2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilu
3. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
3. DEFENISI KAMPANYE
PEMILU?
Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan pemilih dengan menawarkan
visi, misi, program dan/atau citra diri
Peserta Pemilu.
4. PELAKSANAAN KAMPANYE
•Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
•Kampanye Pemilu Anggota DPR,
Anggota DPRD Provinsi dan Anggota
DPRD Kabupaten/Kota
•Kampanye Pemilu Anggota DPD
5. METODE KAMPANYE
• Pertemuan terbatas
• Pertemuan tatap muka
• Penyebaran bahan kampanye
• Pemasangan APK
• Media sosial
• Iklan media masa cetak, elektronik dan
daring
• Rapat umum
• Debat Paslon
6. LARANGAN KAMPANYE
1. Pelaksana kampanye, peserta dan tim kampanye
dilarang:
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila,
pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan NKRI
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat
e. Mengganggu ketertiban umum.
7. ……
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta
pemilu yang lain
g. Merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
pemilu yang bersangkutan.
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye pemilu.
8. …..
2. Pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dalam kegiatan
kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Direksi, komisaris dewan pengawas dan karyawan
BUMN/BUMD
b. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang
menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural
c. ASN
d. Prajurit TNI dan anggota Polri
e. Kepala desa dan perangkat desa
f. Anggota BPD
g. WNI yang tidak memeiliki hak memilih
9. STRATEGI PENGAWASAN
• Penyusunan standar tata laksana pengawasan
• Penyusunan peta kerawanan
• Menentukan fokus pengawasan tahapan
kampanye
• Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada
pemangku kepentingan terkait
• Pengawasan langsung
• Investigasi
• Pengawasan partisipatif
10. JADWALKEGIATANTAHAPAN KAMPANYEPEMILU
NO Kampanye Pemilu Awal Akhir
1. Pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, penyebaran bahan
kampanye, pemasangan APK,
debat paslon presiden dan wakil
presiden dan media sosial
Selasa, 28
November 2023
Sabtu, 10 Februari
2024
2. Kampanye rapat umum, iklan
media masa cetak, media masa
elektronik, dan media daring
Minggu, 21
Januari 2024
Sabtu, 10 Februari
2024
3. Masa tenang Minggu, 11
Februari 2024
Selasa, 13
Februari 2024