1. Dokumen tersebut merangkum peraturan KPU tentang kampanye dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk pemilihan kepala daerah di Kebumen. 2. Metode kampanye yang diizinkan meliputi pertemuan terbatas secara virtual, debat daring, penyebaran bahan kampanye melalui media sosial, dan iklan kampanye di media online. 3. Aturan baru meliputi larangan kerumunan, penggunaan APD, serta pembatasan jumlah peserta untuk memast

1. Sosialiasasi Peraturan KPU Tentang Kampanye
PemilihandalamKondisiBencana NonalamCOVID-19
PemilihanBupatidanWakilBupatiKebumenTahun2020
KPUKabupatenKebumen

2. 2
Metode Kampanye
PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 57
g. kegiatan lain yang tidak
melanggar larangan Kampanye
dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. debat publik atau debat terbuka
antar-Pasangan Calon;
d. penyebaran bahan
Kampanye kepada umum;
e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
f.penayangan Iklan Kampanye di
media massa cetak, media massa
elektronik, Media Sosial, dan/atau
Media Daring; dan/atau

3. Definisi (1)
KETENTUAN BARU
Kampanye
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon
Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon
Walikota dan calon Wakil Walikota.
(Pasal 1 angka 15 PKPU 11/2020)
Media Sosial
platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang
memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi,
berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
(Pasal 1 angka 28 PKPU 11/2020)

4. Definisi (2)
KETENTUAN BARU
Media Dalam Jaringan (Media Daring )
segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual
secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
(Pasal 1 angka 28a PKPU 11/2020)
Iklan Kampanye di Media Sosial
penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon
(Pasal 1 angka 24a PKPU 11/2020)
Iklan Kampanye di Media Daring
penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon
(Pasal 1 angka 24b PKPU 11/2020)

5. Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog (1)
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
1. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
2. Diutamakan dilakukan melalui Media Sosial dan
Media Daring
3. Dalam hal tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial
dan Media Daring, membatasi Peserta yang hadir
secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan
wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian COVID-19
(Pasal 58 PKPU 13/2020)
PERTEMUAN TERBATAS
❑ Dilaksanakan dalam ruangan, gedung tertutup dan/atau
pertemuan virtual melalui Media Daring
❑ Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan,
paling banyak:
a. 2.000 orang untuk tingkat provinsi
b. 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota
(Pasal 37 PKPU 11/2020)
PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG
❑ Dilaksanakan secara interaktif di dalam ruangan atau
gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan,
dan/atau Media Daring
❑ Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat
duduk
(Pasal 39 PKPU 11/2020)

6. 1. Dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, dan/atau pertemuan
virtual melalui Media Daring
2. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari,
tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab
dan/atau tautan
(Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 11/2020)
KETENTUAN BARU
Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka atau Dialog (2)

7. Debat Publik/Terbuka Antarpasangan Calon (1)
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
Hanya dihadiri
diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran
Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat
lainnya yang disiarkan secara langsung;
1. Pasangan calon;
2. 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota
3. 4 orang Tim Kampanye Paslon,
4. 7 atau 5 orang anggota KPU Provinsi, atau
5 orang KPU Kabupaten/Kota;
wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian COVID-19
(Pasal 59 PKPU 13/2020)
KPU Provinsi atau KPU/Kabupaten/Kota dapat
menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas
(Pasal 21 ayat (3) PKPU 4/2017)

8. Debat Publik/Terbuka Antarpasangan Calon (2)
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
Materi debat :
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memajukan daerah;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. menyelesaikan persoalan daerah;
e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan kebangsaan.
g. kebijakan dan strategi penanganan,
pencegahan dan pengendalian COVID-19
(Pasal 59 huruf g PKPU 13/2020)
Materi debat :
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. memajukan daerah;
c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. menyelesaikan persoalan daerah;
e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan
daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan
nasional; dan
f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kebangsaan.
(Pasal 21 ayat (5) PKPU 4/2017)

9. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum (1)
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
1. pakaian
2. penutup kepala
3. alat makan/
minum
4. kalender
5. kartu nama
6. pin
7. alat tulis
8. payung; dan/atau
9. stiker
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN
(Pasal 26 ayat (1) PKPU 11/2020)
1. pakaian
2. penutup kepala
3. alat makan/
minum
4. kalender
5. kartu nama
6. pin
7. alat tulis
8. payung dan/atau
9. stiker
10. alat pelindung diri yang
terdiri atas:
a. masker;
b. sarung tangan;
c. pelindung wajah
(faceshield); dan/atau
d. cairan antiseptik
berbasis alkohol
(handsanitizer).
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN
(Pasal 60 ayat (3) PKPU 10/2020)

10. Penyebaran bahan kampanye kepada umum (2)
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
Bahan Kampanye dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye.
Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan
menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian
COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus
dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan
terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye mengggunakan
masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan
sarung tangan; dan
c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
(Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10/2020)
Bahan Kampanye dapat
disebarkan pada Kampanye
pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka dan
dialog, dan/atau di tempat
umum.
(Pasal 27 PKPU 4/2017)

11. Penyebaran bahan kampanye kepada umum (3)
nilai konversi Bahan Kampanye, paling tinggi
Rp60.000,00
(Pasal 26 ayat (3) PKPU 11/2020)
KETENTUAN BARU

12. Penyebaran bahan kampanye kepada umum (4)
Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis
kepada KPU Provinsi atau KPU untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan
Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon
(Pasal 23 ayat (6) PKPU 11/2020)
Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh
Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi atau
KPU/ Kabupaten/Kota
(Pasal 23 ayat (7) PKPU 11/2020)
Dihapus
KETENTUAN BARU

13. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (1)
JUMLAH APK TAMBAHAN
Pasangan Calon dapat menambahkan
APK paling banyak
200%
Dari jumlah maksimal fasilitasi APK
(Pasal 28 ayat (3) huruf b PKPU 11/2020) &
PKPU No 10/2020 Pasal 61 Ayat (3)
KETENTUAN BARU
KPU Provinsi/Kab/Kota memfasilitasi APK meliputi:
4. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x
7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan
Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
1. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh
meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk
setiap kabupaten/kota;
2. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat
meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
3. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m
(satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh)
buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
Pasal 28 Ayat (2) PKPU 11/2000 & Pasal 61 poin (b) PKPU 10/2020

14. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (2)
KETENTUAN BARU
Fasilitasi APK
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi:
a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
b. pemasangan billboard atau penayanganvideotron.
(Pasal 28 ayat (1) PKPU 11/2020)
Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU
Provinsi atau KPU untuk ukuran, jenis, dan jumlah APK yang dicetak oleh Pasangan Calon
(Pasal 28 ayat (6) PKPU 11/2020)
Bukti pemesanan APK tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan
kepada KPU Provinsi atau KPU/ Kabupaten/Kota
(Pasal 28 ayat (7) PKPU 4/2017)
Dihapus

15. Penayangan Iklan Kampanye (1)
1. Media Massa Cetak;
2. Media Massa Elektronik;
3. Media Sosial; dan/atau
4. Media Daring
Penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada:
difasilitasi oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota
(Pasal 32 ayat (1) PKPU 11/2020)
KETENTUAN BARU
❑ (Pasal 47 ayat (5) PKPU 11/2020)
❑ (Pasal 47A ayat (2) PKPU 11/2020)
dibiayai oleh
Pasangan
Calon

16. Penayangan Iklan Kampanye (2)
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
Jumlah penayangan Iklan Kampanye di
Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon:
paling banyak 5 konten untuk setiap akun
resmi Media Sosial, setiap hari selama
masa penayangan Iklan Kampanye
(Pasal 47 ayat (7) PKPU 11/2020)
KETENTUAN BARU
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA DARING
penayangan Iklan Kampanye di Media Daring
untuk setiap Pasangan Calon:
❑ 1 banner untuk setiap Media
Daring;
❑ paling banyak di 5 Media Daring,
setiap hari selama masa penayangan
Iklan Kampanye
yang terverifikasi pada Dewan Pers
(Pasal 47A ayat (4) PKPU 11/2020)

17. Kegiatan Lain
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
1. rapat umum;
2. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya,
dan/atau konser musik;
3. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau
sepeda santai;
4. perlombaan;
5. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
6. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;

1. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
2. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya,
dan/atau konser musik;
3. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau
sepeda santai;
4. perlombaan;
5. kegiatan sosial berupa bazar, dan/atau donor darah;
6. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
7. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
8. Kampanye melalui Media Daring
(Pasal 41 PKPU 11/2020) 1. Kampanye melalui mediasosial
2. Kampanye melalui mediaDaring
(Pasal 88C PKPU 13/2020)

18. Media Sosial
KETENTUAN BARU
❑ Parpol, Gabungan Parpol, Paslon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi
di Media Sosial, dengan ketentuan:
1. Paling banyak 30 akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur; dan
2. Paling banyak 20 akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Pasal 47 ayat (2) PKPU 11/2020)
❑ wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa
tenang
(Pasal 50 PKPU 11/2020)

19. LARANGAN
KAMPANYE PADA KONDISI NORMAL KAMPANYE PADA KONDISI PANDEMI COVID-19
Dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui
tatap muka secara langsung, Partai Politik dan
Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye dilarangmengikutsertakan
1. balita;
2. anak-anak;
3. ibu hamil atau menyusui; dan
4. orang lanjut usia
(Pasal 88E PKPU 13/2020)

20. 20
Larangan danSanksi
PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 88
PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 88A menyatakan bahwa penyelenggara
berhak memberikan peringatan tertulis dan sanksi
(2) Dalam hal terdapat pihak yang
melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu
Kecamatan atau Panwaslu
Kelurahan/Desa memberikan
peringatan tertulis pada saat
terjadinya pelanggaran kepada pihak
yang bersangkutan agar mematuhi
ketentuan protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).
(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah
diberikan peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mematuhi
protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian (COVID-19), Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan atau
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan
pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan
pengenalian COVID-19 kepada Kepolisian Negara RI
di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 88B
Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain
dilarang melakukan iring- iringan dan
menghadirkan massa pendukung di dalam dan di
luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut
Pasangan Calon.
Dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat
terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota.
Melanggar
Kembali Melanggar
Bawaslu Provinsi/Kab/Kota memberikan
rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kab/Kota
untuk mengenakan sanksi administrasi
Sanksi Administrasi :
Penundaan pengundian nomor urut paslon sampai dengan paslon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang
menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan

21. 21
Larangan danSanksi
PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 88
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak
lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g
dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
Pasal 88C
Sanksi Pelanggaran :
a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada
saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak
diterbitkan peringatan tertulis.
Pasal 88D
Pelanggaran dalam hal pertemuan terbatas
dan tatap muka dan dialog, debat publik/
debat terbuka antar paslon dan penyebaran
bahan kampanye dikenai sanksi sbb :
Sanksi Pelanggaran :
a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya
pelanggaran; dan/atau
b. penghentian dan pembubaran kegiatan
Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam
waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan
tertulis.
c. larangan melakukan metode Kampanye yang
dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan
rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

22. 22
Larangan danSanksi
PKPU No. 13 Tahun 2020 Pasal 88
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau
menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan
melalui tatap muka secara langsung.
Pasal 88E
Sanksi Pelanggaran :
a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
b. Peserta kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia
serta peserta kampanye yang membawa balita dan anak- anak
diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap
muka secara langsung.
Pasal 88F
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon,
Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib
menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
dan
b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88A sampai dengan Pasal 88E.
ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia hanya bisa dilibatkan
dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan media sosial dan media daring

23. Terimakasih