1. PENGAWASAN DATA PEMILIH: MEWUJUDKAN
DATA PEMILIH PEMILU YANG KREDIBEL 1
Oleh: Ahsanul Minan 2
A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen demokratis yang secara reguler
diselenggarakan untuk mewujudkan keterlibatan rakyat dalam menyalurkan
kedaulatannya dalam proses penentuan kepimpinanan politik. Hal ini telah secara
tegas diatur dalam konstitusi serta dijabarkan secara teknis dalam undang-undang
pemilihan umum. Pelibatan rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara
diimplementasikan berdasarkan atas prinsip langsung yang berarti proses
pemberian suara tidak dapat diwakilkan, umum yang berarti hak rakyat untuk
dapat mengikuti pemilu bersifat menyeluruh tanpa adanya diskriminasi, serta adil
yang berarti tidak ada perlakuan yang istimewa atau berbeda antara warga negara
satu dengan yang lainnya.
Dalam rentang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak Pemilu pertama
tahun 1955 hingga saat ini, problematika dalam penyusunan daftar pemilih baru
mencuat dan menjadi perdebatan hangat sejak dilaksanakannya Pemilu tahun
2009. Sebelum Pemilu 2009, isu penyusunan daftar pemilih tenggelam di antara
berbagai isu kepemiluan antara lain kampanye, manipulasi suara, dan penetapan
hasil pemilu. Meskipun demikian, bukan berarti pada rentang waktu tersebut tidak
sama sekali ada permasalahan terkait dengan daftar pemilih. Demikian juga pada
Pemilu 2009, isu penyusunan daftar pemilih juga baru mencuat pada saat telah
ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh KPU. Hal ini tidak terlepas dari minimnya
perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau terhadap persoalan daftar
pemilih ini.
Pada Pemilu 2014 ini, perhatian terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih ini
semakin menguat, dimana indikasinya dapat dilihat melalui tingginya media
coverage (liputan pemberitaan di media massa), banyaknya statement di media
yang disampaikan oleh kalangan pemantau pemilu dan pengamat, munculnya
banyak tanggapan dari peserta pemilu, serta munculnya banyak rekomendasi dari
pengawas pemilu.
1
Makalah disampaikan dalam acara Focus Group Discussion tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta dan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta, Jum'at, 20 Desember 2013
2
Pemerhati Pemilu, bekerja sebagai Program Coordinator dan Component Manager untuk Reformasi
Pendanaan Parpol dan Pendanaan Kampanye, MSI SIAP-1, Anggota Panwaslu Provinsi Jawa Tengah 20032004.
Page 1 of 6

2. B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH OLEH BAWASLU
1. Isu Strategis
Daftar Pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan
penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh
kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih,
serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas
hasil pemilu itu sendiri.
Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan
daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legality, accessibility,
comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, costeffectiveness, timeliness, credibility, and sustainability. 3
Dalam kerangka hukum positif di indonesia, penyusunan daftar pemilih harus
mengacu kepada prinsip-prinsip yang meliputi; prinsip wholistik, prinsip
akurasi, prinsip ketetapatan waktu, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, prinsip
transparansi, dan professionalisme.
2. Model-model Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam diskursus sistem kepemiluan di dunia internasional, dikenal beberapa
model pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan daftar pemilih: 4
• Citizen Registration versus Voter Registration.
• Compulsory Registration versus Voluntary Registration
• Active Registration versus Passive Registration
• Periodic Registration versus Continuous Registration
Sistem penyusunan daftar pemilih di Indonesia yang saat ini diterapkan dapat
diuraikan sebagai berikut:
3
Robert Gerenge, "Voter Registration and Methodogies in Africa: A comparative Analysis", Uerope Union, United
Nation Development Program, 2012, diakses dari:
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGMQFjAG&url=http%3A
%2F%2Fwww.ec-undpelectoralassistance.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D404%
26Itemid%3D%26lang%3Den&ei=H2epUs_nAsmPrQeewIHYCw&usg=AFQjCNGLnKDrgnyxIN4DeVYVDqQLwUs3w&sig2=ESi-mcyY9S3FlofleoqGFQ&bvm=bv.57967247,d.bmk, diakses pada tanggal 11
Desember 2013.
4
IDEA, Voter Registration; a global report, diakses dari:
www.idea.int/publications/vt/upload/Voter registration.pdf, diakses pada tanggal 11
Desember 2013
Page 2 of 6

3. a. Sistem penyusunan daftar pemilih tidak memisahkan secara tegas garis
demarkasi antara rezim pendaftaran penduduk dengan pendaftaran pemilih.
Daftar pemilih disusun berdasarkan data penduduk yang diolah oleh
Pemerintah (Depdagri) melalui proses pensortiran sehingga menghasilkan
daftar penduduk potensial pemilih (DP4), yang selajutnya dijadikan dasar
bagi KPU untuk melakukan pemutkahiran. Dengan demikian sebenarnya
Pemerintah turut (melakukan intervensi) terhadap proses penyusunan
daftar pemilih. Penerapan sistem ini menjadikan ketidakjelasan yurisdiksi
dan cakupan wilayah pertanggungjawaban atas kinerja penyusunan daftar
pemilih, karena membuka peluang terjadinya saling lempar tanggung jawab
ketika terjadi permasalahan terutama terkait perbedaan data pemilih.
b. Sistem pendaftaran pemilih menggunakan sistem voluntary voter
registration, dimana pemilih diminta secara suka rela untuk mendaftarkan
diri, atau memeriksa apakah pemilih sudah terdaftar atau belum tercantum
dalam daftar pemilih. Namun demikian, sistem penyusunan daftar pemilih di
Indonesia mewajibkan penyelenggara pemilu untuk secara aktif mendata
pemilih (active registration).
c. Sistem penyusunan daftar pemilih di Indonesia menggunakan sistem
periodic voter registration, sehingga daftar pemilih selalu disusun setiap
menjelang penyelenggaraan pemilu. Sistem ini menjadikan tidak
terbangunnya sistem data pemilih yang terintegrasi, data tidak up to date,
dan berbiaya tinggi.
3. Tantangan dalam Penyusunan Daftar Pemilih
Penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih dan pengawasannya dalam Pemilu
2014 ini terdiri atas 4 kelompok permasalahan:
a. Permasalahan di ranah Pemerintah dalam menyediakan data identitas
kependudukan yang akurat. Program perekaman data penduduk belum
sepenuhnya selesai, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan
ke KPU.
b. Permasalahan di ranah KPU dalam mengelola kinerja jajarannya dalam
melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dimana minimnya daya dukung
anggaran dan tumpang tindihnya jadwal pemutakhiran daftar pemilih
dengan agenda Pemilukada di beberapa daerah mengganggu efektifitas
pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Di sisi lain, sistem teknologi
informasi pemilih (Sidalih) yang dibangun oleh KPU belum mampu
menjawab tantangan yang muncul di lapangan, sehingga justru
menimbulkan masalah baru.
Page 3 of 6

4. c. Permasalahan di ranah stakeholder peserta pemilu dan masyarakat. Tingkat
partisipasi peserta pemilu dan masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai
instrument deteksi permasalahan akurasi daftar pemilih.
d. Permasalahan di ranah pengawas pemilu, yang mengalami keterlambatan
dalam pembentukan jajaran Pengawas Pemilu Lapangan yang menjadi ujung
tombak pengawasan pemutakhiran daftar Pemilih.
4. Arah Kebijakan dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam konstruksi situasi dan permasalahan tersebut di atas, Bawaslu
menetapkan arah kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan
penyusunan dan penetapan daftar pemilih sebagai berikut:
a. Menetapkan fokus pengawasan kepada; a) keterpenuhan prosedur dan
persyaratan pemilih, b) akurasi daftar pemilih.
b. Menetapkan titik rawan/potensi pelanggaran melalui; a) pemetaan potensi
pelanggaran dengan membuat analisa kewajaran prosentase jumlah pemilih
dibandingkan dengan jumlah penduduk, b) memetakan daerah-daerah
rawan pelanggaran, c) memetakan kelompok penduduk/pemilih rentan
(berpotensi tidak terdaftar karena problem administrasi kependudukan.
c. Melakukan audit daftar pemilih dengan metode; a) list to voters audit, dan
b) voter to list audit.
d. Melakukan pengawasan terhadap proses penetapan daftar pemilih oleh PPS,
penetapan rekapitulasi daftar pemilih oleh PPK, KPU Kab/Kota, KPU
Provinsi, dan KPU RI.
e. Menyampaikan rekomendasi temuan pada kesempatan pertama kepada
KPU untuk dilakukan perbaikan administratif atas daftar pemilih.
C. TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
Dari berbagai pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya,
ditemukan berbagai temuan permasalahan dalam penyelenggaraan tahapan
pemutakhiran daftar pemilih, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Ketidaklengkapan data administrasi pemilih
2. Ketidakakuratan data pemilih yang mencakup; a) pemilih yang tidak memenuhi
syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, b) pemilih fiktif, c) pemilih tidak
terdaftar.
3. Tidak dipatuhinya prosedur pemutakhiran daftar pemilih oleh penyelenggara
pemilu, yang mencakup antara lain; a) di beberapa daerah terjadi penetapan
Page 4 of 6

5. Daftar Pemilih tanpa melalui rapat pleno, b) di beberapa daerah KPU daerah
tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih melainkan menggunakan DPT
pemilukada.
4. Tidakakuratnya data DP4 yang disampaikan oleh Depdagri, yang salah satu
indikatornya terlihat dari banyaknya jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK.
5. Adanya komposisi data pemilih yang tidak wajar jika diperbandingkan dengan
data penduduk. Komposisi tidak wajar ini mengacu kepada data sensus
penduduk yang secara umum menunjukkan bahwa penduduk yang berumur di
bawah 17 tahun tidak lebih dari 30 persen.
6. KPU memutuskan untuk memperpanjang masa perbaikan DPT hingga H-14
pemungutan suara, dengan sisa "permasalahan" DPT sejumlah kurang lebih 3
juta pemilih, Hal ini akan mempengaruhi proses pengadaan surat suara, dan
pada giliran berikutnya akan membuka ruang manipulasi dalam proses
pemungutan dan penghitungan suara.
Dalam konteks penyusunan daftar pemilih di wilayah DKI Jakarta, terdapat
beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan, antara lain:
a. Sebagai daerah urban, DKI Jakarta memiliki banyak kantong penduduk yang
tingkat mobilitasnya tinggi, misalnya daerah kos.
b. DKI juga memiliki banyak kantong konsentrasi penduduk yang memiliki
karakter tertutup misalnya penghuni apartemen, lembaga permasyarakatan.
VERSI PANWAS
No
11 DKI
PROVINSI
NIK
INVALID
VERSI
KPU
66,089
NIK
INVALID
VERSI
PENGAWA
S PEMILU
MEMILIKI
IDENTITAS
55,511
40,762
TIDAK
MEMILIKI
IDENTITAS
25,327
PLENO VERSI KPU
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
5,364
SISA NIK
INVALID / 2
DESEMBER
19,703
NIK SUDAH
DIPERBAIKI
45,393
TIDAK
MEMILIKI
IDENTITA
S
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
JUMLAH
DPT 2
NOVEMBE
R
JUMLAH
DPT 2
DESEMBER
SELISIH
10,292
7,021,514
7,011,729
9,785
c. Berdasarkan data hasil pengawasan pemilu yang dikumpulkan oleh Bawaslu, di
DKI masih terdapat sejumlah masalah terkait dengan akurasi DPT
D. REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
Mencermati berbagai temuan dan hasil kajian tersebut di atas, maka Bawaslu RI
menyimpulkan bahwa penyelenggaraan tahapan pemutkahiran daftar pemilih oleh
KPU RI beserta jajarannya secara umum dinilai telah berjalan baik, karena jika
diprosentasikan secara kuantitatif maka hampir 94% daftar pemilih telah masuk
dalam kategori akurat setelah melalui 2 kali perbaikan. Capaian ini sejajar dengan
Page 5 of 6

6. capaian di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (80,4%), Australia
(82,3%), Mesir (89%), dan Jerman (92,3%). 5
Adapun terkait dengan sisa permasalahan akurasi daftar pemilih untuk Pemilu
2014, Bawaslu RI memandang bahwa KPU tetap harus melakukan perbaikan daftar
pemilih dengan bekerja sama secara konstruktif dan intensif dengan Pemerintah
(dalam hal ini Depdagri, Departemen Luar Negeri, Depkumham).
Namun demikian, masih terdapat beberapa agenda ke depan yang perlu diperbaiki
untuk menyempurnakan sistem pendaftaran pemilih. Adapun beberapa agenda
perbaikan tersebut meliputi:
Perlu dilakukan reformasi sistem pendaftaran pemilih dengan cara:
1. Melakukan pemisahan secara jelas dan tegas antara rezim pendaftaran
kependudukan dengan rezim pendaftaran dan pemeliharaan daftar pemilih.
Rezim Pendaftaran dan Pemeliharaan Daftar Pemilih sebaiknya diserahkan
sepenuhnya kepada KPU dan jajarannya.
2. Pemeliharaan daftar pemilih yang mencakup up-dating daftar pemilih dilakukan
secara continuous voter registration systems oleh KPU dan jajarannya dalam
interval waktu setiap 6 bulan. Proses ini diawasi oleh Bawaslu RI dan jajarannya.
Pemeliharaan secara berkelanjutan ini dapat menjamin keterbaruan dan akurasi
data pemilih yang bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan pemilu nasional
tetapi juga pemilukada.
3. Guna menunjang kinerja pemeliharaan daftar pemilih tersebut, seyogyanya
seluruh instansi pemerintah yang berurusan dengan data kependudukan
diwajibkan untuk membagi data dan informasi kependudukan kepada KPU.
Sharing data ini dilakukan bersamaan sesuai dengan jadwal pemeliharaan daftar
pemilih oleh KPU.
Wallohu a'lam bish showab.
5
Diolah dari data yang disediakan oleh International IDEA, http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=61
Page 6 of 6