SlideShare a Scribd company logo

Urgensi partisipasi dalam pengawasan

materi

1 of 15
Download to read offline
1
 Pilkada yang sarat pelanggaran berisiko
terganggunya integritas proses dan hasil
sehingga rentan digugat.
 Untuk menjamin kualitas dan integritas Pilkada
diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan
dan aspek pemilihan oleh Pengawas Pemilihan
yang didukung oleh masyarakat.
 Pilkada adalah kompetisi politik yang rentan
terjadinya pelanggaran.
 Keterbatasan personal, daya dukung dan
kewenangan Bawaslu/Panwas membuat
partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pilkada sangatlah dibutuhkan.
 Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pilkada akan menutup kekurangan Pengawas
Pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan
tahapan Pilkada.
 Pilkada harus dikembalikan sebagai milik
‘rakyat’, sehingga rakyat turut bertanggung
jawab dalam pengawalannya.
•Menghasilkan konflik/kekerasan dan
hilangnya kepercayaan rakyat atas proses dan
hasil Pilkada.
•Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju
tirani baru dan apatisme terhadap demokrasi
(ada kecenderungan melihat masa lalu,
meskipun otoritarian tapi dianggap lebih
stabil).
•Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang
dihasilkan, legitimasi politiknya
dipertanyakan dan melemahnya orientasi
pemimpin pada pembangunan negara hukum
yg demokratis.
 Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pilkada, Bawaslu dan Panwas merekrut
Relawan Pengawas Pemilihan.
 Masyarakat yang bergabung sebagai relawan
diharapkan berperan dalam pengawasan dan pelaporan
indikasi pelanggaran yang ‘ditemukan’.
 Rekrutment relawan merupakan terobosan dan
implementasi dari program pengawasan partisipatif
hendak mentransformasikan gerakan moral (moral
force) menjadi gerakan sosial (social movement).
 Memantau pelaksanaan Pilkada untuk
pastikan Pilkada berlangsung sesuai
peraturan perundang-undangan.
 Melakukan kajian kepemiluan dan
mencegah terjadinya pelanggaran, serta
mendukung terciptanya ketaataan peserta
Pilkada dan penyelenggara Pemilu terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Menyampaikan laporan pelanggaran dan
informasi dugaan pelanggaran kepada
Pengawas Pemilu.

Recommended

Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedAhsanul Minan
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptxISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN  PEMILU 2024.pptx
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 

More Related Content

What's hot

Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihsundulangit
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxJubair13
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasMuktar Eneste
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAAN ASYUF
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasAhsanul Minan
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMRidwan M. Said
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxMatchSaid
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenAhsanul Minan
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaBima Faqih
 

What's hot (20)

Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA TAHUN 2020
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 

Similar to Urgensi partisipasi dalam pengawasan

MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptxMATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptxIkbalSyarifuddin
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxLkuhapSampang
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHKomitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarAhsanul Minan
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxAljunaidBakari1
 
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMenakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMuhammad Yunus
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Ahsanul Minan
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.pptWewNigga
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfsetiawaninsan
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptxPanwaslihNaganRaya
 
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdf
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdfSKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdf
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdfHeriHartono5
 
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptx
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptxPengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptx
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptxHarisMansahARH1
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfhardiriyanto2
 
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptxMAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptxKrisna Jaya
 

Similar to Urgensi partisipasi dalam pengawasan (20)

MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptxMATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
 
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHKomitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
 
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMenakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
 
bimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptxbimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptx
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
 
kode etik
kode etikkode etik
kode etik
 
KK NOPA.pptx
KK NOPA.pptxKK NOPA.pptx
KK NOPA.pptx
 
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdf
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdfSKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdf
SKEMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU.pdf
 
pengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptxpengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptx
 
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptx
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptxPengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptx
Pengawasan Partisipatif Kec. Tambaksari - Copy.pptx
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
 
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptxMAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
MAKALAH PERSONAL KRISNAJAYA.pptx
 

More from iwank shoeddienk

Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbar
Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbarPengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbar
Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbariwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapiwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonanKalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonaniwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilihKalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilihiwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeKalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeiwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - allKalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - alliwank shoeddienk
 

More from iwank shoeddienk (7)

Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbar
Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbarPengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbar
Pengumuman pendaftaran-calon-bawaslu-sulbar
 
Himbauan
HimbauanHimbauan
Himbauan
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonanKalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilihKalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeKalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - allKalender pengawasan 2016 2017 - all
Kalender pengawasan 2016 2017 - all
 

Urgensi partisipasi dalam pengawasan

  • 1. 1
  • 2.  Pilkada yang sarat pelanggaran berisiko terganggunya integritas proses dan hasil sehingga rentan digugat.  Untuk menjamin kualitas dan integritas Pilkada diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan dan aspek pemilihan oleh Pengawas Pemilihan yang didukung oleh masyarakat.  Pilkada adalah kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran.
  • 3.  Keterbatasan personal, daya dukung dan kewenangan Bawaslu/Panwas membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada sangatlah dibutuhkan.  Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada akan menutup kekurangan Pengawas Pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan Pilkada.  Pilkada harus dikembalikan sebagai milik ‘rakyat’, sehingga rakyat turut bertanggung jawab dalam pengawalannya.
  • 4. •Menghasilkan konflik/kekerasan dan hilangnya kepercayaan rakyat atas proses dan hasil Pilkada. •Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru dan apatisme terhadap demokrasi (ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian tapi dianggap lebih stabil). •Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi politiknya dipertanyakan dan melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis.
  • 5.  Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, Bawaslu dan Panwas merekrut Relawan Pengawas Pemilihan.  Masyarakat yang bergabung sebagai relawan diharapkan berperan dalam pengawasan dan pelaporan indikasi pelanggaran yang ‘ditemukan’.  Rekrutment relawan merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement).
  • 6.  Memantau pelaksanaan Pilkada untuk pastikan Pilkada berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.  Melakukan kajian kepemiluan dan mencegah terjadinya pelanggaran, serta mendukung terciptanya ketaataan peserta Pilkada dan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  Menyampaikan laporan pelanggaran dan informasi dugaan pelanggaran kepada Pengawas Pemilu.
  • 7. Pengawasan Pilkada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
  • 8. TEPAT PROSEDUR LENGKAP DATA/DOKUMEN/SYARAT TEPAT WAKTU TERBUKA/TRANSPARAN PROSES DAN HASIL ABSAH DATA/DOKUMEN/SYARAT 5 Indikator KATA KUNCI PENGAWASAN
  • 9.  Sebelum melakukan pengawasan, Pengawas pemilihan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pada : setiap tahapan pemilihan dan aspek penting lainnya.  Berdasarkan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawas pemilihan menentukan fokus pengawasan 9
  • 10.  Profesionalitas Penyelenggara  Ketersediaan Anggaran  Netralitas Penyelenggara  Akurasi Daftar Pemilih  Politik Uang  Angka kemiskinan  Bansos dan Iklan Pencitraan  Laporan kasus  Kultur masyarakat  Pengawasan  Kondisi geografis  Fasilitas listrik dan komunikasi  Infrastruktur jalan  Partisipasi Masyarakat  Relawan  Pemantau  Media  Kondisi Keamanan  Intimidasi ke Penyelenggara  Kejadian kekerasan 10
  • 11.  Petakan potensi pelanggaran di masing- masing wilayah kerja pengawasan.  Temukan trend pelanggaran.  Identifikasi dan pilih skala prioritas obyek pengawasan.  Ambil dan susun kebijakan tentang fokus pengawasan.
  • 12.  Dalam mencegah terjadinya pelanggaran, Pengawas Pemilu harus memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa terdapat potensi pelanggaran yang harus diantisipasi.  Informasi dan data penyelenggaraan Pemilu pada masa sebelumnya dapat dirujuk untuk memahami potensi pelanggaran yang dapat terjadi (pola dan trend).
  • 13.  Pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi dll).  Peserta pemilihan.  Penyelenggara Pemilu (semua tingkatan). 13
  • 15. 15