Dokumen tersebut membahas persiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024, termasuk kesiapan sumber daya manusia pengawas, persiapan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, persiapan pengawasan pemungutan suara, persiapan pengawasan media sosial, dan rencana program pengawasan pemilu 2024."

1. Persiapan Bawaslu
Menghadapi
Pemilihan Kepala
Daerah 2024
Rahmat Bagja, S.H., LL.M

2. OUTLINE
1. Kesiapan SDM Pengawas
Pemilu
2. Persiapan Pengawasan
Pemutakhiran Daftar
Pemilih
3. Persiapan Pengawasan
Pemungutan Suara
4. Pengawasan Media Sosial
5. Rencana dan Program
Pengawasan Pemilu Tahun
2024
6. Persiapan dan Strategi
Pengawasan Pemilihan
serentak 2024

3. Tugas BAWASLU di
2024
• Desain kepemiluan yang saat ini
digunakan dengan berdasar pada
Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu serta Undang-Undang 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) akan
memberi tambahan kerja ekstra bagi
penyelenggara pemilu terutama
pengawas pemilu.
• Pada 2024 akan diselenggarakan
pemilihan legislatif (pileg),
pemilihan presiden (pilpres), dan
pilkada. Ketiga pemilihan tersebut
akan berjalan secara maraton.

4. Gambaran dan Tantangan Pemilu
dan Pilkada 2024
Serentak
• Pemilu Nasional: Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden;
• Pemilu Lokal: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 34 Provinsi;
• Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota
Tantangan Pemilu dan Pilkada 2024
Tantangan Umum Pemilu-Pilkada Serentak 2024:
• Menggunakan dua rezim UU yang berbeda (UU
Pemilu dan UU Pilkada);
• Problem yuridis pengaturan sistem penegakan
hukum pemilu dan pilkada;
• Terdapat irisan tahapan (membutuhkan fokus yang
tinggi dari penyelenggara);
• Beban kerja penyelenggara besar;
• Kemungkinan masa Pandemi Covid;
• Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Tantangan mewujudkan Pemilu-Pilkada berintegritas:
• Politik Uang
• Netralitas ASN
• Politisasi SARA
• Akurasi DPT

5. EVALUASI PELAKSANAAN
PEMILU
Menyiapkan personel
penyelenggara pemilu
Idealnya, untuk pemilu serentak,
penyelenggara pemilu juga
mempersiapkan diri dalam waktu yang
bersamaan.
Penyediaan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD)
Anggaran Pilkada serentak 2024
dimungkinkan tidak semua daerah dapat
menyiapkan dalam waktu yang
bersamaan. Selalu ada daerah yang
terkendala penyediaan anggaran
pemilihan.
Penggunaan teknologi
informasi pemilu
KPU sudah mengembangkan tujuh sistem
informasi tahapan, yaitu: Sidalih, Sidapil,
Sipol, Silon, Sidakam, Silog dan Situng.
Namun dasar hukum untuk seluruh
sistem informasi tersebut belum ada di
UU, sementara ini hanya Sidalih.
Aturan turunan harus dievaluasi
Ini menyangkut seluruh regulasi yang ada
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Bawaslu, khususnya mengenai teknis
penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat
dilakukan dengan melakukan kegiatan
forum evaluasi penyelenggaraan untuk
mendapatkan masukan tentang
perubahan aturan ini.

6. Timeline Menuju Pemilu
2024

7. 01
Kesiapan SDM Pengawas Pemilu

8. Masa Kerja Penyelengara
Masa kerja penyelenggara pemilihan di tingkat
kabupaten/kota dan provinsi juga akan habis
pada 2023 yang berarti proses pengisian
komisioner baik KPU maupun Bawaslu sudah
dilakukan saat memasuki tahapan pileg dan
pilpres.
Pergantian personel penyelenggara pemilu
pada April 2022 dan telah bergulir seleksi untuk
tingkat provinsi sampai September 2022.
Kemudian seleksi penyelenggara di tingkat
kabupaten/kota hingga sekitar Agustus 2023.
Fase ini akan berlangsung sekitar 16 bulan,
sehingga persiapan pemilu serentak 2024 akan
ikut terkena dampak dari lamanya proses
rekrutmen tersebut.
HOL
A

9. Kesiapa
n SDM
Pengawa
s
Pemilu

10. AM Bawaslu Provinsi
NO PROVINSI
JUMLAH
ANGGOTA
AMJ
1. Sumatera Barat 3 20 Sept 2022
2. Riau 3 20 Sept 2022
3. Kepulauan Riau 3 20 Sept 2022
4. Jambi 3 20 Sept 2022
5. Bengkulu 3 20 Sept 2022
6. Sumatera Selatan 3 20 Sept 2022
7. Kep. Bangka Belitung 3 20 Sept 2022
8. Lampung 3 20 Sept 2022
9. Banten 3 20 Sept 2022
10. DKI Jakarta 3 16 Okt 2022
11. Jawa Tengah 3 20 Sept 2022
12. Daerah Istimewa Yogyakarta 3 20 Sept 2022
13. Jawa Timur 3 20 Sept 2022
14. Kalimantan Tengah 3 20 Sept 2022
15. Kalimantan Selatan 3 20 Sept 2022
16. Kalimantan Timur 3 20 Sept 2022
17. Nusa Tenggara Barat 3 20 Sept 2022
18. Nusa Tenggara Timur 3 20 Sept 2022
19. Sulawesi Utara 3 20 Sept 2022
20. Gorontalo 3 20 Sept 2022
21. Sulawesi Tengah 3 20 Sept 2022
22. Sulawesi Barat 3 20 Sept 2022
23. Maluku Utara 3 20 Sept 2022
24. Maluku 3 20 Sept 2022
25. Papua Barat 3 20 Sept 2022
NO PROVINSI
JUMLAH
ANGGOTA
AMJ
1. Sumatera Barat 2 25 Juli 2023
2. Riau 2 25 Juli 2023
3. Kepulauan Riau 2 25 Juli 2023
4. Jambi 2 25 Juli 2023
5. Bengkulu 2 25 Juli 2023
6. Sumatera Selatan 2 25 Juli 2023
7. Kep. Bangka Belitung 2 25 Juli 2023
8. Lampung 4 25 Juli 2023
9. Banten 4 25 Juli 2023
10. DKI Jakarta 4 25 Juli 2023
11. Jawa Tengah 4 25 Juli 2023
12. Daerah Istimewa Yogyakarta 2 25 Juli 2023
13. Jawa Timur 4 25 Juli 2023
14. Kalimantan Tengah 2 25 Juli 2023
15. Kalimantan Selatan 2 25 Juli 2023
16. Kalimantan Timur 2 25 Juli 2023
17. Nusa Tenggara Barat 2 25 Juli 2023
18. Nusa Tenggara Timur 2 25 Juli 2023
19. Sulawesi Utara 2 25 Juli 2023
20. Gorontalo 2 25 Juli 2023
21. Sulawesi Tengah 2 25 Juli 2023
22. Sulawesi Barat 2 25 Juli 2023
23. Maluku Utara 2 25 Juli 2023
24. Maluku 2 25 Juli 2023
25. Papua Barat 2 25 Juli 2023
NO PROVINSI
JUMLAH
ANGGOTA
AMJ
1. Sumatera Utara 7 16 Juli 2023
2. Jawa Barat 7 25 Juni 2023
3. Kalimantan Barat 5 13 Feb 2023
4. Bali 5 25 Juli 2023
5. Sulawesi Selatan 7 9 Mei 2023
6. Papua 7 28 Juni 2023
7. Aceh 5 14 April 2023
8. Sulawesi Tenggara 5 14 April 2023
9. Kalimantan Utara 5 5 Mei 2025
Penambahan Masa Jabatan
2018-2023
Masa Jabatan
2017-2022
Masa Jabatan
2018-2023

11. 02
Persiapan Pengawasan
Pemutakhiran Daftar Pemilih

12. Pemilih
Khusus
a. Penyediaan Data Pemilih
1) Data Pemilih Pemilihan terakhir perlu
tersinkronisasi secara baik untuk pemilih
dengan kategori Pemilih DPPh dan DPTb
yang digunakan pada penyusunan daftar
pemilih pemilu 2024;
2) Perekaman KTP Elektronik untuk Daerah
di wilayah timur;
3) Penyediaan data terkait Polisi dan TNI
untuk menyampaikan data anggota yang
masuk maupun keluar dari keanggotaan.
4) Integrasi sistem data pemilih dan data
kependudukan secara maksimal
Data Pemilih

13. Lanjutan...
Periksa
DPT
Ayo Awasi
Pemutakhiran dan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih
1) Pemilih terdaftar lebih dari 1 kali (pemilih ganda)
2) Pencatatan kelengkapan informasi pemilih (NKK, NIK,
Nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status
kawin maupun alamat status disabilitas)
3) Instrumen Data Pemilih pemilih pemilu/pemilihan
sebelumnya tidak sinkron dengan Data Penduduk yang
bersumber dari Mendagri, kode NIK tidak sesuai, tidak
terdaftar dalam Adminduk.
4) Pemilih dalam 1 TPS jumlahnya tidak sesuai (pemilih lebih
dari 300 pemilih dalam 1 TPS atau pemilih dibawah 100
pemilih dalam 1 TPS)
5) Pemilih TMS (di bawah Umur, Pemilih Meninggal, Tidak
dikenal, TNI/POLRI, Hilang Ingatan, Gangguan
Jiwa)Permasalahan wilayah pemekaran

14. Lanjutan...
Daftar Pemilih Khusus
1) Perlu peningkatan Kapasitas lebih dari
satu kali bimtek untuk KPPS dan PTPS
dalam menafsirkan syarat menggunakan
hak pilih;
2) Masih terdapat kesalahan dalam
mengkategorikan Data Pemilih dengan
Kategori DPK, DPTb serta Pemilih yang
tidak memenuhi syarat dalam
menggunakan hak pilihnya pada saat
hari Pemungutan suara.
Dalam melaksanakan persiapan
pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih,
Bawaslu merencanakan sebagai berikut:
1) Berkoordinasi secara berkelanjutan
untuk melakukan pendataan dan
perekaman pemilih di lembaga
pemasyarakatan, panti, dan tempat
sejenisnya;
2) Memperhatikan aspek efisiensi dalam
penyediaan perlengkapan pemungutan
suara selain aspek daya jangkau pemilih
ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);
3) Melakukan koordinasi dengan intensif
dengan dinas kependudukan dan
catatan sipil dalam mempercepat proses
perekaman dan mendapat dokumen
KTP-elektronik.

15. 03
Persiapan Pengawasan
Pemungutan Suara

16. Persiapan
Pemunguta
n dan
Perhitunga
n
Dokumenta
si Hasil
Penerimaan logistik pemilu, pembagian
surat pemberitahuan pemilih (Model C6)
kepada pemilih, dan pendirian TPS. Salah
satu persoalan yang cukup krusial dalam
pelaksanaan pemilu serentak yaitu
keterlambatan logistik pemilu sampai ke
KPU Kabupaten/Kota.
Catatan Krusial pada tahap Persiapan
Catatan Pemilu

17. Lanjutan...
Peningkatan
Capacity Building
Kompleksitas serta
Kerumitan teknis
penyelenggaraan
pemilu
Beban Penyelenggaraan
untuk penyelenggara,
peserta serta Pemilih
• Kecakapan petugas KPPS dalam memahami
dan menerapkan standar tata cara
pemungutan dan penghitungan suara yang
diatur dalam perundang-undangan.
• Beban Kerja Penyelenggaraan untuk
penyelenggara, peserta serta Pemilih
• Terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di
beberapa tempat adalah cerminan dari
kegagalan KPPS dalam memahami standar
tata cara pemungutan dan penghitungan
suara, khususnya terkait mekanisme
pembukaan kotak suara dan kategorisasi
pemilih (DPT, DPTb dan DPK) yang
berkaitan dengan surat suara yang menjadi
hak pemilih.

18. 04
Persiapan Pengawasan Media
Sosial

19. Facebook dan Twitter
Summit Pembuatan Pelaporan konten
dan Pelatihan Media Sosial
Kominfo
Koordinasi untuk melawan hoax selama
masa kampanye;
Patroli social media;
Pemblokiran website;
Membantu kominfo untuk mengklarifikasi
hoax
Google
Web "Pintar Memilih"
Roadshow "Pintar Memilih"
Pelatihan pelaporan konten untuk Bawaslu
Kerjasama dengan Platform Media Sosial dan
Kominfo

20. 05
Rencana Dan Program
Pengawasan Pemilu Tahun
2024

21. RENCANA DAN PROGRAM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024
PENGAWASAN
1. Pusat Pendidikan Pengawasan pemilu partisipatif (2021 s.d 2024);
2. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan (IKP) (2022 s.d 2023);
3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan (2022 s.d 2023);
4. Menyusun program dan strategi tahapan Pemilu (2022 s.d 2023);
5. Pengembangan teknologi informasi pengawasan Pemilu (2022 s.d 2023);
6. Kerja sama antar lembaga dalam merangka tahapan pemilu (2022 s.d 2024);
7. Penguatan Netralitas ASN, TNI, POLRI dalam pengawasan Pemilu (2022 s.d 2024);
8. Akreditasi dan penguataan pemantau Pemilu (2023 s.d 2024);
9. Identifikasi kebutuhan kerjasama antar Lembaga (2022 s.d 2023);
10.Pengawasan tahapan pemilu dan Pilkada (2022 s.d 2024);

22. RENCANA DAN PROGRAM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024
PENGAWASAN
11. Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan (2021 s.d 2024);
12. Supervisi dan monitoring pengawasan Pemilu (2021 s.d 2024);
13. Audit dan investigasi informasi awal temuan dugaan pelanggaraan (2022 s.d 2024);
14. Penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu (2022 s.d 2024);
15. Pengawasan pemilu luar negeri (2022 s.d 2024);
16. Pengawasan cyber dan isu khusus (2022 s.d 2024);
17. Penguatan Pengawasan media sosial (2023 s.d 2024);
18. Pengawasan Money politik (2023 s.d 2024)
19. Pengolahan data pengawasan pemilu (2021 s.d 2024).

23. PENINGKATAN
KUALITAS
PENGAWASAN
PEMILU 2024
• Sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu dalam
setiap tahapan.
• Kesiapan dan Peningkatan SDM Pengawas
Pemilu seluruh tingkatan.
• Kesediaan Perangkat dan Kekuatan
Infrastruktur Telekomunikasi
• Dukungan Sekretariat dalam menjalankan
kewenangan dan kewajiban pengawasan
• Komunikasi intensif penyelenggara Pemilu
dan stakeholders lainnya.
23

24. 06
Persiapan dan Strategi
Pengawasan Pemilihan
serentak 2024

25. Persiapan dan Strategi
Internal :
Regulasi
(sinkronisasi norma Perbawaslu PS)
SDM Komisioner dan Jajaran Kesekretariatan
Peranan Pusat Pendidikan dan Latihan Bawaslu
sebagai center of excellence
sumber daya komisioner dan staf: Pendidikan dan
pelatihan kemampuan analisis dan praktis
pengawasan dan penegakan hukum pemilu
Sarana/Prasarana
(infrastruktur digitalisasi pengawasan pemilu)
Waktu
Pengaturan jeda waktu yang proporsionalantarapemilu
dan pilkada)
Eksternal :
Literasi demokrasi dan pengawas pemilu bagi
publik;
Pusat-pusat pengawasan partisipatif: Forum warga,
media sosial, desa anti politik uang, dsb.
Memantapkan sinergitas antar lembaga dan
stakeholder kepemiluan.
Sosialisasi yang efektif seluruh tahapan Pilkada
Optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan
pengawasan partisipatif

26. Bawaslu Meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024
IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan
tahapan pemilu dan pemilihan
Upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi
pelanggaran
1
2

27. Bawaslu Meluncurkan Aplikasi
“Jarimu Awasi Pemilu”
Sebagai Platform Pertukaran Informasi dan edukasi
Literasi digital pengawasan pemilu
Respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu
Tindak lanjut aduan konten disinformasi
1
2
3
4

29. Arah Kebijakan Bawaslu

30. Arah Kebijakan Bawaslu

31. SIWASLU