panwas

1. Laporan Akhir Divisi SDM
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara
damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hali ini karena
pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi utnuk mencapai
tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan
tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward)bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan
mengekang tindakan-tindakan lainnya.
Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk
desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat
membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan
perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan
konteks yang ada.
Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu dituangkan dalam Pasal 22 E Ayat 1 UUD
1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Demikian juga
pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 42 Tahun 2008, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur
dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu prinsip-prinsip tersebut juga dielaborasi lebih lanjut dalam
asas-asas penyelenggara pemilu seperti yang tertuang pada pasal 2 Undang-undangNomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang - undang telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam
rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaran - pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh
Peserta Pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Selama
penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri mulai dari tahapan pendaftaran
pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam
tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran serius yang meliputi: manipulasi data pemilih; pemalsuan identitas pemilih;
manipulasi syarat dukungan peserta pemilu, manipulasi kantor dan kepengurusan peserta pemilu;
kampanye diluar jadwal; pemanfaatan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye; money politik;
penyimpangan dana kampanye; penggunaan hak pilih lebih dari satu kali; penghilangan hak pilih;
manipulasi hasil penghitungan suara; dan lain-lain. Tingginya angka pelanggaran tersebut mengakibatkan
sebagian khalayak mempertanyakan bagaimana kinerja Bawaslu. Tentu hal ini menjadi catatan bagi bagi
Bawaslu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota.
Di usianya yang mulai mengalami perkrmbangan, Provinsi Banten terus menata diri dalam
mewujudkan perkembangan dan kemajuan yang lebih baik. Penataan itu terlihat baik dibidang ekonomi,
pendidikan, keagamaan, sosial dan politik.
Dalam perkembangan selanjutnya Banten tidak lepas dari demokrasi politik yang membuming dalam
persoalan politk yang berkembang di indonesia. Lahirnya para pakar dan ahli politik, bahkan banyak
generasi muda yang mulai terjun ke politik menjadikan Banten semakin menunjukan perkembangan
dalam demokrasi yang ada di Indonesia.
Kalau kita simak secara sekilas, sejarah mencatat bahwa sistem pemerintahan yang ada di Banten
tidak lepas dari monopoli orang-orang yang terdekat dan memiliki ikatan dan keturunan para bangsawan.
Seiring perjalanan politik yang ada dibanten, maka sistem pemerintahan itu mulai mengalami
pembenahan.
Lahirnya pilkada langsung membuat masyarakat Banten mengalami pro dan kontra, banyak
masyarakat yang menyambut baik pilkada dengan alasan kebebasan memilih seorang pemimpin
(Gubernur,Bupati,Walikota) dengan hati nurani, disisi lain banyak masyarakat yang kurang begitu
menyambut pilkada langsung, dengan alasan bahwa pilkada hanya ceremony panggung sandiwara atau
seperti hiburan wayang golek yang dimainkan oleh satu dalang saja, Bahkan yang lebih miris lagi banyak
masyarakat yang acuh dalam menyambut pilkada, alasannya apakah tidak mengerti atau kurang informasi
? .

2. Pilkada langsung di Banten banyak mengalami perubahan-perubahan. Perubahan yang sifat nya negatif
maupun positif menjadi sorotan public yang terus bergulir dalam diskusi demokrasi politik di tingkat
wilayah (lokal) ataupun di tingkat nasional.
Menjadi pengalaman yang sangat penting bagi masyarakat banten, bahwa pilkada ditahun 2011
merupakan pilkada yang kurang baik dalam perhelatan pilkada serentak di indonesia. Inforamsi melalui
media eloktro atau cetak memberikan informasi bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi
dipilkada banten tahun 2011. Bahkan pengamat politik asal tangerang s elatan (Bahrudin Muhtadi ) menilai
bahwa pemilihan kepala daeran Banten di tahun 2011 merupakan pemilihan yang paling terburuk di
Indonesia. Menurutnya, bahwa pesta demokrasi itu banyak diwarnai kecurangan dan praktek uang secara
terstruktur. Kemudian BM menyampaikan bahwa potret pilkada Banten paling buruk se Indonesia, karena
banyak money politic yang dilakukan secara terang-terangan dn sembunyi-sembunyi, sehingga pilkada ini
berujung pada gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK).
Dalam perhelatan berikutnya, ditahun 2015 kemarin Banten menggelar Pilkada serentak di beberapa
daerah Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi untuk memilih Bupati/walikota dan Wakil Bupati/Walikota
nampak nya mulai mengalami kemajuan. Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat mulai terlihat, para
penyelenggara dan pengawas pilkada yang makin komitmen, dan para calon yang sudah mulai sportif
menunjukan bahwa pilkada di banten sudah mulai mengalami perubahan.
Disamping itu, kasus-kasus pelanggaran yang ada tidak begitu meluas dan begitu memanas, sehingga
pilkada ditahun 2015 secara sederhana bisa dinilai lumayan baik. Tanpa terkecuali capaian atau penilaian
pilkada tahun 2015 yang mulai membaik tidak terlepas dari komitmen dan integritas para penyelenggara
dan para monitoring.
Diawal tahun 2017, telah dilaksanakan perhelatan akbar pilkada serentak disetiap wilayah di
Indonesia. Tanpa terkecuali Prov.Banten yang ikut dalam perhelatan Pilkada serentak. Setelah adanya
pengumuman dan tahapan pilkada yang digelar 2017, banyak putra-putra Banten yang mencoba
memberanikan diri untuk maju dalam penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten, baik
yang nantinya diusung melaui partai politik maupun inpenden, hal ini menujukan bahwa Banten sudah
menujukan perkembangan nya dalam kancah demokrasi dan politik di Indonesia.
Kemudian dalam perhelatan ini, melalui proses tahapan –tahapan yang sudah dilaksanakan oleh para
penyelenggara , maka pilkada banten yang digelar tanggal 15 februari 2017 lalu diikuti oleh dua pasangan
calon yaitu : Bapak H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumi dengan no urut 1, dan Bapak H. Rano
Karno dan H.embay Mulya Syarief dengan no urut 2.
B. Maksud Dan Tujuan
Dari latar belakang diatas , maka sebagai lembaga pengawas memiliki maksud dan tujuan yang
dicapai dari hasil proses tahapan-tahapan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum
dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuan nya adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Evaluasi atas kondisi Panwaslu, khususnya panwaslu kecamatan kronjo kabupaten
tangerang secara menyeluruh;
2. Melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di panwaslu kecamatan kronjo sebagai
bahan kajian untuk kedepan;
3. Internalisasi nilai-nilai pengawas pemilu ke semua jajaran pengawas pemilu;
4. Pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
5. Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif;
6. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa
pemilihan;
7. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan;
8. Memberdayakan masyarakat luas untuk turut serta mengawasi pemiihan
BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. STRUKTUR ORGANISASI
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kronjo, selanjutnya disingkat Panwaslucamadalah panitia
yang dibentuk olehPanwaslu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur banten yang dilaksanakan secara s erentak pada
tahun 2017 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Panwaslucam ini, seperti juga Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS yang bersifat ad hoc. Tidak seperti Bawaslu (pusat dan provinsi)
yang sudah permanen. Ad hoc, artinya adalah panitia pengawas pemilu yang bersifat tidak permanen, dan

3. pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu, dan untuk menangani
peristiwa tertentu (dalam hal ini pengawasan Pilgub Banten di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang).
Sebagai sebuah lembaga formal, terdapat beberapa aturan yang menjadi pedoman dan mekanisme
Panwaslu, merujuk pada beberapa peraturan perundangan, antara lain yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan
Pengawas Pemilu Lapangan;
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan Kronjo kabupaten
Tangerang menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan
sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu bagi kinerja lembaga Panwaslu. Selain
itu, Panwaslu juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan
kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Panwaslu.
Kemudian dalam proses perjalanan dari panwaslu Kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang
selama kurang lebih dari 9 bulan ini, tentunya harus mempersiapkan segala kekuatan dan kerjasama yang
efektif ,sehingga masing – masing dari komisioner, staff, kesekretariatan dan PPL bersama –sama untuk
menguatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam melaksakan tugas dan wewenang nya masing-masing. Oleh
karena itu panwaslu Kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang membuat struktur organisasi yang
diseseuaikkan dengan rujukan perbawaslu no 2 tahun 2013 sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI
PANWASLU KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG
PADA PILGUB BANTEN TAHUN 2017

5. B. TUGAS DAN WEWENANG
DalamUndang-undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang
pengawas adalah :
1. Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPS, dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan daftar pemilih sementara dan daftar
pemilih tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyartan pencalonan;
4. Proses dan penetapan calon;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil pemungutan;
8. Pelaksaan Pengawasan daftar pemilih;
9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. Menyampaikan surat suara dari tingkat TPS samapi ke PPK;
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
12. Pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan , pemilihan susulan; dan
13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan;
c. Menyelesaikan temuan dan laporan pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur
tindak pidana;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota untuk ditindak
lanjuti;
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepda instansi yang berwenang;

6. f. Menyampaikan laporan ke bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi bawaslu yang
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan oleh penyelenggara di provinsi, kabupaten, dan kota;
g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
h. Mengawasi pelaksaan sosialisasi penyelenggaran pemilihan; dan,
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang panwascam
Tugas dan Wewenang panwas kecamatan meliputi :
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan diwilayah kecamatan yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan daftar pemilih sementara dan daftar
pemilih tetap;
2. Pelaksanaan kampanye;
3. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
4. Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil pemungutan;
5. Menyampaikan surat suara dari tingkat TPS samapi ke PPK;
6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
7. Pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan , pemilihan susulan.
b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/Kota;
c. Menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran tahapan pnyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti;
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berkaitan;
f. Mengawasi sosialisai pelaksanan penyelenggara pemilihan;
g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana pemilihan; dan,
h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang PPL
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan ang meliputi :
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih
tetap;
2. Pelaksanaan kampanye
3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
4. Pelaksanaan Pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
5. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8. Pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan , pemilihan susulan.
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyeleggaraan pemilu yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu sebagaiman dimaksud huruf a;
c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang
dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindak lanjuti;
e. Memeberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tidakan yang
mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan peruundang-undangan;
f. Mengawasai pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.
4. Tugas dan Wewenang PTPS
C. VISI MISI
1. VISI
Terwujudnya PANWASLU sebagai Lembaga Pengawas, Terpercaya Dalam penyelenggaraan Pemilu
Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas
2. MISI
a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
b. Mengembangkan metode dan pola pengawasan yang efektif dan efesien;
c. Memperkuat sistem kontrol Nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur sitematis dan
integratif berbasis tehnologi;
d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu,serta meningkatkan kelembagaan dalam
kepengawasan pemilu partisipatif;
e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitaskinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan,
serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transfaran;

7. f. Membangun PANWASLU sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu.
BAB III
KEGIATAN DIVISI SDM
A. REKRUTMEN PPL, DAN PTPS
1. REKRUTMEN PPL
Proses penjaringan calon Panwas Pemilu Lapangan (PPL) merupakan suatu tahapan setelah
terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang belaku.
PPL adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan di tingkat Desa/Kelurahan pada tiap -tiap
pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga proses penjaringan calon PPL harus benar-benar berpedoman
pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib,
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan
terpilih calon Panwas Kecamatan yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan ditingkat
paling bawah tersebut.
Merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo Kabupaten
Tangerang untuk mewujudkan penjaringan calon PPL yang mempunyai integritas tinggi yang mampu
melaksanakan harapan pengawasan yang maksimal.
Adapun landasan hukum/regulasi dalam penjaringan calon Pangawas Pemilu Lapangan adalah
sebagai berikut :
a) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
b) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pembentukan,Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan pengangkatan calon PPL diwilayah Kecamatan
Kronjo, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo telah melaksanakan proses/tahapan
penjaringan calon PPL dengan sebaik-baiknya.
a. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PANITIA PEMBENTUKAN PPL KECAMATAN
KRONJO
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tangerang telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses
penjaringan PPL ini, terbukti dengan telah dilaksanakannya tahapan pertama pelaksanaan dengan
pembentukan Pokja Pembentukan PPL Kecamatan Kronjo.
Adapun susunan Pokja Pembentukan PPL yang tertuang dalam Keputusan
Panwaslu Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang tanggal : 16 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
1. MK Ulumudin Ketua
2. Sukiar Anggota
3. H.Sukmaja Anggota
4. Mulyadi Anggota
5. Wawan Sofwan Anggota
Mengingat waktu yang sedikit, Pokja yang telah terbentuk kemudian bergerak cepat melaksanakan
tugas dalam proses/tahapan selanjutnya, sehingga pelaksanaan pembentukann Panwas Kecamatan
diwilayah Kabupaten Tangerang bisa berjalan sesuai jadwal.
b. PENYEBARAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS
PENDAFTARANCALON PPL SE-KECAMATAN KRONJO
Proses selanjutnya yakni penyampaian pengumuman pembukaan pendaftaran calon, penerimaan
berkas dan penelitian keabsahan administrasi pendaftaran, melakukan Tes wawancara sampai dengan
penetapan calon terpilih Panwas Kecamatan dari masing- masing kecamatan di wilayah kabupaten
Tangerang.

8. Proses Pengumuman dan pendaftaran menjadi PPL dilaksanakan mulai
tanggal 18 Agustus s.d.21 Austus2016, dan penerimaan berkas pendaftaran dimulai pada tanggal 11
Juli s.d. 17 Juli 2016 peserta yang mendaftar dalam seleksi PPL di Kecamatan Kronjo Sudah memenuhi
targetan, animo masyarakat cukup antusias, dari 10 Desa yang membutuhkan minimal masing-masing 2
(Dua) pendaftar dalam setiap desanya ternyata telah terpenuhi kuota tersebut, jumlah pendaftar PPL yang
masuk sejumlah 20 pendaftar.
c. PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PPL
Tahap selanjutnya yakni penelitian berkas administrasi, yang dilaksanakan tanggal 18 Juli s.d. 22 Juli
2016dan hasil penelitian berkas administrasi ini diumumkan/ditempel pada tanggal 25 Juli 2016 di Kantor
Sekertariat Panwaslu Kecamatan Kronjo dan melalui Via SMS, Media Sosial (Facebook) serta dapat
dilihat juga di websitewww.panwaskronjo.blogspot.com
Dari 20 pendaftar yang mengembalikan berkas kepada Pokja Pembentukan PPL Kecamatan Kronjo,
setelah dilakukan penelitian berkas administrasi dinyatakan lolos dan dapat mengikuti tahapan
selanjutnya yakni sejumlah20 orang.
d. TES WAWANCARA CALON PPL
Tahapan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah proses tes wawancara kepada calon PPL yang
dinyatakan lolos administrasi.
Pokja Pembentukan PPL Panwaslu Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang melaksakan tahapan tes
wawancara pada hari Jumat s.d minggu tanggal 28 Juli s.d 31 Juli 2016 pukul 08.00 WIB s.d selesai di
Kampus STTM Muhammadiyah Tigaraksa Tangerang.
Pada tahapan ini terlihat sekali persaingan diantara para pendaftar, pengetahuan tentang
kepengawasan, penyelenggaraan pemilu, netralitas, integritas dan kemampuan diplomasi menjadi
sebagian hal yang ditekankan oleh tim Pokja dalam tes wawancara ini.
Setelah melalui proses ini, akhirnya Pokja memutuskan Pada Tanggal 02 Agustus 2016 pendaftar yang
lolos dan ditetapkan sebagai PPL diwilayah Kecamatan Kronjo adalah sebagai berikut:
DAFTAR PPL SE KECAMATAN KRONJO
No Nama PPL Desa
1 Sukenah Sukmawati Bakung
2 Apip Blukbuk
3 Madudin Cirumpak
4 Efendi Sudarno Kronjo
5 H . Mahmud Muncung
6 Bambang Heriyanto Pagedangan Ilir
7 Daman Huri Pagedangan Udik
8 Satiri Pagenjahan
9 Syafarudin Pasilian
10 Embay Baydowi Pasir
Dengan kerjasama yang baik diantara anggota Pokja yang terdiri dari semua anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo dan anggota Sekertariat sehingga terlaksana seluruh tahapan dalam
perekrutan PPL se- Kecamatan Kronjo.
Kecamatan Kronjo yang terdiri dari 10 Desa pada akhirnya telah terbentuk masing-
masing 1 (Satu) Orang Pengawas Pemilu Lapangan yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam
pengawasan di masing-masing wilayah Desa yang menjadi wilayah kerja mereka.
PPL Se-Kecamatan Kronjo akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Kronjo sebagai PPL pada tanggal 02 Agustus 2016.
Setelah melaksanakan proses penjaringan , akhirnya PPL di wilayah Kecamatan Kronjo telah
terpenuhi, dari ke-10 Desa diwilayah Kecamatan Kronjo telah terjaring masing-masing 1 orang
PPL sehingga tugas pengawasan yang harus segera dilaksanakan di tiap-tiap desa sudah bisa terlaksana
dengan sebaik-baiknya.Selanjutnya Panitia Pengawas Kecamatan Kronjo telah membuat
surat Keputusan kepada PPL se-Kecamatan Kronjo sebanyak 10 orang untuk 10 Desa sesuai jumlah Desa
diwilayah Kecamatan Kronjo.

9. Berdasarkan Surat Keputusan untuk PPL tersebut, kemudian Panitia Pengawas
Pemilihan UmumKecamatan Kronjo melaksanakan pelantikan terhadap PPL Se- Kecamatan Kronjo pada
hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2016.
Pelantikan PPL sebagai dasar untuk segera melaksanakan tugas pengawasan diwilayah
Desamasing-masing.
Kemampuan PPL yang harus terus diasah akan meningkatkan kinerja pengawasan semakin maksimal,
koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama,
serta tokoh partai politik diwilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan terhadap segala
kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan atau mungkin dilakukan. Yang penting dilakukan pula
adalah koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kronjo dan
Kabupaten Tangerang setiap kegiatan pengawasan mutlak dilakukan untuk tetap terjaganya kondusifitas di
wilayah Kecamatan Kronjo secara keseluruhan.
Dalam pembekalan terhadap PPL, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo juga
memberikan arahan tentang kewaspadaan terhadap daerah-daerah rawan konflik pemilu, rawan
pelanggaran pemilu, menjaga netralitas dan kesiagaan PPL dalam menjalankan tugas, karena pengawas
bekerja penuh waktu sehingga dalam kondisi apapun harus bisa melaksanakan tugas pengawasan dengan
sebaik-baiknya.
PPL diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap demokrasi tetapi berperan betul dalam
melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing.
Pada kesempatan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo sekaligus
memberikan beberapa masukan dan arahan kepada pendaftar yang lolos sebagai PPL tentang beban tugas
yang langsung mereka hadapi ketika dilantik menjadi PPL yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja
Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) yang sudah mulai melaksanakan tugas pemutakiran data
pemilih dimasing-masing Desa.
Seperti kita ketahui bersama bahwa PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan
pemutakiran data pemilih, karena ditangan PPDP-lah akan terjadi baik dan buruknya DPT Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Disinilah peran PPL diperlukan pada tahapan pertama
dan ini sangatlah penting.
2. REKRUTMEN PTPS
Penjaringan calon PTPS se- kecamatan Kronjo merupakan tahapan akhir dalam rekrutmen panitia
pengawas pmilihan umum Kecamatan Kronjo yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
PTPS juga merupakan ujung tombak terdepan dalam proses pengawasan pada pelaksanaan
pilkada serentak di Indonesia tanpa terkecuali di Kecamatan Kronjo khususnya dan umum
nya se Kabupaten Tangerang. Kemudian dalam proses penjaringan PTPS se-kecamatan kronjo tentunya
harus berdasarkan pada azaaz-azaz penyelenggraan yang mandiri, transfaran, adil, kepastian
hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efesien, dan efektifitas,
sehingga akan terpilih calon PTPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat
paling bawah.
Secara umum, proses penjaringan PTPS merupakan tanggung jawab panitia pengawas di tingkat
kecamatan, namun dalam proses pelaksanaannya diberikan kepada panitia pengawas ditingkat kecamatan
melalui panitia pengawas lapangan (PPL), kemudian untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan
penetapan calon PTPS di wilayah kecamatan kronjo, maka panwaslu kecamatan kronjo telah
melaksanakan proses penjaringan PTPS yang disesuaikan dengan tahapan penjaringan. Adapun Tahapan
nya sebagai berikut :
a. Pembentukan Pokja ditingkat Kecamatan
b. Penyebaran Pengumuman Pendaftaran dan penerimaan berkas calon PTPS
c. Pemeriksaan berkas dan Pengumuman lulus adaministrasi calon PTPS
d. Pelaksanaan Tes wawancara calon PTPS
e. Pengumuman dan Penetapan calon PTPS
Mengingat waktu yang sangat singkat, setelah melalui proses penjaringan dari tanggal 03 januari
sampai dengan tanggal 23 Januari 2017, akhirnya terbentuk PTPS se-Kecamatan Kronjo dengan
jumlah 122 orang PTPS. Selanjutnya, panwascam se kabupaten tangerang menetapkan calon PTPS yang
dinyatakan lulus menjadi PTPS di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun daftar nama-nama PTPS
se kecamatan kronjo sebagaimana dalam lampiran.

10. JUMLAH REKAPITULASI PTPS SE-KECAMATAN KRONJO
NO NAMA DESA JUMLAH PTPS KETERANGAN
1 Bakung 15 Terlampir
2 Blukbuk 10 Terlampir
3 Cirumpak 8 Terlampir
4 Kronjo 17 Terlampir
5 Muncung 13 Terlampir
6 Pagedangan Ilir 15 Terlampir
7 Pagedangan Udik 12 Terlampir
8 Pagenjahan 11 Terlampir
9 Pasilian 15 Terlampir
10 Pasir 6 Terlampir
B. PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI SDM PANWAS
Dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan oleh panwaslu kecamatan kronjo pada pilgub
2017, khususnya Koordiv. SDM dan organisasi telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut :
1. Rekrutmen PPL se- Kecamtan Kronjo
2. Pelantikan dan Bimtek PPL di tingkat kecamatan
3. Rekrutmen PTPS se-Kecamatan Kronjo
BAB IV
ANGGARAN DIVISI SDM
PANWASLU KECAMATAN KRONJO
Untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
tahun 2017, tentunya tidak lepas dari anggaran yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing panwaslu kabupaten/Kota. Panwaslu kabupaten Tangerang
khusunya divisi SDM menyesuaikan anggarannya sesuai dengan beberapa tahapan, diantara nya :
1. Rekrutmen PPL se- Kecamatan Kronjo
Anggaran Tahapan Rekrutmen PPL se-Kecamatan Kronjo sebesar Rp. 1.100.000,- yang dilaksanakan
mulai tanggal 18 agustus 2016 sampai 23 agustus 2016.
2. Pelantikan dan Bimtek PPL di tingkat kecamatan
Anggaran berikutnya adalah pelantikan dan Bimtek PPL yang disesuaikan dengan anggaran kecamtan
sebesar Rp.13.310.000,- yang dilakukan di masing-masing kecamtan secara serentak.
3. Rekrutmen PTPS se-Kecamatan Kronjo
Selanjutnya anggaran rekrutmen tahap akhir yaitu rekrutmen PTPS sebesar Rp. 131.000.000,- yang
dilaksanakan secara serentak pada tanggl 03 Januari sampai 23 Januari 2017.

11. BAB V
PENUTUP
Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir Div. SDM dan Organisasi Panwaslu
Kecamatan Kronjodalam proses melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari penjaringan, pendaftaran
sampai dengan pelantikan PPL dan PTPS, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi
pengalaman berharga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kronjo dalam malaksanakan
tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Kronjo menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus
terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas
kepengawasan.
Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kordiv.SDM dan Organisasi
Panwaslu Kecamatan Kronjo ini dibuat, ada kurang dan lebihnya mohon ma’af yang sebesar-besarnya,
kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kronjo dalam
menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.
1. KESIMPULAN
Pada akhirnya semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Banten Tahun 2017 di Kecamatan Kronjo dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja
yang mudah-mudahan dapat dievaluasi dengan obyektif sehingga di periode berikutnya semua panwas
dijajaran masing –masing mampu mengemban tugas pengawasan diwilayah kerja masing-masing dengan
sebaik-baiknya.
2. SARAN DAN REKOMENDASI
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat ad-hoc, sehingga keberadaannya
masih bersifat kurang stabil. PPL dan PTPS adalah Panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya
sangat dibutuhkan dalamperan pengawasan ditingkat paling bawah.
Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan PPL
dan PTPSharus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam
pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga animo masyarakat untuk ikut
berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik.
Kronjo 8 Mei 2017
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KRONJO
KABUPATEN TANGERANG
Ketua
Panwaslu Kecamatan Kronjo
H. SUKMAJA
Koordiv.
SDM dan Organisasi
MK. ULUMUDIN

12. LAPORAN AKHIR PANWASLU PILGUB JABAR2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –
Undang. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah propinsi atau Kabupaten berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat
merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih
demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk
secara berjenjang ( Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten , Panwas Tingkat
Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ). Panitia Pengawas
Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang.
Panitia Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan
pelanggaran Administratif kepada KPUD serta meneruskan temuan dan laporan yang
mengandung unsur pidana kepada penyidik. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang
ditentukan undang – undang.
Laporan Akhir hasil pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ini
diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 24
Februari 2013.

13. Secara umum dari hasil Pengawasan Panwaslukada Kecamatan Leuwisari
terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 khususnya di Kecamatan Leuwisari telah berjalan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada
Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang berjalan dengan
aman dan tentram.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Berdasarkan latar belakang diatas, Kami Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 menyusun Laporan Akhir hasil pengawasan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan
Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang
dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013.
1.2.2 Tujuan
Penyusunan laporan akhir hasil pangawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2013 ini bertujuan :
a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai
Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.
b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan
Leuwisari.
c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
d. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang
Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 mengenai laporan pertanggungjawaban.
e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia
Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.
1.3 Sistem Penulisan Laporan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang penyusunan laporan akhir, maksud dan tujuan, dan sitematika
isi laporan sebagai kerangka pemikiran tiap-tiap bab.
BAB II : GAMBARAN UMUM PANITIA PENGAWAS
Berisikan keberadaan Panwas Pemilihan berdasakan Perundang-undangan, Tugas
dan Wewenang Panwas, Struktur Organisasi, Program Kerja, Pembinaan dan Kerja
Sama serta Fasilitas dan Pendanaan yang dimiliki oleh Panwas.

14. BAB III : TAHAPAN PILGUB DAN WAGUB JABAR 2013
Berisikan tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 diantaranya Tahap Pemutakhiran Data Pemilih, Tahap Pendaftaran dan
Penetapan Pasangan Calon, Tahap Kampanye dan masa Tenang dan Tahap
Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil.
BAB IV : PENGAWASAN TAHAPAN PILGUB DAN WAGUB JABAR 2013.
Berisikan pengawasan pada tahap Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran dan
Penetapan Calon, Kampanye dan Masa Tenang serta pengawasan terhadap
Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil.
BAB V : PELANGGARAN DAN SENGKETA
Berisikan pelanggaran-pelanggran yang terjadi pada seluruh tahapan pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berikut
penaganannya. Selain itu juga berisikan sengketa yang timbul pada tahapan
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berikut
penyelesainnya.
BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berisikan kesimpulan dari laporan akhir hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 disertai dengan rekomendasi.
BAB II
GAMBARAN UMUM PANITIAPENGAWAS
2.1 Panwas Berdasarkan Perundangan
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang
berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang
berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, diperlukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum.

15. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Sedangkan pasal 70 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua)
bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
2.2 Tugas dan Wewenang
Adapun tugas dan wewenang Panwaslu menurut undang-undang, sesuai tingkatannya
adalah sebagai berikut :
2.2.1 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan
Dasar :
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 79bahwa
Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang
meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan
daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. pelaksanaan kampanye.
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu.
5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK.
6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS, dan
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan
Pemilu Lanjutan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannyakepada
instansi yang berwenang..
e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

16. 2.2.2 Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
Dasar :
Pasal 81 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Tugas dan
wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang
meliputi:
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih
tetap.
2. pelaksanaan kampanye.
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS.
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS.
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat
PPS.
7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan
Pemilu susulan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu
yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a
c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang
berwenang
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan
tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
2.3 Struktur Organisasi

17. Gambar.2.1 Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan
 Ketua : 1 orang
 Anggota : 2 orang
 Kepala Sekretariat : 1 orang
 Bendahara : 1 orang
 Pegawai Sekretariat : 2 orang
 Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ) : 7 orang
Sedangkan mempermudah kelancaran dalam melaksanakan tugas, Panwaslukada
kecamatan Leuwisari melakukan pembagian tugas diatur sebagai berikut :
 Ketua : Divisi Umum
 Anggota : Divisi Pengawasan
 Anggota : Divisi Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
 Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan bertugas membantu kelancaran tugas dan
wewenang Panwaslu Kecamatan. Kepala Sekretariat Panwaslu kecamatan
bertanggungjawab kepada Panwaslu Kecamatan.
2.4 Program Kerja Panwas Pilgub dan Wagub Jabar Tahun 2013
Untuk mempermudah dan memperlancar dalam melaksanakan pengawasan, Panitia
Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
kecamatan Leuwisari menyusun program kerja yang disesuaikan dengan tahapan-
tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat.
2.4.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi : “Terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang demokratis dan dapat
dipertanggungjawabkan “
2.4.2 Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

18. a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannyakepada
instansi yang berwenang..
e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.4.3 Strategi Pengawasan
Pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 menggunakan strategi :
a. pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-
langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran
dan/atau indikasi awal pelanggaran.
b. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan
penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran.
2.4.4 Program Pengawasan
Sebelum melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan Leuwisari melakukan :
a. Identifikasi dan pemetaan pada setiap tahapan Pemilukada
b. Identifikasi dan pemetaan titik rawan pda aspek lainnya misalnya pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan Pemilukada dan sosialisasinya.
c. Menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah
ditentukan.
2.5 Pembinaan dan Kerjasama
2.5.1 Program Intern
Dalam melaksanakan tugas pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panwas kecamatan Leuwisari selalu
mendapat bimbingan dan pengarahan dari Panwas Kabupaten Tasikmalaya yang
dilakukan melalui kunjungan, pertemuan rutin, rapat kerja, pemberian informasi dan
kegiatan lainnya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.
2.5.2 Program Ekstern
Disamping itu untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan,
Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
kecamatan Leuwisari selalu melakukan koordinasi yang baik diantaranya dengan :
a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Leuwisari.

19. b. Unsur Muspika Kecamatan Leuwisari.
c. Tim Kampanye pasangan calon, Tokoh masyarakat
Gambar 2.2 Rakor dengan Muspika Kecamatan Leuwisari
2.7 Fasilitas dan Pendanaan
Untuk menujang kelancaran tugas dan wewenang Panwaslukada kecamatan, kami
menyewa kantor sekretariat panwas yang berlokasi di Jalan Raya Arjasari No.25, lokasi
tersebut berdekatan dengan Kantor Polsek Leuwisari dan berdekatan pula dengan
Kantor Kecamatan dan kantor Sekretariat PPK Leuwisari. Hal ini bertujuan untuk lebih
memudahkan koordinasi, baik dengan Penyelenggara Pemilu (PPK) maupun dengan
Pemerintah Daerah (Kecamatan).
Fasilitas yang dimiliki oleh Panwaslukada kecamatan Leuwisari
pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 sebagian menggunakan fasilitas/inventaris barang Panwas Pilgub Jabar tahun
2008. disamping itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang merupakan hasil
dari dana/anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 , diantaranya :
a. Kantor sekretariat.
b. 1 (satu) unit Laptop
c. 1 (satu) unit Komputer.
d. 7 (tujuh) buah meja staf.
e. 7 (tujuh) buah kursi staf.
f. 7 (tujuh) buah kursi lipat.
g. Sarana lainnya ( papan data dll )
Sementara dana/anggaran yang diperoleh oleh Panwaslu kecamatan
Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 bersumber dari APBD Provinsi Jawa
Barat.

20. BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2013
3.1 Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Dasar hukum Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Penyelengaraan Pemilu.
Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di
daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)dari Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat , digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.. Daftar pemilih
tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas
Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan
Daftar Pemilih Sementara (DPS),
Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS),
kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau
oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat
memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.

21. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diperbaiki disahkan
dan diumumkan oleh PPS untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari hasil
pemutakhiran data pemilih di wilayah kecamatan Leuwisari diketahui bahwa jumlah hak
pilih berdasarkan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 adalah sebanyak 29487 hak pilih yang terdiri dari 14819 laki-laki
dan 14668 perempuan.
3.2 Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon
3.2.1 Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang
memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala
pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara
yang memenuhi persyaratan.
Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Partai
Politik/ gabungan Partai Politik didaftarkan oleh Partai Politik / gabungan Partai Politik
kepada KPUD selama masa pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang
ditanda tangani oleh pimpinan Parpol atau gabungan Parpol sekaligus mendaftarkan
Tim Kampanye, sedangkan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
berasal dari Calon Perseorangan/Independen dapat secara langsung mendaftar ke
KPUD.
3.2.2 Penetapan Pasangan Calon
KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan serta melakukan klarifikasi
pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Apabila dari hasil
penelitian telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan KPUD, selanjutnya KPUD
menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan
mengumumkannya.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 KPUD Provinsi
Jawa Barat menetapkan 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 yang memenuhi persyaratan. 1(satu) pasang Calon dari
Perseorangan dan 4 (empat) pasang calon yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan
Partai Politik.
3.3 Kampanye dan Masa Tenang
3.3.1 Tahapan Kampanye
Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye masing-
masing pasangan calon. Kampanye merupakan salah satu upaya dari pasangan calon
untuk meyakinkan para pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program
msing-masing pasangan calon yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan
berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (masa tenang).
Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka/dialog/ rapat
umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan sebagainya

22. Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
kampanye berlangsung mulai tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 20 Februari
2013.
3.3.2 Tahapan Masa Tenang
3 (tiga) hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan suara merupakan masa tenang,
dan seluruh alat peraga kampanye harus dibersihkan serta Pasangan Calon tidak
dibenarkan untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Pada Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, tanggal 21-23 Februari
2013 merupakan masa tenang.
3.4 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil
3.4.1 Tahapan Pemungutan Suara
Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara, Logistik Pemilu untuk
Pemungutan Suara khususnya di Kecamatan Leuwisari telah didistribusikan oleh Tiap-
tiap PPS ke Tiap TPS 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di Kecamatan Leuwisari
berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kekurangan logistik yang
diterima oleh TPS.
Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPUD Provinsi Jawa Barat yaitu tanggal 24 Februari2013. Pemungutan Suara di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB
3.4.2 Tahapan Penghitungan Suara
Penghitungan suara di setiap TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 dilaksanakan mulai pukul 13.00 sampai selesai.
Jumlah TPS di wilayah Kecamatan Leuwisari pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 berjumlah 61 TPS yang tersebar di 7 (tujuh)
desa. Hasil rekapitulasi suara dari TPS dikirim ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)
untuk selanjutnya dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan
rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.
Tabel 3.1 Data Jumlah TPS
NO DESA JUMLAH TPS KET
1 ARJASARI 12
2 CIAWANG 10
3 MANDALAGIRI 9
4 CIGADOG 7
5 JAYAMUKTI 9
6 LINGGAWANGI 7

23. 7 LINGGAMULYA 7
Jumlah 61
3.4.3 Tahapan Penetapan Hasil
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di TPS dilaksanakan padatanggal
24 Februari 2013, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS
dilaksanakan tanggal 25-26 Februari 2013. Adapun pelaksanaanRekapitulasi hasil
Penghitungan suara di PPK dilaksanakan pada hari Rabu,27 Februari 2013 yang
bertempat di Aula Kantor Kecamatan Leuwisari.
.BAB IV
PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2013
4.1 Tahapan pemutakhiran Data Pemilih
Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Provinsi
Jawa Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat dilaksanakan tanggal 27 September
2012. Pemutakhiran DP4 berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu mulai dari tanggal 5
Nopember 2012 sampai dengan 4 Desember 2012.
Tabel 4.1 Daftar DP4 Kecamatan Leuwisari
NO DESA
DP4
JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 ARJASARI 2859 2832 5691
2 CIAWANG 2431 2467 4998
3 MANDALAGIRI 1986 2105 4091
4. CIGADOG 1663 1644 3307
5. JAYAMUKTI 2103 2139 4242
6, LINGGAWANGI 1767 1784 3551
7. LINGGAMULYA 1896 1509 3405
JUMLAH 14705 14580 29285
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan
(PPL) sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Kami (Panwas Kecamatan dan
Pengawas Pemilu Lapangan) melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data
Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dengan cara mendampingi
Petugas PPDP pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih.
Dari hasil pengawasan di lapangan masih ditemukan hal-hal sebagai berikut :

24. a. Ditemukan Data Pemilih yang sudah meninggal dunia
b. Ditemukan Data Pemilih Ganda
c. Masih terdapat warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum
terdaftar.
Dalam hal ini kami memberikan rekomendasi baik kepada PPK maupun
PPS agar Warga Masyarakat yang terlewat untuk segera dapat dimasukan pada Daftar
Pemilih.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 jumlah Daftar
Pemilih Tetap di wilayah kecamatan Leuwisari adalah 29487 orang.
Tabel 4.2 DPT Kecamatan Leuwisari
NO DESA
DPT
JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. ARJASARI 2715 2.702 5417
2. CIAWANG 2435 2.412 4847
3. MANDALAGIRI 2103 2.064 4167
4. CIGADOG 1663 1.644 3307
5. JAYAMUKTI 2216 2.251 4467
6, LINGGAWANGI 1776 1.793 3569
7. LINGGAMULYA 1911 1.802 3713
JUMLAH 14.819 14.668 29.487
4.2 Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon
4.2.1 Pengawasan Tahapan Pencalonan
Pada Tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 kecamatan Leuwisari selalu aktip melakukan
pengawasan pada tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, yang berlangsung dari tanggal 29 September 2012
sampai dengan 18 Desember 2012.
4.2.2 Pelaksanaan
Pengawasan pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dilakukan yaitu dengan mengawasi
pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap
dukungan calon perseorangan yang dibuktikan dengan dukungan berupa foto copy
KTP/kartu identitas lainnya.
4.2.3 Hasil Yang Dicapai
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 KPUD Provinsi
Jawa Barat menetapkan 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang

25. terdiri dari 4 (empat) pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan
Partai Politik dan 1 (satu) pasangan calon dari calon perseorangan/Independen.
Hasil temuan dilapangan pada saat pelaksanaan verifikasi Administrasi dan Faktual
terhadap dukungan calon perseorangan diantaranya sebagai berikut :
 Ditemukan nama pendukung yang dalam daftar dukungan tercantum tapi tidak
dilengkapi dengan identitas pendukung (KTP/Kartu identitas lainnya).
 Ditemukan KTP/Identitas pendukung tapi nama tersebut tidak tercantum dalam
daftar dukungan.
Tabel 4.3 Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013
NOMOR
URUT
NAMA PASANGAN CALON KETERANGAN
1 DIKDIKARIFMANSUR DAN CECEP N TOYIB Calon Perseorangan
2
IRIANTOMS SAFFIUDIN DAN TATANG
FARHANULHAKIM
Calon dari Partai Politik
3 DEDE YUSUF DAN LEX LAKSAMANA Calon dari Partai Politik
4 AHMAD HERYAWAN DAN DEDI MIZWAR Calon dari Partai Politik
5 RIEKE DIAH PITALOKA DAN TETEN MASDUKI Calon dari Partai Politik
4.3 Tahapan Kampanye dan Masa Tenang
4.3.1 Program Pengawasan Tahap Kampanye dan Masa Tenang
Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 dilaksankan selama 14 (empat belas) hari yang berlangsung dari tanggal 7
Februari 2013 sampai dengan 20 Februari 2013. Bersama-sama dengan PPL,
Panwaslu kecamatan Leuwisari melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
kampanye yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Leuwisari maupun membantu
pengawasan kegiatan kampanye yang berada di luar kecamatan Leuwisari.
Pelaksanaan kampanye di wilayah kecamatan Leuwisari secara umum berjalan
dengan tertib, aman dan terkendali. Tidak ditemukan kegiatan kampanye yang
melanggar peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye diwilayah kecamatan
Leuwisari pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye
(baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk
rapat terbatas, atau kegiatan sosial.
Sementara itu, pada masa tenang (3 hari sebelum pemungutan suara) yaitu tanggal 21
Februari sampai dengan 23 Februari 2013, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan
sama sekali tidak ditemukan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon
maupun oleh Tim Kampanye pasangan calon, hanya saja masih terdapat alat peraga
kampanye dari tiap pasangan calon yang masih terpasang.
Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP Kecamatan Leuwisari
menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah
kecamatan Leuwisari.

26. 4.3.2 Pelanggaran dan Penyelesaian
Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013, di wilayah kecamatan Leuwisari berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada
temuan maupun laporan pelanggaran kampanye yang serius.
Hanya saja pada masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap
pasangan calon yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol PP
Kecamatan Leuwisari menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye yang masih
terpasang di wilayah kecamatan Leuwisari.
4.4 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
4.4.1 Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pada tahap Rekapitulasi hasil Penghitungan suara, baik di TPS, PPS maupun di PPK
kami selalu mengadakan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan Rekapitulasi
Perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 25-26 Februari 2013. Sementara
pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di PPK dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 27 Februari 2013 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Leuwisari. Pada
tahap ini tidak ada laporan/Temuan dugaan pelanggaran.
4.4.2 Tahapan Penetapan Calon Terpilih
Pengawasan pada tahap penetapan calon terpilih, Kami Panwaslu tingkat kecamatan
tidak memiliki peranan yang terlalu penting, pengawasan hanya dilakukan memantau
susana/kondisi yang berada di wilayah kecamatan Leuwisari pasca berlangsungnya
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tanggal 24 Februari
2013.
.
Gambar.4.1 Kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK
Pada pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi perolehan suara di PPK tersebut dihadiri oleh
Muspika kecamatan Leuwisari, Panwas Kecamatan, dan juga saksi dari pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Semua saksi yang hadir
pada kesempatan tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara di tingkat kecamatan.

27. Gambar.4.2 Penandatanganan Berita Acara oleh Saksi
4.4.3 Program Kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil
Pada tahap ini, pangawasan difokuskan pada TPS-TPS yang diduga rawan terjadi
kecurangan, karena sangat tidak mungkin PPL melakukan pengawasan yang optimal
untuk setiap TPS, mengingat jumlah PPL yang sangat terbatas.
4.4.4 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Di wilayah kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya terdapat 7 (tujuh) desa,
dimana pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 terdapat 61 (enam puluh satu) buah TPS. Mengingat jumlah TPS yang begitu
banyak, sementara anggota Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan
(PPL) sangat terbatas maka kamitidak bisa melakukan pengawasan secara optimal.
Pengawasan hanya difokuskan di TPS_TPS yang dimungkinkan terjadinya
kecurangan-kecurangan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah
kecamatan Leuwisari berjalan dengan aman serta ada suasana yang kondusif. Dari
hasil pengawasan dilapangan pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di setiap TPS yang kami temukan ternyata kehadiran jumlah pemilih di setiap
TPS tidak maksimal (± 55 % s/d 65 %). Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat sudak
merasa bosan dengan seringnya kegiatan pemilu, atau mungkin kurangnya kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat.
4.4.5 Evaluasi Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil
Agar pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih
maksimal diharapkan untuk Pemilu yang akan datang ada penambahan jumlah
anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Karena dengan kondisi yang ada
sekarang ini Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan pengawasan yang lebih
optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

28. BAB V
PELANGGARAN DAN SENGKETA
5.1 Pelanggaran
5.1.1 Pelanggaran pada Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pada tahap penyusunan daftar pemilih di
wilayah kecamatan Leuwisari tidak ditemukan pelanggaran administrasi terhadap
peraturan perundang-undangan pemilu. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh
Petugas PPDP berjalan sesuai aturan yang berlaku.
5.1.2 Pelanggaran pada Tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon
Tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran pada tahap Pendaftaran dan
Penetapan Calon
5.1.3 Pelanggaran pada Tahap Kampanye dan Masa Tenang
Kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
di wilayah kecamatan Leuwisari berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan
KPUD Provinsi Jawa Barat, tidak terjadi kegiatan kampanye yang melanggar
perundang-undangan pemilu.
Pada pelaksanaan kampanye di pernah ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran
kampanye, namun setelah Panwaslukda kecamatan Leuwisari melakukan klarifikasi
dan kajian terhadap laporan dan temuan tersebut, maka berdasarkan Pleno Panwaslu
kecamatan Leuwisari menyimpulkan bahwa laporan dan temuan tersebut tidak
termasuk kepada pelanggaran kampanye, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan tidak cukup bukti/tidak memenuhi syarat (baik syarat formal maupun syarat
material).
5.1.4 Pelanggaran pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil
Tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara.
5.2 Sengketa
Tidak ada sengketa yang muncul pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari.

29. BAB VI
KESIMPULAN
6.1 Kesimpulan
Secara umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun khususnya
di Kecamatan Leuwisari berjalan sesuai dengan tahapan Pemilu mulai dari tahap :
1). Penyusunan Daftar Pemilih
2). Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon
3). Kampanye dan Dana Kampanye
4). Masa Tenang
5). Perlengkapan Pemungutan Suara
6). Pemungutan dan Penghitungan
7). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 di wilayah kecamatan Leuwisari sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara
Penyelenggara Pemilu, Panwaslukada, Partai Politik, Tim Sukses serta semua pihak
yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan
Pemilihan Umum yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.
6.2 Rekomendasi.
Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang
diharapkan KPUD maupun PPK dapat melakukan sosialisasi Pemilu yang lebih
maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang
lebih baik lagi.

30. Tahapan-tahapan Pemilu yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu
seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan jadual dan waktu yang tepat supaya tidak
mengganggu tahapan Pemilu yang lainnya.
Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan supaya dibentuk sesuai
dengan jadual yang sudah ditentukan agar bisa melakukan Pengawasan secara
menyeluruh.
Penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilu harus ditegakkan dengan
sebaik-baiknya, supaya Pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas.