2. Dasar Hukum
a. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No..7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No.. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
b. Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Perbawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Umum;
d. Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
g. SK Bawaslu No. 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu No. 274/PM.00/K1/08/2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
h. SE Bawaslu No. 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan
Kampanye Pemilu Tahun 2024.
i. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Tengah Nomor 760/PM.00.01/K.JT/09/2023 tanggal 05 September 2023.
3. Gambaran Umum
Tahapan kampanye akan tiba sebentar lagi,
Divisi Pencegahan memiliki tanggung jawab
dalam melaksanakan kerja-kerja pencegahan.
Bentuk pencegahanpun bermacam-macam.
Salah satunya strategi pencegahan yang
terintegrasi melalui teknologi informasi untuk
mengajak masyarakat agar terlibat dalam
pengawasan partisipatif.
4. Potensi Kerawanan Kampanye
1. Kerawanan
Waktu
Kampanye
2. Kerawanan
Pelaku
Kampanye
3. Kerawanan
Materi
Kampanye
4. Kerawanan
Metode
Kampanye
6. Pencegahan Pelanggaran Kampanye
> Imbauan kepada KPU
> Imbauan kepada peserta Pemilu
> Memetakan kerawan pelanggaran dan sengketa
proses pada tahapan kampanye
> Instruksi ke jajaran terkait strategi pencegahan
pelanggaran kampanye
>> Memproduksi konten Iklan Layanan Masyarakat
(ILM)
7. Memproduksi Konten Layanan Masyarakat
-Dengan Kriteria :
Membuat durasi maksimal 5 menit
Terdapat unsur persuasif dan ajakan (calling for action)
PerKab/Kota memproduksi minimal 3 konten (boleh lebih) dengan
tema berbeda
Tema Video :
1. Kerawanan Waktu Kampanye
2. Kerawanan Pelaku Kampanye
3. Kerawanan Materi Kampanye
4. Kerawanan Metode Kampanye
5. Kerawanan Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye
6. Kerawanan Penyelenggara Negara dalam Pelaksaan Kampanye
7. Kerawanan Tahapan Kampanye Berimplikasi pada Dugaan
Pelanggaran Pemilu 2024
