
Memastikan Pemilih hanya menggunakan 1 (satu) kali hak pilihnya;
Memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1
(satu) kali;
10. TEKNIS PENGAWASAN
Memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak
pilihnya pada 1(satu) jam sebelum pemungutan berakhir dengan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk (E-KTP)/SuKet dan dicatat dalam DPK (Formulir Model C Daftar Hadir
Tambahan)
Memastikan pemilih disabilitas mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan;
Memastikan pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan sesuai dengan ketentuan;
Memastikan Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan berakhir pada pukul
13.00 waktu setempat kecuali Pemilih yang telah terdaftar sebelum pukul 13.00 waktu
setempat;
Pengawas TPS memberikan saran perbaikan apabila terdapat pelaksanaan yang tidak
sesuasi dengan tata cara pemungutan;
Memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam
proses pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memastikan KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan
saksi dan/atau saran Pengawas pemilu jika keberatan diterima;
Dalam hal keberatan masih tidak diterima oleh saksi lainnya, pengawas TPS memberikan
rekomendasi kepada KPPS;
Dalam hal saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti,
Pengawas TPS menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;
Pengawas TPS mengisi formulir model A LHP (Alker) sesuai hasil pengawasannya;dan
Pengawas TPS mencatat seluruh proses dan kejadian khusus/keberatan yang berlangsung
selama pelaksanaan pemungutan suara ke dalam formulir Model A LHP (Alker) .
11. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
PRA PEMUNGUTAN SUARA
PERSIAPAN PEMUNGUTAN
SUARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA
PERSIAPAN PENGHITUNGAN
SUARA
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN
SUARA
13. Dalam Kotak
Surat Suara
Tinta
Segel
Paku beserta tali pengikat
serta bantalan
Sampul kertas
Karet pengikat surat suara
Kantong plastic
Formulir yang meliputi:
Model C.Hasil
Model C.Hasil salinan
Model C.Kejadian
Khusus/Keberatan
Model C. Pendamping
Tanda Terima Penyerahan
Model C.Daftar Hadir
Pemilih
Model C.Daftar Hadir
Pemilih Pindahan-KPU
Model C.Daftar Hadir
Pemilih Tambahan
Alat bantu tuna netra
Tipe Ex
Luar Kotak
TPS
Kotak Suara
Bilik Suara
Tanda Pengenal KPPS,
Petugas Ketertiban, dan
saksi,
Lem/perekat
Ballpoint/pena
gembok/kabel ties
Spidol
Gunting
Stiker nomor kotak suara
Daftar Pasangan Calon
Salinan DPT (A.3)
Formulir yang meliputi:
Model A.3
Model A.4
Model C.Pemberitahuan
Perlengkapan TPS
sudah diterima oleh
KPPS dari PPS,
paling lambat 1 hari
sebelum
pemungutan suara
CATATAN
PERLENGKAPAN TPS
14. KEABSAHAN SUARA
• Surat suara ditandatangani oleh ketua
KPPS
• Tanda coblos pada nomor, nama,
foto pasangan Calon, atau tanda
gambar partai politik pengusul
dalam satu kotak pada surat suara
untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden;
• Tanda coblos pada nomor atau tanda
gambar partai politik, dan/atau nama
calon anggota DpR, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten/kota untuk pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD
kabupaten/kota;
• Tanda coblos pada nomor, narna,
atau foto calon untuk Pemilu
anggota DPD.
SUARA SAH
• Terdapat tulisan atau catatan
dalam bentuk apapun di dalam
surat suara yang dibubuhkan oleh
pemilih
• Suara yang diberikan kepada
peserta pemilu yang tidak
menyampaikan Laporan Awal
Dana Kampanye sesuai ketentuan
dinyatakan tidak sah
SUARATIDAK SAH
15. 15
Tata Cara Pencoblosan pada Surat
Suara
Surat Suara Presiden
dan Wakil Presiden
mencoblos
pada nomor, nama,
foto Pasangan Calon,
atau tanda
gambar Partai Politik
pengusul dalam satu
kotak
Surat Suara DPR
mencoblos pada
nomor atau tanda
gambar Partai Politik,
dan/atau nama calon
anggota
DPR,
dalam Partai Politik
yang sama
Surat Suara DPD
mencoblos pada
nomor, nama, atau
foto
calon dalam satu
kolom calon yang
sama
Surat Suara DPRD
Provinsi
mencoblos pada
nomor atau tanda
gambar Partai Politik,
dan/atau nama calon
anggota
DPRD Provinsi,
dalam Partai Politik
yang sama
Surat Suara DPRD
Kab/Kota
mencoblos pada
nomor atau tanda
gambar Partai Politik,
dan/atau nama calon
anggota
DPRD
Kabupaten/Kota,
dalam Partai Politik
yang sama
16. 16
SURAT SUARA SAH (1)
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda
gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
17. 17
SURAT SUARA SAH (2)
a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada
kolom yang disediakan.
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
18. 18
SURAT SUARA SAH (3)
a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.
Pemilu Anggota DPD
19. Yang berhak
memilih
Pemilih terdaftar pada DPT
Pemilih yang telah terdaftar
pada DPTb
Pemilik KTP yang tidak
terdaftar di DPT
(diutamakan warga sekitar
yang tidak terdaftar di DPT)
Surat suara yang
didapat pemilih
pindahan
• Pemilih pindahan dari satu dapil DPRD
Kota mendapatkan susu DPRD Kota,
DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan susu
PPWP
• Pemilih pindahan dari luar dapil DPRD
Kota tetapi satu dapil DPRD Provinsi
mendapatkan susu DPRD Provinsi, DPR
RI, DPD dan susu PPWP
• Pemilih pindahan dari luar dapil DPRD
Kota dan DPRD Provinsi namun satu
dapil DPR RI mendapatkan susu DPR RI,
DPD dan susu PPWP
• Pemilih pindahan dari luar dapil DPRD
Kota, DPRD Provinsi, DPR RI namun
masih dalam satu provinsi
mendapatkan susu DPD dan PPWP.
• Pemilih pindahan dari luar Provinsi
Mendapatkan susu PPWP
20. DAPIL 1 (KOTA MEDAN)
( MEDAN BARAT, MEDAN
MEDAN PETISAH, MEDAN
BARU, MEDAN HELVETIA)
DPRD PROVINSI
MEDAN B
: MEDAN BARAT, MEDAN MEDAN
PETISAH, MEDAN BARU, MEDAN
HELVETIA, MEDAN SUNGGAL,
MEDAN MAIMUN, MEDAN JOHOR,
MEDAN POLONIA, MEDAN
TUNTUNGAN, MEDAN SELAYANG
DPR RI
SUMUT 1 ( MEDAN, DELI
SERDANG, SERDANG
BEDAGAI, TEBING TINGGI)
21. 21
PEMBUATAN FORMULIR C.HASIL-SALINAN
1. Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi
formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD
Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD
Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-
SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan
terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-
SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi,
pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat
menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.
22. Persiapan PENGHITUNGAN SUARA
KPPS menyusun tata letak TPS dalam
proses penghitungan suara dengan
memberikan kemudahan bagi Saksi,
Pengawas TPS, Pemantau, Masyarakat,
dan Pewarta menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas
28. 28
PENGUMUMAN & PENYAMPAIAN FORMULIR
C.HASIL-SALINAN
1. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil-Salinan-PPWP, Model
C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model
C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan
tanggal pemungutan suara.
2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga dilakukan dengan
menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.
3. PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada
kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
4. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model
C.Hasil-Salinan-PPWP, Model C.Hasil-Salinan-DPR, Model C.Hasil-Salinan-DPD, Model
C.Hasil-Salinan-DPRD Prov, Model C.Hasil-Salinan-DPRD Kab/Kota sampai batas waktu yang
ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir
Model C.DAFTAR HADIR-DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, Model C.DAFTAR
HADIR DPK-KPU, Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dalam bentuk
Dokumen Elektronik
29. 29
Penyampaian Kotak Suara kepada PPK melalui PPS
Sampul berisi formulir Model
C.Hasil-PPWP, Model
C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-
DPD, Model C.Hasil-DPRD
Provinsi, C.Hasil-DPRD
Kabupaten/Kota, Model
C.Hasil-Salinan-PPWP, Model
C.Hasil-Salinan-DPR, Model
C.Hasil-Salinan-DPD, Model
C.Hasil-Salinan-DPRD
Provinsi, Model C.Hasil-
Salinan-DPRD
Kabupaten/Kota, Surat Suara
sah Presiden dan Wakil
Presiden, Surat Suara tidak
sah Presiden dan Wakil
Presiden, Surat Suara
Presiden dan Wakil Presiden
yang rusak/keliru coblos dll
Sampul tersegel berisi
Surat Suara sah DPR,
Surat Suara tidak sah
DPR, Surat Suara yang
tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPR, Surat Suara DPR
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suara sah DPD,
Surat Suara tidak sah
DPD, Surat Suara yang
tidak digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPD, Surat Suara DPD
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suara sah DPRD
Provinsi, Surat Suara
tidak sah DPRD
Provinsi, Surat Suara
yang tidak
digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPRD Provinsi, Surat
Suara DPRD Provinsi
yang rusak/keliru
coblos
Sampul tersegel berisi
Surat Suara sah DPRD
Kabupaten/Kota, Surat
Suara tidak sah DPRD
Kabupaten/Kota, Surat
Suara yang tidak
digunakan/tidak
terpakai termasuk sisa
Surat Suara cadangan
DPRD Kabupaten/Kota,
Surat Suara DPRD
Kabupaten/Kota yang
rusak/keliru coblos
30. Apa Guna Model C.Kejadian Khusus
dan/atau keberatan
UNTUK
UNTUK PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU KEJADIAN KHUSUS DALAM
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA SEPERTI :
APABILA ANGGOTA KPPS DAN / SAKSI YANG HADIR TIDAK BERSEDIA
MENANDATANGANI FORMULIR, DISERTAI DENGAN ALASAN
MENCATAT KEBERATAN SAKSI YANG BELUM/TIDAK DAPAT
DITERIMA DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS
JIKA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS,
KPPS WAJIB MENCATAT DENGAN DENGAN KALIMAT
“NIHIL”
PEMBETULAN ATAS KESALAHAN PENULISAN FORMULIR
MENCATAT KEBERATAN SAKSI YANG DITERIMA OLEH KPPS
TERJADI KEKURANGAN SURAT SUARA DI TPS/SURAT SUARA YANG DIPINDAHKAN KE TPS LAIN
PENUNDAAN MULAI PEMUNGUTAN SUARA 30 MENIT KARENA SAKSI DAN PENGAWAS DAN PEMILIH
BELUM DATANG
31. •Menyiapkan surat mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu
tingkat Kabupaten/Kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda
terima surat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan
dan penghitungan suara
•Menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Surat Pemberitahuan
memilih untuk dibawa pada saat bertugas.
TUGAS SAKSI PRA-PEMUNGUTAN SUARA
32. 11
1. Hadir selambat-lambatnya pukul 6.30 waktu setempat
2. Membawa kelengkapan KTP dan Surat Pemberitahuan Memilih.
3. Membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim
kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat diatasnya untuk Pemilu Anggota DPR,
DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
4. Mengenakan tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS
5. Membawa kelengkapan alat tulis menulis.
6. Bersama-sama Ketua dan Anggota KPFS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan
digembok/dengan alat pengaman lainnya dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai
dengan ketentuan.
7. Menghadiri kegiatan KPPS berupa:
a. Membuka kotak suara
b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, sampul, kertas, karet
pengikat
surat suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi pilihan dan alat bantu pemilih
disabilitas netra dan
f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(A. PERSIAPAN PEMUNGUTANSUARA)
33. TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(B. PELAKSANAAN PEMUNGUTANSUARA)
1. Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses Sumpah/Janji Anggota KPPS.
2. Memastikan sampul Surat Suara dalam keadaan tersegel dan jumlah Surat Suara sesuai ketentuan
3. Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci/diamankan dengan alat
pengaman kembali setelah sema isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS.
4. Memastikan bahwa nama Pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTb dan
DPK.
5. Memastikan bahwa Pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara
(seperti bekas tinta di jarinya).
6. Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda
khusus/rusak.
7. Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih sudah ditandatangani olen ketua
KPPS.
8. Apabila ada Pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli, mereka akan diberikan kesempatan
memilih setelah
jam 12.00 WIB.
9. Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak
pilinya
dengan didampingi oleh pendamping. Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan dengan
cara sebagai berikut:
a. Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuja
bilik suara,
dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendirid
b. Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang
ditunjuk
membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
34. TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
( PENUTUPAN PEMUNGUTANSUARA)
13
1. Memastikan seluruh Pemilih yang telah terdaftar dalam formulir
telah selesai memberikan suara.
2. Memastikan untuk pendokumentasian setiap formulir
3. Memastikan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS mengatur
keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih
tersedia.
4. Memastikan bahwa Surat Suara yang tidak terpakai telah diberi
tanda silangbesar oleh petugas KPPS.
5. Memastikan bahwa petugas kPPS telah mencatat jumlah Surat
Suara yang tidak digunakan/rusak (cacat terdapat coretan dan
sebagainya)
35. TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(PELAKSANAAN PENGHITUNGANSUAR)
1
1. Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
2. Memastikan KPPS melakukan:
a. pencatatan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, dan Pemilih disabilitas
yang menggunakan hak pilihnya; Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
Jumlah Surat Suara yang rusak/ keliru dicoblos; Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk
sisa Surat Suara cadangan.
b. penjumlahan: Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara
yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara
yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu.
3. Saksi memastikan proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan
Suara untuk:
a. Surat Suara Pemilu Presiglen dan Wakil Presiden;
b. Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
c. Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
d. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
e. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk Daerah Pemilihan di DKI Jakarta Saksi memastikan proses Penghitungan Suara dilakukan secara
berurutan
dimulai dari Penghitungan Suara untuk; Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Surat Suara
Pemilu Anggota DPR; Surat Suara Pemilu Anggota DPD; dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD
Provinsi.
36. TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(
PELAKSANAAN PENGHITUNGANSUARA)
4. Saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang
hadir;
b. Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
c. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada
yang hadir serta mencatat jumlahnya;
d. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan
jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir;
e. Membuka Surat Suara lembar demi lembar. Dalam hal ditemukan Surat Suara tidak
berada pada kotak suara
yang sesuai maka Ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, PTS,
Anggota KPPS, Pemantau Pemilu, atau masyarakat/Pemilih yang hadir dan
selanjutnya memasukan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis
pemilu.
f. Ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada saksi, PTPS, Anggota KPPS,
Pemantau Pemilu, atau masyarakat/Pemilih yang hadir
g. Membuka Surat Suara dan memeriksa tanda coblos pada Surat Suara sesuai
dengan jenis Pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir sesuai jenis Pemilu
dalam bentuk tally.
h. Memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
i. Menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, Anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau
masyarakat/ Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1
(satu) suaral dan dinyatakan sah atau tidak sah;
15
37. TUGAS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(PELAKSANAAN PENGHITUNGANSUARA)
1
6
j. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau
masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas;
k. Mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir yang ditempel pada papan atau
tempat tertentu dengan cara tally;
l. Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu dalam formulir.
m.Menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai
perolehan suara masing masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara
tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah;
n. Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota
DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas;
o. Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir.
p. Mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus kedalam formulir jika
ada;
q.Mengisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
38. TUGAS SAKSI PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
(PELAKSANAAN PENGHITUNGANSUARA)
17
5. Saksi mendokumentasikan hasil penghitungan suara.
6. Meminta Salinan hasil penghitungan suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara; dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara
7. Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada Pengawas TPS.
8. Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS Desa/Kelurahan.
9. Menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai
ketentuan.
10.Apabila tidak ada keberatan maka Saksi tetap mengisi dan menandatangani Formulir
Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan
saksi dan diisi NIHIL
11.Jika terdapat keberatan, maka Saksi mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada
12.Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
13.Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak
suara dan disegel
14.Bila ada indikasi/kesalahan olen petugas maka:
a. Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila
tidak dihiraukan maka Saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan
dapat diadukan sebagai pelanggaran;
b. Mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan
Keberatan Saksi
39. 18
•Melaporkan hasil pemantauan proses
pemungutan dan penghitungan suara kepada
koordinator saksi masing-masing.
•Laporan disertasi salinan formulir dan berita
acara pemungutan dan penghitungan suara
yang diperoleh dari KPPS.
TUGAS PASCA
PEMUNGUTAN SUARA
40. Beberapa potensi Pelanggaran Pungut Hitung
1. ATRIBUT KAMPANYE (PARPOL DAN CALEG) DI LINGKUNGAN TPS
2. NEGATIVE CAMPAIGN DAN BLACK CAMPAIGN
3. BAGI-BAGI UANG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH (POLITIK UANG)
4. TIDAK TERSEDIANYA SURAT SUARA, TINTA DAN LOGISTIK PEMILU LAINNYA
5. INTIMIDASI (ANCAMAN/ TINDAKAN KEKERASAN LAINNYA)
6. MAJIKAN TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMILIH KEPADA BURUH/PEGAWAI
7. TIDAK NETRALNYA PETUGAS PENYELENGGARA PEMILU (KPPS DAN PENGAWAS TPS) DAN
LINMAS
8. TIDAK ADA BIROKRASI, ASN, TNI/POLRI DAN ATAU KADES/LURAH YANG MENGAMBIL
KEBIJAKAN/LANGKAH YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN PASLON/ PARPOLATAU
PESERTA PEMILU TERTENTU; DAN
9. TIDAK TERJAGANYA HAK PILIH ANDA DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ANDA
(DISABILITAS, ORANG TUA, ORANG SAKIT)
10. PEMILIH GANDA (MEMILIH LEBIH DARI SATU MENGGUNAKAN C.PEMBERITAHUAN ORANG
LAIN)
11. MEMASTIKAN KETUA KPPS MENJELASKAN KEPADA PEMILIH CARA MELAKUKAN
PENCOBLOSAN YANG BENAR.
EriVaT’s file
41. Beberapa potensi Pelanggaran Pungut Hitung
11. TIDAK ADANYA SUMPAH JANJI PETUGAS KPPS
12. SURAT SUARA RUSAK SEBELUM DICOBLOS
13. PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN REKALIPITULASI SUARA TIDAK
BERLANGSUNG SECARA TERBUKA (MEMASTIKAN SAKSI, PENGAWAS TPS
DAN MASYARAKAT DAPAT MELIHAT SECARA JELAS PROSES
PENGHITUNGAN SUARA)
14. MENGGUNAKAN C.PEMBERITAHUAN OLEH ORANG LAIN.
15. MEMASTIKAN KOTAK SUARA YANG BERGERAK DARI TPS KE PPK TIDAK
SINGGAH DI TEMPAT LAIN DAN BERGERAK DALAM KEADAAN KEADAAN
TETAP TERKUNCI DAN TERSEGEL.
16. MEMASTIKAN KPPS 7 MENCELUPKAN JARI PEMILIH YANG SUDAH
MENCOBLOS SEBELUM KELUAR DARI TPS.
EriVaT’s file
42. Laporkan ke…
Pengawas TPS
Panwas Kelurahan/Desa
Panwas kecamatan
BAWASLU Kabupaten/Kota
BAWASLU PROVINSI
BAWASLU RI
EriVaT’s file
