2. Pilkada yang sarat pelanggaran berisiko
terganggunya integritas proses dan hasil
sehingga rentan digugat.
Untuk menjamin kualitas dan integritas Pilkada
diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan
dan aspek pemilihan oleh Pengawas Pemilihan
yang didukung oleh masyarakat.
Pilkada adalah kompetisi politik yang rentan
terjadinya pelanggaran.
3. Keterbatasan personal, daya dukung dan
kewenangan Bawaslu/Panwas membuat
partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pilkada sangatlah dibutuhkan.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pilkada akan menutup kekurangan Pengawas
Pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan
tahapan Pilkada.
Pilkada harus dikembalikan sebagai milik
‘rakyat’, sehingga rakyat turut bertanggung
jawab dalam pengawalannya.
4. •Menghasilkan konflik/kekerasan dan
hilangnya kepercayaan rakyat atas proses dan
hasil Pilkada.
•Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju
tirani baru dan apatisme terhadap demokrasi
(ada kecenderungan melihat masa lalu,
meskipun otoritarian tapi dianggap lebih
stabil).
•Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang
dihasilkan, legitimasi politiknya
dipertanyakan dan melemahnya orientasi
pemimpin pada pembangunan negara hukum
yg demokratis.
5. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pilkada, Bawaslu dan Panwas merekrut
Relawan Pengawas Pemilihan.
Masyarakat yang bergabung sebagai relawan
diharapkan berperan dalam pengawasan dan pelaporan
indikasi pelanggaran yang ‘ditemukan’.
Rekrutment relawan merupakan terobosan dan
implementasi dari program pengawasan partisipatif
hendak mentransformasikan gerakan moral (moral
force) menjadi gerakan sosial (social movement).
6. Memantau pelaksanaan Pilkada untuk
pastikan Pilkada berlangsung sesuai
peraturan perundang-undangan.
Melakukan kajian kepemiluan dan
mencegah terjadinya pelanggaran, serta
mendukung terciptanya ketaataan peserta
Pilkada dan penyelenggara Pemilu terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyampaikan laporan pelanggaran dan
informasi dugaan pelanggaran kepada
Pengawas Pemilu.
7. Pengawasan Pilkada adalah
kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses
penyelenggaraan Pemilu sesuai
peraturan perundang-undangan.
9. Sebelum melakukan pengawasan, Pengawas
pemilihan melakukan identifikasi dan pemetaan
potensi rawan pelanggaran pada : setiap tahapan
pemilihan dan aspek penting lainnya.
Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi
rawan pelanggaran pengawas pemilihan
menentukan fokus pengawasan
9
10. Profesionalitas Penyelenggara
Ketersediaan Anggaran
Netralitas Penyelenggara
Akurasi Daftar Pemilih
Politik Uang
Angka kemiskinan
Bansos dan Iklan Pencitraan
Laporan kasus
Kultur masyarakat
Pengawasan
Kondisi geografis
Fasilitas listrik dan komunikasi
Infrastruktur jalan
Partisipasi Masyarakat
Relawan
Pemantau
Media
Kondisi Keamanan
Intimidasi ke Penyelenggara
Kejadian kekerasan
10
11. Petakan potensi pelanggaran di masing-
masing wilayah kerja pengawasan.
Temukan trend pelanggaran.
Identifikasi dan pilih skala prioritas obyek
pengawasan.
Ambil dan susun kebijakan tentang fokus
pengawasan.
12. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran,
Pengawas Pemilu harus memiliki kesadaran
dan pemahaman bahwa terdapat potensi
pelanggaran yang harus diantisipasi.
Informasi dan data penyelenggaraan Pemilu
pada masa sebelumnya dapat dirujuk untuk
memahami potensi pelanggaran yang dapat
terjadi (pola dan trend).
13. Pemilih (masyarakat secara umum,
kelompok kepentingan, birokrasi
dll).
Peserta pemilihan.
Penyelenggara Pemilu (semua
tingkatan).
13
