Masyarakat berperan dalam mengawal demokrasi.

2. Tug
asBa
was
lu
Pada pasal 275 ayat 1 huruf e dalam U ndang-U ndang 7 T ahun 2017
m enyebutkan K am panye dapat dilakukan m elalui M edia S o sial .
Peraturan PK PU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Pasal 35
ayat 1-4). Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e. (2) Akun Media Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh)
untuk setiap jenis aplikasi. (3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta
Pemilu. (4) Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara
tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau
tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilu (Pasal 27 ayat 1-4) Pengawasan Media Sosial yang dilakukan oleh Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan
memastikan akun Media Sosial paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis
aplikasi dan mendapatkan daftar akun Media Sosial dari KPU sesuai dengan
tingkatannya. (2) Selain melakukan pengawasan akun Media Sosial yang
didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun Media Sosial
yang tidak didaftarkan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap kesesuaian antara materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawas Pemilu
memastikan akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup
pada hari terakhir masa Kampanye.
R egulasi dalam
U ndang undang dan
P eraturan B awaslu
terkait Media S osial

3. IKLA N D A N
KA M PA N Y E PO LITIK
D I M E D IA S O S IA L
A LU R PE N A N G A N A N
PE LA N G G A R A N
KA M PA N Y E PO LITIK
D I M E D IA S O S IA L
A KU N M E D IA S O S IA L
PE LA KS A N A D A N
PE S E R TA
KA M PA N Y E
S A N KS I TE H A D A P
PE LA N N G A R A N
KA M PA N Y E PO LTIK
D I M E D IA S O S IA L
4 Isu Rekomendasi Media Sosial

4. A. Akun Media S osial P elaksana dan P eserta Kampanye
Problem terkait Kampanye Politik di Media Sosial
Akun media sosial yang dimiliki oleh partai politik di Indonesia berjumlah lebih
dari 10 akun dan sebagian besar partai politik belum mendaftarkan akun media
sosialnya secara resmi kepada KPU, atau tidak memenuhi jumlah minimal akun
yang wajib didaftarkan secara resmi kepada KPU.
(Lihat Pasal 35(2) Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu & Pasal 27(1) Peraturan Bawaslu Pengawasan
Kampanye Pemilu)
Ketidakjelasan terminologi “penutupan akun” yang menimbulkan multi
interpretasi apakah yang dimaksud adalah menghapus akun (delete),
menonaktifkan (deactivate) atau sekedar, menghapus konten kampanye.
(lihat Pasal 36(6) Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu)
Terdapat ketidakjelasan pengaturan akun peserta kampanye yang membuka
celah pelanggaran kampanye, seperti berkampanye di luar masa kampanye,
mengunggah konten bermuatan negatif, dll.

5. ● Terdapat ketidakjelasan
pengaturan periode beriklan
politik di media sosial.
● Terdapat ketiadaan ketentuan
mengenai batas harga maksimal
untuk slot iklan di media sosial (lihat Pasal 37(4)
Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu).
Problem terkait
Kampanye
Politik di Media
Sosial
B. Iklan Kampanye di Media Sosial

6. Problem terkait Kampanye Politik di Media Sosial
C. Alur Penanganan Pelanggaran Kampanye Politik di Media Sosial
● Masih terdapat tumpang tindih terkait lembaga/institusi yang berhak menangani kasus
pelanggaran kampanye politik di media sosial, beserta dengan alur penindakannya yang
sesuai dengan kewenangan lembaga/institusi terkait
● Tumpang tindih alur penanganan berakibat pada proses penyelidikan kasus pelanggaran
kampanye politik di media sosial yang masih dirasa kurang efektif, terutama dari segi waktu,
mengingat terdapat arus informasi/konten yang sangat cepat dan dinamis dalam media sosial
● Meskipun dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu diatur mengenai peran
KPI, Dewan Pers, dan Kominfo dalam penindakan, tidak terdapat pengaturan mengenai
mekanisme maupun alur penindakan yang jelas dari proses pelaporan hingga penjatuhan
sanksi.
(Lihat Pasal 36 Peraturan Bawaslu Pengawasan Kampanye Pemilu)

7. D. Implementasi Sanksi terhadap Pelanggaran
Kampanye Politik di Media Sosial
Problem terkait Kampanye Politik di
Media Sosial
● Adanya perbedaan persepsi antar lembaga dalam
sebuah gugus tugas penindakan pelanggaran kampanye
politik di media sosial dapat memengaruhi model
penindakan yang dipilih lembaga terkait terhadap
sebuah kasus pelanggaran.
● Penjatuhan sanksi pidana pada umumnya memakan
waktu yang cukup lama (lebih lanjut mengenai sanksi.
lihat: Pasal 493, 494, 521, 522, dan 523 UU Pemilu; Pasal 74
Peraturan KPU Penyelenggaraan Pemilu; Pasal 36 dan Pasal 46(1)
Peraturan Bawaslu Pengawasan Kampanye Pemilu; dan Pasal 46(1)
dan Pasal 79 Peraturan Bawaslu Pengawasan Kampanye Pilkada)

8. R ekomendasi
A. Mengkategorisasikan jenis platform media sosial dalam Peraturan KPU.
B. Menghapus ketentuan yang menyebutkan bahwa jumlah maksimal akun media sosial
yang dapat didaftarkan oleh pelaksana kampanye adalah sepuluh akun.
C. Mewajibkan akun media sosial pelaksana kampanye untuk menghapus
unggahan/konten yang bermuatan kampanye pada sebelum hari pertama dimulainya
masa tenang dan menghapus ketentuan yang mewajibkan penutupan akun media
sosial pelaksana kampanye pada akhir masa kampanye.
D. Meningkatkan pengawasan terhadap akun media sosial yang dijalankan oleh buzzer
dan komunitas pendukung pelaksana kampanye.
R ekomendasi
1. Revisi Ketentuan mengenai Akun Media Sosial Pelaksana dan Peserta
Kampanye, serta Penguatan Pengawasan Kampanye Politik di Media Sosial.

9. A. Mendetailkan periode kampanye di media sosial
(termasuk iklan politik dan kampanye non-iklan) dengan
rekomendasi akan dimulai dari H+3 penetapan calon
sampai dengan satu hari sebelum masa tenang dimulai.
B. Menghapus peraturan mengenai durasi spot iklan di
media sosial selama 30 detik namun memberikan opsi
skip atau lewati pada iklan politik.
C. Melakukan kolaborasi dengan platform untuk
penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) yang berisi
konten edukasi politik, seperti informasi ketika periode
kampanye sudah lewat atau sudah memasuki masa
tenang.
D. Meminta platform secara aktif melaporkan dana
kampanye daring dengan pelaporan transparan yang
merinci target iklan politik, cakupan wilayah beriklan, dan
pesan yang disampaikan.
Rekomendasi
Rekomendasi
2. Revisi Ketentuan
mengenai Iklan dan
Kampanye Politik di
Media Sosial.

10. ● H adirnya Platform media social
sebag ai sumber informasi terkait
Pemilu idak menutup kemung kinan
munc ulnya kesimpang siuran
(disinformasi), hoax dan lain-lain.
Polarisasi melalui media sosial dinilai
akan menjadi tantang an terbesar
Indonesia di era Pemilu, oleh karena
itu diperlukannya solusi untuk
mendorong adanya ekosistem
dig ital yang demokratis.
Peningkatan L iterasi D igital
sebagai S olusi

11. ● H ilang nya hak pilih
● Politik uang
● Pemilu tidak sesuai
deng an aturan dan
timbul g ug atan hasil
● Biaya politik mahal
● Pemung utan suara
ulang
● Konflik antar
pendukung c alon
● Terjadi manipulasi
suara
E fek Pem ilu
T anpa
Pengawasan

12. S trategi
Pengawasan Pem ilu
PE N C E G A H
A N
Potensi pelanggaran dengan melakukan
tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal
mencegah secara dini potensi pelanggaran
(Pre-entif dan Preventif)
PE N IN D A KA
N
Dugaan pelanggaran dengan melakukan
tindakan penanganan secara cepat dan tepat
terhadap temuan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran Pemilu

13. Peran
M asyaraka
t dalam Pengawasan
Pemilukada
● m em beri info rm asi awal
● m enc eg ah pelang g aran
● m eng awasi/m em antau
● m elapo rkan

14. Pemilu bukan hanya menjadi tang g ung jawab, pihak
penyeleng g ara saja, akan tetapi menjadi tang g ung
jawab seluruh komponen masyarakat.
“

15. Terima kasih