efedEC

1. (PENTINGNYA) PENGAWASAN PEMILU
DIMASA TENANG
BURHAN

2. Pada masa tenang, peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun
Selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga
penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya
yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
GAMBARAN UMUM
➔
Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Pada Masa Tenang Peserta
Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun. (Pasal 278 ayat [1] UU No.7/2017 dan
Pasal 27 ayat [3] & [4] PKPU No.15 Tahun 2023
➔
Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu (Pasal 1
angka [36] Bab I Pengertian dan Istilah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu & Pasal 1 angka [27] PKPU Nomor
15 Tahun 2023
Masa tenang berlaku setelah jadwal kampanye Pemilu selesai (Minggu, 11 Februari 2024 - Selasa, 13 Februari
2024
Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu.
➔
➔

3. PENGERTIAN APK
Alat Peraga Kampanye adalah semua benda
atau bentuk lain yang memuat visi, misi,
program, dan/atau informasi lainnya dari
Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar
Peserta Pemilu, yang dipasang untuk
keperluan Kampanye yang bertujuan untuk
mengajak orang memilih Peserta Pemilu
tertentu (Pasal 1 angka 28)
PEMILU
(PKPU KAMPANYE PEMILU, 23, 28, DAN
33/2018)
Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau
bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program
Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan
Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang
bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan
Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon (Pasal 1 angka
22)
PEMILIHAN
(PKPU KAMPANYE PEMILIHAN, 4/2017 DAN
11/2020)

4. PENERTIBAN/PENURUNAN APK PADA MASA TENANG
Pasal 298 ayat (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1
(satu) hari sebelum hari pemugutan suara
Pasal 276 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d (pemasangan APK) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan
Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
Pasal 278
Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.
UU PEMILU

5. PENERTIBAN/PENURUNAN APK PADA MASA TENANG
PEMILU
(PKPU KAMPANYE PEMILU 15 DAN 20 Tahun 2023)
Pasal 79 ayat (4) Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebelum
dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo Pasal 76
Pasal 24 ayat (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan
Kampanye dalam bentuk apa pun.
Pasal 36 ayat (7) dan (8) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara

6. DIMENSI NETRALITAS

7. Bagaimana?
Pelaksana Kampanye menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada peserta
kampanye secara langsung ataupun
tidak langsung agar tidak menggunakan
hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya
dengan memilih eserta Pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya
tidak sah, memilih Partai Politik Peserta
Pemilu tertentu, memilih calon anggota
DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota tertentu, atau memilih
calon anggota DPD tertentu,
Siapa Pelaku?
Pelaksana Kampanye
Sanksi Administrasi?
Pembatalan sebagaicalon
terpilih (hanya
pada Pemilu
Legislatif)
Sanksi Pidana?
2-4t ahun penjara dan
denda 24 -48 juta
POLITIK UANG
POLITIK UANG

8. 1. Memahami Konteks Masalah.
2. Menguasai Konteks dan Lingkup Pengaturan.
3. Ansos dan Anpol untuk menentukan peta aktor-peran dan penindakannya .
4. Menentukan Fokus Pengawasn
5. Membuat DIM
STRATEGI PENGAWASAN

9. 7
NORMA PASAL
PIDANA PEMILU
PADA MASA
TENANG
PASAL 497
Memberikan laporan tidak benar
dalam LDK daiancam pidana 2 tahun
penjara denda 24 jt rupiah
PASAL 492
Melakukan kampanye
diluar jadwal ancaman 1
tahun penjara denda 12
juta rupiah
PASAL 509
Lembaga Survey
mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat diancam
pidana 1 tahun denda 12 juta
rupiah
PASAL 521
Menghasut dan
mengadudomba,diancam pidana2
tahun denda 24 juta rupiah
PASAL 528
Tidak melaporkan sumbangan dana kamapnye
yang dimaksud dlm Pasal 339 ayat (2) diancam
pidana 4 tahun dan denda 4 kali dari jumlah
sumbangan yang diterima
PASAL 510
Menyebabkan orang lain kehilangan
hak pilihnya diancam dengan pidana
penjara 2 tahun dan denda 24 juta
rupiah
PASAL 523 ayat (2)
Menjanjikan atau memberikan
imbalan uang atau materi lainnya
diancam pidana 4 tahun denda 48
juta rupiah

10. Terima Kasih